DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dana Cadangan, Besaran Dana Cadangan, Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dan Bentuk Dana Cadangan, Penggunaan Dana Cadangan, Penatausahaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikm alaya Ta h u n 2 0 24 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu m embentuk dana cadangan; b . bahwa untuk melaksanakan k etentuan Pa sal 3 0 3 Undang- Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2 0 2 2 tentang Hub u n gan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da erah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2 0 19 tentang Pengelolaan Keu angan Daerah, perlu meneta pkan Per atu ran Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pem ilihan Bupati dan Wakil Bupa ti Tasikmalaya Ta h un 2024;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5;
2.Und ang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Ling- kungan Propinsi Djawa Barat (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 2 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2022 ten tang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2 022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2015 tentang net pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ornor I Tabun 2014 Te t ang Pemilihan Gubernur, Bup ti, dan Walikota Menjadi Undang-U dang (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kaIi, terakhir dengan Undang-Undang omor 6 Tabun 2020 tentang P netapan Peraturan emerintah Pe gganti Un a g- d ang Nomor 2 Tahu 2020 tentang Perubaban Ketiga s Un an Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang omor 1 Tahun 2014 te ang Pemilihan Gubernur, B pati, dan Wah Kota menjadi Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Tabun 2 020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Ind onesia Nomor 6 547);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu 2 0 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Dae ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 4 2, ambaba n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmala a Nomor 9 Tabun 2022 t ntang Perub ahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tabun Anggaran 2022 (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang m emimpin pelaksanaan san pemerintahan yang menj a i kewenangan aerah 0
4.Dana C dan gan adalah dana yang disisihkan untuk menampun a kebutuhan yang m emerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 s at ) tahun anggaran.
5.n ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingk t APBD adalah rencana keuangan tahuna n Daerah yang ditetapkan d engan P rat ran Daerah. 6 . Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pe ilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati d an Wakil Bu a . Tasikmalaya untuk periode Tahun 2024- 2029 .
7.Rek ening Kas Umum Daerah a dalah rekening tempat pe yi panan uang Da rah yang ditentu an oleh kepala daerah untuk ampun g seluruh Pen rim a ae ah dan membayar s luruh Pengeluaran Daerah p da bank yang it tapkan.
8.Peja b a g lola Ke angan Daerah yang selanjutnya d isingkat PPKD adalah kepala SKPKD ang m empunyai tugas melaksanakan engelola PBD dan bertindak sebagai bend ahara umum daerah .
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d isingkat BUD a dalah PPKD yang ber' d ak dalam k ap sitas sebagai B D.
10.Penerima an Daerah a d alah u ang yang masuk ke k as Daer 11 . Dana Al kasi Khusus yan g selanjutnya disingka DAK adalah dana yang bersu ber dari p endapatan APBN yang dialok sikan k epada a erah tertentu dengan tuju an untuk membantu mendanai kegiatan usus yang merupakan Urusan Pemerin t ahan yang m enjadi k ewenangan Daerah.
12.Rekening Dana Ca dangan adalah r ekening tempat penyim panan uang dana cadangan yang d ip ergu akan untuk Pemilihan Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 .

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan tujuan untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. 4

(1)Besaran Dana Cadangan yang dianggarkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
(2)Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggarkan d alam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp l O.OOO .OOO.OOO,OO (sepuluh m iliar rupiah) dan penyediaan alokasi untuk APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000.000 ,0 0 (lim a puluh miliar rupiah) . BABIV SUM ER D A CADANGAN Pa s al 4 Dana ad gan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersum er dari penyisih an atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Da e ah dan Penerimaan Daerah lain yang penggunaannya dibatasi untuk pe geluaran tertentu ber asarkan pera ran perundang-undangan. BABV PENEMPATAN DAN BENTUK DANA CADANGAN Pasal 5
(1)Dan Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 s e agaimana dima sud d alam Pa sal 3 ayat (I ) ditempatkan dalam Rek e ing Dana Cadangan a t s nama Dana Cadangan Pemerin ah Daerah p a a Bank persepsi yang itunjuk.
(2)Dana Cad gan Pemilihan Bup ti dan Wakil Bupati Tah n 2 24 itempatkan dalam b n tuk dep sito berjangka d an/atau tabungan giro pa a Bank milik Pemerintah dan I ata pemerintah d aerah, dalam hal d ana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat d itempatkan dalam porto folio yang mem erikan hasil tetap dengan risik o rendah.
(3)Hasil dari bunga Depo ito sebagaimana dimaksud pada ayat menambah jumlah Dana Cadangan kegia tan Pelak anaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (4 ) Bunga dana cadangan ditempatkan pada akun Pendapatan Daerah kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. BABVI PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 6
(1)Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak dapat digunakan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 5
(2)Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(1)Pen airan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencai a d ngan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umu d lam tahun anggaran berken an. Dana erah
(2)Pen cairan Dana Cadangan menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tah n an aran berkenaan.
(3)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari Reke ing Dana Cadan an ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ia nggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(1)Pemin ahbu an dari Rekening Dana C d angan ke ekening K s Umum Daerah i aku an berdasar an rencana penggu a an Dana Cadangan sesuai pe k ya.
(2)Pemi dahb kua dari Reken ing Dana Cadangan e Rekening Kas Umum Daerah se agaimana dimak u d pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang bersangkutan men cuk upi.
(3)Pemindahb u kua n sebagaim ana dimaksud pad a ayat (2) paling 'nggi sejumlah pagu Dana Cad angan yang a kan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berk enaan.
(4)Pemindahbukuan dari Re ening ana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD ata p ersetujuan PPKD .
(5)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
(6)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(7)Dalam hal terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. f.. 6 BA X KETENTUAN PENUTUP Pas al 10 Peratu an aerah ini mulai berlaku pa a tanggal diundangkan. Agar s tiap orang dapat m engetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peratu an Daerah ini dengan pene m atannya dalarn Lembaran Da erah Kabup te Tas ·kmalaya. Diundan k n di Singa a rna pada tan 1 27 Desember 20 22 /, II 1/ Ditetapkan di Singaparna pada tangga l 27, ;§es ember 20 22 - MALA A, LEMBARAN DAERAH KABU TEN ASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR1 0 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPA EN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT: (10/275/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIK MALAYA NOMOR ..1'0 TAHUN .?922 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPAT I DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 I. UMUM II. PA AL DEMI PASAL

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 Penge10laan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Pe1aksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 1

Cu k up jelas.

Pasal 2

C kupjelas.

Pasal 3

C p j el as. Pasa14 CUkup j ela . Pasa15 Cu kup .elas.

Pasal 6

C k P jela .

Pasal 7

C u p jel as.

Pasal 8

Cukupjela .

Pasal 9

Cukup j el as.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014