DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sebagai berikut: - Pasal 7 mengenai besarnya modal dasar PD BPR - Pasal 9 mengenai Syarat menjadi anggota Direksi - Pasal 10 ayat (2) mengenai tugas dari Direksi - Pasal 52 mengenai laba bersih PD BPR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor SALINAN 2 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 27 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 36 Seri E Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO TINGKIR KABUPATEN SRAGEN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 27 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 36 Seri E Nomor 4) diubah menjadi sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal telah disetor sebesar Rp7.388.933.00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(3)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sampai dengan 15 tahun terpenuhi.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
3. c.Setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
4. d.Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
5. e.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.Sehat jasmani dan rohani;
7. g.Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang tercela di bidang perbankan. 4
(2)Direksi yang berasal dari internal PD. BPR sebelum pelatikan/pengangkatan wajib mengundurkan diri dari kepegawaiannya.

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.
(2)BPR dipimpin oleh direksi yang merupakan satu kesatuan pimpinan, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)Untuk kelancaran tugas, Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.
(4)Direksi berasal dari Pegawai PD. BPR intern, sebelum pelantikan/pengangkatan wajib mengundurkan diri dari kepegawian.

4.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Laba bersih PD BPR yang telah disahkan dengan Keputusan Bupati, pembagiannya sebagai berikut :
1. a.bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
2. b.cadangan 20% (dua puluh persen);
3. c.tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3%(tiga persen);
4. d.tantiem 4% (empat persen);
5. e.jasa produksi 8% (delapan persen); dan
6. f.dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)
(2)Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
(3)Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
(4)Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluruhnya untuk pegawai, maksimal penerimaan sebesar 5 (lima) x gaji, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(5)Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
1. a.dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya; 5
2. b.dana pensiun direksi dan pegawai sebagaimana tersebut pada huruf a, penerimaannya sebesar penerimaan gaji terakhir dikalikan masa kerja yang dibayarkan sekali pada saat pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. . Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATI SRAGEN, TTD dan CAP KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI Diundangkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, TTD dan CAP TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinnya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Muh Yulianto. S.H., M.S.i Pembina NIP. 19670725 199503 1002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2017)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 52

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 52

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2003