DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengaturan pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pengambilan air bawah tanah tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur Pasal 108 dan Pasal 110 Ayat

(1), berkenaan dengan hal tersebut pengambilan air tanah tidak dapat dikenakan pembebanan kewajiban retribusi dan/atau estimasi target Pendapatan Asli Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengelolaan air tanah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor2012);
20.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengupasan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
21.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
25.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
27.Peraturan Daerah Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5.Kepala BPLH adalah Kepala BPLH Kota Bekasi.
6.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
7.Kepala BPPT adalah Kepala BPPT Kota Bekasi.
8.Instansi terkait adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air tanah.
9.Kegiatan Usaha adalah setiap bentuk usaha baik perseorangan ataupun badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
10.Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. 6
14.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
15.Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah.
16.Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.
18.Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
20.Pengeboran air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pemanfaatan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
22.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
23.Izin pemanfaatan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
24.Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
25.Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (5 cm).
27.Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
28.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.
29.Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal. 7
30.Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam aquifer;
31.Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
32.Izin Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air tanah.
33.Izin Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya di singkat IPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air tanah melalui sumur bor, sumur pantek, sumur gali atau penurapan mata air.
34.Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan atau perorangan.
35.Izin Juru Bor Air Tanah yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
36.Izin Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah.
37.Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38.Alat Ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m 3 ).
39.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
40.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan air tanah berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
(2)Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan kepada kewenangan daerah untuk pengelolaan air tanah.
(3)Hak atas air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu. 8

Pasal 3

(1)Jenis-jenis cekungan air tanah :
1. a.Cekungan air tanah lintas Negara;
2. b.Cekungan air tanah lintas Provinsi;
3. c.Cekungan air tanah lintas Kota;
4. d.Cekungan air tanah dalam satu Kota.
(2)Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat
(1), untuk wilayah Kota Bekasi meliputi :
1. a.Cekungan air tanah lintas provinsi yaitu Cekungan air tanah Jakarta;
2. b.Cekungan air tanah lintas Kota yaitu Cekungan air tanah Karawang- Bekasi dan;
3. c.Cekungan air tanah dalam satu Kota yaitu Cekungan air tanah Kota Bekasi berdasarkan hasil kajian kemudian.
(3)Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah kota yaitu Cekungan air tanah yang berada di wilayah di dalam satu wilayah kota.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

(1)Peruntukan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
(2)Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut :
1. a.air minum;
2. b.air untuk rumah tangga;
3. c.air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
4. d.air untuk industri;
5. e.air untuk irigasi;
6. f.air untuk pertambangan; 9
7. g.air untuk usaha perkotaan;
8. h.air untuk kepentingan lainnya.
(3)Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan air tanah berada pada Walikota.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat
(1)Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPLH.

BAB V

PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 7

Pemanfaatan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan dan, pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah dari Walikota.
(2)Perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau Perusahaan Daerah Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan/atau perusahaan air minum lainnya.
(3)Izin pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas :
1. a.Izin Usaha Perusahan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
2. b.Izin Juru Bor Air Tanah (IJB);
3. c.Izin Pengeboran Air Tanah (IP);
4. d.Izin Pengambilan Air Tanah (IPA);
5. e.Izin Eksplorasi Air Tanah (IE). 10

Pasal 9

Izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan :

a.pada setiap cekungan air tanah Jakarta setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
b.pada setiap cekungan air tanah Karawang-Bekasi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
c.pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari BPLH.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengaturan pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pengambilan air bawah tanah tidak termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur Pasal 108 dan Pasal 110 Ayat

(1), berkenaan dengan hal tersebut pengambilan air tanah tidak dapat dikenakan pembebanan kewajiban retribusi dan/atau estimasi target Pendapatan Asli Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka pengelolaan air tanah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor2012);
20.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengupasan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
21.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
25.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
27.Peraturan Daerah Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5.Kepala BPLH adalah Kepala BPLH Kota Bekasi.
6.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
7.Kepala BPPT adalah Kepala BPPT Kota Bekasi.
8.Instansi terkait adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air tanah.
9.Kegiatan Usaha adalah setiap bentuk usaha baik perseorangan ataupun badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
10.Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. 6
14.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
15.Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah.
16.Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
17.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.
18.Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pemanfaatan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
20.Pengeboran air tanah adalah kegiatan pembuatan sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pemanfaatan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
22.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
23.Izin pemanfaatan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
24.Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
25.Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (5 cm).
27.Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
28.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.
29.Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal. 7
30.Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam aquifer;
31.Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
32.Izin Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air tanah.
33.Izin Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya di singkat IPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air tanah melalui sumur bor, sumur pantek, sumur gali atau penurapan mata air.
34.Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan atau perorangan.
35.Izin Juru Bor Air Tanah yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
36.Izin Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah.
37.Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi yang berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38.Alat Ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik (m 3 ).
39.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya.
40.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan air tanah berdasarkan atas azas manfaat, umum, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
(2)Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan kepada kewenangan daerah untuk pengelolaan air tanah.
(3)Hak atas air tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu. 8

Pasal 3

(1)Jenis-jenis cekungan air tanah :
1. a.Cekungan air tanah lintas Negara;
2. b.Cekungan air tanah lintas Provinsi;
3. c.Cekungan air tanah lintas Kota;
4. d.Cekungan air tanah dalam satu Kota.
(2)Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat
(1), untuk wilayah Kota Bekasi meliputi :
1. a.Cekungan air tanah lintas provinsi yaitu Cekungan air tanah Jakarta;
2. b.Cekungan air tanah lintas Kota yaitu Cekungan air tanah Karawang- Bekasi dan;
3. c.Cekungan air tanah dalam satu Kota yaitu Cekungan air tanah Kota Bekasi berdasarkan hasil kajian kemudian.
(3)Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air tanah kota yaitu Cekungan air tanah yang berada di wilayah di dalam satu wilayah kota.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

(1)Peruntukan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
(2)Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut :
1. a.air minum;
2. b.air untuk rumah tangga;
3. c.air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
4. d.air untuk industri;
5. e.air untuk irigasi;
6. f.air untuk pertambangan; 9
7. g.air untuk usaha perkotaan;
8. h.air untuk kepentingan lainnya.
(3)Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan air tanah berada pada Walikota.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat
(1)Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BPLH.

BAB V

PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 7

Pemanfaatan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan dan, pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan air tanah dari Walikota.
(2)Perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau Perusahaan Daerah Minum (PDAM) atau perusahaan air bersih dan/atau perusahaan air minum lainnya.
(3)Izin pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas :
1. a.Izin Usaha Perusahan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT);
2. b.Izin Juru Bor Air Tanah (IJB);
3. c.Izin Pengeboran Air Tanah (IP);
4. d.Izin Pengambilan Air Tanah (IPA);
5. e.Izin Eksplorasi Air Tanah (IE). 10

Pasal 9

Izin pemakaian air tanah atau izin pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh Walikota dengan ketentuan :

a.pada setiap cekungan air tanah Jakarta setelah mendapat rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
b.pada setiap cekungan air tanah Karawang-Bekasi setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
c.pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah Kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari BPLH.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011

Peraturan Daerah Bekasi Nomor 03 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001