DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Nomor: 15
Tahun: 1999
Ditetapkan: 20 April 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat

(1)Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat;
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3.Kota Administratif Depok adalah sebagaimana dimaksud dalam Peeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok.
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat.
5.Propinsi Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
6.Kabupaten Daerah Tingkat II Serang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
7.Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok meliputi wilayah :
1. a.Kota Administratif Depok, yang terdiri dari : 1) Kecamatan Beji; 2) Kecamatan Pancoran Mas; 3) Kecamatan Sukmajaya;
2. b.Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terdiri dari: 1) Kecamatan Limo; 2) Kecamatan Cimanggis; 3) Kecamatan Sawangan; 4) Sebagaian Kecamatan Bojonggede, yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari: a) Desa Pondokterong; b) Desa Ratujaya; c) Desa Pondokjaya; d) Desa Cipayung; e) Desa Cipayungjaya.
(2)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: a) Kecamatan beji; b) Kecamatan Pancoran Mas; c) Kecamatan Sukmajaya; d) Kecamatan Limo; e) Kecamatan Cimanggis; f) Kecamatan Sawangan;

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut:

a.Kecamatan Cilegon;
b.Kecamatan Pulomerak;
c.Kecamatan Ciwandan;
d.Kecamatan Cibeber.

Pasal 5

(1)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegeon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, Kota Administratif Depok dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dihapus.
(2)Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Kota Administratif Cilegon dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dihapus.

Pasal 7

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
(2)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Sunda dan kecamatan Bojonegara, Kbaupaten Daerah Tingkat II Serang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Mancak, dan Kecamatan Anyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda;
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari Penataan Ruang Wilayah nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Depol dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Wilayah/Daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat

(1)Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat;
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3.Kota Administratif Depok adalah sebagaimana dimaksud dalam Peeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok.
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat.
5.Propinsi Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
6.Kabupaten Daerah Tingkat II Serang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
7.Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok meliputi wilayah :
1. a.Kota Administratif Depok, yang terdiri dari : 1) Kecamatan Beji; 2) Kecamatan Pancoran Mas; 3) Kecamatan Sukmajaya;
2. b.Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terdiri dari: 1) Kecamatan Limo; 2) Kecamatan Cimanggis; 3) Kecamatan Sawangan; 4) Sebagaian Kecamatan Bojonggede, yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari: a) Desa Pondokterong; b) Desa Ratujaya; c) Desa Pondokjaya; d) Desa Cipayung; e) Desa Cipayungjaya.
(2)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: a) Kecamatan beji; b) Kecamatan Pancoran Mas; c) Kecamatan Sukmajaya; d) Kecamatan Limo; e) Kecamatan Cimanggis; f) Kecamatan Sawangan;

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut:

a.Kecamatan Cilegon;
b.Kecamatan Pulomerak;
c.Kecamatan Ciwandan;
d.Kecamatan Cibeber.

Pasal 5

(1)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegeon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, Kota Administratif Depok dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dihapus.
(2)Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Kota Administratif Cilegon dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dihapus.

Pasal 7

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
(2)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Sunda dan kecamatan Bojonegara, Kbaupaten Daerah Tingkat II Serang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Mancak, dan Kecamatan Anyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda;
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari Penataan Ruang Wilayah nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

BAB III

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (9)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2014