(1)Setiap kendaraan umum yang keluar / masuk terminal, dan / atau parkir, yang menyewa dan / atau memanfaatkan terminal / fasilitas yang ada di dalamnya diwajibkan untuk membayar tariff retribusi.
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a.Angkutan / Kendaraan
1.angkutan orang :
a) angkutan kota / angkutan desa Rp2.000,00 b) bus mini / bus Rp2.000,00 4
2.Angkutan Barang Rp3.000,00
b.fasilitas terminal :
1.kios / warung Rp75.000,00/bulan
2.pelataran / enplasemen Rp2.000,00/m2/hari
3.pelayanan parkir angkutan orang / satu kali parkir :
a) kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp1.000,00 b) kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp2.000,00
4.Pelayanan Parkir Angkutan Barang / hari :
a) kendaraan bermotor roda 6 (enam) Rp5.000,00 b) kendaraan bermotor di atas roda 6 (enam) Rp10.000,00 c) mobil box Rp5.000,00
c.Fasilitas Pendukung (Kamar Mandi / WC) / satu kali :
1.buang air kecil Rp1.000,00
2.buang air besar Rp2.000,00
3.mandi Rp3.000,00
3.Pasal 15, dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 9 Maret 2018 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd. RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 9 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd. SUDIRMAN BUNGI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI-SELATAN : B.HK.HAM.1.022.18 TANGGAL 8 MARET 2018 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL 5 PENJELASAN MENGENAI PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I. PENDAHULUAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Khususnya Pasal 41 juncto pasal 35 secara substantif mengatur bahwa Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan, yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. Penyampaiannya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, tidak disertai dengan naskah akademik. Dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017. Telah diagendakan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8799 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pembatalan tersebut, menyebabkan dihentikannya penerimaan / penarikan Retribusi Terminal. Sampai diundangkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal yang telah disesuaikan substansinya. Dengan demikian, diperlukan regulasi untuk mendapatkan kembali penerimaan yang bersumber dari terminal. Di samping itu, tarif Retribusi yang ditetapkan lebih dari 5 tahun yang lalu sudah dapat ditinjau. Sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 sudah selayaknya dilakukan dengan mengakomodir pula penyesuaian tarif retribusi. II. SUBSTANSI YANG DIUBAH Retribusi Terminal sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan objek adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: ~ 1 ~ 6 ~ 2 ~
a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Yang dalam penerapannya, Menteri Dalam Negeri menganggap terdapat beberapa substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Tidak hanya mengakomodir substansi yang dianggap bertentangan peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi juga memuat perubahan atas ketentuan besaran tarif. Yang secara garis besarnya meliputi : pencabutan pasal 15 karena bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko” besaran tarif, yaitu : No. Jenis Angkutan Tarif (Rp) Lama Baru a. b. c. Angkutan / Kendaraan
1.Angkutan Orang :
a) Angkutan Kota/Angkutan Desa b) Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) c) Bus Mini / Bus
2.Angkutan Barang Fasilitas Terminal
1.Kios/Warung
2.Pelataran/Enplasemen
3.Pelayanan Parkir Angkutan Orang/satu kali parkir :
a) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) b) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)
4.Pelayanan Parkir Angkutan Barang / hari
a) Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) b) Kendaraan Bermotor diatas roda 6 (enam) c) Mobil Box Fasilitas Pendukung (Kamar Mandi / WC) / satu kali
1.Buang Air Kecil
2.Buang Air Besar
3.Mandi 750,- 1.500,- 1.750,- 2.000,- 50.000,-/bulan 1.500,-/m2/hari 500,- 1.500,- 3.500,- 5.000,- 2.500,- 750,- 1.500,- 1.500,- 1.000,- 2.000,- 2.000,- 3.000,- 100.000,-/bulan 2.000,-/m2/hari 1.000,- 2.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 1.000,- 2.000,- 3.000,- ~ 3 ~ 7 III. PENUTUP Dari uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini cukup urgen untuk dibahas. Agar pengelolaan Terminal dan Penarikan Retribusi Terminal dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.