Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2a) diubah.
Memuat teks peraturan…
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-undang Nomor L2 Tahun 19so tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g5o Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4Ll sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L99g Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); undang-undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); undang-undang Nomor T Tahun 2aL4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 4s, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 L2l; undang-undang Nomor 23 Tatrun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraktrir dengan undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l; Peraturan Pemerintatr Nomor 28 Tatrun tgrz tentang Perubahan Nama dan Pemindatran Tempat Kedudukan Pemerintatr Daeratr Ifubupaten panarukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 3g); Peraturan Pemerintatr Republik Indonesia Nomor sg Tatrun 2005 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daeratr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2oo5 Nomor L4o, Tambahan kmbaran Negara Nomor asrgl; 3. 4. 5. 6. 7. 8. CI 9. 3
Menetapkan : 4 MEMUTUSKAN: PERATT'RAN DAERATI TTITTAITG PERI'BAHAIT ATAS m DAERAII IYOMOR 24 TAHIIII ?OII TFTIYTANG RETRIBIJSI PELAYAilAIT PASAR" Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2oLL tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2a) diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
{U Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas pemungut. (21 Hasil pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (l 9
Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangr urusan pasar.
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. U 11 **ff"l,u Cukup jelas. **f*1,,, Cukup jelas. **.1,,, Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAIT LEMBARAIY DAERAH ITABT'PATEIT SITIIBONDO NOMOR 1 I
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)