( 1) Setiap orang a tau badan yang dalam melakukan alih fungsi lahan melanggar ketentuan Pasal 39 dan Pasal 39A dikenakan sanksi administratif beru pa:
a.teguran tertulis;
b.paksaan pemerintah;
c . pembekuan izin; d . pencabutan izin; dan
e.denda administratif.
(2)Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tan al 18 Desember 2017 gkan di Tulungagung ,.~ .. _,,al 18 Desember 201 7 S DAERAH Pembina Utama adya NIP. 19590919 19 03 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 402 - 20 /2017 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I. UMUM Perkembangan masyarakat baik dikarenakan aktifitas usaha maupun pemenuhan tempat tinggal berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun tempat tinggal. Jika alih fungsi lahan pertanian ini secara terus menerus dilakukan, maka akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Tulungagung telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B, sedangkan dalam kenyataannya banyak adanya permohonan alih fungsi lahan yang berada pada lahan pertanian pangan yang sangat produktif yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi LP2B . Adapun terhadap alih fungsi lahan dalam kawasan yang belum ditetapkan menjadi LP2B belum terdapat regulasi yang mengatumya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjaga kecukupan pemenuhan pangan di Kabupaten Tulungagung diperlukan adanya regulasi yang komprehensif terhadap permohonan alih fungsi lahan pertanian, baik yang sudah ditetapkan menjadi LP2B maupun yang belum ditetapkan . Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.