DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

regulasi_utama

Ringkasan

Jenis-jenis dan izin usaha konstruksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 15.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 16.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 17.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
5. 18.Wilayah adalah Kabupaten/Kota atau Provinsi di wilayah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Dalam pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi.
(3)Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Perzinan Kabupaten Sukamara.
(2)Pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim Teknis Perizinan yang terkait.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA dan BUPATI SUKAMARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 14.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
2. 15.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
3. 16.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
4. 17.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
5. 18.Wilayah adalah Kabupaten/Kota atau Provinsi di wilayah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5)Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Dalam pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi.
(3)Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Perzinan Kabupaten Sukamara.
(2)Pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab unit kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dalam memberikan rekomendasi, instansi yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
(4)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim Teknis Perizinan yang terkait.
(5)Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010