DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Kans Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap pas huruf g Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa d dalam rangka penyempumaan pelaksanaan Pemilihan Kepala De a serentak di Kabupaten Serdang Bedagai, dipandang perlu dilaku an perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai omor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang P rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangka an, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG B DAGAI NOMOR 6 TABUN 2015 TENTANG PED014AN PENCALONAN,PE!4ILIHAN, P HGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PERATURAN DAER.AH KAB'UPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR f TAHUN zoq. TENTANG BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Perne intahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 15 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn r 5679);

Mengingat

7.Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perirnbangan (Lernbaran Negara Republik Indone ia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 ten g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indon sia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik ndonesia Nornor 4578);
9.Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 t ntang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perne intahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 5 Nornor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn r 4593);
10.Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara R ublik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nornor4890);
11.Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 te tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 201 Tentang Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 4 Nornor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5539) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Perne intah Nornor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pern intah Nornor43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- ndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lernbaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nornor5717);
12.Peraturan Pernerintah Nornor60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja gara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor5558) s agairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pe rintah Nornor8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Perat Nornor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran egara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 57, Tambahan baran Negara Republik Indonesia Nomor 5846};
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahu 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairna a telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas P aturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedo an Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indone ia Tahun 2011 Nornor310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahu 2008 tentang Pedornan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pernerintahan Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tah 2014 tentang Pernilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indon sia Tahun 2014 Nornor2092);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahu 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor2036);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Norn r 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah Kabupaten S rdang Bedagai; Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerint an oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas oto mi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam si tern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg a pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Serdang Bedagai
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat d erah Kabupaten Serdang Bedagai.
7.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut de selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat huku yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan m ngurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdas kan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang iakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indone ia.
1.Ketentuan Pasal 1 point 31 dihapus, dan ditambah 2 point yai point 32 dan point 33 sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai be ikut : dagai Nomor 6 Pelantikan dan Bedagai Tahun Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Tahun 2015 ten tang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian Kepala Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Serdan 2015 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN AT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. MEMUTUSKAN: BUPATISERDANG BEDAGAI DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSERDANG BEDAGAI Dengan Persetujuan Bersama S PERATURAN TAHUN 2015 PEGANGKATAN, dan kepemimpinan. adalah daftar daftar pemilih umum terakhir serta ditambah

8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pe erintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan egara Kesatuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut d ngan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerin ahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat den an BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan y g anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan ket rwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwe ang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga s ndiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyaraka.
12.Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala esa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanan te nis.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggar an oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14.Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk leh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerin ah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidik , tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
16.Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 1 7. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga egara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemili an Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon KepalaDesa.
18.Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon epala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan mela kan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan K utusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang m mperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan elah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan KepalaDesa.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan elah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21.Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk me pilihannya.
22.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adal yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilih yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenaranny dengan pemilih baru.
23.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPT pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemili , karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar PemilihSementar .
24.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPTadalah d tar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar pen ntuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25.Tanda Gambar Calon KepalaDesa adalah Foto Calon.
26.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TP adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemili an menghitung perolehan suara Calon.
27.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
28.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pe · ihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemam uan, dan atau

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permus awaratan Desa. {2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangk t desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah ganjil, sekur g-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) o g disesuaikan dengan kebutuhan desa.
(4)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan m lalui rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. {5} BPD menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(6)Susunan Panitia Pemilihan, berjumlah ganjil yang terdiri d
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota;
4. d.anggota.
(7)Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hu f d berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
2. b.jumlah hak pilih 2.001 s/d 4.000 paling banyak 6 orang;
3. c.jumlah hak pilih 4.001 s/d 6.000 paling banyak 8 orang;
4. d.jumlah hak pilih 6.001 s/d 8.000 paling banyaklO orang-
5. e.jumlah hak pilih di atas 8.000 paling banyak 12 orang;
(8)Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan dite apkan dengan musyawarah panitia.
(9)Camat melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap pem Pemilihan Kepala Desa.
(10)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuny tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan ta.ta tertib dan tat.a cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa;
2. b.menetapkan jadwal pencalorian, pemilihan, dan pelantik Kepala Desa;
3. c.menyusun rencana biaya pemilihan dengan pemerintah sa;
  1. 2.Ketentuan Ayat (3), Ayat (7),Ayat(12), Ayat (13), dan Ayat (14) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
  2. 29.Tim wawancara kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Un g Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Rep blik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Ujian Tertulis bagi Bakal Calon epala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang atau selanjutnya disebut tim waw cara adalah tim yang dibentuk oleh bupati, untuk melakukan pemeriksaan te hadap kesetiaan bakal calon Kepala Desa kepada Pancasila, Undang-Und g Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Rep blik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika serta melakukan ujian tertulis bagi b al calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima)orang.
  3. 30.Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon y g berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
  4. 31.Dihapus.
  5. 32.Hari adalah hari kerja.
  6. 33.Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah forum yang igunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum y g diketuai oleh Camat dengan anggota terdiri atas pimpinan kepolisi dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

Pasal 9

(1)Camat membentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pemi ihan di tingkat Kecamatan yang diketuai langsung oleh Camat dan dit tapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan tingkat Kecam tan terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan dapat di tambah dengan lembaga resmi lainnya.
(3)Panitia Pembina dan Pengawas Pemilihan sebagaimana dim sud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Panitia milihan Kepala Desa tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala esa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Kepala Des terpilih;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kep a Desa;
4. d.melaporkan secara tertulis tahapan-tahapan pemilih Kepala Desa kepada Bupati;
5. e.memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala terhadap penyelesaian permasalahan sengketa pemilihan kepala d Pasal 9 secara3. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 9 diubah, sehin keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
6. d.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
7. e.mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
8. f.melaksanakan pendaftaran pemilih;
9. g.menetapkan daftar pemilih;
10. h.menetapkan tata cara kampanye;
  1. 1.melaksanakan pemungutan suara; J. membuat berita acara pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; I. melaksanakan penghitungan suara;
12. m.melakukan evaluasi pemilihan;
13. n.membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Desa kepada BPD;
14. o.mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu na pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa.
(11)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai k wajiban sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak. memihak.;
2. b.menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan P milihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat;
3. c.mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilih Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepad Bupati melalui Camat.
(12)Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ada Ayat (10), Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu panitia tas persetujuan BPD yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kem syarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
(13)Penetapan pembantu panitia sebagaimana dimaksud ada Ayat (12) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
(14)Jumlah pembantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (12) s banyak 1 (satu) orang setiap dusun.
(15)Pembantu penyelenggaraan pemungutan suara sebagaiman dimaksud pada ayat 12, bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, H "H" dan H+l pemungutan suara. Pancasila, donesia Tahun tuhan Negara Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7, erdiri atas:
1. a.Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 [enam ribu rupiah) berisi :
  1. 1.pemyataan bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
  2. 2.pemyataan memegang teguh dan mengamal melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik I 1945, serta mempertahankan dan memelihara ke Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. 3.pemyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana pen ara;
  4. 4.pemyataan tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga)kali masa jabatan;
  5. 5.pemyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

Pasal 18

5.Ketentuan Pasal 18 huruf a point 6 diubah dan huruf g dihapus, s hingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

( 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, akan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara K atuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah men ngah pertama, madrasah tsanawiyah, lulus ujian paket B dan atau pen idikan lain yang sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pu san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena lakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling ingkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai enjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuk kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta buk sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas Narkoba;
1. 1.tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.bagi calon Kepala Desa yang sudah menikah, maka is · / suami harus dapat baca tulis;
n.istri calon Kepala Desa harus mendukung tugas-tug s Kepala Desa terutama dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga enuju keluarga sehat sejahtera.

(2)Yang dimaksud dengan 3 (tiga)kali masa jabatan adalah 3 ( · ga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf g dihapus, sehingga asal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
6.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pu san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena elakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tah1:1natau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai enjalani pidana penjara;
7.pemyataan istri bakal calon Kepala Desa akan mendu ng tugas-tugas Kepala Desa terutama dalam menggerakkan pember ayaan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera.

b.surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tid pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang t lah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebi ;
c.surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tid sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang t lah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)asli dari Ke lisian Resor di wiayah hukum setempat;
e.surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter di Rumah Sa t Umum Daerah Sultan Sulaiman;
f.surat Keterangan Bebas Narkoba asli dari Badan Nar otika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
g.dihapus;
h.foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akt Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
1. 1.pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat)lembar; J. foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsan iyah, dan a tau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang udah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
2. 1.foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan engganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dileg isir oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ij ah/STTB yang bersangkutan dan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten / ota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat se olah dimaksud berdiri;
3. 2.apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, peng sahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpe ghargaan sama dengan ijazah/ STTB dilegalisir oleh Kepala Din s Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama abupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
4. 3.apabila ijazah/STTB Bakal calon karena sesuatu dan lai hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, Baka! calon wajib menye an foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisir oleh kepala satuan pendidik /sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau Kepala Kantor Ke nterian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud berdiri serta rat keterangan hilang dari kepolisian resor di wilayah hukum setempat;
5. 4.apabila ijazah/STTB Bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/ musnah, sedangkan sekolah te at Bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau elah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, B al calon wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang erpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalsir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kant r Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pern berdiri serta keterangan hilang dari kepolisian resor di wilayah hukum etempat;

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil atau AnggotaTNI/POLRIyang mendaf sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana imaksud dalam Pasal 16, juga harus memilikiizin tertulis dari Pembina Kepe awaian.

a.PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provin i melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
b.PNS dari instansi sektoral/ vertikal izin dari kepala in tansi sektoral/ vertical yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan ata ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawaiyan bersangkutan;
c.AnggotaTNI/POLRIizin dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI. Baka! calon dari Anggota BPD, selain memenuhi persyara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melampirkan S at Pernyataan Mengundurkan Diri. Baka! calon dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melampirkan surat Izin uti dari Kepala Desa atau Camat. Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Pegawai Bad Usaha Milik Daerah (BUMD)dan Pegawai Swasta yang mendaftar seba ai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud alam Pasal 18, harus melampirkan persetujuan tertulis dari pihak manaje en perusahaan tempatnya bekerja.

6.Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan Ayat (4) diubah, sehingg Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: ekolah asing di a sekolah yang ndidikan Dasar
5.pengesahan foto copy ijazah/STIB yang diperoleh dari s kolah Indonesia di_ luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersan kutan dan/ atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6.pengesahan foto copy ijazah/STIB yang diperoleh dari Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kep bersangkutan dan/ atau Direktur Jenderal Manajemen dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7.pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas [azahj sertifikaty diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar an Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8.pengesahan foto copy ijazah/STIB dari satuan p ndidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain y g menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidi an yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang ka gori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa se orang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan ole kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabu aten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9.kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Di as Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama abupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima s rat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijaza /STIB, pernah menerima ijazah/STIB yang berasal dari satuan pendidik /sekolah yang bersangkutan.

(9)yang akan(8}
(5)kesepakatan dalam Berita
(4)
(3)
(2)Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk m yakinkan para pemilih yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksan tan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di lokasi yang elah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasark antara Panitia Pemilihan dan Calon yang telah dituangk Acara. Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang meng Kampanye.
(6)Kampanye memuat visi dan rnisi bila terpilih sebagai Kepala esa.
(7)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kein nan yang mgm diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6} berisi progr dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaks
1. a.pertemuan terbatas;
2. b.tatap muka;
3. c.dialog;
4. d.penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. e.pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di t mpat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
6. f.kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- ndangan.
(1)

Pasal 28

8.Ketentuan Pasal 28 ayat (9) ditambah 1 (satu) point yaitu point , sehingga Pasal 28 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

( 1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib me gurus surat ijin cuti dari Camat dan menyampaikannya kepada Panitia Pemi ihan.

(2)Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali di cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai de selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2a} Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat {2} kepala esa tidak boleh menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepenting sebagai calon Kepala Desa. (3} Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ay t (2}, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Ke ala Desa diberi ijin cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal c on Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terp lih.
(4a)Ijin Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan ol h Kepala Desa.
(5)Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan ijin cuti sebagai ana dimaksud pada ayat (4a) selambat -lambatnya 3 (tiga) hari setelah rmohonan cuti disampaikan, maka Camat dapat memberikan ijin cuti k ada perangkat desa dimaksud.
(6)Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa mencalonkan d ri sebagai bakal calon maka Camat menghunjuk Perangkat Desa ainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

7.Ketentu~ Pasal 22 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (sa ) ayat yaitu ayat 2a dan diantara Ayat (4) dan Ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yai ayat (4a) serta Ayat (5) diubah sehingga Pasal 22 secara keseluruhan berbunyi se agai berikut:

Pasal 39

( 1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia membuat Berita Acara Has I Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang - kurangn 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(2)Jika Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatang i oleh Calon dan/ atau saksi, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan s
(3)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
(4)Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir seb yak 1 (satu) eksemplar, BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar, Camat ( Paniti pembina dan pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan ) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di temp umum serta 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan.

9.Ketentuan Pasal 39 ayat 1 (satu) dan ayat 4 (empat) diubah, se ingga Pasal 39 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

g.v~si sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan m si sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan calon Kepala esa dihadapan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan dan menyerahkan Dokumen visi d misi dimaksud kepada pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD); ( 10) Pelaksanaan kampanye dilarang:
a.mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan egara Kesatuan
c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon yang lain;
d.menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau mas arakat;
e.mengganggu ketertiban umum;
f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekel pok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain;
g.merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadahl dan tempat pendidikan;
1. 1.membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan; J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainny kampanye.

(11)Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan ye dilarang mengikutsertakan:
1. a.kepala desa;
2. b.perangkat desa;
3. c.anggota BPD.
(12)Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampan e sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dan ayat ( 11) dikenai sanksi:
1. a.peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye mel ggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
2. b.penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pel ggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan ganguan terh dap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain. (J) > \(\ ' ~ 'r. HAD!WINARNO ~~ i' . ""LEMBARANDAERAHKABUPATENSERDANGBEDAGAITAHUN2017 NOMOR 1 39 NOMORREGISTERASIPERATURANDAERAHKABUPATENSERDANGB AGAI PROVINS!SUMATERAUTARANOMOR(1/77 TAHUN2017) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Be agar.
  1. 10.Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 sec a keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan tau melanggar larangan, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati , erupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah iberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing- asing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah me pertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat member entikan Kepala Desa yang bersangkutan. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelak anaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rabasia, juj r dan adil. Asas langsung, dimaknai babwa warga masyarakat desa yang dab memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanak pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salab seorang Calon yang Berhak Di · · sesuai yang dikehendaki. Asas umum, dimaknai babwa warga masyarakat desa yang s dab memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan D erab ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salab satu dari beberapa C on yang Berhak Dipilih. Asas bebas, dim.aknai bahwa warga masyarakat desa yang s dah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan un k menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilihsesu · dengan pilihan hati nuraninya. Asas rahasia, dimaknai babwa pilihan dari warga masyarakat yang udab memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin keraha iaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetabu · ya. · akukan secara epala Desa, tata n Kepala Desa, Calon Terpilih, an Kepala Desa berikan laporan an dan informasi Dalam Peraturan Daerab ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, penambaban persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Cal penetapan Calon yang Berhak Dipilih,kampanye, masa tenang dan penetap tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pe · melalui Musyawarab Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa me penyelenggaraan Pemerintaban Desa, laporan keterangan pertanggungjawa laporan penyelenggaraan Pemerintaban Desa. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan di ntuknya Panitia Pemilihan oleh BPD.Panitia Pemilihan inilab yang menyelenggarakan pros s pemilihan yang dimulai dari tabapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan p mungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa · sampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintab Desa, s dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintaban Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seo ang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kew jibannya serta pemberhentiannya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 t ntang Desa clan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pel sanaan Undang- Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa, serta dengan meningka a tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedag · Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempumakan. I. PENJELASAN UMUM KABUPATEN CALONAN, PALADESA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE SERDANG BEDAGAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PE PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 1 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Ayat (11) Cukup Jelas Ayat (12) Cukup Jelas Ayat (13) Cukup Jelas Ayat (14) Cukup Jelas Ayat (15) Cukup Jelas Ayat (16) Cukup Jelas Ayat (17) Cukup Jelas Ayat (18) Cukup Jelas Ayat (19) I. PASAL DEMI PASAL pemilihan pemimpin Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelen Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan mengh Pemerintah Desa yang berkualitas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu men tapkan Peraturan Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pegangkatan, Pelantikan dan Pemberhenti Kepala Desa. Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pe an dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masy akat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya b rlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan. Asas adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap mua Calon yang Berhak Dipilih. Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Huruf (a) Cukup Jelas Huruf ( b) Cukup Jelas Huruf ( c) Cukup Jelas Huruf ( d) CukupJelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 28

Pasal 22

Pasal 39

Pasal 57

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang P rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 28

Pasal 22

Pasal 39

Pasal 57

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang P rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2015