DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 20 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, pengelola dan ruang lingkup pengelolaan, penataan dan pemanfaatan, perlindungan dan pemberdayaan, pembiayaan dan sumber penerimaan, pembinaan dan pengawasan, kewajiban dan larangan, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasar pemerintah merupakan salah satu entitas ekonomi strategis selain berfungsi sebagai pelayanan publik khususnya penyediaan kebutuhan rumah tangga, juga berfungsi sebagai fasilitasi aktifitas ekonomi bagi masyarakat sekitarnya;
c.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pasar secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu meninjau kembali dan mengubah serta mengganti peraturan pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
16.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri D);
18.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALIKOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6.Pasar Pemerintah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.
7.Pedagang adalah orang atau badan pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Tempat Usaha adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan usaha dalam area pasar.
10.Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.
11.Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SKHPTU, adalah bukti hak pemakaian tempat usaha.
12.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi pasar.
13.Pengelolaan Pasar Pemerintah adalah segala usaha dan tindakan manajerial yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pasar Pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
14.Pemanfaatan Pasar Pemerintah adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.

BAB II

PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 2

(1)Pengelola Pasar Pemerintah adalah UPT Pasar.
(2)Pengelolaan Pasar dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengelolaan Pasar dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Pemerintah meliputi seluruh pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.
(2)Pengelolaan Pasar Pemerintah bertujuan:
1. a.menciptakan Pasar Pemerintah yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. c.menjadikan Pasar Pemerintah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah;
4. d.menciptakan Pasar Pemerintah yang berdaya saing dengan pasar-pasar yang lain.

BAB III

PENATAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

(1)Penataan Pasar Pemerintah dapat dilakukan dengan pembangunan pasar baru dan/atau revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
(2)Penataan Pasar Pemerintah sesuai dengan standarisasi sarana prasarana yang meliputi fasilitas bangunan dan sarana pendukung.
(3)Fasilitas bangunan pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas antara lain:
1. a.bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
2. b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
3. c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. d.penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
(4)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas antara lain:
1. a.kantor pengelola;
2. b.areal parkir;
3. c.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
4. d.air bersih;
5. e.sanitasi/drainase;
6. f.tempat ibadah;
7. g.toilet umum;
8. h.pos keamanan;
9. i.tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
10. j.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
11. k.penteraan;
12. l.sarana komunikasi; dan
13. m.area bongkar muat dagangan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Pasar Pemerintah dilaksanakan dengan cara disewakan.
(2)Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa- menyewa.
(3)Persyaratan dan tata cara penyewaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan yang menyewa tempat usaha diberi SKHPTU.
(2)Masa berlaku SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan masa berlaku perjanjian sewa tempat usaha.
(3)SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat
(1)tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
(4)Format SKHPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU.
(2)SITU sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
(3)Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SITU sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

(1)Perlindungan Pasar Pemerintah sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Pemerintah meliputi perlindungan terhadap pasar, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.
(2)Perlindungan Pasar Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
2. b.kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha;dan
3. c.persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern;
4. d.menyediakan fasilitas untuk menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
5. e.kejelasan pembagian tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara;
6. f.menjamin kualitas dan kuantitas barang dagangan dari segi kesehatan dan keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan bagi konsumen muslim;

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Pasar Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola, pedagang, dan pelaku usaha lainnya.
(2)Pemberdayaan Pasar Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.pembinaan manajemen kewirausahaan;
2. b.peningkatan wawasan atas aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan konsumen;
3. c.fasilitasi pembentukan koperasi dan/atau asosiasi pedagang dan/atau pelaku usaha lainnya;
4. d.fasilitasi kemitraan usaha dan permodalan usaha serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013