DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2016

Nomor: 100
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua SALINAN atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahprovinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DaerahProvinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
8.Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
13.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan b) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk Dinas. c) Pembentukan kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Pasal 3

Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 4

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
(2)Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan beban kerja dan tipe Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.
(2)Besaran tipelogi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mengikuti besaran tipelogi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 6

(1)Besaran tipelogi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
2. b.Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
3. c.Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP; dan
4. d.Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi 1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
(2)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

(1)Besaran tipelogi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas:
1. a.Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
2. b.Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
3. c.Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP; dan
4. d.Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi 1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
(2)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Pembagian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi dengan rincian sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TIM TEKNIS PTSP DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3)Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 11

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat memiliki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua SALINAN atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahprovinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DaerahProvinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikotadan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
8.Penyelenggara PTSP adalah Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
13.Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE

Pasal 2

Pasal 3

Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 4

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
(2)Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan tipe C dengan beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan beban kerja dan tipe Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal.
(2)Besaran tipelogi PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mengikuti besaran tipelogi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 6

(1)Besaran tipelogi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
2. b.Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
3. c.Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP; dan
4. d.Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi 1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
(2)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7

(1)Besaran tipelogi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas:
1. a.Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
2. b.Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
3. c.Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP; dan
4. d.Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi 1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
(2)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.
(3)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4)Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TIM TEKNIS PTSP DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.
(2)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3)Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4)Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 11

(1)Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat memiliki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021