DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa urusan pemerintahan pilihan bidang perindusterian belum terakomodir dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
c.bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Korps Pegawai Republik Indonesia melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, sehingga pembentukan organisasi perangkat daerah Badan Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 harus di hapus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hutuf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahuun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1.Pada Pasal 2 huruf d angka 19 dan huruf e angka 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, urusan pemerintahan bidang perlindungan anak , urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
8. 8.Dnas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. 11.Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
12. 12.Dinas Komunikasi dan informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
13. 13.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu;
15. 15.Dinas Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe A menyelnggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
17. 17.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
18. 18.Dinas Pertanian Tipe A menyelnggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. 19.Dinas Perdagangan, Perindusterian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindusterian dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
20. 20.Dinas perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
21. 21.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olehraga.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan dan aset;
3. 3.Badan Pendapatan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan pengembangan, Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana; dan
7. 7.hapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Ditetapkan di Piru pada tanggal 27 Desember 2017 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TTD MOHAMMAD YASIN PAYAPO Diundangkan di Piru pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TTD MANSUR TUHAREA SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 151 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU : 136/8/2017 KEPALA BAGIAN HUKUM DANIEL. J.. SOUKOTTA, SH NIP. 19691210 200312 1006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT I. UMUM Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pada dinas daerah, sebagai perwujudan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka potensi- potensi daerah yang menjadi sektor unggulan perlu didorong dan dikembangkan, menjadi sektor prioritas serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah khususnya Dinas Perdangangan dan Tenaga Kerja belum menampilkan Nomenklatur urusan Pemerintahan Bidang Perindusterian sehingga tidak dapat digambarkan secara langsung tugas pokok dan fungsi bidang Perindusterian. Oleh karena itu Pertauran Daerah Nomor 04 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi riil penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya KORPRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 juga perlu dirubah dan diseuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, KORPRI belum mempunyai dasar hukum dalam konteks perangkat daerah karena tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, olehnya itu KORPRI dilekatkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bagian Barat perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 0152 PERATURAN DERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KEBUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Hukum - 2017

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 4 Tahun 2016