DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinspip; kegiatan fisik dan non fisik; pembiayaan dan anggaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar perlu dilakukan penyesuaian terhadap dinamika Peraturan Perundang-undangan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6); 5
18.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
7.Kecamatan dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar
8.Camat dalam Peraturan ini adalah Camat di wilayah Kota Blitar
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Kelurahan dalam Peraturan ini adalah Kelurahan di wilayah Kota Blitar 6
11.Lurah dalam Peraturan ini adalah Lurah di wilayah Kota Blitar
12.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau lurah dalam memberdayakan masyarakat
13.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat
14.LPMK dalam Peraturan ini adalah LPMK di wilayah Kota Blitar
15.Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
16.Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah
17.Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/ APBD
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah
19.Musrenbang dalam Peraturan ini adalah Musrenbang yang dilaksanakan di wilayah Kota Blitar
20.Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar, untuk selanjutnya disingkat PPMK adalah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan sekaligus memberikan ruang bagi tumbuh kembang partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam koridor pelestarian nilai-nilai kegotong royongan ditingkat kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 7 dibahan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Wali Kota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok- pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
23.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
24.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
25.Hari adalah hari kerja

Pasal 2

(1)Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Tim Monitoring Tingkat Kota, Tim Monitoring Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi dan Pelaksana Tingkat Kelurahan serta masyarakat dalam menyelenggarakan PPMK
(2)Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk melaksanakan PPMK dalam rangka :
1. a.Mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
2. b.Menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan masyarakat Kota Blitar; 8
3. c.Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam proses pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan;
4. d.Meningkatkan keberdayaan, peran serta dan keaktifan masyarakat dalam pembangunan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri;
5. e.Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui upaya perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program pemberdayaan lainnya dengan memprioritaskan potensi dimasing-masing kelurahan sesuai karakter dan kearifan lokal, budaya, dan produk-produk khas wilayah; dan
6. f.Meningkatkan sinergitas institusi tingkat kelurahan dan kecamatan dengan program Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan hasil yang optimal, terukur, dan berkelanjutan.
(3)Tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memiliki sasaran terwujudnya tatanan lingkungan dan kelurahan yang mendukung program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata dengan memberdayakan masyarakat terutama masyarakat miskin beserta institusi kemasyarakatan yang perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di kelurahan itu sendiri, serta memberikan alternatif solusi dan pengembangan potensi melalui partisipasi dalam proses perencanaan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan

Pasal 3

PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan Prinsip:

a.Stimulan yakni, Anggaran yang disediakan dalam program ini merupakan anggaran yang disediakan untuk memacu keberdayaan semua elemen pembangunan yang ada ditingkat kelurahan, mengungkit kesadaran produktif masyarakat untuk mampu terlibat, peduli sekaligus berkarya nyata dalam pembangunan dan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 9
b.Partisipatif yakni, Dalam pelaksanaan program, kelompok-kelompok masyarakat harus terlibat berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
c.Transparan yakni, Seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan di masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia dilingkungannya.
d.Akuntabel yakni, Dana yang dipergunakan untuk pembangunan terealisasi dengan bukti adanya wujud bangunan dan dimanfaatkan masyarakat. selain syarat utama tersebut, Dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.Berkelanjutan yakni, Terwujudnya sinergitas antara kemampuan keuangan daerah, kondisi sosial dan ekonomimasyarakat. Disamping itu, melalui kebijakan ini akan meningkatkan kualitas budaya masyarakat serta kualitas daya dukung lingkungan sekitar. Diharapkan melalui PPMK ini, berbagai kegiatan pembangunan dapat dipertahankan oleh masyarakat walaupun telah berakhirnya kegiatan tersebut. Sekaligus sebagai upaya membangun kemitraan agar seluruh pihak yang terlibat berupaya sekuat-kuatnya untuk bekerjasama secara gotong royong.
f.Kearifan lokal yakni, Dalam pelaksanaan PPMK didasarkan pada optimalisasi sumber daya manusia, sumberdaya produksi dan pasar, sumberdaya alam, sumberdaya pendanaan dan sumberdaya lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lokal. Selain itu juga perlu mempertimbangkan situasi, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat khususnya yang berhubungan dengan ketrampilan atau keahlian

Pasal 4

(1)PPMK dititik beratkan pada aktivitas yang menunjang pemberdayaan masyarakat meliputi:
1. a.Kegiatan Fisik
2. b.Kegiatan Non Fisik 10
(2)Kegiatan Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Penyelenggara PPMK meliputi pekerjaan rehabilitasi, renovasi, revitalisasi, pengecatan/ pemeliharaan serta pengadaan/ pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal di tingkat Kelurahan/ RW/ RT yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil.
(3)Kegiatan Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diarahkan pada penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, menarik.
(4)Kegiatan Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kelurahan dan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan sumberdaya manusia
(5)Kegiatan Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan melalui pelatihan, kursus, pelatihan manajemen pemasaran, packing/ pengepakan, promosi, sosialisasi, penyuluhan dalam kerangka kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

(1)Kegiatan PPMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
1. a.Bidang fisik; dan
2. b.Bidang Non Fisik
(2)Bidang fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.LingkunganPemukiman yang meliputi : 1). Jaringan air minum; 2). Drainase dan selokan; 3). Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; 4). Sumur resapan; 5). Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 6). Alat pemadam api ringan; 7). Pompa kebakaran portable; Penerangan lingkungan pemukiman; dan/ atau 8). Sarana prasarana lingkungan pemukiman lain di kelurahan 11
2. b.Transportasi yang meliputi : 1). Jalan pemukiman; 2). Jalan poros kelurahan; dan/ atau 3). Sarana prasarana transportasi lain di kelurahan
3. c.Kesehatan meliputi : 1). Mandi, cuci, kakus untuk umum/ komunal 2). Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/ atau Sarana 3). Prasarana kesehatan lain di kelurahan
4. d.Pendidikan Dan Kebudayaan meliputi : 1). Taman bacamasyarakat; 2). Bangunanpendidikananakusiadini; 3). Wahanapermainananakdipendidikananakusiadini; dan/ atau 4). Saranaprasaranapendidikandankebudayaan lain di kelurahan
(3)Bidang Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.pelayanankesehatanmasyarakat meliputi : 1). Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; 2). Keluarga berencana; 3). Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/ atau 4). Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lain di kelurahan
2. b.Pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi: 1). Penyelenggaraan pelatihan kerja; 2). Penyelenggaraan kursus seni budaya;dan/ atau 3). Kegiatan pengeloaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lain di kelurahan
3. c.Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi : 1). Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau 2). Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lain di kelurahan
4. d.Lembaga kemasyarakatan meliputi : 1). Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/ atau 2). Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lain di kelurahan 12
5. e.Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi : 1). Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan kelurahan; 2). Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan; dan/ atau 3). Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lain di kelurahan
6. f.Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa meliputi : 1). Penyediaan layanan inormasi tentang bencana; 2). Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 3). Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 4). Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/ atau 5). Penguatan kesiapsiagaan lain di kelurahan

Pasal 6

(1)Anggaran pelaksanaan PPMK dibiayai APBD
(2)Anggaran Kegiatan PPMK sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) diatas, dialokasikan per titik/ kegiatan sampai dengan Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 7

Penjabaran Petunjuk Pelaksanaan PPMK sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan contoh dokumen administrasi pelaksanaan PPMK sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi kesatuan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa PPMK berpedoman pada Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018