(1)UPTD yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 8 Januari 2020 BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 8 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap SUMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ( 1 , 1 / 2020 ) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan
(5)tata ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, menyebutkan bahwa dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 12 Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam rangka penyelarasan kelembagaan Pemerintah Kabupaten, maka kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah DIY. Penyelarasan Nomenklatur dilakukan untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dan Kapanewon. Kapanewon melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penambahan pengaturan mengenai unit pelaksana teknis daerah disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis daerah, terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. 13 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1