DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), yang meliputi Ketentuan Umum; Perusahaan Pelaksana TSP/CSR; Hak dan Kewajiban; Lingkup dan Bentuk Program/Kegiatan TSP; Perencanaan dan Pelaksanaan TSP/CSR; Pembiayaan TSP; Pengawasan Pelaksanaan TSP; Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menumbuhkan tanggung jawab perusahaan yang melakukan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten Tolitoli, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan;
c.bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, perlu ada jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Nomor 4675);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI dan BUPATI TOLITOLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perusahaan adalah semua badan usaha/pelaku usaha baik badan swasta maupun badan usaha milik negara/daerah yang melakukan aktifitas usaha ekonomi/bisnis dalam wilayah administratif kabupaten Tolitoli.
2.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TSP adalah serangkaian program dan/atau kegiatan sosial serta program dan/atau kegiatan pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh setiap perusahaan.
3.Pimpinan perusahaan atau sebutan lain adalah penanggungjawab yang menyusun/merencanakan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan TSP/CSR pada setiap perusahaan.
4.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Pengelolaan sumber daya alam adalah serangkaian kegiatan usaha perusahaan yang memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
6.Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan TSP/CSR.
7.Rencana kerja tahunan adalah penetapan program atau kegiatan perusahaan untuk satu tahun ke depan yang disertai rincian anggaran dalam rangka pelaksanaan TSP/CSR.
8.Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.
11.Bupati adalah Bupati Tolitoli.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II

PERUSAHAAN PELAKSANA TSP/CSR

Pasal 2

Setiap perusahaan selaku subjek hukum yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah administratif Kabupaten Tolitoli, wajib melaksanakan program/kegiatan TSP.

Pasal 3

Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki tanggung jawab dapat melaksanakan program/kegiatan TSP apabila perusahaan itu memenuhi salah satu kriteria :

a.Asset yang dimiliki perusahaan lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b.Omzet kegiatan usaha perusahaan lebih Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus jutah rupiah).
c.Manajemen dan organisasi perusahaan sudah baik dan teratur bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas.
d.Manajemen keuangan perusahaan sudah menerapkan sistem akuntansi.
e.Menggunakan tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang.
f.Kegiatan usaha perusahaan berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup;
g.Kegiatan usaha perusahaan berpotensi meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan.

Pasal 4

Kriteria perusahaan yang berpotensi merusak, mengganggu, mencemarkan dan/atau mengurangi kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan kriteria perusahaan yang berpotensi meresahkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan TSP, berhak :

a.Mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan program/kegiatan TSP;
b.Mendapatkan bantuan fasilitas dari Pemerintah Daerah ketika melaksanakan program/kegiatan TSP;
c.Menyusun rencana program/kegiatan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
d.Menentukan lokasi dan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat dari program/kegiatan TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan;
e.Meminta pendapat dan/atau pertimbangan dari para ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program/kegiatan TSP; dan/atau
f.Mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah apabila dinilai sukses dalam melaksanakan program/kegiatan TSP.

Pasal 6

Perusahaan pelaksana TSP, berkewajiban :

a.Menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan Perundang-undangan;
b.menyusun dan menetapkan anggaran untuk program/kegiatan TSP setiap tahun;
c.Menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TSP kepada pemerintah daerah; dan
d.Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, serta fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB IV

LINGKUP DAN BENTUK PROGRAM/KEGIATAN TSP

Pasal 7

(1)Program/kegiatan TSP dapat mencakup :
1. a.Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
2. b.Pendidikan;
3. c.Kesehatan;
4. d.Infrastruktur;
5. e.Olah raga dan seni budaya;
6. f.Sosial dan keagamaan;
7. g.Usaha ekonomi kerakyatan;
8. h.Penanggulangan bencana;
9. i.Pemberdayaan masyarakat adat; dan
(2)Dalam melaksanakan kewajiban TSP, perusahaan dapat menetapkan skala prioritas program/kegiatan TSP berdasarkan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan.
(3)Perusahaan dapat melaksanakan lebih dari satu program/kegiatan TSP setiap tahun.

Pasal 8

(1)Program/kegiatan TSP dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan.
(2)Dalam melaksanakan program/kegiatan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perusahaan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 9

Program/kegiatan TSP dalam bentuk sosial dan keagamaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa pemberian bantuan fasilitas penunjang pendidikan baik dalam bentuk dana maupun bahan, pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, kegiatan dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan lainnya dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000