DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007

Nomor: 6
Tahun: 2007
Ditetapkan: 7 Februari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7.Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9.Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10.Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
11.Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
12.Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
13.Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15.Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra- SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
16.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM A. Bidang Urusan .........................................................

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam menyusun dan menetapkan 5PM sesuai lingkup tugas dan- fungsinya.
(2)Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah Non- Departemen meliputi:

a.jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
b.indikator dan nilai SPM;
c.batas waktu pencapaian SPM; dan
d.pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

a.merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4
b.merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
c.didukung dengan data dan informasi terbaru yang Iengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
d.terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

a.tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
b.tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
c.wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
d.tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
e.keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

a.kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
b.cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Pasal 7

(1)Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
(2)Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
2. b.sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
3. c.variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5
4. d.kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Pasal 8

(1)Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
(2)Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mengkoordinasikan komponen-komponen di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non- Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(3)Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENUTUP MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MOH. MA’RUF, SE Sie Infokum – Ditama Binbangkum 15 LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007 KERANGKA ACUAN KERJA SISTEM/SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Departemen/LPND :

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
b.sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
c.nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
d.terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
e.terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
f.terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
g.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
h.bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 11

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7.Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9.Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10.Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
11.Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
12.Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
13.Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15.Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra- SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
16.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM A. Bidang Urusan .........................................................

Pasal 2

(1)Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam menyusun dan menetapkan 5PM sesuai lingkup tugas dan- fungsinya.
(2)Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah Non- Departemen meliputi:

a.jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
b.indikator dan nilai SPM;
c.batas waktu pencapaian SPM; dan
d.pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

Pasal 4

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

a.merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib; Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4
b.merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
c.didukung dengan data dan informasi terbaru yang Iengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
d.terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

a.tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
b.tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
c.wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
d.tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
e.keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Pasal 6

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

a.kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
b.cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

Pasal 7

(1)Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
(2)Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
2. b.sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
3. c.variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5
4. d.kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

Pasal 8

(1)Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
(2)Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mengkoordinasikan komponen-komponen di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non- Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(3)Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENUTUP MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MOH. MA’RUF, SE Sie Infokum – Ditama Binbangkum 15 LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL : 7 PEBRUARI 2007 KERANGKA ACUAN KERJA SISTEM/SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Departemen/LPND :

Pasal 10

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
b.sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
c.nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
d.terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
e.terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
f.terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
g.akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
h.bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 16 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 92 Tahun 2017