DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Subang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat

(4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang dalam rangka operasional, peningkatan pelayanan dan program kerja perusahaan lainnya, Pemerintah Kabupaten Subang dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Su bang dalam rangka penetapan pagu penyertaan modal Daerah 5 (lima) tahun mendatang;
1. a.bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang, bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabu paten Su bang sebesar Rp. 33.098.019.000,00 (TigaPuluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) sudah mencapai batas waktu maksimum; BUPATI SUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR6 TAHUN2009 TENTANGPERUSAHAANDAERAHAIR MINUM(PDAM) TIRTARANGGAKABUPATENSUBANG TENTANG BUPATISUBANG PROVINS!JAWABARAT PERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR : 1 TAHUN 2019 lsALINANI ·-·,..

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang.

12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Su bang;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Su bang. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
1. a.dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)Kabupaten Subang;
2. b.dikelola clan dipergunakan sepenuhnya oleh PDAM Tirta Rangga sesuai peruntukannya; sebesar Rupiah) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp. 3. 700.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019.
(2)
(1)Untuk pelaksanaan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 huruf b, paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp. 103.400.000.000,00 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang pelaksanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 8), diubah sehingga Pasal 10 selengkapnya menjadi berbunyi: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA RANGGA KABUPATENSUBANG. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI SUBANG dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENSUBANG Dengan Persetujuan Bersama c. d. Merupakan upaya pencapaian target cakupan pelayanan 80% (delapan puluh perseratus) perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) perdesaan pada areal pelayanan PDAM; serta untuk peningkatan pelayanan dan kinerja perusahaan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang. Ditetapkan di Subang pada tanggal : 28 Januari 2019 BUPATI SUBANG, ttd RUHIMAT Diundangkan di Subang pada tanggal : 28 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, ttd ABDURAKHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT : (1/17/2019). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUBANG, TINNI DAUD, SH. NIP. 19610301 199103 2 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai amanat dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat

(4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang dalam rangka operasional, peningkatan pelayanan dan program kerja perusahaan lainnya, Pemerintah Kabupaten Subang dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Su bang dalam rangka penetapan pagu penyertaan modal Daerah 5 (lima) tahun mendatang;
1. a.bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang Tahun 2013-2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang, bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabu paten Su bang sebesar Rp. 33.098.019.000,00 (TigaPuluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) sudah mencapai batas waktu maksimum; BUPATI SUBANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR6 TAHUN2009 TENTANGPERUSAHAANDAERAHAIR MINUM(PDAM) TIRTARANGGAKABUPATENSUBANG TENTANG BUPATISUBANG PROVINS!JAWABARAT PERATURANDAERAHKABUPATENSUBANG NOMOR : 1 TAHUN 2019 lsALINANI ·-·,..

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 03 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Su bang;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Su bang. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
1. a.dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)Kabupaten Subang;
2. b.dikelola clan dipergunakan sepenuhnya oleh PDAM Tirta Rangga sesuai peruntukannya; sebesar Rupiah) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rp. 3. 700.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019.
(2)
(1)Untuk pelaksanaan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 huruf b, paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp. 103.400.000.000,00 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang pelaksanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014