DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Kebijakan Bab IV Ketentraman Bab V Perlindungan Masyarakat Bab VI Kerjasama Bab VII Pelaporan Bab VIII Tunjangan Khusus Bab IX Pendanaan Bab X Peran Serta Masyarakat Bab XI Penghargaan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa . . . -2

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat (Berita Negara Tahun i950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 436); Mengingat : I 2 a 4 5

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

6.Peraturan . . . 3- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG DAN BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Bupati menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat.

2.Bupati. . . -7 (21 Bupati dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Satpol PP.

(3)Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a, perencanaan;
1. b.pencegahan;
2. c.penegakan perda dan perbup;
3. d.pelindungan;
4. e.pembinaan; dan
5. f.monitoring dan evaluasi (21 Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a tercantum dalam:
1. a.rencana strategis; dan
2. b.rencana kerja.
(2)Penyr:sunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

(1)Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
1. a.peningkatankesadaran;
2. b.peningkatan ketaatan; dan
3. c.penerapan sanksi. (21 Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan. (41 Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

(1)Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; b.memelihara . . .

Pasal 5

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
3. c.seminar/workshop;dan/atau
4. d.patroli. (2\ Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Satpol PP.
5. b.memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perbup. (21 Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi lainnya.

Pasal 8

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
1. a.sosialisasi produk hukum;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
4. d.bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. (21 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya. BABIV...

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait. (21 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
1. a.koordinasi;
2. b.pendataan; dan/atau
3. c.patroli.
(1)Setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi:
1. a.tertib jalan dan angkutan jalan;
2. b.tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
3. c.tertib sungai, saluran, danau/ situ, dan pinggir pantai;
4. d.tertib bangunan;
5. e.tertib usaha;
6. f.tertib kesehatan;
7. g.tertib administratifkependudukan;
8. h.tertib sosial;
9. i.tertib alat peraga;
10. j.tertib kawasan merokok; dan
11. k.tertib keramaian dan hiburan. (21 Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda dan/atau Perbup. Pasal 1l Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat(21 meliputi:
12. a.Penertiban Nonyustisial; dan
13. b.Penindakanyustisial.

BAB IV

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pasal l0

Pasal 12

( 1) Penertiban Nonyrrstisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup. (21 Penertiban Nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a.menandatangani...

a.menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perbup; dan
b.diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga;

(3)Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan administratif atau dilaporkan kepada Pejabat Pembina kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(4)Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana maka dilaporkan kepada PPNS.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011