DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Penyertaan Modal Daerah; 3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; 4. Bagian Laba dan Pendapatan; 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 3 Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 7
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 13);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); 8
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3.Bupati adalah Bupati Sumedang. 9
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya Nomor C7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Fatihah Helmi, SH Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
8.Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
9.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. 10

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten bertujuan untuk:
1. a.investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
2. b.menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
3. c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah;dan
4. d.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian saham.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). 11
(2)Modal disetor seluruh pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 2.424.072.791.500 (dua trilyun empat ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah disetorkan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.11.513.171.035,00 (sebelas milyar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen).
(4)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilaksanakan dalam hal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melakukan right issue dengan dana yang bersumber dari deviden pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada APBD.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. 12
(3)Setiap penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BAGIAN LABA DAN PENDAPATAN

Pasal 5

(1)Bagian laba untuk Pemerintah Daerah dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan penetapan dan penggunaan laba bersih yang ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(2)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 13 Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI SUMEDANG, ttd ADE IRAWAN Diundangkan di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd ZAENAL ALIMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 12 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (156/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd UJANG SUTISNA, SH Jaksa Muda/IIId 19730906 199303 1 001 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. I. UMUM. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusannya NomorC7103.HT.O1.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 7 tanggal 13 Maret 2008, yang selanjutnya telah dikukuhkan kembali dengan Peraturan Daerah, yang selanjutnya telah dikukuhkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Sumedang. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (agent of development) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. 2 Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa tahun 2006, ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Modal disetor seluruh pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 2.424.072.971.500 (dua triliun empat ratus dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah disetorkan dari tahun 1993 sebesar Rp 11.513.171.035,00 (sebelas milyar ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilaksanakan dalam hal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk melakukan right issue dengan dana yang bersumber dari deviden pada tahun anggaran sebelumnya. 3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan daerah ini. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas 4 Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…