DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Transpotasi Dan Jemaah Haji, Pembiayaan, Pelaksanaan Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Cimahi dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
c.bahwa sesuai amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah asal menjadi tanggung-jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5.Jemaah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kota Cimahi.
6.Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan bagi Jemaah Haji di Daerah.
7.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari bandara yang ditunjuk.
9.Akomodasi dan Konsumsi adalah Fasilitas sarana dan prasarana serta jamuan (makan/snack) yang disediakan bagi Jemaah Haji.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan transportasi jamaah haji di daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.transportasi jemaah haji daerah; dan
b.pembiayaan transportasi jemaah haji daerah.

BAB II

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap transportasi jemaah haji asal Daerah Kota.

Pasal 5

Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah transportasi dari :

a.Daerah Kota ke embarkasi; dan
b.debarkasi ke Daerah Kota.

Pasal 6

Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan transportasi jema’ah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 2018 WALI KOTA CIMAHI, Ttd AJAY MUHAMMAD PRIATNA Diundangkan di Cimahi pada tanggal 18 Agustus 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, M. SURYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 237 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (11/100/2018)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009