Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4578);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup penyusunan dan penetapan 5PM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah Non- Departemen meliputi:
Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 4
Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:
Penentuan nilai SPM mengacu pada:
Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM
BAB IV
Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. BAB V TATACARA
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)