DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

regulasi_utama

Ringkasan

1.Maksud dan Tujuan, 2.Penyertaan Modal Daerah, 3.Hak dan kewajiban, 4.sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
10.Dinas adalah Dinas di Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonosobo.
11.Badan adalah Badan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Wonosobo.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
13.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
14.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Tipe adalah jenis pengelompokan; dalam peraturan daerah ini yang dimaksud tipe adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah.
16.Tipe A adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
17.Tipe B adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
18.Tipe C adalah jenis pengelompokan organisasi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPELOGI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe B;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Pemuda dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan sebagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sebagian urusan bidang Kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
15. 15.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dinas tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Wonosobo dengan tipe A;
2. b.Kecamatan Kertek dengan tipe A;
3. c.Kecamatan Selomerto dengan tipe A;
4. d.Kecamatan Leksono dengan tipe A;
5. e.Kecamatan Garung dengan tipe A;
6. f.Kecamatan Kejajar dengan tipe A;
7. g.Kecamatan Mojotengah dengan tipe A;
8. h.Kecamatan Watumalang dengan tipe A;
9. i.Kecamatan Sapuran dengan tipe A;
10. j.Kecamatan Kalikajar dengan tipe A;
11. k.Kecamatan Kepil dengan tipe A;
12. l.Kecamatan Kaliwiro dengan tipe A;
13. m.Kecamatan Wadaslintang dengan tipe A;
14. n.Kecamatan Sukoharjo dengan tipe A; dan
15. o.Kecamatan Kalibawang dengan tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu sebagian tugas camat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.beban kerja;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas, dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara fungsional.
(2)Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk sebagai organisasi Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah.
(3)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2017