DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kelembagaan, PPRG, Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa strategi pengarusutamaan gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
c.bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan. 4
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10.Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan.
11.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender didalam proses perencanaan dan penganggaran.
13.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender. 5
14.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah.
16.Tim Teknis Pokja PUG adalah tim yang dibentuk oleh Pokja PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah.
17.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.inklusi;
d.partisipatif; dan
e.nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun strategi pengintegrasian PUG yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

PUG dalam pembangunan di Daerah bertujuan untuk: 6

a.mewujudkan PPRG dan ARG melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
b.mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
d.meningkatkan pemahaman, kemampuan, keterampilan dan kinerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif Gender;
e.meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.PPRG;
c.pelaksanaan;
d.peran serta masyarakat;
e.pelaporan;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.kerja sama;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pembiayaan. 7

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang membentuk kelembagaan PUG di Daerah.
(2)Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
(3)Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pokja PUG;
2. b.Tim Teknis Pokja PUG; dan
3. c.Focal Point PUG.

Pasal 7

(1)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan selaku ketua;
2. b.kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku sekretaris; dan
3. c.seluruh kepala Perangkat Daerah selaku anggota. 8
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya PPRG;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
8. h.menyusun profil Gender Daerah;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing Perangkat Daerah;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
11. k.menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
12. l.mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PUG dibantu oleh Sekretariat.
(5)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Pasal 8

(1)Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf k memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah; 9
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pembentukan Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(2)Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beranggotakan aparatur yang memahami ARG pada Perangkat Daerah.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan.
(4)Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas:
1. a.menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
3. c.melakukan advokasi PUG; 10
4. d.menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
5. e.menyiapkan implementasi strategi PUG;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PUG; dan
7. g.menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG untuk disampaikan kepada ketua Pokja PUG.
(5)Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.lembaga masyarakat; dan
3. c.dunia usaha.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis Pokja PUG bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Pasal 10

(1)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan PUG pada unit kerja;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang rensponsif Gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; 11
4. d.melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
5. e.mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing- masing Perangkat Daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Focal Point PUG pada Perangkat Daerah dibantu oleh staf yang mempunyai tugas dibidang perencanaan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011