(1)Modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.28.768.000.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
(2)Untuk penambahan penyertaan modal daerah selanjutnya disesuaikan dengan rencana pemenuhan modal dasar atau rencana penambahan modal disetor.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 19 September 2017 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 20 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd EKO SUTRISNO WIBOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos. Pembina Tingkat I 19600211 198907 1 002 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : (13/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. Disamping itu, ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan mnodal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 6 (enam) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu :
1.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (PD. BPR BKK Wonosobo);
2.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kertek (PD. BKK Kertek);
3.Perusahaan Daerah Bhakti Husada (PD. Bhakti Husada);
4.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD. BPR Bank Wonosobo);
5.PT. BPD Jawa Tengah; dan
6.PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah).
Khusus mengenai PT. BPD Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah baru mengatur rencana pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai road map pemenuhan modal sampai dengan Tahun 2017, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. BPD Jawa Tengah mencapai Rp.28.768.000.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) per posisi sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan adanya rencana penambahan modal disetor yang berasal dari konversi Sharing Penarikan Asset Management Unit, Laba ditahan tahun lalu dan Cadangan Umum, maka perlu segera disikapi dengan perubahan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. II. PASAL DEMI PASAL