DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan -lk*r. yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19a\;
b.bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berlungsi sebagai pendukung atau prasarana at tirrit", "o.Irtekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwuj udnya tujuan pembarrguna., nasional ;
c.bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
d.bahwa Undang-undang Nomor 1g rahun Lggg tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi; e' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,luruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang_Undang tentang Jasa Konstruksi; Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: $}ru **p,rq@ PRES IDEI..I .REPUBLIK II!DOI{ESIA Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaa., liorrstruksi.
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adarah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoper..i".,, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
4.Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendirioleh peinerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewr-ijudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7.subpenyedia Jasa ad.alah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
9.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, ".it. tata lingkungan setempat dan pengeroraan lingkungan hidup daLm penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10.Kegagalan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. t7. 18. PRES IDL I{ REPUELIK INt)CINE.SIA Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan seterah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. sertifikat Badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan- badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Tanda Daftar Usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebu t lzin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menladi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan; PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan'
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstrrrksi yang berkualitas;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
d.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
1. a.meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional;
2. b.terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
3. c.terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
4. d.meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
5. e.meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri;
6. f.meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
7. g.tersedianya sistem informasi Jasa Konstrrrksi.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan Pasal 4 ayat (1) huruf kewenangan: sebagaimana dimaksud dalam a, Pemerintah Pusat memiliki

(1)
1. a.mengembangkan PRES IDEN
2. a.mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;
3. b.mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
4. c.menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi;
5. d.menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi;
6. e.menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lernbaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
7. f.mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstrtrksi;
8. g.mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
9. h.memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional;
10. i.mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
11. j.menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan lzin Usaha dalam rangka penanaman modal asing;
12. k.menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar;
  1. 1.menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi;
13. m.mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional;
14. n.mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
15. o.menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi;
16. p.mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstrrrksi nasional;
17. q.memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
18. r.menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi.
(2)Untuk PRES IDEN REPUELIK INDOI.IESIA
(2)untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, pemerintah pusat memiliki kewenangan:
1. a.mengembangkan sistem pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. b.mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban .rrt"r. Pengguna Jasa dan penyedia Jasa;
3. c.mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
4. d.mengembangkan sistem kinerja penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, pemerintah pusat memiliki kewenangan:
1. a.mengembangkan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberranjutan daram penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. b.menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatarr, dan keberranjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
3. c.menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan
4. d.menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
(4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, pEmerintah pusat memiliki kewenangan:
1. a.mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
2. b.memberdayakan rembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
3. c.menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan;
4. d.mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;
5. e.menetapkan
6. e.menetapkan standar remunerasi minimal kerja konstruksi;
7. f.menyelenggarakan pengawasan sistem pelatihan, dan standar remunerasi minimal kerja konstruksi;
8. g.menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;
9. h.menyelenggarakan registrasi tenaga keda konstmksi;
10. i.menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
11. j.menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
12. k.membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profLsi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikai dan pelatihan.
(5)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, pemerintah pusat memiliki kewenangan: a- mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
1. b.mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
2. c.menetapkan pengembangan teknologi prioritas; FRES IDEN
3. d.memublikasikan material dan serta teknologi konstruksi dalam pemangku kepentingan, baik internasional; bagi tenaga sertifikasi, bagi tenaga profesi dan peralatan konstruksi negeri kepada seluruh nasional maupun
4. e.menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia;
5. f.melindungi kekayaan intelektuar atas material dan peialatan konstruksi serta teknorogi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan
6. g.membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
(6)Untuk
(7)
(8)PRES IDEI.J
(6)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
1. a.meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. b.meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
3. c.memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;
4. d.memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan. Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
1. a.mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan
2. b.mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
1. a.memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
2. b.menyelenggarakan pengawasan proses pemberian lzin Usaha nasional;
3. c.menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi;
4. d.menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan
5. e.memfasilitasi PRES IDEN REPUELIK IIIDONESIA _10_
6. e.memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
1. a.menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi:
2. b.menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan Kontrak Keqja
3. c.menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah. (41 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
1. a.sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
2. b.pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
3. c.upah tenaga kerja konstruksi.
(5)untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
1. a.menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
2. b.memfasilitasi keda sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
3. c.memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
4. d.menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
5. e.meningkatkan ,r",*,.;S^ \]_-1i,, ffi:* -*$4ff PRES IDEI.I
6. e.meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
(6)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:
1. a.memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;
2. b.meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
3. c.meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.
(7)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Iionstruksi di provinsi.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstrrrksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub- uransan Jasa Konstruksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan b. c. d. PRES IDEI{ -L2- penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; penerbitan rzin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan tanggung jawab dan dalam Pasal 4 sampai Pemerintah. Umum Pasal 11, Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026