(1)Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
(2)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.daya tarik wisata, terdiri dari :
1.pengelolaan gua;
2.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
3.pengelolaan museum;
4.pengelolaan objek ziarah;
5.pengelolaan wisata buatan; dan
6.pengelolaan wisata alam.
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata, terdiri dari :
11
1.angkutan jalan wisata; dan
2.angkutan sungai dan waduk.
d.jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
1.biro perjalanan wisata; dan
2.agen perjalanan wisata.
e.jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
1.restoran;
2.rumah makan;
3.kafe;
4.bar;
5.jasa boga/catering; dan
6.pusat penjualan oleh-oleh.
f.penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1.hotel, meliputi :
a) hotel bintang; dan b) hotel nonbintang;
2.motel/losmen;
3.villa;
4.persinggahan karavan;
5.pondok wisata;
6.bumi perkemahan; dan
7.indekost/pemondokan;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 12 terdiri dari :
1.gelanggang olahraga,meliputi :
a) rumah bilyard; b) gelanggang renang; c) lapangan tenis; d) pusat kebugaran, fitness dan sport club; e) lapangan bulutangkis; f) lapangan futsal; dan g) arena otomotif;
2.gelanggang seni, meliputi :
a) sanggar seni; b) galeri seni; c) gedung pertunjukan seni; d) gedung olahraga; dan e) gedung pertemuan;
3.arena permainan;
4.hiburan malam, meliputi :
a) kelab malam; b) diskotik; dan c) pub;
5.panti pijat;
6.taman rekreasi;
7.karaoke;
13
8.jasa impresariat/promotor;
9.salon rias; dan
10.barber shop;
h.penyelenggaraanpertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari :
1.usaha penyelenggaraan pertemuan;
2.usaha perjalanan insentif;
3.usaha konferensi; dan
4.usaha pameran;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultasi pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tirta, terdiri dari :
1.wisata sungai dan waduk;
2.wisata kawasan bendungan; dan
3.wisata bahari;
m.SPA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.