DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

Nomor: 24
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yaiutu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah; 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah; 3. Ketentuan Pasal 14 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa beberapa ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A.
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
5. 5.SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
14. 14.Dinas Penanaman Modal Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
15. 15.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
16. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
17. 17.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. 2.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.
(2)RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit, tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis serta menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG I. UMUM Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenanganya, pemerintah daerah harus membentuk susunan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis urusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah kabupaten serta mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan aparatur yang dimiliki, dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki, maka perlu dilakukan penurunan tipe Perangkat Daerah dari hasil pemetaan dan penggabungan urusan pemerintahan dalam satu rumpun menjadi satu perangkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I : Yang dimaksud dengan RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus adalah Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Pasal II: Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 129

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 14

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016