DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

regulasi_utama

Ringkasan

1. kewajiban pemilik tanda daftar usaha pariwisata 2. merubah ketentuan pasal 3 ayat (2)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7); 3
7.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 126);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 134);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 134) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
(2)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.daya tarik wisata, terdiri dari :
  1. 1.pengelolaan gua;
  2. 2.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
  3. 3.pengelolaan museum;
  4. 4.pengelolaan objek ziarah;
  5. 5.pengelolaan wisata buatan;
  6. 6.pengelolaan wisata alam;
  7. 7.pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
  8. 8.pengelolaan air panas alami; dan
  9. 9.wisata budaya.
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
  1. 1.biro perjalanan wisata; dan
  2. 2.agen perjalanan wisata.
4. d.jasa transportasi wisata, terdiri dari :
  1. 1.angkutan jalan wisata;
  2. 2.angkutan kereta api wisata;
  3. 3.angkutan sungai dan danau wisata.
5. e.jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
  1. 1.restoran;
  2. 2.rumah makan;
  3. 3.kafe; 5
  4. 4.bar;
  5. 5.jasa boga/catering;
  6. 6.pusat penjualan makanan/food court ; dan
  7. 7.pusat penjualan oleh-oleh.
6. f.penyelenggaraan akomodasi, terdiri dari :
  1. 1.hotel, meliputi : a) hotel bintang; dan b) hotel nonbintang.
  2. 2.motel/losmen;
  3. 3.villa;
  4. 4.persinggahan karavan;
  5. 5.pondok wisata;
  6. 6.bumi perkemahan;
  7. 7.indekost/pemondokan;
  8. 8.wisma (guest house);
  9. 9.cottage; dan
  10. 10.home stay.
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
  1. 1.gelanggang olahraga,meliputi : a) rumah bilyard; b) gelanggang renang; c) lapangan tenis; d) pusat kebugaran, fitness dan sport club; e) lapangan bulutangkis; f) lapangan futsal; g) arena otomotif/sirkuit; h) lapangan golf; i) arena latihan golf (driving golf); j) gelanggang bowling; k) lapangan basket; l) lapangan voli; m) lapangan pacuan kuda; n) kolam pemancingan; dan o) ice skating. 6
  2. 2.gelanggang seni, meliputi : a) sanggar seni; b) galeri seni; c) gedung pertunjukan seni; d) gedung olahraga; e) gedung pertemuan; f) gedung bioskop; dan g) gedung serbaguna.
  3. 3.arena permainan;
  4. 4.hiburan malam, meliputi : a) kelab malam; b) diskotik; dan c) pub.
  5. 5.panti pijat; a) panti pijat tradisionil; b) panti pijat refleksi; dan c) panti mandi uap / sauna / oukup.
  6. 6.taman rekreasi; a) taman rekreasi; b) taman bertema; dan c) taman margasatwa.
  7. 7.Karaoke; a) karaoke; dan b) karaoke keluarga.
  8. 8.jasa impresariat/promotor; a) promotor; dan b) event organizer.
  9. 9.barber shop; dan
  10. 10.salon rias;
8. h.jasa pramuwisata;
9. i.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari :
  1. 1.usaha penyelenggaraan pertemuan;
  2. 2.usaha perjalanan insentif;
  3. 3.usaha konferensi; dan
  4. 4.usaha pameran. 7
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa informasi pariwisata;
12. l.wisata tirta, terdiri dari :
  1. 1.wisata sungai, danau dan waduk; a) wisata arung sungai; dan b) wisata dayung;
  2. 2.wisata kawasan bendungan;
  3. 3.wisata bahari; a) wisata selam; b) wisata perahu layar; c) wisata memancing; d) wisata selancar; dan e) dermaga bahari.
13. m.SPA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.Pasal 9 diubah, ditambah ayat baru, dan ditambah pasal baru yakni Pasal 9 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Daftar Usaha Pariwisata berisi :
1. a.nomor pendaftaran usaha pariwisata;
2. b.tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
3. c.nama pengusaha;
4. d.alamat pengusaha;
5. e.nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
6. f.nama usaha;
7. g.jenis usaha;
8. h.merk usaha apabila ada;
9. i.alamat kantor dan/atau gerai;
10. j.alamat kantor pengelolaan;
11. k.nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan 8 usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
12. l.nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
(2)Isi Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9A

Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau dokumen elektronik.

3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:
1. a.nomor pendaftaran usaha pariwisata;
2. b.tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
3. c.nama pengusaha;
4. d.alamat pengusaha;
5. e.nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
6. f.nama usaha pariwisata;
7. g.jenis usaha;
8. h.lokasi usaha;
9. i.alamat kantor pengelolaan;
10. j.nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
11. k.nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
12. l.nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
13. m.tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 9
(2)Isi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
(2)Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima.
(3)Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.
(4)Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 16

(1)Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata berkewajiban :
1. a.menjaga dan menghormati norma, nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. b.memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. c.memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. d.memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
5. e.memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. f.mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
7. g.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
8. h.berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
9. i.menyampaikan laporan usaha kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata secara berkala yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati;
10. j.memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
11. k.turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
12. l.memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
13. m.menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
14. n.menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11
15. o.meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
16. p.memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum dan kolam renang;
17. q.memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga; dan
18. r.memiliki sertifikat penggolongan usaha bagi usaha hotel. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 18 Januari 2016 Pj. BUPATI WONOGIRI, Cap. ttd SARWA PRAMANA Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 20 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, Cap. ttd SUHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016) Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Cap. ttd Joko Suhatno, SH NIP. 196011201991031002 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA I. UMUM Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas- luasnya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah, diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/ 001751 perihak hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maka perlu Perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud untuk dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : - PM.85/HK.501/MKP/2010, - PM.86/HK.501/MKP/2010, - PM.87/HK.501/MKP/2010, - PM.88/HK.501/MKP/2010, - PM.89/HK.501/MKP/2010, - PM.90/HK.501/MKP/2010, - PM.91/HK.501/MKP/2010, - PM.92/HK.501/MKP/2010, - PM.93/HK.501/MKP/2010, - PM.94/HK.501/MKP/2010, 13 - PM.95/HK.501/MKP/2010, - PM.96/HK.501/MKP/2010,dan - PM.97/HK.501/MKP/2010. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 juga sebagai langkah untuk mengakomodasi kepentingan yang belum termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun
  1. 2014.Perlu diatur dan disesuaikan yaitu sub-sub jenis usaha pariwisata serta sub-sub isian dalam daftar usaha pariwisata dan isian pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang belum sesuai dan atau belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014. II. PASAL DEMI PASAL Adapun penjelasan setiap perubahan sebagai berikut : Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas Angka 3

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 9A

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 9A

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014