Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2 (SOP sebagai Pedoman) Pasal 3 (Tanggal Berlaku)
Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2 (SOP sebagai Pedoman) Pasal 3 (Tanggal Berlaku)
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizrnan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang rj 2 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OL2 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia J Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 15). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA. Menetapkan q Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
6 kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 7l . lzio Reklame adalah izin yang diberikar kepada pemohon yang akan memasang reklame dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara. 1,2.lzin Gangguan (HO) / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adatah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha dilokasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.
77 .lzin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan industri menengah dan industri besar.
l9.Izin praktek bidan adalah iztn yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek bidan. 20.Izin praktek perawat adalah izrn yang diberikal kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat. 2l .lzin praktek apoteker adalah izin yang diberikan kepada apoteker yang memenuhi syarat untuk melal<sanakan pekeq'aan kefarmasian seb"gai Apoteker. 22.lzin praktek lisioterapis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk melakukan kegiatan pengobatan yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi suatu organ tubuh dengan memakai tenaga alam. 23.Izin operasional klinik adalah izin yang diberikan kepada pemilik klinik umum untuk melaksanakan pelayanan medis. 7 24.Izin apotek adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu. 25.1zin toko obat adalah iztn yang diberikan kepada perorangan atau suatu badan usaha untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas (kode w) dan penjualan obat-obatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 26.1zin Kerja Tenaga Kefarmasian adalah izin yang diberikan kepada tenaga kefarmasian untuk mengedakan pekeq'aan tenaga kefarmasian. 27.Izrn Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan kepada usaha sediaan obat tradisional dalam bentuk pararn, tapel, pilis, cairan obat luar dan ranjangan. 28.Izin Usaha Perikanan Budi Daya adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan ikan, termasuk kegiatal menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
3o.lztn Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan; 3l.Izin Tempat Penampung Terdaftar Kayu Olahan (TpT- KO) adalah inn yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan darr perkayuan untuk menampung kayu olahan secara legal. 32.Izin Usaha Perkebunan Budi Daya dan pengolahan adalah Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B dan pengelohan yang selanjutnya disebut IUP-P ada_lah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunal yang melakukan usaha budidaya perkebunan serta usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 33.lzin Model Lokal (Mp3L) adalah izin ada kelompok tani yang lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah.
36.Izin trayek adalah izrn yang diberikan kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Daerah. 37.lzin mendirikan lembaga kursus yaitu izin untuk persyaratan mendirikan lembaga kursus yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beqienjang. 38.lzin Operasional pusat kegiatan belajar masyarakat, yaitu izin untuk menyelenggarakan sekolah oleh non- pemerintah/ swasta baik berupa badan maupun yayasan.
4O.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK merupakan surat bin usaha yang diberikan sebagai persyaratan dalam mengikuti tender-tender konstruksi di berbagai bidang. 47.Izin lingkungan adalah izin yeng diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
43.lzin lokasi adalah izirr yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penan€unan modal dan berlaku pula sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 44.Izirr Perubahan Status Penggunaan l,ahan adalan izin yang diberikan kepada Badan atau Pribadi untuk perubahan status penggunaan atau pemamfaatan Iahan.
Pasa-l 3 Peraturan Bupati ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. di Rantepao 18 Maret 2016pada BU TORAJA FRE RIK SORRiNG Di Diundangkan di Rantepao pada tanggal 18 Maret 2016 SD KABUP NTO A UTARA, LEW LAtsI' BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4 l,
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)