DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka lebih tertib dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan perumpunan urusannya maka fungsi aset yang semula dilaksanakan Sekretariat Daerah perlu dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
18.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
19.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan BAB II Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;
4.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5.Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
8.Dinas Pendidikan;
9.Dinas Kesehatan;
10.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;dan
11.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) romawi II dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu : II. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari : - Kepala Dinas, membawahkan :

1.Sekretariat, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Program dan Pelaporan;dan
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 2.Bidang Pajak Daerah I, membawahkan :
a.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b.Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;dan
c.Seksi Penagihan dan Pelaporan.
1. 3.Bidang Pajak Daerah II, membawahkan :
a.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b.Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;dan
c.Seksi Penagihan dan Pelaporan.
1. 4.Bidang Penganggaran, membawahkan :
a.Seksi Anggaran Program;
b.Seksi Anggaran Non Program dan Pembiayaan;dan
c.Seksi Anggaran Perimbangan dan Pendapatan lain-lain.
1. 5.Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
a.Seksi Belanja Program;
b.Seksi Belanja Non Program dan Pegawai;dan
c.Seksi Kas Daerah dan Pembiayaan.
1. 6.Bidang Akuntansi, membawahkan :
a.Seksi Analisa Keuangan;
b.Seksi Penatausahaan;dan
c.Seksi Pelaporan dan Keuangan Daerah.
1. 7.Bidang Aset Daerah, membawahkan :
a.Seksi Pendayagunaan dan Pengendalian Aset Daerah;
b.Seksi Penatausahaan Aset Daerah;dan
c.Seksi Pelaporan Aset Daerah.
1. 8.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. 9.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kedudukan : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6 Tugas Pokok : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Hal-hal yang menyangkut penempatan kembali para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan paling lama pada akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 5 Mei 2014 WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 6 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (27/2014) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG DINAS-DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON I. UMUM Perubahan kedua atas Peraturan Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas pada Pemerintah Kota Cirebon dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dimana fungsi aset yang semula ada pada Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka lebih tertib dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset. Hal ini membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap nomenklatur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dilakukan melalui proses perubahan kedua. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 57 8 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIREBON WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI SEKSI ANALISA KEUANGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG PENGANGGARAN BIDANG AKUNTANSI SEKSI ANGGARAN NON PROGRAM DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI ANGGARAN PROGRAM SEKSI PENATAUSAHAAN BIDANG PAJAK DAERAH I SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PENETAPAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG PERBENDAHARAAN SEKSI BELANJA PROGRAM SEKSI BELANJA NON PROGRAM DAN PEGAWAI SEKSI KAS DAERAH DAN PEMBIAYAAN BIDANG PAJAK DAERAH II SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PENETAPAN UPTD SEKSI PENAGIHAN DAN PELAPORAN LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR : 8 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 MEI 2014 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG DINAS - DINAS DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON BIDANG ASET DAERAH SEKSI PENDAYAGUNAAN DAN PENGENDALIAN ASET DAERAH SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DAERAH SEKSI PENAGIHAN DAN PELAPORAN SEKSI ANGGARAN PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN SEKSI PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH SEKSI PELAPORAN ASET DAERAH UPTD UPTD

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka lebih tertib dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan perumpunan urusannya maka fungsi aset yang semula dilaksanakan Sekretariat Daerah perlu dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreng, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
18.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
19.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan BAB II Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota, yaitu :

1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;
4.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5.Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
6.Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
8.Dinas Pendidikan;
9.Dinas Kesehatan;
10.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;dan
11.Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) romawi II dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Dinas-Dinas Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu : II. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari : - Kepala Dinas, membawahkan :

1.Sekretariat, membawahkan :

a.Sub Bagian Umum;
b.Sub Bagian Program dan Pelaporan;dan
c.Sub Bagian Keuangan.
1. 2.Bidang Pajak Daerah I, membawahkan :
a.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b.Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;dan
c.Seksi Penagihan dan Pelaporan.
1. 3.Bidang Pajak Daerah II, membawahkan :
a.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b.Seksi Pengolahan Data dan Penetapan;dan
c.Seksi Penagihan dan Pelaporan.
1. 4.Bidang Penganggaran, membawahkan :
a.Seksi Anggaran Program;
b.Seksi Anggaran Non Program dan Pembiayaan;dan
c.Seksi Anggaran Perimbangan dan Pendapatan lain-lain.
1. 5.Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
a.Seksi Belanja Program;
b.Seksi Belanja Non Program dan Pegawai;dan
c.Seksi Kas Daerah dan Pembiayaan.
1. 6.Bidang Akuntansi, membawahkan :
a.Seksi Analisa Keuangan;
b.Seksi Penatausahaan;dan
c.Seksi Pelaporan dan Keuangan Daerah.
1. 7.Bidang Aset Daerah, membawahkan :
a.Seksi Pendayagunaan dan Pengendalian Aset Daerah;
b.Seksi Penatausahaan Aset Daerah;dan
c.Seksi Pelaporan Aset Daerah.
1. 8.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. 9.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kedudukan : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 6 Tugas Pokok : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015