DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

regulasi_utama

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Telah Diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pem erintah Nomor 2 Tahu n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pen gelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah j u mlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan mod al yang telah ditetapkan d engan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah m elakukan perubahan perda mengenai penyertaan m odal yang bersangkutan seSUaI dengan keten tuan peraturan perundang-u ndangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud dalam h u uf a, perlu m enetapkan Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya ten tang Per bahan Ata s Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2 0 16 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya , dan PT.Bank Pem bangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaiman a telah diubah dengan Undang- Un dang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 2 Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 ten tang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 4 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua n gan Negara (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4286);
5.Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar a Republik In d onesia Tahun 2 004 Nomor 5 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indon esia Nomor 4355) ; 6 . Undang-Undang Nom or 40 Ta h un 2007 tentang Per seroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2007 Nomor 106, Tambahan Lem baran Negara Republik Indones ia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom or 1 1 Tahun 2020 ten tang Cipta Ke:rja (Lem bara n Nega a Republik In donesia Tahu n 2020 Nomor 2 4 5 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7.Un dang-Un dang Nomor 12 Tahu n 20 11 tentang Pembentu kan Perundang-Undan gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 20 1 1 Nomor 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 t en tang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke:rja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 6573) ; 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 6523) ;
10.Peraturan Pemerin tah Nom or 12 Ta h u n 20 17 tentang Pembinaan dan Pen gawasan Penyelenggaraan Pemerin tahan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan U saha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 201 7 Nom or 305, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Ta h u n 20 19 t entang Pen gelola an Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik In donesia Ta hun 2 0 19 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peratura n Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembang nan Da erah J a wa Barat da n Banten, Tbk. (Lembaran Da erah Provinsi J a wa Barat Tah un 2009 Nom or 10); 14 . Pera turan Daerah Kab upa ten Tasikmalaya Nom or 4 Tahun 201 0 tentang Merger dan Kon solidasi Perusa h a an Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabu paten Ta sikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya tahun 2010 Nomor 4) ;
15.Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 20 19 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan PE RU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAB UP TEN TA IKMALAYA PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATE N TASIKMALAYA, DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nom or 9 Tahun 2 0 16 tentang Penyertaan Modal Pem erintah Kabupaten Tasikrnalaya Pada Lembaga Keuangan dan Non Ke angan Milik Pemerintah Kabu paten Tasikmalaya , d an PT. Bank Pembangun an Dae a h Jawa Ba a t dan Ban ten , Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikm alaya Tahun 201 6 Nomor 9), d iubah sebagai beriku t :

1.Pasal 2 d ihapus
2.Pasal 4 dihapus
3.Pasal 6 d i apus.
4.Pasal 8 dihapu s .
5.Ketentua n Pa sal l0 diubah seh ingga berbun i sebaga i b erik t: Pa al 10

(1)Jumlah p enyertaan m odal pada PT. Ban Perkreditan Ra kyat Cipatujah Jabar dalam bentuk u ang sebesar Rp21 .000.0 00.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan m odal yang sudah disetor sebesar RpI3.500.000.000,00 (tiga belas m iliar lima ratus juta rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menj adi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) .
(3)Penyertaan modal sebesar Rp7.500.000.000,OO (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran dan dianggarkan mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026 dan dilakukan sesuai analisis penyertaan modal/investasi.
(4)Dihapus.

6.Pasal 11 dihapus.
7.Pasal 12 dihapus. 5
8.Pasal 13 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. , dalam bentuk uang sebesar Rp46.238.450.000 ,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapanjuta empat rat s lima puluh ribu rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp32.73 8.450.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima p uluh ribu rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal m enjadi sebesar RpI3 .500.000.000,00 (tiga belas miliar lim a ratusjuta rupiah).
(3)Penyertaan modal sebesar RpI 3 .500.000 .000,00 (tiga belas miliar lima r a tus j ta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan d a m jangka waktu 5 (lima) tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tah u n Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dan dilakukan sesuai analisis penyertaa n modal/investasi.
(4)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pembelian saham melalui mekanisme Rapat Umum Pem egang Saham PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

10.Di antara paragraf 6 dan paragraf 7 disisip kan 1 (satu) paragra p , yakni paragraf 6A ehingga berbunyi sebagai berikut: Para graf 6 A Pela ksanaan Penyertaan Modal
11.Di an tara Pa sal 14 dan Pasal 15 d isisipkan 1 (sa tu) pasa l, yakni Pasal 14A sehingga berbu nyi sebagai berikut: PasalI4A

(1)Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan besaran disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah APBD.
(2)Labaj deviden pemerintah daerah da pat dipergunakan untuk penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12.Pasal 15 dihapus. 13 . Ketentuan Pasal 18 huruf a angka 2 , angka 3, huruf b dan huruf c dihapus sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Keten tuan mengenai modal dasar se bagai beriku t:

a.Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Kon solid asi 6 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi:
1. 1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah J abar sebesar Rp21.000 .000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) ;
2. 2.dihapus;
3. 3.dihapus;
b.dihapus.
c.dihapus. Pasal II Peraturan D aer ah ini mulai berlaku pada t an ggal d iundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i dengan penempat annya D alam Lembaran Daerah Kabu p aten Tasikmalay a. Diundangkan di Singaparna pada tanggal 11 Januari 2022 A SIKMALAYA Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 114 .T.anuari 2022 N DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DA ERAH KAB UPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (1/2/2022)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pem erintah Nomor 2 Tahu n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pen gelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah j u mlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan mod al yang telah ditetapkan d engan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah m elakukan perubahan perda mengenai penyertaan m odal yang bersangkutan seSUaI dengan keten tuan peraturan perundang-u ndangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim ana dimaksud dalam h u uf a, perlu m enetapkan Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya ten tang Per bahan Ata s Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2 0 16 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya , dan PT.Bank Pem bangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaiman a telah diubah dengan Undang- Un dang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 2 Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 ten tang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 4 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerj a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua n gan Negara (Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 4286);
5.Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar a Republik In d onesia Tahun 2 004 Nomor 5 , Tambahan Lem baran Negara Republik Indon esia Nomor 4355) ; 6 . Undang-Undang Nom or 40 Ta h un 2007 tentang Per seroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2007 Nomor 106, Tambahan Lem baran Negara Republik Indones ia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom or 1 1 Tahun 2020 ten tang Cipta Ke:rja (Lem bara n Nega a Republik In donesia Tahu n 2020 Nomor 2 4 5 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7.Un dang-Un dang Nomor 12 Tahu n 20 11 tentang Pembentu kan Perundang-Undan gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 20 1 1 Nomor 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 t en tang Pembentukan Perundang- Undangan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke:rja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 6573) ; 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5533 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 6523) ;
10.Peraturan Pemerin tah Nom or 12 Ta h u n 20 17 tentang Pembinaan dan Pen gawasan Penyelenggaraan Pemerin tahan Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan U saha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 201 7 Nom or 305, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Ta h u n 20 19 t entang Pen gelola an Keuangan Daerah (Lembaran Nega ra Republik In donesia Ta hun 2 0 19 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peratura n Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembang nan Da erah J a wa Barat da n Banten, Tbk. (Lembaran Da erah Provinsi J a wa Barat Tah un 2009 Nom or 10); 14 . Pera turan Daerah Kab upa ten Tasikmalaya Nom or 4 Tahun 201 0 tentang Merger dan Kon solidasi Perusa h a an Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabu paten Ta sikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya tahun 2010 Nomor 4) ;
15.Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 20 19 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI TASIKMALAYA

Menetapkan

1.Pasal 2 d ihapus
2.Pasal 4 dihapus
3.Pasal 6 d i apus.
4.Pasal 8 dihapu s .
5.Ketentua n Pa sal l0 diubah seh ingga berbun i sebaga i b erik t: Pa al 10

(1)Jumlah p enyertaan m odal pada PT. Ban Perkreditan Ra kyat Cipatujah Jabar dalam bentuk u ang sebesar Rp21 .000.0 00.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan m odal yang sudah disetor sebesar RpI3.500.000.000,00 (tiga belas m iliar lima ratus juta rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menj adi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) .
(3)Penyertaan modal sebesar Rp7.500.000.000,OO (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran dan dianggarkan mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026 dan dilakukan sesuai analisis penyertaan modal/investasi.
(4)Dihapus.

6.Pasal 11 dihapus.
7.Pasal 12 dihapus. 5
8.Pasal 13 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. , dalam bentuk uang sebesar Rp46.238.450.000 ,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh delapanjuta empat rat s lima puluh ribu rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah disetor sebesar Rp32.73 8.450.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima p uluh ribu rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal m enjadi sebesar RpI3 .500.000.000,00 (tiga belas miliar lim a ratusjuta rupiah).
(3)Penyertaan modal sebesar RpI 3 .500.000 .000,00 (tiga belas miliar lima r a tus j ta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan d a m jangka waktu 5 (lima) tahun Anggaran dan dianggarkan mulai Tah u n Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dan dilakukan sesuai analisis penyertaa n modal/investasi.
(4)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pembelian saham melalui mekanisme Rapat Umum Pem egang Saham PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

10.Di antara paragraf 6 dan paragraf 7 disisip kan 1 (satu) paragra p , yakni paragraf 6A ehingga berbunyi sebagai berikut: Para graf 6 A Pela ksanaan Penyertaan Modal
11.Di an tara Pa sal 14 dan Pasal 15 d isisipkan 1 (sa tu) pasa l, yakni Pasal 14A sehingga berbu nyi sebagai berikut: PasalI4A

(1)Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan besaran disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan dan dianggarkan dalam Peraturan Daerah APBD.
(2)Labaj deviden pemerintah daerah da pat dipergunakan untuk penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12.Pasal 15 dihapus. 13 . Ketentuan Pasal 18 huruf a angka 2 , angka 3, huruf b dan huruf c dihapus sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Keten tuan mengenai modal dasar se bagai beriku t:

a.Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Merger dan Kon solid asi 6 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi:
1. 1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah J abar sebesar Rp21.000 .000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) ;
2. 2.dihapus;
3. 3.dihapus;
b.dihapus.
c.dihapus. Pasal II Peraturan D aer ah ini mulai berlaku pada t an ggal d iundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i dengan penempat annya D alam Lembaran Daerah Kabu p aten Tasikmalay a. Diundangkan di Singaparna pada tanggal 11 Januari 2022 A SIKMALAYA Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 114 .T.anuari 2022 N DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DA ERAH KAB UPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (1/2/2022)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019