DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Tempat Pemakaman Umum, Pemanfaatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Wewenang, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain melalui pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari pemegang izin pemanfaatan ruang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya direalisasikan;
c.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka penyerahan dan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, perlu adanya pengaturan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kota Bekasi; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1920 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 06);
19.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 05);
20.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16); 5
22.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 tahun 2019 tentang Hunian Berimbang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI Dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebetuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. 6
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
10.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Pengembang adalah orang perseorangan dan badan hukum yang diberikan Izin Pemanfaatan Ruang.
12.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detai Tata Ruang serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13.Pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum adalah penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Pengembang;
14.Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan atau tanggung jawab pengelolaan dari para pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah.
15.Pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas umum adalah pihak yang diberikan hak untuk memanfaatkan prasarana sarana dan utilitas umum oleh Pemerintah Daerah.
16.Pengawasan prasarana sarana dan utilitas umum adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pemenuhan kewajiban prasarana sarana dan utilitas umum adalah kewajiban yang dibebankan kepada pengembang untuk menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
18.Perjanjian Pemenuhan Kewajiban yang selanjutnya disingkat PPK adalah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemegang izin pemanfaatan ruang yang berisi waktu penyelesaian pemenuhan kewajiban.
19.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
20.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21.Tempat Pemakaman Umum adalah lokasi tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22.Rencana Tapak (site plan) adalah peta/gambar yang menjelaskan kedudukan bangunan dan fasilitas pendukungnya di dalam perpetakan yang memenuhi ketentuan rencana kota untuk keperluan pembangunan dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. 7
23.Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota untuk memproses penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
24.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25.Pengalihan lokasi adalah pemindahan lokasi pembangunan dan/atau penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang merupakan kewajiban pengembang dari lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Ruang ke lokasi lain di Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum oleh pengembang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsi sosial, manfaat, kepastian hukum, penataan ruang, dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum dilaksanakan bertujuan untuk :

a.menjamin keberlanjutan pemeliharan dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
b.memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan prasarana sarana dan utilitas umum bagi masyarakat, pemerintah dan pengembang.

Pasal 4

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum didasarkan kepada prinsip :

a.keterbukaan yaitu kemudahan bagi masyarakat mengakses informasi terkait penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum;
b.akuntabilitas yaitu proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan standar, rencana tapak (site plan) yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan yaitu pemerintah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi kepentingan masyarakat;
e.keberlanjutan yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 8

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 5

Prasarana sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari barang milik daerah yang diperuntukan bagi penyelenggaraan kegiatan perumahan dan permukiman.

Pasal 6

Prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:

a.Prasarana :
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. 4.tempat pembuangan sampah.
b.Sarana :
1. 1.sarana perniagaan perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan;
6. 6.sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.sarana pemakaman;
8. 8.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. 9.sarana parkir.
c.Utilitas Umum :
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telekomunikasi;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.pemadam kebakaran; dan
7. 7.penerangan jalan umum.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung pemenuhan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum yang berasal dari kewajiban pengembang, selanjutnya Pemerintah Daerah mengkaji dan menetapkan Rencana Tapak (site plan) yang diusulkan oleh pengembang. 9

Pasal 8

(1)Berdasarkan Rencana Tapak (site plan) sebagaimana dimaksud Pasal 7, selanjutnya disusun Perjanjian Pemenuhan Kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan Pengembang.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.standar kebutuhan prasarana sarana dan utilitas umum yang akan disediakan dan/atau diserahkan oleh pengembang;
2. b.jadwal pelaksanaan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum;
3. c.waktu penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
4. d.pernyataan kesanggupan penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum dari pengembang;
5. e.penyelesaian sengketa apabila pengembang wanprestasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tapak (site plan) dan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang dilaksanakan dalam lokasi pembangunan yang ditentukan sesuai Rencana Tapak (site plan) yang disetujui Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum berada di luar lokasi pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Tapak (site plan), maka penetapan lokasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan dituangkan dalam perjanjian pemenuhan kewajiban.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019