DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, diantaranya mengatur besaran tarif yang telah disesuaikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 1 SALINAN 2
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 disempurnakan menjadi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 3
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8.Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan / atau bandar udara.
11.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
12.Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sejumlah pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal dan fasilitas yang ada di dalamnya.
13.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
14.Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
15.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17.Fasilitas terminal adalah fasilitas yang ada dalam terminal, terdiri terdiri dari kios, gardu dan pelataran serta fasilitas lainnya;
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
20.Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2.Pasal 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Setiap kendaraan umum yang keluar / masuk terminal, dan / atau parkir, yang menyewa dan / atau memanfaatkan terminal / fasilitas yang ada di dalamnya diwajibkan untuk membayar tariff retribusi.
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Angkutan / Kendaraan
  1. 1.angkutan orang : a) angkutan kota / angkutan desa Rp2.000,00 b) bus mini / bus Rp2.000,00 4
  2. 2.Angkutan Barang Rp3.000,00
2. b.fasilitas terminal :
  1. 1.kios / warung Rp75.000,00/bulan
  2. 2.pelataran / enplasemen Rp2.000,00/m2/hari
  3. 3.pelayanan parkir angkutan orang / satu kali parkir : a) kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp1.000,00 b) kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp2.000,00
  4. 4.Pelayanan Parkir Angkutan Barang / hari : a) kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp5.000,00 b) kendaraan bermotor di atas roda 6 (enam) Rp10.000,00 c) mobil box Rp5.000,00
3. c.Fasilitas Pendukung (Kamar Mandi / WC) / satu kali :
  1. 1.buang air kecil Rp1.000,00
  2. 2.buang air besar Rp2.000,00
  3. 3.mandi Rp3.000,00
  4. 3.Pasal 15, dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 9 Maret 2018 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 9 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd. SUDIRMAN BUNGI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.HAM.1.022.18 TANGGAL 8 MARET 2018 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL 5 PENJELASAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I. PENDAHULUAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Khususnya Pasal 41 juncto pasal 35 secara substantif mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan, yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. Penyampaiannya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, tidak disertai dengan naskah akademik. Dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017. Telah diagendakan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8799 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pembatalan tersebut, menyebabkan dihentikannya penerimaan / penarikan Retribusi Terminal. Sampai diundangkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal yang telah disesuaikan substansinya. Dengan demikian, diperlukan regulasi untuk mendapatkan kembali penerimaan yang bersumber dari terminal. Di samping itu, tarif Retribusi yang ditetapkan lebih dari 5 tahun yang lalu sudah dapat ditinjau. Sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 sudah selayaknya dilakukan dengan mengakomodir pula penyesuaian tarif retribusi. II. SUBSTANSI YANG DIUBAH Retribusi Terminal sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan objek adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: ~ 1 ~ 6 ~ 2 ~
4. a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
5. b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Yang dalam penerapannya, Menteri Dalam Negeri menganggap terdapat beberapa substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Tidak hanya mengakomodir substansi yang dianggap bertentangan peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi juga memuat perubahan atas ketentuan besaran tarif. Yang secara garis besarnya meliputi :  pencabutan pasal 15 karena bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko”  besaran tarif, yaitu : No. Jenis Angkutan Tarif (Rp) Lama Baru a. b. c. Angkutan / Kendaraan
  1. 1.Angkutan Orang : a) Angkutan Kota/Angkutan Desa b) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) c) Bus Mini / Bus
  2. 2.Angkutan Barang Fasilitas Terminal
  3. 1.Kios/Warung
  4. 2.Pelataran/Enplasemen
  5. 3.Pelayanan Parkir Angkutan Orang/satu kali parkir : a) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) b) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)
  6. 4.Pelayanan Parkir Angkutan Barang / hari a) Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) b) Kendaraan Bermotor diatas roda 6 (enam) c) Mobil Box Fasilitas Pendukung (Kamar Mandi / WC) / satu kali
  7. 1.Buang Air Kecil
  8. 2.Buang Air Besar
  9. 3.Mandi 750,- 1.500,- 1.750,- 2.000,- 50.000,-/bulan 1.500,-/m2/hari 500,- 1.500,- 3.500,- 5.000,- 2.500,- 750,- 1.500,- 1.500,- 1.000,- 2.000,- 2.000,- 3.000,- 100.000,-/bulan 2.000,-/m2/hari 1.000,- 2.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- 3.000,- ~ 3 ~ 7 III. PENUTUP Dari uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini cukup urgen untuk dibahas. Agar pengelolaan Terminal dan Penarikan Retribusi Terminal dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010