DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 7; penghapusan ketentuan huruf g ayat (2) pasal 25; perubahan pada pasal 58; Perubahan pada pasal 66; perubahan pasal 67; penambahan pasal antara pasal 67 dan 68; perubahan dan penambahan pada pasal 72; perubahan pasal 73; perubahan pasal 75;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 3 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 81); Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 5
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait tingkat kabupaten dan kecamatan.

2.Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 25 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf x, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Untuk mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 6 secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter pemerintah;
12. l.tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
13. m.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
14. n.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara atau tidak secara berturut-turut;
15. o.tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
16. p.mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
17. q.bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
18. r.bagi anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
19. s.bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
20. t.bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
21. u.bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;
22. v.bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih;
23. w.surat pernyataan bermeterai akan kebenaran persyaratan administrasi; dan
24. x.tidak terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Inspektorat. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 7
  1. 3.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

5.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 8
(4)Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

6.Diantara Pasal 67 dan Pasal 68, disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 67A, Pasal 67B dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 9

Pasal 67B

(1)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. f.penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 10
3. c.pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(4)Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
11. k.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(6)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(7)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(8)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 11
2. b.pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67C

(1)BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan huruf b dan huruf g ayat (2) Pasal 72 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(1)Kepala Desa berhenti, karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6 12
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

8.Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 25

Pasal 58

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 67A

Pasal 67B

Pasal 67C

Pasal 72

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 25

Pasal 58

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 67A

Pasal 67B

Pasal 67C

Pasal 72

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015