DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa. memuat antara lain: ketentuan; asas; maksud dan tujuan; jenis dan materi muatan peraturan di desa; peraturan desa; perencanaan; penyusunan peraturan desa; penyusunan peraturan desa; pembahahasan; penetapan; pengundangan; penyebarluasan; evaluasi dan klarifikasi peraturan desa; peraturan bersama kepala desa;peraturan kepala desa; pembiayaan; ketentuan lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa unfuk melal<sanakan ketentuan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lll Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peraturan Di Desa: b, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaral penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu mengatur ketentuan penyusunan peraturan Desa dalam Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara penyusunan Peraturan di Desa;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah_Daerah Kabupaten di Lingkun gan Propinsi Jawa Tin rndonesia r"h*" 1 e;:;ffJHTJ"tr *'r::j: -?. 5. 2 Nggara Republik Indonesia Ngmor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-endang Nomor 2 Tahun 1965 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang_ Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ln<Ionesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201S (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
7.Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratqran pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 Tentang Desa (Lembaran w"g.r. Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara "::i;r- T;;""ii.;"Jllr*17 sebagaimana telah diubah dengan peratu ran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}un 2015 Nomor lS7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 I 7);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I I Tahun 2014 tentang pedoman Teknis peraruran Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090):
9.Peraturan Daerah Kabupaten futr-igagung Nomor I Tahun 2014 tentang pembentukan produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (kmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Menetapkan

Menetapkan Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGACUNG MEMUTUSI(AN: :PI119!AN DAERAH TENTANG TATA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA: CARA KETENTPIfNIUMUM Pasal I Dalam peraturan Daerah lni ylxS dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kab ;: iff*;H;3j;:t'":::,I''tr,li#, .*, perangka, daerah^ tnsur penyelenggara pemerintahan

3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Kecamatan aOaiat Perangkat Daerah dl -^Y,13-1h j"t:t camat sebagai ' ;inki"#*Hffi *{"H}T":,:t-"' -"*,-0" 6 g"".. ;ffi'1;:,",ff,"11j:1ffff'fi,fu_ yans fi:ftTfi, 'ffi, wilalarr 'X;';;;;'""* untuk r.p"itiig""'ii**ffi?ff *"1#"Tl* r"*.11":[Xl prakarsa masyaraklt, .h+ d*;"irl, o"l,luou n* |Tt.to""] yang diakui dan dihormati dllam sistempemerintahan Necara x"satuan n"iu ^uili riiorr""iu.
7.Pemerinta,han OEsa pemerintahan a*, ;-lY*, penyelenggaraan urusan l#il."",:'#r:tr""1'",nH"i,U",T",::9ffi li:Trfi il
8.pemerintah Desa adalah {rpa. Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur oenyelenggara pemerintahan Desa.9. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga v.rrg- ,n-"tut *"il[.., fungsi ll_L:l?h:" yaxg anggotany. *.rrp"kui wakit daripencluduk Desa berdaGkan t "t"r*"fiiliwrtayah dan , ^ ditetapkan secara demokratis. r u. reraturan di Desa adalah _ peraturan yang meliputiperaturan Desa, peratu.." B;;;;;T"ff; Desa dan Peraturan Kepala Desa. .4 4 I l. Peraturan Desa adalah peraturan perundang_undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah aiUatras Jan disepakati bersama BpD.
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua ata.u lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Peraturan Keoala - Desa adalah peraturan yang ditetapkan oletr- Kepala oesa OanG.siraimeng"tu..
14.Keputusan Kepala D-esa _adalah penetapan yang bersitiat konkrit, individual, dan final.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap nancangan peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan tepentingar, -,i-u_ dan/atau Peraturan perundang_unaangan fug r"ilii ti"ggi.
16.pengundangan adalah p"""ilp^'*r';;;;;*" di desa dalam l.embaran Desa atau Berita Desa. -
17.Klarifikasi adalah pengka.jian dan penitaran terhadap Peraturan di Dese untui _"rrg"riiri*o.*".,tangan 1""g"1 kepentingan uTum, dan/atau peraturan , " 3:T-"9u"g-undangan yang lebiir ,i;G1-*'
16.Eeftentangan dengal . kepentingJ umum adalah kebijakan yattg menyeb.bh" ;;;;gg,ri;. keru ku nan Tf: :gS" masyarakat, te"garrgE-,r"I" -.i."." t..h"d.p pelayanan publik, terganggunia l"t".rt "_.., dan f,-"Tu., u-,,,-,.. ter;a"6";; uli"'r", ekonomi 1:jyl meningkatkan r<isejarrteraai- masyarakat oan/atau diskriminesi Frha<iap "rti, "g*a dan . ^ kepercayaan, ras, antar goro"g,.rr,'a.;;;a".. tn.*ff?,lT *"9"p"p1 dan b"uni"--*o""", yans seranJutnya disebut ApB, Desa adalahllicana keuangan tahunan pemerintahan desa. - - ---y'-J ?f^J'

Pasal 2

Dalam membentuk peraturan di Desa, harus berdasarkan iif! ;;;r3r'mbentukan peraturan p",*dr.r,g-undangan

a.kejelasan tuiuan:
b.kelembagaan atau orl c' kesesuaian antara #fi:lbtltuk yang tepat;
a.aapat aiiai<*i'tlji"tt qan materi muatan; g. J<ellVaSuanaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(l) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Peraturarr Desa dibentuk dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan Desa. l-:::f Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (l)merupakan penjabaran 1ebih lanjut a".i iliii"i "o"i.r (21

(3)5 budaya masyarakat desa setempat.
(4)Feraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggt. MAKsuSffiii'ruruo,,,,

Pasal 4

(1)Sebagai Pedoman bagi pemerintahan Desa yaitu BpD dan Kepala Desa dalam ,."gk"-p;;y;;nan produk h.uku.m. y?ng ditetapkan -Oi b"-sa --Ue.Oasarkan standarisasi sesuai kltentuan p"*rid"og_r.,ndangan yang berlaku.
(2){Sg tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan oi*; i;;il;#'Kepara Desa dan Kepurusan Kgnala il; J;;;; Desa dalam wilayah kecamatan pemerin-tatr-rai;# Trrllrrrg"rrrrr* JENrs DAN MATERT "3ffiotJr"*"uuN Dr DEsA

Pasal 5

Jenis peraturan di desa meliputi:

a.Peraturan Desa:
b.Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c, Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

(l) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasar Shurura berisi materi;d"G;;;;;;;;"" desa danpenjabaran lebih lanjut .dari peraturan-perundang_ .^ undangan yang lebih tinggi.

(2)Peraturar bersama {"1lafl Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf
(3)Peraturan Kepala D,o o"ttt materi kedasama desa' :1^Y _ilFiT,*: in-fHl,:"j#}3,"1i'ffi ;q:_1a:!er.aturanbersamakepaf a'aesa-&rr*irra.tU.r.;,,rt qan peraturan perundang_unoangan yanjtJilr tinggl. fmbaga kemasyarakatan, dan.lembaga desa lainnya di flesa danat memberikan masukan kepada pemerintah uesa dan atau BpD untut rencil*p"iyu"un.r, rancangan Peraturan Desa. (r) (21 'F 6 (t) (21 Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib 1*:::P:i1"" f"p.dp maiyarir.at desa dan dapat orKonsuttasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancanga_n peraturan Desa yang dikorrsultasikan sebagaimana dimaksud p.o" ".v"? tii'"oi"t._.t"" kepada masyarakat atau -kelompok ;;!y;;"r I.ang 11kait langsung dengan "r Urt"".i r";;;;;;"."" Masukan dari masvarakat desa dan c"m"i s"iagaim"n 1'::5*J p1d." gi,", (z) otgunar<ai p"il*i"il* o"* :l_r^li, turdaklanjut proses penyusunan iirr".r,g*,yeraturan Desa. Rancangan peraturan Desa ;rang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud p"h. ?v.t*is]^ii":;p.,t "r, *f_* Desa kepada Bpo untuk Jiu.rxiJ'a# fri.epakati oersama. menyusun dan mengusutkan rancangan reraturan Desa. Re n cangan peraturan Desa sebagaimana drmaksud pada ayar (1) kecuali untuk rancan!^rin".ltul"., o""" !:"*g rencana pembangunan j""gi. -_.rrir,!.n o..", rancangan peraturan Desa tentang ,".r"."rr" keq.a Pemerintah Desa, rancangan peratuian oL". ,..rtrrrg lll_^?*.dan rancangan peratura" t; tentang l3l:-."ttpertanggungiawabanrealisasipela-k-GaanRrB uesa. Rancangan Peraturan D-esa sebagaimana dimaksud l*1,1{1, [L1"0", oiyslyan "iJ;;gg;;;r; repada plmpman BpD untuk ditetankan *"T"g;i-.un..ngun Peraturan Desa usulan BpD. --- Pd*. hal terdapat rancangan peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan ,s,..,i"r, BpD ;;s;;J f;, y"r,g
(3)
(4)(s)
(1)(21
(3)(t) (21 ,3
(1)t2l 7 sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan raJrcangan peraturan Desi usulan BPD sedangkan Rancangin peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan slbagai bahan untuk dipersandingkan. pasal 1l f3ncangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusui. - Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali it"Jt"."p"t"tJ'1o".""*^ antara Pemerintah Desa dan BpD. pasal 12 IT:T-*"" ,peraturan Desa. ,yang telah disepakati ::yT" disampaikan _ oteh -piropi"rr,*' e"Aur.', Fennusyawaratan Desa kepada fipJr---o""" un.rrt 9itgr?pt:" menjadi peraturan p"*' p"ri,r-S'll*tut zgujuh) Hari terhitung sejak tanggal tesepatJtan. Ralcangan peraturan Desa sebagaimarra Oi_at suApada ayat (t) wajib ditetapkan "A-i;;#;"J o"r,r"., membubuhkan tanda t""gl" pating'tamJai-l s 1lnr" llf:l _l"l terhitung y:"r. _iitlu"trt--f" *.*"*g* ffix1:"*t Desa dari pimpinan Bad;;--pe;;'u*u?**"t"r,

BAB V

PERATUMN DESA

Pasal 13

(l) Rancangan peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana d,:r+;:r;;#i" .r",

(1)otsampaikan keoada Sekretaris --il". untukdiundangkan.
(2)Dalam hal Keoala ?"". tidak menandatangani Rancangan peraiuran o""u ."u.g.i*^J.J oi_"r.".rd pada ayat ( 1 ), Rancangan "eratur; -DesJ;sebut wajib $::L1ffi8"j1* i.*u.o"-'il; d;' ;,r' _",u;;i
(1)l2l tq (2J Bagran Kelima pengundangan pasal 14 :^*:3i" Desa mengundangkan peraturan Desa datam lem baran desa. l":,::11_, ?.:" dinySta,kan mulai berta-ku dan lnTf#Jt:"kekuatan hukum v""g--ffit"t sejak
(2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh magukan masyaralat dan para pemangku kepentingan. EVALUASI DAN KI"A*fIJII PERATURAN DESA Paragraf I Evaluasi

Pasal 16

BPD sejak penetapan rencana Peraturan Desa, pen5rusunan Desa, pembahasan Rancangan Pengu ndangan peraturan Desa. (t) (21 (l) (21 Rancangan Peraturan. Desa tentang ApB Desa, if"s"?l, tata ruang, dan organisasi pEmerintarr oesa yang teLah dibahas dan discpafati ofen XepJa De"a da, BPD, disampaikan oleh .Kip"r"-;;Til; Bupati T:11:i .:a-"t. q1i,,g rambai 5- roe.i"i* sejakqtsepakati untuk dievaluasr. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evatuasi dalam batas waktu, peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. pasal 17 1,111 :r"]"ti rancangan _p,eraturan Desa sebagarmana ormaksud datam pasal_16 ayat (1) di;";;;,.n oreh Bupati paling lama 20 (dua orlriri'nJ;l4l'i"rnitt,ng sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oreh Bupati. "O. ]111..ll_ U:pati telah memberikan hasit evatuasi seoagarmana dimaksud pada ayat 1Zy, fepah besa wajib memperbaikinva.

Pasal 18

( I ) Kepala. Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud aaram pas&*iz""li-

(2)paling :ffii"3: (dua puluh) hari s;rak iit"i'_"r,y" r,""it trt 1:03,1 , ?* dapat mengundang BpD untuk memperbaiki rancangan peraturan disa sebagaimana dimaksud pada ayat (i).
(3)Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupad melalui ."*.t.---*^''*^

Pasal 19

Dalam.hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasar 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi peraturan Desa, Buiati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERATUMN DESA

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERATUMN DESA

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014