DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan beberapa ketentuan dalam peraturan ini : a. Ketentuan pasal 2 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam peraturan ini; b. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IlIA, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A tentang strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan upaya kemandirian , ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Tulungagung, maka terhadap alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanju tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73 , Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 /Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanju tan diselenggarakan berdasarkan asas: 5

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten; c . keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas; e . kebersamaan dan gotong royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
1. 1.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab;
1. 1.keragaman;
m.sosial dan budaya;
n.musyawarah mufakat; dan
o.kepastian hukum.
1. 2.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA STRATEGI

Pasal 4A

Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yai tu terdiri dari:

1.pengembangan sistem informasi spatial untuk lahan potensi sawah irigasi dan non irigasi; 2 . percepatan pelaksanaan identifikasi LP2B;
3.penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang;
4.penghentian perpanjangan ijin pemanfaatan ruang di lahan perun tukan pertanian;
5.pengembangan pelatihan sektor pertanian; dan 6 . pencegahan dan penindakan terhadap adanya tindakan pelanggaran. 3 . Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

( 1) Pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/ atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. 6

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah melakukan rangka mendukung perlindungan pangan berkelanjutan di Daerah. penelitian lahan dalam pertanian
(2)Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan penganekaragaman pangan;
2. b.identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
3. c.pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.inovasi pertanian;
5. e.fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
6. f.fungsi ekosistem; dan
7. g.sosial budaya dan kearifan lokal.
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah daerah provinsi;
3. c.Pemerintah daerah;
4. d.Lembaga penelitian; dan
5. e.Perguruan tinggi.
  1. 5.Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1)Alih Fungsi Lahan Pertanian yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan peruntukan non Pertanian wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas.
(2)Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses penerbitan izin oleh instansi yang membidangi perizinan. 6 . Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 56A

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian yang belum dan/ atau tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan peruntukan non pertanian dilakukan oleh Dinas. 7 7 . Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

( 1) Setiap orang a tau badan yang dalam melakukan alih fungsi lahan melanggar ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39A dikenakan sanksi administratif beru pa:

a.teguran tertulis;
b.paksaan pemerintah; c . pembekuan izin; d . pencabutan izin; dan
e.denda administratif.

(2)Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tan al 18 Desember 2017 gkan di Tulungagung ,.~ .. _,,al 18 Desember 201 7 S DAERAH Pembina Utama adya NIP. 19590919 19 03 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 402 - 20 /2017 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I. UMUM Perkembangan masyarakat baik dikarenakan aktifitas usaha maupun pemenuhan tempat tinggal berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun tempat tinggal. Jika alih fungsi lahan pertanian ini secara terus menerus dilakukan, maka akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Tulungagung telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B, sedangkan dalam kenyataannya banyak adanya permohonan alih fungsi lahan yang berada pada lahan pertanian pangan yang sangat produktif yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi LP2B . Adapun terhadap alih fungsi lahan dalam kawasan yang belum ditetapkan menjadi LP2B belum terdapat regulasi yang mengatumya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjaga kecukupan pemenuhan pangan di Kabupaten Tulungagung diperlukan adanya regulasi yang komprehensif terhadap permohonan alih fungsi lahan pertanian, baik yang sudah ditetapkan menjadi LP2B maupun yang belum ditetapkan . Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4A

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 39A

Pasal 56A

Pasal 57

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 20 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4A

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 39A

Pasal 56A

Pasal 57

Dasar hukum (31)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2012