DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Nomor: 69
Tahun: 1992
Ditetapkan: 12 Oktober 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menampung gerak laju kegiatan pembangunan dan tertib administrasi pemerintahan di wilayah tersebut, dipandang perlu mengubah batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga bersedia dan menyetujui untuk menerimanya;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan-perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa.

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diubah dan wilayahnya diperluas dengan memasukkan :

a.Sebagian wilayah Kecamatan Salatiga Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari: 1) Desa Bugel; 2) Desa Kauman Kidul; 3) Desa Sidorejo Kidul.
b.Sebagian wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari: 1) Desa Kalibening; 2) Desa Cebongan; 3) Desa Tingkir Lor; 4) Desa Tingkir Tengah; 5) Desa Noborejo.
c.Sebagian wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari: 1) Desa Randuacir; 2) Desa Kumpulrejo.
d.Sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari: 1) Desa Kecandran; 2) Desa Pulutan; 3) Desa Blotongan.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang terdiri dari wilayah Kecamatan Salatiga dan Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditata kembali dengan:

1.Menghapuskan Kecamatan Salatiga;
2.Membentuk 4 (empat) kecamatan, yaitu:

a.Kecamatan Sidorejo, terdiri dari: 1) Desa Blotongan; 2) Kelurahan Sidorejo Lor; 3) Kelurahan Salatiga; 4) Desa Bugel; 5) Desa Kauman Kidul; 6) Desa Pulutan.
b.Kecamatan Tingkir, terdiri dari: 1) Kelurahan Kutowinangun; 2) Kelurahan Gendongan; 3) Desa Sidorejo Kidul; 4) Desa Kalibening; 5) Desa Tingkir Lor; 6) Desa Tingkir Tengah.
c.Kecamatan Argomulyo, terdiri dari: 1) Desa Noborejo; 2) Kelurahan Ledok; 3) Keturahan Tegalrejo; 4) Desa Kumpulrejo; 5) Desa Randuacir; 6) Desa Cebongan.
d.Kecamatan Sidomukti, terdiri dari: 1) Desa Kecandran; 2) Kelurahan Dukuh; 3) Kelurahan Mangunsari; 4) Kelurahan Kalicacing.

Pasal 4

(1)Pusat pemerintahan Kecamatan Sidorejo berkedudukan di Kelurahan Sidorejo Lor.
(2)Pusat pemerintahan Kecamatan Tingkir berkedudukan di Desa Sidorejo Kidul.
(3)Pusat pemerintahan Kecatnatan Argomulyo berkedudukan di Desa Cebongan.
(4)Pusat pemerintahan Kecamatan Sidomukti berkedudukan di Kelurahan Mangunsari.

Pasal 5

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

(1)Wilayah Kecamatan Salatiga Luar Kota, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diubah namanya menjadi Kecamatan Pabelan dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Pabelan.
(2)Wilayah Kecamatan Pabelan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)adalah wilayah bekas Kecamatan Salatiga Luar Kota setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(3)Wilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Tengaran setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
(4)Wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Getasan setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
(5)Wilayah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah wilayah Kecamatan Tuntang setelah dikurangi dengan wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 7

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
b.Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
c.Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 9

(1)Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, masih tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan Daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan turunan (19)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1950

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan turunan (19)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020