DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelayanan Transportasi, Pengelolaan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Pelaksana Pelayanan Transportasi, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Koordinasi Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ditegaskan bahwa untuk biaya transportasi jemaah haji dari asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Tasikmalaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 2 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN BUPATI TASIKMALAYA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 4
8.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
9.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
11.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
12.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indfonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai persyaratan yang ditetapkan.
13.Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah calon haji yaitu Kabupaten Tasikmalaya.
14.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
15.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
16.Biaya pelayanan transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal termasuk segala biaya komponen penunjang lainnya.
17.Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
18.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Haerah selanjutnya disingkat PPIHD adalah pertugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji di daerah selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
19.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayaanan umum.
20.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
21.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
22.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi untuk dipulangkan ke daerah asal.
23.Akomodasi adalah pemondokan dan konsumsi yang disediakan bagi jemaah haji selama di asrama haji transit daerah.
24.Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji.
25.Istito’ah adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji. 5

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pelayanan transportasi jemaah haji.
b.biaya pelayanan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Tasikmalaya ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Tasikmalaya.
c.biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Tasikmalaya ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertangggung jawab terhadap pelayananan transportasi jemaah haji.
(2)Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk penetapan pelayanan biaya transportasi.

BAB IV

PENGELOLAAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

(1)Pengelolaan pelayanan transportasi jemaah haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
(2)Pengelola pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemulangan seluruh jemaah haji.

BAB V

BIAYA PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

(1)Biaya pelayanan transportasi jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dibebankan kepada APBD.
(2)Biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.angkutan jemaah haji;
2. b.angkutan barang; dan
3. c.komponen pendukung lainnya. 6
(3)Komponen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.Petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
2. b.Panitia penyelenggara pelayanan transportasi jemaah haji;
3. c.Akomodasi dan konsumsi jemaah haji;
4. d.Biaya operasional untuk petugas dan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(4)Tata cara pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANA PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 6

(1)Pelaksana pelayanan transportasi adalah para pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan transportasi jemaah haji.
(2)Penetapan pelaksana pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat :
1. a.identitas para pihak;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.spesifikasi alat angkutan darat;
4. d.kapasitas penumpang;
5. e.biaya angkut; dan
6. f.jangka waktu.
(3)Para pihak yang bertindak dan bertanggung jawab pada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan penyedia jasa pelayanan transportasi.

BAB VII

PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Pasal 7

(1)Selain petugas haji yaitu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama, Bupati dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang terdiri atas TPHD dan TKHD.
(2)Untuk diangkat sebagai TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
(3)Sebelum melaksanakan tugasnya TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan orientasi dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. 7
(4)Biaya operasional TPHD dan TKHD dibebankan kepada APBD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, pelaksanaan seleksi, orientasi dan pelatihan bagi TPHD dan TKHD diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setelah koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Bupati dapat membentuk PPIHD.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, instansi/lembaga terkait dan unsur Pemerintah Daerah.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama.
(4)Biaya operasional PPIHD dibebankan kepada APBD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PPIHD termasuk tugas dan fungsinya diatur dan diteapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setelah koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dan SKPD terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 9

Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam menjalankan tugas penyelenggaran ibadah haji daerah dari mulai saat pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji, berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan SKPD, dan instansi /lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga ) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012