DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha Pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Perizinan Berusaha; 3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha; 4. Standar Operasional Prosedur; 5. Pengawasan; 6. Anggaran; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Banjarbaru, perlu upaya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik untuk Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) huruf f, huruf g dan Huruf DD angka 1 dan Huruf EE angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2.Undang-Undang… SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11.Undang-Undang… 3
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20.Peraturan Menteri… 4
20.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klarifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidangg Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
22.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor Seri E Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU dan WALIKOTA BANJARBARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5.SKPD… 5
5.SKPD yang membidangi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perizinan.
6.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
7.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
10.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
11.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
12.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
13.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
14.Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan.
17.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18.Nomor Pokok… 6
18.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
19.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
20.Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
21.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24.Prosedur Operasi Standar atau Standard Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang wajib dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan Perizinan. Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
25.Tingkat Layanan dan Service Level Arrangement yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, sebagai dasar :

a.pemberian pelayanan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Daerah oleh Pemerintah Daerah; dan
b.permohonan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Daerah oleh Pelaku Usaha.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

(1)Jenis Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah Izin Usaha.
(2)Jenis Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan Jenis Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh pemohon Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Daerah yang terdiri atas :
1. a.pelaku usaha perorangan; dan
2. b.pelaku usaha non perorangan.
(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pelaku usaha non perseorangan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
(2)Pelayanan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKPD yang membidangi Perizinan.
(3)Pelaksanaan... 8
(3)Pelaksanaan Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.penelitian permohonan;
3. c.penerbitan Izin Usaha;
4. d.pemenuhan komitmen Izin Usaha;
5. e.pembayaran Biaya;
6. f.fasiltasi;
7. g.masa berlaku; dan
8. h.pengawasan.

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan mengakses laman OSS dengan mengisi data paling sedikit :
1. a.NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
2. b.nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan/Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma atau Persekutuan Perdata; dan
3. c.dasar hukum pembentukan Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, Lembaga Penyiaran Publik atau Badan Layanan Umum.
(2)Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data lainnya yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, maka melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
1. a.nama dan NIK;
2. b.alamat tempat tinggal;
3. c.bidang usaha;
4. d.lokasi Penanaman Modal;
5. e.besaran rencana Penanaman Modal;
6. f.rencana penggunaan tenaga kerja;
7. g.nomor kontak... 9
8. g.nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
9. h.rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
10. i.NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha merupakan non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, maka melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
1. a.nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
2. b.bidang usaha;
3. c.jenis Penanaman Modal;
4. d.negara asal Penanaman Modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
5. e.lokasi Penanaman Modal;
6. f.besaran rencana Penanaman Modal;
7. g.rencana penggunaan tenaga kerja;
8. h.nomor kontak Badan Usaha;
9. i.rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
10. j.NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
11. k.NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat
(2)huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
(4)Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 8

(1)Setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara lengkap, akan diterbitkan NIB.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 9

(1)NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha.
(2)NIB sebagaimana... 10
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
1. a.Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
2. b.dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku juga sebagai:

a.TDP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tanda Daftar Perusahaan;
b.API sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
c.hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2014