DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Peraturan Bupati ini yaitu: a. Sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; dan b. Sebagai panduan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang di Perangkat Daerah masing-masing guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu: a. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan berdaya guna dan berhasil guna; dan b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang masing-masing Perangkat Daerah dapat terstandarisasi guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan baik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa u n tu k m elaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pem erintah Daerah, sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pem erintah Daerah, perlu m em bentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pem erintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi S arana dan Prasarana Kerja Pem erintah Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pem bentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 T ahun 2014 tentang Administrasi Pem erintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan B a ran g /Ja sa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi S arana dan P rasarana Kerja Pem erintahan Daerah, sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan P rasarana Kerja Pem erintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 7);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Sinjai.
2.Pem erintahan Daerah adalah penyelenggaraan u ru san pem erintahan oleh pem erintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah m enurut asas otonomi dan tugas pem bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaim ana dim aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Standarisasi sarana dan prasaran a keija Pem erintah Daerah adalah pem bakuan ruang kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, rum ah dinas, dan kendaraan dinas.
5.Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pem erintahan Daerah dalam m encapai sasaran yang ditetapkan an tara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
6.Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi m enunjang terselenggaranya su atu proses kerja ap aratu r dalam m eningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rum ah jab a tan dan rum ah instansi.
7.Rencana Kebutuhan Barang adalah kegiatan m erum uskan rincian kebutuhan barang milik u n tu k m enghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar dalam m elakukan tindakan yang akan datang.
8.Ruangan kantor adalah ruang tem pat m elaksanakan pekeijaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta m em enuhi persyaratan estetika.
9.Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan m enurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
10.Rumah dinas adalah rum ah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rum ah jabatan, rum ah in stan si/ru m ah dinas, dan rum ah pegawai.
11.Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya un tu k kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu:

a.sebagai pedoman dalam rangka m eningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pem erintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
b.sebagai panduan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam m enyusun Rencana K ebutuhan Barang di Perangkat Daerah m asing-masing guna m endukung terlaksananya penyelenggaraan pem erintahan dan pem bangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

a.u n tu k m endukung kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan berdaya guna dan berhasil guna; dan
b.sebagai pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang masing-masing Perangkat Daerah dapat terstandarisasi guna m endukung terlaksananya penyelenggaraan pem erintahan dan pem bangunan daerah dengan baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penataan sarana dan prasarana kerja pem erintah daerah;
b.standarisasi saran a dan prasaran a keija pem erintah daerah; dan
c.pengawasan dan kontrol pem enuhan standarisasi saran a dan prasarana keija pem erintah daerah.

BAB IV

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

(1)Penataan sarana dan prasarana keija Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselam atan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta m em perhatikan kem am puan keuangan daerah.
(2)Makna dari dasar penataan sarana dan prasarana keija Pemerintah Daerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tertib mempunyai m akna bahwa dalam pelaksanaan perencanaan dan pem enuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja pem erintah daerah dilakukan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
2. b.adil mempunyai m akna bahwa pelaksanaan perencanaan dan pem enuhan standarisasi sarana dan prasarana keija pem erintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan kewenangan pengguna;
3. c.transparan mempunyai m akna bahwa sem ua ketentuan dan informasi pem enuhan standarisasi sarana dan prasaran kerja pem erintah daerah pengadaan B arang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui;
4. d.efisien mempunyai m akna bahwa ketentuan dan informasi pem enuhan standarisasi saran a dan prasarana keija pem erintah daerah harus dilakukan dengan m enggunakan d ana dan daya yang minimum un tu k m encapai kualitas dan sasaran dalam w aktu yang ditetapkan atau m enggunakan dana yang telah ditetapkan u n tu k mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; /
5. e.efektif m empunyai m akna bahwa pem enuhan standarisasi sarana dan prasarana keija pem erintah daerah h aru s sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan m anfaat yang sebesar-besam ya;
6. f.m anfaat mempunyai m akna bahwa standarisasi saran a dan prasarana kerja pem erintah daerah h aru s memberikan m anfaat sebesar-besarnya dan m endukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pem erintahan daerah;
7. g.keselam atan mempunyai bahwa pem enuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja pem erintah daerah dapat menjaga dan memberikan keselam atan jaam ani bagi penyelenggara pem erintah daerah;
8. h.kesejahteraan mempunyai m akna bahwa pem enuhan standarisasi saran a dan prasaran a keija pem erintah daerah dapat memberikan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas bagi penyelenggara pem erintah daerah;
9. i.kepatutan mempunyai m akna bahwa pem enuhan standarisasi sarana dan prasarana keija pem erintah daerah dapat m em anusiakan baik dari fungsi dan estetikanya agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
10. j.akuntabel mempunyai m akna bahwa h aru s sesuai dengan atu ran dan ketentuan yang terkait dengan atu ran dan ketentuan yang terkait dengan standarisasi sarana dan prasarana keija pem erintah daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan
11. k.kem am puan keuangan daerah mempunyai m akna bahwa dalam pem enuhan standarisasi saran a dan prasarana kerja pem erintah daerah m em pertim bangkan kem am puan keuangan yang terdapat dalam APBD pem erintah daerah.

Pasal 6

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 dilakukan un tu k :

a.kelancaran proses pekeijaan;
b.kelancaran hubungan keija intern dan ekstem a n ta r pejabat/pegawai;
c.m em udahkan komunikasi;
d.kelancaran tugas pengawasan dan pengam anan; dan
e.m em udahkan pengam anan arsip dan dokumen.

Pasal 7

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 6 bertujuan u n tu k menjamin :

a.keselam atan, keam anan, kesehatan jasm ani dan rohani;
b.keleluasaan bergerak secara seh at dan teratur;
c.cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang m aupun malam;
d.penataan yang bernilai estetika;
e.kesejahteraan pegawai; dan
f.kemungkinan perkem bangan bagian kantor u n tu k perubahan sesuai perkem bangan volum e/beban keija dan stru k tu r organisasi.

BAB V

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 8

Standarisasi saran a dan prasarana keija, meliputi :

a.ruangan kantor;
b.perlengkapan kantor;
c.rum ah dinas; dan
d.kendaraan dinas.

Pasal 9

Ruangan kantor sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 8 h u ru f a, meliputi :

a.ruang kerja;
b.ruang tamu;
c.ruang staf/adc;
d.ruang tunggu;
e.ruang rapat;
f.ruang pola;
g.ruang data;
h.ruang bendahara/pem egang kas;
i.ruang sandi dan telkom;
j.ruang arsip rahasia;
k.ruang arsip aktif;
l.ruang arsip inaktif;
m.ruang arsip statis;
n.ruang perpustakaan;
o.ruang baca perpustakaan;
p.ruang poliklinik;
q.ruang laboratorium;
r.ruang penyajian data;
s.ruang penyim panan/gudang;
t.ruang sentral telepon;
u.ruang komputer;
v.ruang pos penjagaan keam anan;
w.ruang kantin;
x.ruang sum ber tenaga diesel;
y.ruang ibadah/m ushola;
z.ruang kam ar m andi/toilet; aa. ruang penggandaan; dan bb. Iain-lain sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007