(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan sistem penjualan dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.penjualan langsung untuk diminum :
1.penginapan kelas Hotel Berbintang sebesar Rp2.500.000,0O (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2.restoran sebesar Rp1.5O0.O00,O0 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3.bar, pub, club malam, diskotik, karaoke sebesar RpS.O0O.0OO,00 (lima juta rupiah);
4.caf.; sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
5.penginapan kelas losmen/wisma/home stay/guest house Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
b.penjualan secara grosir dan /atau eceran pada SupermarketfHgpermarket sebesar Rpf .O00.00O,O0 (satu juta rupiah).
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 6 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 8 Agustus 2017 BUPATI TORAJA UTARA, KALATIKU PAEMBONAN Diundangkan di Rantepao pada tanggal 8 Agustus 2017 PIh.S ARIS DAERAH N TORAJA UTARA, RE E ONI BARE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.9.89. 1 7 r 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAIIUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2OT 1 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL I. UMUM Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusal Gubemur Sulawesi Selatan tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sehingga perlu diubah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2O13 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 80. 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TANGGAL 8 AGUSTUS 2OI7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR i6 TAHUN 2OI1 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KOP SURAT PERUSAHAAN PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini Nama : Bertindak dan untuk atas nama : Jabatan : Alamat Perusahaan : Dalam rangka pengajuan/perpanjangan SKP-A atau SKPL-A, dengal ini menyatakan bersedia untuk :
1.Melakukan penjualan produk Minuman Beralkohol dengan menempatkan di produk minuman Beralkohol secara terpisah dengan barang lainnya.
2.Melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas terhadap setiap pembeli untuk memenuhi persyaratan batas usia pembeli (diatas 21 tahun).
3.Tidak melayani pembelian produk Minuman Beralkohol kepada orang yang terlihat telah mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
4.Tidak melakukan penjuaian minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan seperti gelanggang remaja, kaki rima, terminal, stasion, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.
5.Tidak melakukan promosi penjualan Minuman Beralkohol yang dapat mendorong konsumsi Minuman Beralkohol secara berlebihan.
6.Tidak merangkap selaku pengecer dan penjual Langsung pada saat yang bersamaan.
9 FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A
7.Bersedia memberikan data penjualan jika diminta secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam melakukan pengawasan dibidang perdagangan atau barang beredar.
B. Memenuhi ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan) Nama Lenqkap Jabatan BUPATI TORAJA UTARA KALATIKU PAEMBONAN L0 20.........