Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan se bagai beriku t:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A dengan 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) bagian;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A dengan 4 (empat) bagian;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A dengan 4 (empat) Inspektur Pembantu;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2.Dinas Kesehatan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4.Dinas Perhubungan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
4
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pemerintahan bidang Pertanahan, sub urusan Sumber Daya Air (SDA), dan sub urusan drainase;
9.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
11.Dinas Pertanian Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
13.Dinas Perikanan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
14.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
15.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17.Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A dengan 4 (empat) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
5
19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dengan 3 (tiga) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dengan 6 (enam) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
21 . Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A dengan 5 (lima) bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran);
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Pendapatan Daerah Tipe C dengan 2 (dua) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunJang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dengan 4 (empat) bidang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1.Kecamatan Bandung dengan Tipe A;
2.Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
3 . Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
4.Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
5.Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
6.Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
7.Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
8.Kecamatan Kauman dengan Tipe A;
9.Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
10.Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
11.Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
12.Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
13.Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
14.Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
15.Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
16.Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
17 . Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
18.Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
19.Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.
6