Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016
- Nomor
- 100
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE Bagian Kesatu Bentuk
BAB II
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan b) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk Dinas. c) Pembentukan kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Bagian Kedua Nomenklatur
Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Bagian Ketiga Tipe
(3)Penentuan beban kerja dan tipe Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Organisasi
BAB III
(1), mengikuti besaran tipelogi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Bagian Kedua Organisasi Dinas Provinsi
Bagian Ketiga Organisasi Dinas Kabupaten/Kota
Pembagian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IV TIM TEKNIS PTSP DAN JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Tim Teknis PTSP
BAB IV
Bagian Kedua Jabatan Fungsional
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)