10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pernerintahan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peratrrran Pemerintatr Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; 9. 11. t2. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46141; Peratrrran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantrran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816l; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8281; Peraturan Pemerintatr Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a82el; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tarrbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5533); 14. 15. 16. L7. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OtO Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun %OLT tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggara€rn Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 225, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); 19. 20. 21.
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
23. 24. 25. 26. 27. Peratrrran Presiden Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Ot8 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun z0tg Nomor 34); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olt Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OOT tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
28.Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor +6 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 45O), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengart Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 99 Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2}ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1560);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor L7 Tahun 2OLl tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
31.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman hrsat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana 32.
(PUSDALOPS-PB); Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2Ot6 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2Ol8 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai; 30. 33.
34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Se1atan, sebagaimana telah diubah dengan Perattrran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2OLT tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Penyelenggar€um Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin (Iembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OOB Nomor O5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralrtrir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 20f S tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor O9); 35.
36.Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1 Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke4a Badan Penanggulangan Bencana Daeratr Kabupaten Tapin (Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor
01);
97.Peraturan Daerale Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2OI2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (I-embaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembarart Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 0eh Dengan Persettrjuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN TAPIN