DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Nomor: 79
Tahun: 2012
Ditetapkan: 10 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 213

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6.Penyelenggaraan . . .
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
8.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
9.Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
10.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
11.Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
12.Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
13.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur:
1. a.kebijakan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji secara nasional.
(3)Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

a.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
b.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Pasal 4

(1)Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara nasional.
(2)Kebijakan . . .
(2)Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait.

Pasal 5

(1)Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
(2)Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menyelenggarakan kegiatan:

a.pendaftaran;
b.penetapan kuota haji;
c.penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH;
d.bimbingan Jemaah Haji;
e.pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
f.pelayanan administrasi dan dokumen haji;
g.pelayanan Transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan akomodasi dan konsumsi;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji; dan
k.koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7

(1)Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran.
(3)Nomor . . .
(3)Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.
(4)Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Selain Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Warga Negara Asing dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji sesuai dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran, dengan ketentuan:
1. a.wajib mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji; dan
2. b.wajib mempunyai izin tinggal sementara paling sedikit 6 (enam) bulan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jemaah Haji bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Teks213PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); MEMUTUSKAN . . . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
5.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6.Penyelenggaraan . . .
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat umum.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
8.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
9.Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
10.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
11.Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
12.Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
13.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur:
1. a.kebijakan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengawasan.
(2)Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji secara nasional.
(3)Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas:

a.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
b.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

BAB II

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Pasal 4

(1)Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara nasional.
(2)Kebijakan . . .
(2)Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Dalam menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait.

Pasal 5

(1)Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
(2)Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi serta bekerjasama dengan masyarakat.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menyelenggarakan kegiatan:

a.pendaftaran;
b.penetapan kuota haji;
c.penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH;
d.bimbingan Jemaah Haji;
e.pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
f.pelayanan administrasi dan dokumen haji;
g.pelayanan Transportasi Jemaah Haji;
h.pelayanan akomodasi dan konsumsi;
i.pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
j.perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji; dan
k.koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7

(1)Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran.
(3)Nomor . . .
(3)Nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan Jemaah Haji.
(4)Dalam hal Warga Negara Indonesia mendapatkan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Warga Negara Indonesia yang mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melaksanakan Ibadah Haji setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan dari kantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Selain Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Warga Negara Asing dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji sesuai dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran, dengan ketentuan:
1. a.wajib mempunyai hubungan hukum sebagai suami/istri atau anak yang sah dari Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji; dan
2. b.wajib mempunyai izin tinggal sementara paling sedikit 6 (enam) bulan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jemaah Haji bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

. . .

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2016