Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.
13 Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI SUMEDANG, ttd ADE IRAWAN Diundangkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 12 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (156/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd UJANG SUTISNA, SH Jaksa Muda/IIId 19730906 199303 1 001 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
I. UMUM.
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya NomorC7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 7 tanggal 13 Maret 2008, yang selanjutnya telah dikukuhkan kembali dengan Peraturan Daerah, yang selanjutnya telah dikukuhkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Sumedang. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (agent of development) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah.
2 Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
Modal disetor seluruh pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 2.424.072.971.500 (dua triliun empat ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah disetorkan dari tahun 1993 sebesar Rp 11.513.171.035,00 (sebelas milyar ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilaksanakan dalam hal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melakukan right issue dengan dana yang bersumber dari deviden pada tahun anggaran sebelumnya.
3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk II. PASAL DEMI PASAL