DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cimahi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Kontruksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta keadilan sosial, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berperan serta dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b.bahwa untuk mempersiapkan masyarakat yang terampil jasa konstruksi serta dapat bersaing dalam jasa konstruksi, diperlukan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi;
c.bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan terampil jasa konstruksi diperlukan dasar sehingga pelaksanaan dari pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi memiliki
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi; LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI ERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI ATIHAN TENAGA TERAMPIL JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta keadilan sosial, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berperan serta dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia; bahwa untuk mempersiapkan masyarakat yang terampil jasa konstruksi serta dapat bersaing dalam jasa konstruksi, diperlukan pelatihan tenaga menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi diperlukan dasar hukum, sehingga pelaksanaan dari pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi memiliki kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, dan huruf c, perlu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7.Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan bidang jasa konstruksi.
8.Tenaga Terampil Konstruksi adalah tenaga dengan sertifikat keterampilan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Pasal 2

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
(2)Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan.
(2)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari Lembaga Pelatihan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.Lembaga Pelatihan;
5. e.Swasta yang berbadan hukum termasuk asing; dan
6. f.Perseorangan.
(3)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Lembaga Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Peserta pelatihan merupakan warga negara indonesia yang berdomisili di Daerah Kota.
(2)Selain warga negara indonesia yang berdomisili di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta pelatihan dapat berasal dari warga Negara Indonesia yang bekerja di bidang jasa konstruksi di Daerah Kota.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelatihan tenaga terampil konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi kepada Wali Kota setiap bulan Desember.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaran pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi bersumber dari:

a.APBD; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017