Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6.Pasar Pemerintah adalah pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi.
7.Pedagang adalah orang atau badan pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Tempat Usaha adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan usaha dalam area pasar.
10.Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.
11.Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SKHPTU, adalah bukti hak pemakaian tempat usaha.
12.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi pasar.
13.Pengelolaan Pasar Pemerintah adalah segala usaha dan tindakan manajerial yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap Pasar Pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
14.Pemanfaatan Pasar Pemerintah adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
BAB II PENGELOLA DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN