DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
c.bahwa penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya diperlukan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- 2 Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN TASIKMALAYA dan BUPATI TASIKMALAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Pemerintahan Waib yang berkaitan dengan 4 Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas 6 (enam) bidang meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaanu mum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas 18 bidang meliputi:
1. a.tenagakerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(5)Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas 7 (tujuh) bidang meliputi :
1. a.Kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.energy dan sumber daya mineral;
5. e.perdagangan;
6. f.perindustrian; dan
7. g.transmigrasi. 5

Pasal 4

Fungsi Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai berikut :

a.Sebagai bahan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
b.Sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan serta potensi daerah;
c.Sebagai bahan dalam menyusun perencanaan dan penetapan pelayanan dasar prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan atau disediakan daerah, sesuai dengan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah;
d.Sebagai komponen tolok ukur pelaksanaan dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
e.Sebagai bahan perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal (4) dan Pasal (5) terdiri dari Sub Urusan yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
(2)Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3)Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(1)Pemerintah daerah dapat menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan;
(2)Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), (4) dan (5) yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah Daerah dapat:
1. a.Menyelenggarakan sendiri; atau
2. b.Menugaskan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Desa. 6
(1)Penugasan oleh Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 29 Agustus 2016 BUPATI TASIKMALAYA, UU RUZHANUL ULUM Diundangkan di Singaparna pada tanggal 29 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, H. ABDUL KODIR NIP. 19611217 198305 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (3/147/2016) ttd. ttd. LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 3 TAHUN 2016 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA I. URUSAN WAJIB A. BIDANG PENDIDIKAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan dasar.

b.Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 2 Kurikulum Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 3 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten. 4 Perizinan Pendidikan a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
b.Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 5 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten. B. BIDANG KESEHATAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Upaya Kesehatan a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten.
b.Pengelolaan UKM Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten.
c.Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten. 2 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
a.Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
b.Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten. 3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
a.Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
b.Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
c.Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
d.Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
e.Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga. 4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten. C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Sumber Daya Air (SDA) a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
b.Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. 2 Air Minum Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten. 3 Persampahan Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten. 4 Air Limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten. 5 Drainase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten. 6 Permukiman Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten. 7 Bangunan Gedung Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. 8 Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten. 3 9 Jalan Penyelenggaraan jalan kabupaten. 10 Jasa Konstruksi a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
b.Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten.
c.Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
d.Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 11 Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten. D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perumahan a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten.
b.Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.
c.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
d.Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 2 Kawasan Permukiman a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
b.Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten. 4 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Penyelenggaraan PSU perumahan. 5 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. 4 E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Ketenteraman dan Ketertiban Umum
a.Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
b.Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati.
c.Pembinaan PPNS kabupaten. 2 Bencana Penanggulangan bencana kabupaten. 3 Kebakaran a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten.
b.Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
c.Investigasi kejadian kebakaran.
d.Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. F. BIDANG SOSIAL NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pemberdayaan Sosial a. Pemberdayaan sosial KAT.
b.Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten.
c.Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten.
d.Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten. 2 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. 3 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosdial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. 4 Perlindungan dan Jaminan Sosial
a.Pemeliharaan anak-anak terlantar.
b.Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten. 5 5 Penanganan Bencana a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
b.Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten. 6 Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten. G. BIDANG TENAGA KERJA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
a.Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
b.Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta.
c.Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
d.Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
e.Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten. 2 Penempatan Tenaga Kerja
a.Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten.
b.Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
c.Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten.
d.Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten.
e.Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. 3 Hubungan Industrial a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
b.Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten. H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Kualitas Hidup Perempuan
a.Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten.
b.Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
c.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten. 6 2 Perlindungan Perempuan a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten.
b.Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten.
c.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten. 3 Kualitas Keluarga a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten.
b.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.
c.Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten. 4 Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten. 5 Pemenuhan Hak Anak (PHA)
a.Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten.
b.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten. 6 Perlindungan Khusus Anak
a.Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten.
b.Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten.
c.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten 7 I. BIDANG PANGAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten. 2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
a.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b.Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.
c.Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
d.Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. 3 Penanganan Kerawanan Pangan
a.Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
b.Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
c.Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten. 4 Keamanan Pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. J. BIDANG PERTANAHAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Izin Lokasi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. 2 Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten. 3 Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. 4 Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebiha Maksimum dan Tanah Absentee Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten. 8 5 Tanah Ulayat Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten. 6 Tanah Kosong a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten.
b.Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten. 7 Izin Membuka Tanah Penerbitan izin membuka tanah. 8 Penggunaan Tanah Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten. K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perencanaan Lingkungan Hidup RPPLH kabupaten. 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS untuk KRP kabupaten. 3 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten. 4 Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Kehati kabupaten. 5 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
a.Penyimpanan sementara limbah B3.
b.Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. 6 Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. 9 7 Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
a.Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
b.Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten. 8 Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten. 9 Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten. 10 Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
a.usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
b.usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten. 11 Persampahan a. Pengelolaan sampah.
b.Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
c.Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pendaftaran Penduduk Pelayanan pendaftaran penduduk. 2 Pencatatan Sipil Pelayanan pencatatan sipil. 3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a.Pengumpulan data kependudukan.
b.Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten. 4 Profile Kependudukan Penyusunan profile kependudukan kabupaten. 10 M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Penataan Desa Penyelenggaraan penataan Desa. 2 Kerja Sama Desa Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. 3 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. 4 Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
a.Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten.
b.Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa. N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDIUK DAN KELUARGA BERENCANA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
b.Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten. 2 Keluarga Berencana (KB)
a.Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk budaya lokal.
b.Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
c.Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten.
d.Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. 3 Keluarga Sejahtera a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
b.Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 11 O. BIDANG PERHUBUNGAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
a.Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
b.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.
c.Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
d.Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
e.Pengujian berkala kendaraan bermotor.
f.Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.
g.Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
h.Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.
i.Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten.
j.Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
k.Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
l.Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
m.Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.
n.Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
o.Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.
p.Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten. 2 Pelayaran a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.
b.Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten. 12
c.Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
d.Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.
e.Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
f.Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.
g.Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.
h.Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
i.Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.
j.Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
k.Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
l.Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
m.Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
n.Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
o.Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
p.Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
q.Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
r.Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
s.Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. 13 3 Penerbangan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 4 Perkeretaapian a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
b.Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
c.Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
d.Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.
e.Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
f.Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.
g.Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten. P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah kabupaten. 2 Aplikasi Informatika a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.
b.Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Izin Usaha Simpan Pinjam
a.Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
b.Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. 14 2 Pengawasan dan pemeriksaan
a.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
b.Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. 3 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. 4 Pendidikan dan Latihann Perkoperasian Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. 5 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten. 6 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 7 Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. R. BIDANG PENANAMAN MODAL NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
a.Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
b.Pembuatan peta potensi investasi kabupaten. 2 Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 3 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 15 5 Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten. S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Kepemudaan a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.
b.Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten. 2 Keolahragaan a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
b.Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten.
c.Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
d.Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten.
e.Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. 3 Kepramukaan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten. T. BIDANG STATISTIK NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Statistik Sektoral Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten. U. BIDANG PERSANDIAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Persandian untuk Pengamanan Informasi
a.Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.
b.Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten. 16 V. BIDANG KEBUDAYAAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Kebudayaan a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
b.Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten.
c.Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten. 2 Kesenian Tradisional Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. 3 Sejarah Pembinaan sejarah lokal kabupaten. 4 Cagar Budaya a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.
b.Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.
c.Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 5 Permuseuman Pengelolaan museum kabupaten. W. BIDANG PERPUSTAKAAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pembinaan Perpustakaan a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten.
b.Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten. 2 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
a.Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten.
b.Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten. 17 X. BIDANG KEARSIPAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Pengelolaan Arsip a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten.
b.Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten.
c.Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten. 2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
a.Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
b.Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.
c.Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.
d.Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.
e.Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. 3 Perizinan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten. 18 II. URUSAN PILIHAN A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perikanan Tangkap a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten.
b.Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 2 Perikanan Budidaya a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
b.Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
c.Pengelolaan pembudidayaan ikan. B. BIDANG PARIWISATA NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten.
b.Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
c.Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
d.Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. 2 Pemasaran Pariwisata Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten. 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten. 4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. 19 C. BIDANG PERTANIAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Sarana Pertanian a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
b.Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten.
c.Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten.
d.Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
e.Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten.
f.Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain. 2 Prasarana Pertanian a. Pengembangan prasarana pertanian.
b.Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten.
c.Pengembangan lahan penggembalaan umum. 3 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
a.Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten.
b.Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten.
c.Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten.
d.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
e.Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. 4 Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. 20 5 Perizinan Usaha Pertanian
a.Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.
b.Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
c.Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Energi Baru Terbarukan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten. E. BIDANG PERDAGANGAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
a.Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
b.Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
c.Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralabalanjutan dari waralaba luar negeri.
d.Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
e.Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten.
f.Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
g.Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). 21 2 Sarana Distribusi Perdagangan
a.Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
b.Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. 3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
a.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten.
b.Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.
c.Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten.
d.Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. 4 Pengembangan Ekspor a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten.
b.Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten). 5 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. F. BIDANG PERINDUSTRIAN NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perencanaan Pembangunan Industri Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten. 2 Perizinan a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
b.Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
c.Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten. 22 3 Sistem Informasi Industri Nasional Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten. G. BIDANG TRANSMIGRASI NO SUB URUSAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN 1 Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten. 2 Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten. 3 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. BUPATI TASIKMALAYA ttd. UU RUZHANUL ULUM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024