DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Aksessibilitas, Rehabilitasi, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas, diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Mengingat

4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15.Undang-Undang...
15.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 19. 20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons Whith Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
25.Peraturan...
25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 26. 27. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217); Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG dan BUPATI SINTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sintang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Sintang.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental serta Penyandang Disabilitas fisik dan mental.
7.Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9.Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
10.Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan Sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
11.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12.Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
13.Rehabilitasi...
13.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
15.Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16.Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17.Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
18.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
19.Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
20.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
22.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
23.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
24.Tenaga...
24.Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25.Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
26.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan; persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak, kedudukan dan kesempatan, serta meningkatkan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah:
1. a.meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup;
2. b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. c.meningkatkan ketahanan sosial Penyandang Disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
5. e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyrakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. f.meningkatkan kualitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas meliputi:

a.perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
1. 1.gangguan penglihatan;
2. 2.gangguan pendengaran;
3. 3.gangguan bicara;
4. 4.cerebral palsy;
5. 5.gangguan motorik dan mobilitas;
6. 6.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. 7.autis;
8. 8.epilepsi;
9. 9.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
10. 10.retardasi mental.
b.hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, pariwisata, politik, hukum, penanggulangan bencana tempat tinggal dan aksesibilitas.

Pasal 4

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteran Sosial Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.kemanfaatan;
c.kesetiakawanan dan kekeluargaan;
d.keadilan;
e.kesetaraan kesempatan;
f.kemitraan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
j.kemandirian;
k.profesionalisme;
l.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
m.berkelanjutan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

a.mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
b.menunjuk petugas pendamping program kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas dengan Keputusan Bupati;
c.melakukan kerja sama dengan Kabupaten/kota lainnya di dalam dan di luar provinsi;
d.menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
e.melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
f.melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
g.melakukan pendataan Penyandang Disabilitas;
h.melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
i.melaksanakan partisipasi, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
j.melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan kepada masyarakat, pemantapan dan bimbingan motivasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

a.pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya;
b.pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
c.perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
d.aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
e.rehabilitasi...
e.rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
f.pelayanan kesehatan;
g.hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 8

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(3)Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas.
(4)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dan disesuaikan dengan kemampuan.
(5)Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997