DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Penawaran Umum Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah sebesar Rp14.738.854.595 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Hasil Tim Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
c.bahwa untuk mempertahankan kepemilikan saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, perlu dilakukan penyertaan modal daerah;
d.bahwa … SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan BUPATI SUMEDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang:
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

a.Nomor …
a.Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 4);
b.Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
(2)Modal Disetor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp11.513.171.035,00 (sebelas miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen).
(3)Modal Disetor pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp11.513.171.035,00 (sebelas miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen).
(4)Kebutuhan pemenuhan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dari Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp14.738.854.595 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
(5)Pemenuhan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap dengan rincian:
1. a.untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp4.329.673.160,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);
2. b.untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp10.409.181.435,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah); dan
3. c.jumlah pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan deviden yang diterima Daerah.
(6)Pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berdasarkan penawaran umum terbatas/right issue dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(7)Dalam hal pemenuhan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka pemenuhannya menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
(8)Dalam hal APBD diperkirakan surplus, pemenuhan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melebihi jumlah yang telah ditetapkan.
(9)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal II … Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 1 November 2021 BUPATI SUMEDANG, ttd DONY AHMAD MUNIR Diundangkan di Sumedang pada tanggal 1 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, ttd HERMAN SURYATMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT : (13/205/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG, DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. I. UMUM Dalam rangka menggerakkan dan mendorong laju perekonomian daerah serta sebagai sumber pendapatan asli daerah, telah dibentuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Modal disetor seluruh pemegang saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp2,459,696,790,250 (dua triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp11.513.171.035,00 (sebelas miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen). Berdasarkan Penawaran Umum Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah sebesar Rp14.738.854.595 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai Hasil Tim Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Modal dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Untuk memenuhi modal dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku salah satu pemegang saham telah menyetorkan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp11.513.171.035,00 (sebelas miliar lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah) atau 0,47% (nol koma empat puluh tujuh persen). Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 24

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…