DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Laut pelaksanaannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan 3

Mengingat

Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi Pesantren agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, serta untuk kemajuan pendidikan di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 4 b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 6 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan 7 Keagamaan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT 8 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan 9 pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan
7.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dan/atau yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan 10 kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama di Pesantren, baik di Daerah maupun di Luar Daerah, yang merupakan penduduk Daerah.
10.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para 11 pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
15.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas; 12
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat sesuai kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah 13 air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam:

a.rencana Pembangunan jangka panjang Daerah;
b.rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
c.rencana strategis satuan kerja pemerintah Daerah; dan
d.rencana kerja pemerintah Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri meliputi:

a.fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan 14 kepada Pesantren;
b.penyelenggaraan beasiswa Santri;
c.pembinaan;
d.peran serta masyarakat;
e.penghargaan;
f.tim pengembangan Pesantren;
g.kerja sama;
h.perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
i.pendanaan.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(3)Dalam melaksanakan Fasilitasi 15 Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang-bidang terkait.
(4)Setiap Pesantren di Daerah berhak mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 16
1. a.upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan;
2. b.pemberdayaan;
3. c.rekognisi;
4. d.afirmasi; dan
5. e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren di Daerah.
(4)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana strategis Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
(5)Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
3. c.organisasi kemasyarakatan Islam; 17
4. d.Ikatan Pondok Pesantren Indonesia dan/atau Asosiasi Pondok Pesantren yang ada di Daerah; dan
5. e.Tokoh Agama Islam.
(6)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

a.Pembinaan Pesantren;
b.Pemberdayaan Pesantren;
c.Rekognisi Pesantren;
d.Afirmasi Pesantren; dan
e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Laut pelaksanaannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan 3

Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 4 b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 6 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan 7 Keagamaan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT 8 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN SANTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan 9 pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan
7.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dan/atau yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan 10 kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama di Pesantren, baik di Daerah maupun di Luar Daerah, yang merupakan penduduk Daerah.
10.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para 11 pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
15.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas; 12
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah 13 air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam:

a.rencana Pembangunan jangka panjang Daerah;
b.rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
c.rencana strategis satuan kerja pemerintah Daerah; dan
d.rencana kerja pemerintah Daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri meliputi:

a.fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan 14 kepada Pesantren;
b.penyelenggaraan beasiswa Santri;
c.pembinaan;
d.peran serta masyarakat;
e.penghargaan;
f.tim pengembangan Pesantren;
g.kerja sama;
h.perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
i.pendanaan.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(3)Dalam melaksanakan Fasilitasi 15 Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang-bidang terkait.
(4)Setiap Pesantren di Daerah berhak mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 16
1. a.upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan;
2. b.pemberdayaan;
3. c.rekognisi;
4. d.afirmasi; dan
5. e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren di Daerah.
(4)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana strategis Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
(5)Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
3. c.organisasi kemasyarakatan Islam; 17
4. d.Ikatan Pondok Pesantren Indonesia dan/atau Asosiasi Pondok Pesantren yang ada di Daerah; dan
5. e.Tokoh Agama Islam.
(6)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

a.Pembinaan Pesantren;
b.Pemberdayaan Pesantren;
c.Rekognisi Pesantren;
d.Afirmasi Pesantren; dan
e.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021