DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Dnegan Sistematika;Ketentuan Umum;Organisasi Pemerintah Kabupaten Tabalong;Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Susunan Organisasi;Eselon Jabatan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Sekterariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Pasal 2

Bagan susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(5)Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(4)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
(5)Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)(1) Staf Ahli adalah jabatan struktural merupakan unsur staf yang dalam pelaksanaan tugasnya serta administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.
(3)Staf Ahli mempunyai wewenang memberikan telaahan atau rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidangnya berdasarkan keahlian dan pengalaman.
(4)Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dibantu 1 (satu) subbagian pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
(5)Jumlah Staf Ahli terdiri dari lima (5) bidang:
1. a.Bidang Hukum dan Politik;
2. b.Bidang Pemerintahan;
3. c.Bidang Pembangunan;
4. d.Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
5. e.Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan;
2. b.Asisten Pembangunan;
3. c.Asisten Administrasi.
(2)Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.Bagian Hukum.
(3)Asisten Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , terdiri atas:
1. a.Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
(4)Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Bagian Organisasi;
2. b.Bagian Hubungan Masyarakat;
3. c.Bagian Umum dan Rumah Tangga.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

a.Subbagian Pemerintahan Umum;
b.Subbagian Kerjasama;
c.Subbagian Pengembangan Wilayah dan Keagrariaan.

Pasal 8

a.Subbagian Perundang-Undangan;
b.Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 9

a.Subbagian Keagamaan;
b.Subbagian Kemasyarakatan;
c.Subbagian Kesejahteraan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007