(l) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasar Shurura berisi materi;d"G;;;;;;;;"" desa danpenjabaran lebih lanjut .dari peraturan-perundang_ .^ undangan yang lebih tinggi.
(2)Peraturar bersama {"1lafl Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf
(3)Peraturan Kepala D,o o"ttt materi kedasama desa' :1^Y _ilFiT,*: in-fHl,:"j#}3,"1i'ffi ;q:_1a:!er.aturanbersamakepaf a'aesa-&rr*irra.tU.r.;,,rt qan peraturan perundang_unoangan yanjtJilr tinggl.
BAB V PERATUMN DESA Bagian Kesatu perencanaan pasal 7 T_:"::ff", penyusunan rancargan peraturan Desa ortetapkan oleh Kepala Desa dan "BpD ia;;"rencana keq'a Pemerintah Desa. fmbaga kemasyarakatan, dan.lembaga desa lainnya di flesa danat memberikan masukan kepada pemerintah uesa dan atau BpD untut rencil*p"iyu"un.r, rancangan Peraturan Desa. (r) (21 'F 6 (t) (21 Bagian Kedua penyusunan paragraf I Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa pasal g Penyusunan rancangar peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib 1*:::P:i1"" f"p.dp maiyarir.at desa dan dapat orKonsuttasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancanga_n peraturan Desa yang dikorrsultasikan sebagaimana dimaksud p.o" ".v"? tii'"oi"t._.t"" kepada masyarakat atau -kelompok ;;!y;;"r I.ang 11kait langsung dengan "r Urt"".i r";;;;;;"."" Masukan dari masvarakat desa dan c"m"i s"iagaim"n 1'::5*J p1d." gi,", (z) otgunar<ai p"il*i"il* o"* :l_r^li, turdaklanjut proses penyusunan iirr".r,g*,yeraturan Desa. Rancangan peraturan Desa ;rang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud p"h. ?v.t*is]^ii":;p.,t "r, *f_* Desa kepada Bpo untuk Jiu.rxiJ'a# fri.epakati oersama. paragraf 2 Penyusunan peraturan Desa oleh BpD pasal 9 3I_?. t*: menyusun dan mengusutkan rancangan reraturan Desa. Re n cangan peraturan Desa sebagaimana drmaksud pada ayar (1) kecuali untuk rancan!^rin".ltul"., o""" !:"*g rencana pembangunan j""gi. -_.rrir,!.n o..", rancangan peraturan Desa tentang ,".r"."rr" keq.a Pemerintah Desa, rancangan peratuian oL". ,..rtrrrg lll_^?*.dan rancangan peratura" t; tentang l3l:-."ttpertanggungiawabanrealisasipela-k-GaanRrB uesa. Rancangan Peraturan D-esa sebagaimana dimaksud l*1,1{1, [L1"0", oiyslyan "iJ;;gg;;;r; repada plmpman BpD untuk ditetankan *"T"g;i-.un..ngun Peraturan Desa usulan BpD. Bagian Ketiga pembahasan pasal l0 1l? i"l*."dang Kepal_a Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Oesa. --- Pd*. hal terdapat rancangan peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan ,s,..,i"r, BpD ;;s;;J f;, y"r,g (3)
(4)(s)
(1)(21
(3)(t) (21 ,3
(1)t2l 7 sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan raJrcangan peraturan Desi usulan BPD sedangkan Rancangin peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan slbagai bahan untuk dipersandingkan.
pasal 1l f3ncangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusui. - Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali it"Jt"."p"t"tJ'1o".""*^ antara Pemerintah Desa dan BpD. pasal 12 IT:T-*"" ,peraturan Desa. ,yang telah disepakati ::yT" disampaikan _ oteh -piropi"rr,*' e"Aur.', Fennusyawaratan Desa kepada fipJr---o""" un.rrt 9itgr?pt:" menjadi peraturan p"*' p"ri,r-S'll*tut zgujuh) Hari terhitung sejak tanggal tesepatJtan. Ralcangan peraturan Desa sebagaimarra Oi_at suApada ayat (t) wajib ditetapkan "A-i;;#;"J o"r,r"., membubuhkan tanda t""gl" pating'tamJai-l s 1lnr" llf:l _l"l terhitung y:"r. _iitlu"trt--f" *.*"*g* ffix1:"*t Desa dari pimpinan Bad;;--pe;;'u*u?**"t"r, Bagian Keempat Penetapan