DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD 2021-2026, Sistematika RPJMD Tahun 2021- 2016, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 6
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30.Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8); 7
35.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
36.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
37.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
38.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
39.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2);
40.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2); 8 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah kondisi bangsa menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. 9
7.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dissebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 10
16.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiyaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
19.Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20.Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
22.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 11
23.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan peyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
25.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
27.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
28.Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
29.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 12
32.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
33.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
34.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35.Indikator kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
36.Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
37.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
38.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
39.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
40.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 13
41.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
42.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
43.Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
44.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
45.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
47.Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai prioritas pembangunan daerah.
48.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. 14

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok 2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o18’30” - 6o28’00” Lintang Selatan dan 106o42’30” - 106o 55’30” Bujur Timur.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1)Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: 15 BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, kerangka pendanaan. 16 BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB ini memuat Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2)Isi serta Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENUTUP RPJMD Kota Depok 2021-2026 dapat langsung menjadi acuan bagi seluruh PD kota Depok maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH Analisa permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting pada tahapan dalam proses penyusunan perencanaan sebuah entitas atau organisasi. Pada tahapan analisa permasalahan dan isu strategis merupakan bagian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-

Pasal 5

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala PD yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. 17

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021–2026 ini dirancang selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032, serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang RTRW Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Depok Tahun 2005-2025 dan target kinerja RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan. 18
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berikutnya
(4)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok Ditetapkan di Depok pada tanggal 26 Agustus 2021 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD SUPIAN SURI LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (9/121/2021) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 i DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi i Daftar Tabel iv Daftar Gambar viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5 1.3. Hubungan Antar Dokumen 11 1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Depok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 12 1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Depok dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD 12 1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Depok dengan RTRW Kota Depok 14 1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Depok dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Depok 14 1.4. Maksud dan Tujuan 15 1.5. Sistematika Penulisan 16 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 18 2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok 18 2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok 18 2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok 28 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 38 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 38 2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 38 2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 40 2.2.1.3. Kemiskinan dan Kesenjangan 47 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 48 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 48 2.2.2.2 Pendidikan Masyarakat 50 2.2.2.3 Kesehatan Masyarakat 53 2.3. Aspek Pelayanan Umum 55 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 55 2.3.1.1. Pendidikan 55 2.3.1.2. Kesehatan 58 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 67 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 70 2.3.1.6. Sosial 74 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 75 2.3.2.1 Tenaga Kerja 75 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 76 2.3.2.3 Ketahanan Pangan 80 2.3.2.4 Pertanahan 81 2.3.2.5 Lingkungan Hidup 81 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 ii 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 83 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 84 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 85 2.3.2.9 Perhubungan 88 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika 89 2.3.2.11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 90 2.3.2.12 Penanaman Modal 91 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 92 2.3.2.14 Statistik 93 2.3.2.15 Kebudayaan 94 2.3.2.16 Perpustakaan 94 2.3.5.17 Kearsipan 95 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 96 2.3.3.1 Pariwisata 96 2.3.3.2 Pertanian 97 2.3.3.3 Perdagangan 97 2.3.3.4 Perindustrian 99 2.3.3.5 Kelautan dan Perikanan 100 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 100 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 101 2.4.2 Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah 102 2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia 103 2.5 Kondisi Ekonomi Dampak Pandemi COVID-19 105 2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi 105 2.5.2 Indeks Pembangunan Manusia 108 2.5.3 Kondisi Ketenagakerjaan 109 2.5.4 Sektor-sektor Ekonomi 110 2.6 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 111 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 116 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020 116 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 117 3.1.2. Neraca Daerah 133 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 145 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 148 3.2.2. Analisis Pembiayaan 158 3.3. Kerangka Pendanaan 163 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 166 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 172 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 178 4.1. Permasalahan Pembangunan 178 4.1.1. Kondisi Demografis Kota Depok 179 4.1.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok 181 4.1.3. Kondisi Pelayanan Umum 186 4.1.4. Kondisi Daya Saing Daerah 224 4.2. Isu Strategis 226 4.2.1. Isu Strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 226 4.2.2. Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat 228 4.2.3. Isu Strategis dari RPJPD Kota Depok 232 4.2.4. Isu Strategis dari RTRW dan KLHS Kota Depok 235 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 iii 4.2.5. Dinamika Internasional, Nasional, Provinsi, dan Regional 249 4.2.6. Kebijakan Pembangunan Daerah Sekitar 253 4.3 Penetapan Isu Strategis 255 4.3.1. Daya Saing Daerah yang Dicirikan oleh Tingginya Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Ditopang oleh Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif 257 4.3.2. Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang Terintegrasi, Efisien dan Ramah Lingkungan untuk Menunjang Kualitas Layanan Masyarakat yang Optimal 260 4.3.3. Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan 262 4.3.4. Kehidupan Masyarakat yang Ramah dan Dinamis, Bercirikan Kuatnya Nilai-Nilai Keluarga dan Terpeliharanya Kebhinnekaan 264 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 270 5.1 Visi 270 5.2 Misi 272 5.3 Tujuan dan Sasaran 273 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 289 6.1. Strategi Pembangunan Daerah 289 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 299 6.3. Program Pembangunan Daerah 308 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 339 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 372 8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 372 8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 378 BAB IX PENUTUP 401 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 iv DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan 18 Tabel 2.2. Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2020 20 Tabel 2.3. Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok 24 Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2020 30 Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2020 31 Tabel 2.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Kerja Tahun 2019 35 Tabel 2.7. Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 36 Tabel 2.8. Jumlah dan Jenis Kendaraan di Kota Depok Tahun 2018- 2020 38 Tabel 2.9. Peranan PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) ADHB Tahun 2015-2020 42 Tabel 2.10. Peranan PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) ADHK Tahun 2015-2020 43 Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kota Depok, 2015 – 2020 44 Tabel 2.12. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Depok Menurut Kelas Pengeluaran, 2016-2019 48 Tabel 2.13. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2020 49 Tabel 2.14. Jumlah Sekolah di Kota Depok Tahun 2020/2021 51 Tabel 2.15. Rasio Murid/Guru di Kota Depok Tahun 2019/2020 52 Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 52 Tabel 2.17. Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 53 Tabel 2.18. Indikator Kesehatan Kota Depok, 2015-2020 59 Tabel 2.19. Indikator Kesehatan Kota Depok, 2015-2020 (Lanjutan) 63 Tabel 2.20. Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020 67 Tabel 2.21. Indikator Penataan Ruang Tahun 2015-2020 69 Tabel 2.22. Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2015-2020 69 Tabel 2.23. Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2020 71 Tabel 2.24. Indikator Sosial Tahun 2015-2020 74 Tabel 2.25. Indikator Tenaga Kerja Tahun 2015-2020 76 Tabel 2.26. Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 82 Tabel 2.27. Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 83 Tabel 2.28. Ratio Akseptor KB, Angka Pemakaian Kontrasepsi, dan Angka Kelahiran Remaja, Tahun 2018-2020 86 Tabel 2.29. Cakupan PUS, MKJP, Persentase Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2018-2020 86 Tabel 2.30. Cakupan Anggota Bina Tahun 2018-2020 87 Tabel 2.31. Indikator Perhubungan Tahun 2015-2020 88 Tabel 2.32. Indikator Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020 89 Tabel 2.33. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Tahun 2015-2020 90 Tabel 2.34. Indikator Penanaman Modal Tahun 2015-2020 91 Tabel 2.35. Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015-2020 92 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 v Tabel 2.36. Indikator Statistik, 2015-2020 93 Tabel 2.37. Indikator Kebudayaan Tahun 2015-2020 94 Tabel 2.38. Indikator Perpustakaan Tahun 2015-2020 95 Tabel 2.39. Indikator Kearsipan Tahun 2015-2020 96 Tabel 2.40. Indikator Pariwisata Tahun 2015-2020 96 Tabel 2.41. Indikator Pertanian Tahun 2015-2020 97 Tabel 2.42. Indikator Perdagangan Tahun 2015-2020 98 Tabel 2.43. Indikator Perindustrian Tahun 2015-2020 100 Tabel 2.44. Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020 100 Tabel 2.45. APBD Kota Depok, 2020 (Rp Triliun) 101 Tabel 2.46. Potensi Perjalanan Harian Pekerja Jabodetabek, 2019 102 Tabel 2.47. Pasar Tradisional di Kota Depok, 2019 102 Tabel 2.48. Perbandingan Persentase Data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2019 dan 2020 110 Tabel 2.49. Gambaran Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit dan Bed Occupancy Ratio (BOR) pada Rumah Sakit se-Kota Depok per 01 Januari 2021 113 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Depok Tahun 2016-2020 119 Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 128 Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 132 Tabel 3.4. Neraca Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2020 141 Tabel 3.5. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Depok Tahun 2016 s/d 2020 156 Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Depok 157 Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Kota Depok 159 Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Depok 159 Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 162 Tabel 3.10. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2021s/d Tahun 2026 Daerah Kota Depok 170 Tabel 3.11. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Depok 173 Tabel 3.12. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Depok 175 Tabel 3.13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Depok 177 Tabel 4.1. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pendidikan 187 Tabel 4.2. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesehatan 189 Tabel 4.3. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 191 Tabel 4.4. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman 193 Tabel 4.5. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pamong Praja 195 Tabel 4.6. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemadam Kebakaran 196 Tabel 4.7. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Sosial 197 Tabel 4.8. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan 199 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 vi Tabel 4.9. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 199 Tabel 4.10. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pangan 200 Tabel 4.11. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup 202 Tabel 4.12. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 203 Tabel 4.13. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 206 Tabel 4.14. Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perhubungan 207 Tabel 4.15. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika 208 Tabel 4.16. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 208 Tabel 4.17. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Penanaman Modal 209 Tabel 4.18. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemuda dan Olah Raga 210 Tabel 4.19. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Statistik 210 Tabel 4.20. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kebudayaan 212 Tabel 4.21. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perpustakaan 212 Tabel 4.22. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kearsipan 213 Tabel 4.23. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan 214 Tabel 4.24. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pariwisata 216 Tabel 4.25. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pertanian 216 Tabel 4.26. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perdagangan 218 Tabel 4.27. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perindustrian 218 Tabel 4.28. Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perencanaan 219 Tabel 4.29. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Keuangan 219 Tabel 4.30. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 220 Tabel 4.31. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pengawasan 221 Tabel 4.32. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesekretariatan Daerah 222 Tabel 4.33. Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesekretariatan Dewan 223 Tabel 4.34. Target dan Indikator TPB/SDGs Kota Depok Berdasarkan Pilar Pembangunan 227 Tabel 4.35. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 232 Tabel 4.36. Target yang menjadi isu pada setiap TPB prioritas di Kota Depok 239 Tabel 4.37. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 6 tentang air bersih dan sanitasi layak 241 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 vii Tabel 4.38. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 243 Tabel 4.39. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan 245 Tabel 4.40. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera 247 Tabel 4.41. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 17 Tentang kehidupan sehat dan sejahtera 248 Tabel 4.42. Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar 254 Tabel 4.43. Kriteria Penetapan Isu Strategis 255 Tabel 4.44. Sinergitas isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Depok 269 Tabel 5.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Depok dengan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 273 Tabel 5.2. Proyeksi Indikator Makro Kota Depok Tahun 2022–2026 275 Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 276 Tabel 5.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 278 Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 279 Tabel 5.6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 281 Tabel 5.7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 282 Tabel 5.8. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran 284 Tabel 5.9. Keterhubungan Sasaran RPJMD Kota Depok dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 287 Tabel 6.1. Analisis SWOT Misi 1 291 Tabel 6.2. Analisis SWOT Misi 2 293 Tabel 6.3. Analisis SWOT Misi 3 294 Tabel 6.4. Analisis SWOT Misi 4 295 Tabel 6.5. Analisis SWOT Misi 5 296 Tabel 6.6. Tujuan, Sasaran, dan Strategi 297 Tabel 6.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Depok 302 Tabel 6.8. Fokus Pembangunan 307 Tabel 6.9. Tema Pembangunan 307 Tabel 6.10. Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 – 2026 309 Tabel 6.11. Program/Kegiatan Janji Politik/Kampanye 313 Tabel 6.12. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif 316 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 341 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan 342 Tabel 8.1. Proyeksi Indikator Makro Kota Depok Tahun 2022-2026 373 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2022-2026 375 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 379 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 viii DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Proses Penyusunan RPJMD Kota Depok 4 Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah 12 Gambar 1.3. Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 14 Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok 19 Gambar 2.2. Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010- 2020 29 Gambar 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Depok, 2020 32 Gambar 2.4. Perkembangan Penduduk Kota Depok, 2011-2020 33 Gambar 2.5. Piramida Penduduk Kota Depok, 2020 33 Gambar 2.6. Penduduk Usia Produktif dan Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Depok, 2010-2020 34 Gambar 2.7. Tempat Bekerja Penduduk Kota Depok, 2019 37 Gambar 2.8. PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2020 39 Gambar 2.9. Kontribusi Sektoral PDRB Kota Depok, 2013-2020 39 Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 2015-2020 40 Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Depok, 2016-2020 41 Gambar 2.12. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2013 – 2020 (ADHB) (dalam %) 41 Gambar 2.13. Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2015-2020 46 Gambar 2.14. Inflasi Bulanan Kota Depok Tahun 2017 – 2020 46 Gambar 2.15. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010- 2020 47 Gambar 2.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2010-2020 47 Gambar 2.17. IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat,2012– 2020 49 Gambar 2.18. Harapan Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2012 – 2020 (tahun) 50 Gambar 2.19. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2012 – 2020 (tahun) 51 Gambar 2.20. Indeks Kesehatan dan Umur Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2012 – 2020 53 Gambar 2.21. Ketersediaan Layanan Kesehatan Kota Depok, 2019 54 Gambar 2.22. Angka Putus Sekolah Kota Depok, 2017-2020 56 Gambar 2.23. Angka Melanjutkan Kota Depok 2017-2020 56 Gambar 2.24. Jumlah Sekolah di Kota Depok, 2020 57 Gambar 2.25. Kondisi Bangunan Sekolah Di Kota Depok, 2019 57 Gambar 2.26. Angka Melek Huruf Kota Depok, 2016-2019 58 Gambar 2.27. Kasus Kriminalitas di Kota Depok Tahun 2012-2019 73 Gambar 2.28. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional 77 Gambar 2.29. Variabel IDG Kota Depok Tahun 2015-2020 77 Gambar 2.30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kota Depok 78 Gambar 2.31. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2016-2019 79 Gambar 2.32. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Tahun 2016-2020 80 Gambar 2.33. Ketersediaan Pangan Utama & Nilai Pola Pangan Harapan Tahun 2017-2019 81 Gambar 2.34. Jumlah PKK Aktif dan Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 – 2020 85 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 ix Gambar 2.35. Jumlah Keluarga Sejahtera I & Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2017-2020 87 Gambar 2.36. Moda Transportasi Komuter Jabodetabek, 2019 102 Gambar 2.37. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Kota Depok, Tahun 2020 104 Gambar 3.1. Sumber Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 (Rp) 121 Gambar 3.2. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 (Persen) 121 Gambar 3.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 122 Gambar 3.4. Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah 123 Gambar 3.5. Sumber Dana Perimbangan Kota Depok 123 Gambar 3.6. Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan 124 Gambar 3.7. Sumber lain- lain Pendapatan yang Sah Kota Depok 124 Gambar 3.8. Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 125 Gambar 3.9. Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 126 Gambar 3.10. Belanja Tidak Langsung Kota Depok 130 Gambar 3.11. Belanja Langsung Kota Depok 130 Gambar 3.12. Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 164 Gambar 3.13. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 165 Gambar 3.14. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah 166 Gambar 3.15. Analisis Proyeksi Belanja Daerah 168 Gambar 3.16. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah 169 Gambar 4.1. Sistem Pusat Kegiatan Kota Depok, 2012-2032 236 Gambar 4.2. Tata Ruang Kota Depok, 2020-2040 238 Gambar 4.3. Isu Strategis Pembangunan Kota Depok 2021-2026 257 Gambar 5.1. Visi dan Misi Kota Depok, 2021-2026 272 Gambar 6.1. Analisis SWOT Misi 1 291 Gambar 6.2. Analisis SWOT Misi 2 292 Gambar 6.3. Analisis SWOT Misi 3 293 Gambar 6.4. Analisis SWOT Misi 4 295 Gambar 6.5. Analisis SWOT Misi 5 296 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 1 memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 2 (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terpilihnya Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok yaitu Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono yang dilantik pada tanggal 27 Februari 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik hal ini sesuai amanah Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan RPJPD Kota Depok 2006-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: Depok Kota Niaga Dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2011), Tahap II (2012-2016), Tahap III (2016-2021) dan Tahap IV (2021-2025). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 3 disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Depok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 mempertimbangkan kejadian luar biasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Adapun, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Dampak COVID-19 secara luas mempengaruhi struktur ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat, sehingga dalam penyusunan rencana kinerja dan capaian pembangunan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021 -2026 sangat dipengaruhi kondisi tersebut. Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kota Depok menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

1.Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2.Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3.Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 4 pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4.Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional. Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah- atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan dengan DPRD, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.1. Proses Penyusunan RPJMD Kota Depok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 5 Dokumen RPJMD Kota Depok menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:
1.Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2.Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 periode/tahap keempat;
3.Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Barat Tahun 2012-2032;
4.Pedoman penyusunan Renstra Peragkat Daerah;
5.Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6.Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
7.Pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi, dan
8.Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 6
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 7
10.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 8 Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur;
21.Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 9 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29.Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
30.Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No. 64);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 10 Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
36.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
37.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
38.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
39.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 11
40.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2);
41.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2). 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Depok mempedomani RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020- 2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032. Agar RPJMD berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 12 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah 1.3.1.Hubungan RPJMD Kota Depok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021- 2026 juga mempedomani RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Depok dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. 1.3.2.Hubungan RPJMD Kota Depok dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 13 kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kota Depok Tahun 2006- 2025. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi kota. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Depok, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Artinya, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 14 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 1.3 Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 1.3.3.Hubungan RPJMD Kota Depok dengan RTRW Kota Depok Penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021–2026 memperhatikan RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-
2032.Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Depok dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. 1.3.4.Hubungan RPJMD Kota Depok dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Depok Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 15 mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Depok sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah. Tujuan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah:
1.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
2.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3.Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
4.Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang disertai dengan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk masing-masing perangkat daerah;
5.Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
6.Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Depok. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 16 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut: Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 17 BAB VI . STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 18 Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Dengan luas wilayah kurang lebih 19.998,49 ha, wilayah perencanaannya meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dan Gambar 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan NO KECAMATAN LUAS (ha) NO KECAMATAN LUAS (ha) I BEJI 1,456 VII CINERE 1,055 1 Beji 194 33 Cinere 366 2 Beji Timur 71 34 Gandul 264 3 Kemiri Muka 169 35 Pangkalan Jati 268 4 Pondok Cina 335 36 Pangkalan Jati Baru 158 5 Kukusan 340 VIII CIMANGGIS 2,158 6 Tanah Baru 347 37 Cisalak Pasar 181 II PANCORAN MAS 1,803 38 Mekarsari 385 7 Pancoran Mas 350 39 Tugu 542 8 Depok Jaya 119 40 Pasirgunung Selatan 271 9 Depok 366 41 Harjamukti 592 10 Rangkapan Jaya Baru 382 42 Curug 187 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 19 NO KECAMATAN LUAS (ha) NO KECAMATAN LUAS (ha) 11 Rangkapan Jaya 370 IX TAPOS 3,326 12 Mampang 217 43 Tapos 632 III CIPAYUNG 1,145 44 Leuwinanggung 425 13 Cipayung 214 45 Sukatani 476 14 Cipayung Jaya 235 46 Sukamaju Baru 425 15 Ratujaya 305 47 Jatijajar 265 16 Bojong Pondok Terong 220 48 Cilangkap 614 17 Pondok Jaya 171 49 Cimpauen 489 X SAWANGAN 2,619 IV SUKMAJAYA 1,735 50 Sawangan 329 18 Sukmajaya 333 51 Kedaung 211 19 Mekarjaya 326 52 Cinangka 343 20 Baktijaya 253 53 Sawangan Baru 276 21 Abadijaya 267 54 Pengasinan 406 22 Tirtajaya 288 55 Bedahan 586 23 Cisalak 268 56 Pasir Putih 469 V CILODONG 1,619 XI BOJONGSARI 1,930 24 Sukamaju 433 57 Bojongsari 206 25 Cilodong 218 58 Bojongsari Baru 197 26 Kalibaru 328 59 Pondok Petir 307 27 Kalimulya 305 60 Serua 321 28 Jatimulya 335 61 Curug 421 VI LIMO 1,184 62 Duren Mekar 191 29 Limo 413 63 Duren Seribu 287 30 Meruyung 216 KOTA DEPOK 19.998,4931 Grogol 364 32 Krukut 191 Sumber : Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2021. yang dikelola dalam SIPD Sumber : Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2020. Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 20 Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,26 km2 atau 16,61 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,55 km2 atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Tabel 2.2. Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2020 No. Kecamatan Kelurahan RW RT

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Sawangan 7 85 432 2 Bojongsari 7 91 390 3 Pancoran Mas 6 108 651 4 Cipayung 5 54 350 5 Sukmajaya 6 123 895 6 Cilodong 5 69 393 7 Cimanggis 6 92 660 8 Tapos 7 133 659 9 Beji 6 75 401 10 Limo 4 49 261 11 Cinere 4 42 215 Kota Depok 63 921 5.307 Sumber: DPAPMK Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Jumlah Kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Tapos dengan masing-masing berjumlah 7 kelurahan. Jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak berada di Kecamatan Tapos dengan jumlah 133 RW. Adapun Jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 895 RT. Kondisi Topografi Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2, dengan kondisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 21 geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas. Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100- 140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai. Kondisi Geologi Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:
1. a.Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang–tinggi.
2. b.Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
3. c.Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
4. d.Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 22
5. e.Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
6. f.Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Kondisi Klimatologi Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama. Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut: • Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius • Kelembaban rata-rata : 82 % • Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th • Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot • Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 % • Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun • Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:
7. a.1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
8. b.2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
9. c.2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,
10. d.3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 23 Potensi Sumber Daya Air Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari WS Ciliwung - Cisadane, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta. Berdasarkan kondisi hidrogeologi, Kota Depok didominasi oleh kelompok litiligi endapan lanau, pasir, kerikil dan kerakal hasil pengendapan kembali endapan vulkanik kwarter (kipas alluvial muda) serta konglomerat dan pasir sungai (endapan alluvial tua), dengan tingkat kelulusan air sedang sampai tinggi termasuk akifer dengan produktivitas tinggi di bagian utara dan akifer dengan produktivitas sedang di bagian selatan dengan penyebaran akifer luas dengan debit antara 1-5 liter/detik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki kandungan air tanah yang cukup baik. Selain sumberdaya air tanah di Kota Depok juga terdapat sumberdaya air lain yang berasal dari sumberdaya air permukaan yang meliputi 24 situ dan 34 sungai yang melintasi Kota Depok. Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota Depok berjumlah 24 buah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Beberapa situ sudah berubah fungsi karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data raperda RTRW Tahun 2020-2040 diarahkan seluas 161,02 Ha dengan kedalaman situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter. Situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Penduduk Kota Depok masih memanfaatkan air tanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 24 sebagai sumber air bersih bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar tujuh puluh delapan koma sembilan puluh empat persen (78,94%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan dua puluh satu koma nol enam persen (15,38%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air bersih yang berasal dari PDAM. Eksploitasi air tanah yang sangat pesat dan tanpa dimbangi dengan upaya-upaya konservasi telah menyebabkan terjadinya penurunan air muka tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar tujuh belas koma delapan puluh delapan (17,88) cm per tahun. Tabel 2.3. Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok NO SITU LOKASI (KELURAHAN) LUAS (ha)
(1)(2) (3) (4) 1 Cilangkap Cilangkap 6,00 2 Rawa Kalong Curug 8,25 3 Padongkelan Tugu 6,25 4 Tipar Mekarsari 11,32 5 Jatijajar Jatijajar 6,5 6 Patinggi Tapos 5,50 7 Jemblung Harjamukti 7,20 8 Gadog Cisalak Pasar 1,30 9 Cilodong Kalibaru 9,50 10 Pangarengan Cisalak 2,00 11 Bahar Sukamaju 0,95 12 Pitara Pancoran Mas 0,60 13 Asih Pulo Rangkapan Jaya 4,40 14 Rawa Besar Depok Jaya 17,00 15 Citayam Bojong Pondok Terong 7,00 16 Pondok Cina Pondok Cina 4,50 17 Pladen Beji 1,50 18 Bojongsari Sawangan 28,25 19 Pengasinan Pengasinan 6,00 20 Gede Cisalak Pasar 1,00 21 Pasir Putih Pasir Putih 8,00 22 Krukut Krukut 9,00 23 Studio Alam Sukmajaya 7,50 24 Telaga Subur Pancoran Mas 1,5 Sumber : Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2021. yang dikelola dalam SIPD Secara umum wilayah Kota Depok memiliki daya dukung yang cukup untuk pengembangan kegiatan budidaya baik budidaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 25 pertanian maupun non pertanian. Namun ada beberapa bagian wilayah yang memiliki daya dukung rendah untuk pengembangan meskipun dengan upaya teknologi yaitu daerah dengan kemiringan lereng curam/tinggi, rawan longsor, dan potensi erosi, di antaranya adalah kawasan sempadan Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan dan Sungai Angke. Selain itu daerah yang termasuk wilayah kendala/limitasi adalah sempadan jalur pipa gas, sempadan jalan kereta api, sempadan situ dan sempadan jalur distribusi energi listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET). Berdasarkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2020-2040, strategi pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya dimaksudkan untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
1. a.mempertahankan kawasan terbangun berkepadatan rendah di sebagian wilayah
2. b.membatasi pemanfaatan ruang di kawasan resapan air
3. c.mengendalikan perkembangan kawasan pusat kota
4. d.mengoptimalkan perkembangan subpusat kota
5. e.mengelola perkembangan kegiatan industri
6. f.mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung
7. g.memfasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal
8. h.mengarahkan pemanfaatan ruang bawah tanah secara terkendali
9. i.pengembangan tampungan air harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah Adapun strategi penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:
10. a.mengarahkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang untuk menyediakan fasilitas keagamaan sesuai standar yang berlaku; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 26
11. b.mengembangkan pusat kegiatan keagamaan berskala kota bagi pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas. Perkembangan tata guna lahan di Kota Depok mencatat adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan dari fungsi pengembangan perumahan menjadi industri. Selain itu, terdapat kecenderungan perkembangan kawasan perumahan formal maupun swadaya pada lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian, kawasan lindung setempat (sempadan sungai/irigasi dan situ ) serta meningkatnya intensitas lahan pada kawasan perumahan kepadatan rendah menjadi kepadatan sedang bahkan cenderung kepadatan tinggi. Selain itu berkembangnya guna lahan sepanjang jalan-jalan utama Kota Depok menjadi kawasan fungsi campuran (mix used) antara peruntukan perkantoran, perdagangan retail dan non retail. Perkembangan tata guna lahan di wilayah Kota Depok ke depan akan terjadi tekanan seiring dengan perkembangan penduduk dan dinamika wilayah sekitarnya. Dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan penggunaan lahan baik untuk pembangunan perumahan, perkantoran ataupun pusat-pusat bisnis, dengan laju penggunaan lahan terbesar adalah untuk perumahan. Tekanan terhadap tata guna lahan ini terjadi merata kawasan pusat pelayanan kota (PPK) meliputi PPK Margonda, PPK Bojongsari, PPK Cipayung, dan PPK Tapos, dan SPK Cisalak, SPK Cimanggis, SPK Sukmajaya, SPK Cilodong, SPK Sukatani, SPK Limo, SPK Cinere, dan SPK Sawangan serta 63 pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang tersebar di seluruh wilayah. Tekanan ini mendorong meningkatnya tutupan lahan sehingga kewajiban menyediakan RTH 30 % dari luas wilayah semakin sulit. Wilayah- wilayah yang menjadi penyangga air harus dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau, seperti di kawasan selatan yang berbatasan dengan Bogor, sedangkan untuk kawasan pengembangan harus lebih di arahkan pada kawasan timur (Cimanggis, Tapos) dan Barat (Sawangan). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 27 Potensi Bencana Alam Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang, Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah lama dan intensitas hujan yang tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu. Di Kota Depok juga masih terdapat wilayah yang berpotensi rawan bencana alam berupa banjir/genangan air dengan ketinggian lebih dari 30 cm selama 2 jam, berdasarkan data daru Dinas PUPR luasan wilayah rawan bencana tersebut yaitu 163,76 Ha. Penutup Lahan Penggunaan lahan di Kota Depok secara urutan waktu, tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan ruang. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2019 yang diperoleh dari Bappeda, Kota Depok memiliki 95 jenis tutupan lahan, terlihat bahwa setiap jenis tutupan lahan di Kota Depok tersebar secara acak dan tidak membentuk blok tutupan lahan tertentu. Namun, terlihat bahwa tutupan lahan Gedung/bangunan banyak tersebar di wilayah bagian tengah Kota Depok dan bagian timur dan barat didominasi oleh hutan campuran dan kebun campuran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 28 Dari 95 jenis tutupan lahan di Kota Depok, Gedung/bangunan adalah jenis tutupan lahan yang paling dominan dengan proporsi luasan sebesar 23,52% dari wilayah Kota Depok. Selain gedung/bangunan, tutupan lahan berupa ruang pekarangan dan semak belukar memilki luasan dominan kedua dan ketiga di Kota Depok dengan proporsi luasan sebesar 23,50% dan 16,10%. Tanah kosong digambarkan sebagai tutupan lahan tersendiri dengan luasan berada di urutan keempat setelah gedung/bangunan dan pekarangan dan semak belukar, yaitu seluas 6,59%. Terdapat pula tutupan lahan jalan (6,47%), Rumah Komplek/Properti Real Estate (5,46%), dan Tegalan/Ladang (3,79%). Hutan Campuran, Perkebunan/Kebun dan Kolam secara berurutan memiliki prporsi luasan sebesar 3,35%; 1,63%; dan 1,20%. Sementara itu, tutupan lahan yang lainnya memiliki proporsi luasan dibawah 1%. 2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, Penduduk Kota Depok yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kota Depok pada Tahun 2020 dihuni oleh 2.056.335 jiwa. Komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.038.056 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.018.279 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 10.267 penduduk per km2. Jumlah penduduk tahun 2020 bertambah sekitar 320 ribu jiwa dibandingkan tahun 2010. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dapat dilihat pada gambar 2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 29 Sumber : BPS Kota Depok, 2021, Gambar 2.2. Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010- 2020 Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor non-demografi yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, pesatnya pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk di Kota Depok. Perkembangan faktor tersebut mempengaruhi tingkat fertilitas/kelahiran penduduk Kota Depok. Sementara faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok adalah selain tingkat kelahiran juga tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, di mana Kota Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian ibu kota negara, menjadikan Depok sebagai wilayah yang sangat strategis untuk permukiman. Selain itu, Depok sebagai kota jasa pendidikan yang dicirikan dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, juga memberi andil dalam kenaikan jumlah penduduknya. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi dari pada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2020 sebesar 101,9. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. laki-laki perempuan jumlah 2010 880,816 857,754 1,738,570 2020 1,038,056 1,018,279 2,056,335 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 30 Berdasarkan data BPS tahun 2020, proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,59 persen, usia produktif (15-64 tahun) mencapai 71,54 persen lebih tinggi dibandingkan data pada tahun 2019 yang berkisar pada jumlah 70,81 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 4,60 persen. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2020 menjadi 41,22, angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 41 orang kelompok non produktif. Dengan penurunan angka ketergantungan tersebut mengandung makan bahwa semakin baik kondisi perekonomian di Kota Depok karena semakin sedikit jumlah masyarakat yang non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2020 sebesar 101,94. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Namun dalam rentang umur 30 hingga 34 tahun, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Sementara dalam kelompok umur 70 tahun ke atas, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 84 penduduk laki-laki. Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2020 Kelompok Umur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin
(1)(2) (3) (4) (5) 0 – 4 86.244 81.800 168.044 105,43 5 – 9 83.119 79.833 162.952 104,12 10 – 14 90.567 84.044 174.611 107,76 15 – 19 85.400 80.895 166.295 105,57 20 – 24 81.742 79.189 160.931 103,22 25 – 29 82.966 83.453 166.419 99,42 30 – 34 86.409 88.729 175.138 97,39 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 31 Kelompok Umur (tahun) Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin
(1)(2) (3) (4) (5) 35 – 39 86.776 86.664 173.440 100,13 40 – 44 86.677 83.857 170.534 103,36 45 – 49 76.312 73.622 149.934 103,65 50 – 54 63.945 61.996 125.941 103,14 55 – 59 48.925 48.948 97.873 99,95 60 – 64 34.259 35.334 69.593 96,96 65 – 69 23.232 24.544 47.776 94,65 70 – 74 12.041 13.493 25.534 89,24 75 + 9.442 11.878 21.320 79,49 Jumlah 1.038.056 1.018.279 2.056.335 101,94 Sumber : BPS Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Wilayah dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah 252.518 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cinere dengan jumlah 101.789 jiwa. Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2020 NO Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km2) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Sawangan 178.901 26,19 6.832 2 Bojongsari 135.718 19,3 7.029 3 Pancoran Mas 244.909 18,03 13.587 4 Cipayung 171.498 11,45 14.986 5 Sukmajaya 252.518 17,35 14.555 6 Cilodong 168.208 16,19 10.388 7 Cimanggis 251.901 21,58 11.678 8 Tapos 263.417 33,26 7.918 9 Beji 171.704 14,56 11.794 10 Limo 115.772 11,84 9.773 11 Cinere 101.789 10,55 9.635 Kota Depok 2.056.335 200,3 10.267 Sumber: BPS Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Cipayung (14.986 jiwa/km²), Kecamatan Sukmajaya (14.555 jiwa/km²) dan Kecamatan Pancoran Mas (13.587 jiwa/km²). Sedangkan kecamatan dengan kepadatan relatif rendah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 32 Kecamatan Sawangan (6.832 jiwa/km²) dan Bojongsari (7.029 jiwa/km²). Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah Gambar 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Depok, 2020 Dengan luas wilayah 200,29 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kota Depok Tahun 2020 sebesar 10.267 jiwa/km², berlipat dua kali lipat dari kondisi 2010 yang baru mencapai 6.227 jiwa/km². Dengan demikian, secara demografis, terdapat 4 tipe wilayah di Kota Depok, yaitu daerah dengan penduduk banyak dan kepadatan tinggi (seperti Kecamatan Sukmajaya), daerah dengan penduduk banyak namun kepadatan rendah (seperti Kecamatan Tapos), daerah dengan penduduk sedikit namun kepadatan tinggi (seperti Kecamatan Cinere), dan daerah dengan penduduk sedikit dan kepadatan rendah (seperti Kecamatan Bojongsari). Dalam sembilan tahun terakhir, sepanjang 2011-2020, penduduk Kota Depok tumbuh rata-rata sekitar 3,7 % per tahun. Namun terlihat kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Kota Depok ini menurun dari kisaran 4% per tahun pada awal 2010-an menjadi kisaran 3% per tahun pada akhir 2020-an. Sawangan Bjngsari Pancoran Mas Cipayung Sukmajaya Cilodong Cimanggis Tapos Beji LImo Cinere - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 33 Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah Gambar 2.4. Perkembangan Penduduk Kota Depok, 2011-2020 Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi faktor demografis yaitu tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok merupakan wilayah penyangga aktifitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan. Selain faktor demografis, pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran) maupun mortalitas (kematian) penduduk Kota Depok. Sumber : BPS Kota Depok, 2021, diolah Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kota Depok, 2020 2.80% 3.00% 3.20% 3.40% 3.60% 3.80% 4.00% - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penduduk Jiwa Jumlah pertumbuhan 86,244.00 83,119.00 90,567.00 85,400.00 81,742.00 82,966.00 86,409.00 86,776.00 86,677.00 76,312.00 63,945.00 48,925.00 34,259.00 23,232.00 12,041.00 9,442.00 81,800 79,833 84,044 80,895 79,189 83,453 88,729 86,664 83,857 73,622 61,996 48,948 35,334 24,544 13,493 11,878 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Laki-laki Perempuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 34 Piramida penduduk di Kota Depok pada Tahun 2020 menunjukkan piramida penduduk ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif ini menunjukkan penduduk di Kota Depok berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar. Hal ini dapat diartikan bahwa angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok secara umum adalah berimbang dengan penduduk perempuan. Begitupula dengan komposisi penduduk laki- laki dan perempuan menurut usia, secara umum menunjukkan pola serupa, yaitu didominasi oleh kelompok usia produktif. Komposisi penduduk Kota Depok di dominasi oleh usia produktif, dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan. Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah Gambar 2.6. Penduduk Usia Produktif dan Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Depok, 2010-2020 38.00 38.50 39.00 39.50 40.00 40.50 41.00 41.50 42.00 42.50 43.00 43.50 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk Usia Produktif (15 - 64) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 35 Berdasarkan data BPS tahun 2020, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2020 menjadi 41,22, angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 41 orang kelompok non produktif. Dengan penurunan angka ketergantunngan tersebut mengandung makan bahwa semakin baik kondisi perekonomian di Kota Depok karena semakin sedikit jumlah masyarakat yang non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Dalam sembilan tahun terakhir, sepanjang 2012-2020, terlihat kecenderungan bahwa penduduk usia produktif Kota Depok terus meningkat, dari 70,47 persen pada 2012 menjadi 71,54 persen pada

2020.Hal ini berimplikasi pada beban ketergantungan yang terus menurun dari 41,91 menjadi 39,78 persen. Dengan demikian, Kota Depok kini memasuki periode krusial dimana penduduk usia produktif sangat dominan, sehingga berpotensi untuk melejitkan produktivitas perekonomian kota. Tabel 2.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Kerja Tahun 2019 Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan N (%) N (%) N (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 4,090 0.58 - 4,090 0.37
2.Industri Pengolahan 93,546 13.33 44,709 10.89 138,255 12.43
3.Perdagangan besar, eceran, Rumah makan dan Hotel 192,702 27.45 159,011 38.74 351,713 31.62
4.Jasa Kemasyarakatan 160,913 22.93 151,303 36.86 312,216 28.07
5.Lainnya (pertambangan/penggalian, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan 250,643 35.71 55,441 13.51 306,084 27.52 Jumlah 701,894 100.00 410,464 100.00 1,112,358.00 100.00 Sumber: BPS Kota Depok, 2020, diolah, yang dikelola dalam SIPD Dari sisi lapangan usaha, tenaga kerja di Kota Depok tahun 2019 yang diserap berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan sebesar 0,37%, sektor Industri Pengolahan sebesar 12,43%, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 36 sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel sebesar 31,62%, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 28,07% dan sektor lainnya sebesar 27,52%. Tabel 2.7 Komposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2020 No Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Angkatan Kerja Jumlah Bekerja Pengangguran

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Sekolah Dasar 146.445 14.313 160.758
2.Sekolah Menengah Pertama 142.829 11.176 154.005
3.Sekolah Menengah Atas 491.475 64.017 555.492
4.Perguruan Tinggi 296.851 28.526 325.377 Kota Depok 1.077.600 118.032 1.195.632 Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Dari sisi pendidikan, pekerja Kota Depok masih didominasi pekerja berpendidikan menengah-rendah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) sebesar 13,45%, pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 12,88%, dan pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 45,46%. Sedangkan penduduk dengan pendidikan tertinggi perguruan tinggi (PT) sebanyak 27,21%. Meski telah terjadi pola semakin tingginya pendidikan angkatan kerja Kota Depok, namun secara umum angkatan kerja masih didominasi pekerja dengan ketrampilan rendah. Kota Depok memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas angkatan kerjanya dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berlimpah di Kota Depok, terutama dengan keberadaan Universitas Indonesia. Sebagai Kota Metropolitan, potensi kelembagaan pendidikan Depok dapat menjadi modal dasar menuju Depok sebagai kota cerdas (smart city). Dari sisi demografis, persoalan utama Kota Depok adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, di atas 3% per tahun, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya di kisaran 1 %. Dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi, disamping meningkatnya angkatan kerja, juga menuntut pemerintah daerah untuk mampu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 37 menyediakan berbagai sarana dan prasana kota, mulai dari perumahan yang sehat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas hingga infrastruktur transportasi yang handal. Pertambahan penduduk ini harus diantisipasi secara dini untuk mencegah berbagai masalah sosial di masa depan. Salah satu masalah sosial yang semakin memuncak di Kota Depok, dengan biaya yang semakin mahal, adalah kemacetan kota. Penduduk yang semakin banyak umumnya bekerja di luar Kota Depok, mengakibatkan tingginya jumlah perjalanan dan kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi yang handal. Sekitar 40 persen pekerja Kota Depok tercatat bekerja di luar Kota Depok, sehingga melakukan perjalanan pulang-pergi (komuter) setiap hari. Gambar 2.7. Tempat Bekerja Penduduk Kota Depok, 2019 Namun, lemahnya infrastruktur transportasi dan minimnya keberadaan transportasi massal yang murah, nyaman dan aman, membuat pekerja Kota Depok lebih mengandalkan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan komuter harian mereka. Pada 2017, tercatat kendaraan pribadi di Kota Depok mencapai hingga 99 persen dari total kendaraan bermotor. Hanya 0,8 persen kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan umum. Dengan dominasi kendaraan pribadi yang sangat masif, tidak heran bila kemudian penambahan panjang jalan raya tidak pernah mampu mengimbangi penambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 38 jumlah kendaraan sehingga kemacetan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Tabel 2.8. Jumlah dan Jenis Kendaraan di Kota Depok Tahun 2018-2020 No Jenis Kendaraan Tahun 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Mobil Penumpang 123.970 127.661 122.291
2.Bus, Microbus 484 482 441
3.Truck, Pick Up 13.002 12.924 12.384
4.Sepeda Motor 648.135 655.489 625.920 Kota Depok 785.598 796.513 761.036 Sumber: BPS Propinsi Jabar tahun 2021, diolah yang dikelola dalam SIPD 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Angka PDRB bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain:

a.Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya;
b.Untuk mengetahui struktur perekonomian.
c.Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/ kesejahteraan;
d.Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 39 Berdasarkan nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 70.390,56 milyar, kinerja ekonomi Kota Depok mengalami penurunan sebesar Rp. 600,91 milyar dari angka tahun 2019. Begitu pula dengan PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp. 48.132,10 milyar yang mengalami penurunan sebesar 1,92 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 49.076,63 milyar. Pelemahan kinerja ekonomi Kota Depok merupakan dampak pandemi COVID-19 yang mulai mewabah sejak Maret 2020. Sumber: BPS Kota Depok 2021, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.8. PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2020 Berdasarkan struktur ekonomi, sektor unggulan daerah Kota Depok adalah sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Ke-tiga sektor utama ini menyumbang hingga 70% dari total PDRB Kota Depok. Sumber: diolah dari BPS, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.9. Kontribusi Sektoral PDRB Kota Depok, 2013-2020 - 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ADHB 48,532.65 53,331.05 58,408.78 64,363.24 70,996.47 70,390.56 ADHK 37,529.48 40,263.23 42,981.28 45,978.89 49,076.63 48,132.10 Milyar Rp. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 40 Namun terlihat bahwa kontribusi 3 sektor utama ini mengalami kecenderungan yang berbeda dalam 6 tahun terakhir. Sepanjang 2013- 2020, kontribusi sektor industri pengolahan menurun dari 34,78% menjadi 28,91%. Pada saat yang sama, kontribusi sektor konstruksi meningkat dari 18,09% menjadi 20,64%. Demikian pula dengan sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-motor, naik dari 21,21% pada tahun 2013 menjadi 22,20% pada tahun 2020. 2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2020, berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok mengalami penurunan apabila dibanding tahun 2019 yaitu hingga minus 1,92 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar minus 2,44 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh krisis akibat COVID-19 yang menyebabkan pelemahan kinerja perekonomian baik global maupun nasional, Provinsi Jawa Barat hingga perekonomian Kota Depok pada tahun 2020 terkontraksi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dalam kurun 6 tahun tersaji pada Gambar 2.10. Sumber: BPS, 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok 2015- 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LPE Kota Depok 6.64 7.28 6.75 6.97 6.74 (1.92) LPE Prov. Jawa Barat 5.05 5.66 5.35 5.64 5.07 (2.44) LPE Nasional 4.88 5.02 5.07 5.17 5.02 (2.07) (4.00) (2.00) - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 Persen (%) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 41 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun demikian sejauh ini pembangunan infrastruktur di Kota Depok terus berkembang secara masif, seperti pembangunan tol, apartemen, dan pusat-pusat ekonomi lainnya yang diharapkan berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok. Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.11. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Depok, 2016-2020 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang tinggi ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor utama Kota. Sektor dengan kontribusi yang menurun, yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi. Pada gambar 2.12 dapat dilihat bahwa sektor tersier pada struktur perekonomian Kota Depok tahun 2013-2020 mengalami tren peningkatan. Sebaliknya terjadi pada sektor sekunder yang menunjukkan tren penurunan. Hal ini menguatkan indikasi bahwa Kota Depok menuju kota niaga dan jasa. Sumber: BPS Kota Depok, 2021, diolah yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.12. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2013 – 2020 (ADHB) (dalam %) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tersier 45.37 45.75 46.70 47.27 47.83 48.36 48.76 48.72 Sekunder 53.17 52.77 51.86 51.28 50.77 50.26 49.89 49.91 Primer 1.46 1.48 1.44 1.45 1.40 1.39 1.34 1.37 0 10 20 30 40 50 60 PERSEN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 42 Tabel 2.9. Peranan PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) ADHB Tahun 2015-2020 No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A Sektor Primer 1,44 1,45 1,40 1,39 1,34 1,37 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,44 1,45 1,40 1,39 1,34 1,37 2 Pertambangan dan Penggalian - - - - - - B Sektor Sekunder 51,86 51,28 50,77 50,26 49,89 49,92 3 Industri Pengolahan 33,29 32,37 31,10 29,92 28,69 28,91 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,26 0,28 0,31 0,30 0,28 0,28 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 6 Konstruksi 18,25 18,55 19,29 19,97 20,85 20,64 C Sektor Tersier 46,70 47,27 47,83 48,36 48,76 48,72 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 21,52 21,61 21,73 21,77 22,12 21,20 8 Transportasi dan Pergudangan 4,61 4,61 4,54 4,43 4,28 4,36 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,44 3,58 3,75 3,85 4,09 4,13 10 Informasi dan Komunikasi 1,69 1,76 1,85 1,82 1,78 2,36 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,95 4,10 4,05 4,17 3,98 4,08 12 Real Estat 1,55 1,54 1,57 1,60 1,62 1,68 13 Jasa Perusahaan 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,80 2,71 2,74 2,84 2,71 2,55 15 Jasa Pendidikan 2,58 2,61 2,72 2,93 3,09 3,41 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,00 1,04 1,07 1,07 1,10 1,11 17 Jasa lainnya 3,36 3,52 3,61 3,69 3,78 3,65 Produk Domestik Regional Bruto 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Depok 2021, yang dikelola dalam SIPD Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2013-2020 menurun dari 1,46%

(2013)menjadi 1,37% (2020). Sedangkan peranan kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 53,17% (2013) menjadi 49,92% (2020). Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2013-2020 meningkat dari 45,37% (2013) menjadi 48,72% (2020). Kenaikan sektor tersier ini disumbang oleh kenaikan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, yang merupakan kenaikan paling besar selama lima tahun terakhir. Lapangan usaha sektor tersier lainnya yang mengalami kenaikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Jasa Pendidikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 43 Tabel 2.10. Peranan PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha (%) ADHK Tahun 2015-2020 No. Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Sektor Primer 1,30 1,25 1,19 1,14 1,11 1,15 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,30 1,25 1,19 1,14 1,11 1,15 2 Pertambangan dan Penggalian B Sektor Sekunder 52,65 52,11 51,62 51,36 51,04 51,13 3 Industri Pengolahan 32,92 31,99 30,92 30,07 29,12 29,30 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 6 Konstruksi 19,37 19,76 20,35 20,94 21,58 21,49 C Sektor Tersier 46,05 46,64 47,19 47,50 47,85 47,72 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 21,10 21,30 21,44 21,47 21,77 20,55 8 Transportasi dan Pergudangan 3,62 3,60 3,56 3,51 3,48 3,51 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,16 3,24 3,35 3,41 3,49 3,51 10 Informasi dan Komunikasi 2,28 2,43 2,58 2,65 2,71 3,60 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,86 3,99 3,90 4,00 3,81 3,93 12 Real Estat 1,67 1,68 1,73 1,72 1,79 1,86 13 Jasa Perusahaan 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,19 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,51 2,41 2,42 2,46 2,41 2,28 15 Jasa Pendidikan 2,74 2,77 2,84 2,85 2,83 3,11 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,07 1,09 1,12 1,12 1,15 1,13 17 Jasa lainnya 3,81 3,90 4,02 4,08 4,20 4,05 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Depok 2021, yang dikelola dalam SIPD PDRB Per Kapita Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara umum, nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 44 kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Namun untuk kasus beberapa kabupaten/kota yang banyak kaum komuternya, PDRB per kapita tidak dapat menjelaskan ukuran kemakmuran di wilayah tersebut. Karena sebagian besar warganya membangkitkan ekonomi bukan di wilayah dimana mereka tinggal. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,043 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 28,34 juta rupiah (lihat Tabel 2.11). Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Depok juga mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2020, pada tahun 2015 sebesar 17,81 juta rupiah dan menjadi 19,38 juta rupiah pada tahun 2020. Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per Kapita Kota Depok, 2015 – 2020 U R A I A N 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Nilai PDRB (Juta Rupiah) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp) 48.532.645 53.331.050 58.408.776 64.363.243 70.996.481 70.390.563 PDRB Atas dasar harga Konstan Tahun 2010 (Rp) 37.529.475 40.263.233 42.981.282 45.978.885 49.076.626 48.132.102 PDRB per Kapita (Juta Rupiah) PDRB per Kapita ADHB 23,04 24,47 25,91 27,62 29,50 28,34 PDRB per Kapita ADHK 17,82 18,47 19,06 19,73 20,39 19,38 Jumlah Penduduk (orang) 2.106.102 2.179.813 2.254.513 2.330.333 2.406.826 2.484.186 Sumber : BPS Kota Depok 2021, yang dikelola dalam SIPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 45 Dengan posisi Depok sebagai kota penyangga Jakarta dengan fungsi utama sebagai hunian pekerja (dormitory city), pertumbuhan sektor konstruksi ke depan diperkirakan masih akan kuat, terutama dari kebutuhan perumahan penduduk. Seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur kota juga akan terus meningkat. Dengan tekanan terhadap tutupan wilayah yang menguat, dibutuhkan kendali tata ruang yang semakin efektif dan taat aturan. Inflasi Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan menurunnya harga komoditas bahan bakar minyak berpengaruh pada menurunnya laju inflasi dunia. Hal ini juga berdampak pada ekonomi nasional sebagai bagian dari perekonomian global yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, tak terkecuali Kota Depok. Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya. Gambar 2.13 Menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok dalam rentang waktu 2015 – 2020. Pada bulan Desember 2020 inflasi di Kota Depok sebesar 0,36 poin dengan rata-rata inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,78 persen, menunjukan stabilitas ekonomi dengan angka rata-rata inflasi yang lebih rendah dari angka inflasi nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 46 Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah Gambar 2.13. Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2015-2020 Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah Gambar 2.14. Inflasi Bulanan Kota Depok Tahun 2017 – 2020 Berdasarkan Gambar 2.15. menampilkan Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2010-2020. Terlihat bahwa pada periode tersebut, kecuali pada tahun 2016 yang sedikit di atas Nasional, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun Provinsi Jawa Barat (Gambar 2.15). Khusus di Kota Depok, Indeks Gini tersebut berfluktuasi pada kisaran 0.318 (tahun 2010) sampai dengan 0.342 (tahun 2020). Pada periode 2010-2020, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0.366, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0.397) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat (0.404). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2010-2020 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Khususnya dalam tiga tahun terakhir 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kota Depok 1.87 2.60 3.93 2.86 3.29 1.78 Prov. DKI Jakarta 3.30 2.36 3.72 3.27 3.23 1.59 Prov. Jawa Barat 2.73 2.75 3.63 3.54 3.21 2.18 Nasional 3.35 3.02 3.61 3.13 2.72 1.68 - 1.00 2.00 3.00 4.00 Poin -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2017 2018 2019 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 47 terjadi penurunan Indeks Gini di Kota Depok, artinya ada perbaikan pemerataan pendapatan di Kota Depok. Sumber : BPS 2021, diolah yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.15. Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2010-2020 2.2.1.3. Kemiskinan dan Kesenjangan Tingkat kemiskinan secara umum terus menurun dari waktu ke waktu. Bila pada 2010 angka kemiskinan Kota Depok di kisaran 2,84%, maka satu dekade kemudian, pada 2020, angka kemiskinan berada di kisaran 2,45%. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 2,07%, namun pandemic Covid-19 telah menyebabkan meningkat kembali. Meskipun demikian, kenaikan tingkat kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat nasional. Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok, 2010-2020 49,619 48,906 46,973 45,912 47,453 49,971 50,561 52,341 49,394 49,357 60,430 2.84 2.75 2.46 2.32 2.32 2.40 2.34 2.34 2.14 2.07 2.45 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % jumlah penduduk miskin tingkat kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 48 Namun dalam rentang waktu yang sama, jumlah penduduk miskin secara absolut tidak berkurang, bahkan terus meningkat. Bila pada 2010 penduduk miskin Kota Depok berjumlah 49 ribu orang, maka pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 60 ribu orang. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Depok pada tahun 2019 sebesar Rp 2.027.984,00, jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya sebesar Rp 1.695.440,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 332.544,00. Tabel 2.12. Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kota Depok Menurut Kelas Pengeluaran, 2016-2019 No. Kelompok 2016 2017 2018 2019
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.20% Terbawah 344,507 675,079 690,409 802,804
2.20% Ke-2 459,553 1,086,550 1,075,305 1,319,928
3.20% Ke-3 572,343 1,517,715 1,530,811 1,852,341
4.20% Ke-4 750,538 2,086,369 2,187,493 2,563,301
5.20% Teratas 1,469,517 3,981,583 4,204,677 4,509,771 Standar Deviasi (Ln) 0.533 0.670 0.689 0.654 Sumber: diolah dari BPS Tahun 2020, yang dikelola dalam SIPD Di sisi lain, distribusi pendapatan di Kota Depok terlihat cenderung meningkat. Dari distribusi pengeluaran per kapita penduduk, terlihat antar kelas pengeluaran terjadi kesenjangan yang semakin tinggi. Kesenjangan yang diukur dengan standar deviasi dari pengeluaran per kapita antar kelas, secara sederhana menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan kelas ekonomi atas jauh lebih cepat dari kenaikan pendapatan kelas ekonomi bawah. Dibutuhkan keberpihakan yang jauh lebih kuat kepada kelompok miskin untuk menekan kesenjangan kota. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, terus meningkat dari waktu ke waktu. IPM Kota Depok terus meningkat dari 76,66 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 49 2010 menjadi 80,97 pada 2020. Namun bila kita bandingkan dengan kota besar lainnya, Kota Depok masih harus terus berbenah. Untuk dapat menyamai kota besar lain, seperti Kota Bandung dan Jakarta Selatan, dibutuhkan extra effort yang terencana dan terukur. Gambar 2.17 IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat, 2012– 2020 Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat : Indeks Pembangunan Manusia 2021 Tabel 2.13. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2020 Tahun Umur Harapan Hidup (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Per Kapita (Rp 000) IPM 2014 73,96 13,3 10,58 14.239 78,58 2015 73,98 13,54 10,71 14.424 79,11 2016 74,01 13,86 10,76 14.560 79,60 2017 74,04 13,87 10,84 14.727 79,83 2018 74,17 13,90 10,85 15.262 80,29 2019 74.31 13,91 11,00 15.696 80,82 2020 74,44 13,92 11,28 15.281 80,97 Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Pembangunan manusia di Kota Depok merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki Iebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak serta masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IPM Depok 77.28 78.27 78.58 79.11 79.60 79.83 80.29 80.82 80.97 IPM Jabar 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05 70.69 71.30 72.03 72.09 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 50 lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Progamme-UNDP). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people's choices). 2.2.2.2 Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pencapaian HLS Kota Depok pada Tahun 2020 sebesar 13.92 tahun yang berarti penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah selama 14 tahun dari jenjang sekolah dasar atau dengan kata lain sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 13,91 tahun. Peningkatan HLS tersebut menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan Kota Depok yang semakin membaik. Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat : Indeks Pembangunan Manusia 2021 Gambar 2.18. Harapan Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2012 – 2020 (tahun) Dari sisi lama sekolah, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2020 mencapai 11,28 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu 11,00 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Depok usia 25 tahun keatas mengenyam pendidikan rata-rata selama 11,28 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok terus dilakukan setiap tahunnya seperti pembangunan gedung sekolah dasar dan menengah, peningkatan akses pembiayaan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 HLS 12.47 13.24 13.30 13.54 13.86 13.87 13.90 13.91 13.92 - 5.00 10.00 15.00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 51 pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat : Indeks Pembangunan Manusia 2021 Gambar 2.19. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2012 – 2020 (tahun) Akses masyarakat terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dengan keberadaan sekolah yang merata, secara umum baru terjadi di tingkat dasar (SD). Sedangkan di tingkat SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan. Hal ini secara jelas ditandai dengan keberadaan sekolah swasta yang jauh lebih besar dari sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA. Tabel 2.14. Jumlah Sekolah di Kota Depok Tahun 2020/2021 No. Kecamatan Sekolah Negeri Sekolah Swasta SD/MI SMP/MTs SMA/MA SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Sawangan 21 2 3 41 34 26
2.Bojongsari 14 2 1 32 25 18
3.Pancoran Mas 29 4 1 48 46 48
4.Cipayung 15 1 1 30 23 11
5.Sukmajaya 39 3 5 35 26 20
6.Cilodong 18 2 1 25 26 17
7.Cimanggis 29 4 1 41 32 21
8.Tapos 33 4 4 33 31 13
9.Beji 22 2 1 25 20 17
10.Limo 10 1 1 23 15 9
11.Cinere 7 2 1 18 14 10 Kota Depok 237 27 20 351 292 210 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RLS 10.32 10.43 10.58 10.71 10.76 10.84 10.85 11.00 11.28 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 52 Lebih jauh, kualitas pendidikan di Kota Depok masih perlu banyak ditingkatkan antara lain dengan menambah jumlah guru agar rasio murid/guru mengalami perbaikan yang signifikan.. Dengan rasio murid/guru yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah negeri akan meningkat. Tabel 2.15. Rasio Murid/Guru di Kota Depok Tahun 2019/2020 No. Kecamatan Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/K/MA

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Sawangan 24,65 20,49 22,07
2.Bojongsari 23,45 18,16 20,98
3.Pancoran Mas 22,85 19,23 18,66
4.Cipayung 164,21 23,48 28,89
5.Sukmajaya 23,59 20,09 20,01
6.Cilodong 23,78 16,48 19,81
7.Cimanggis 22,99 20,97 19,97
8.Tapos 26,18 18,92 23,29
9.Beji 21,40 17,37 15,39
10.Limo 23,88 18,47 20,47
11.Cinere 21,14 17,46 17,15 Kota Depok 34,28 19,34 20,06 Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Berikut ini capaian indikator kinerja pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.16 dibawah ini. Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 No Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) Capaian Kinerja Tahun 2020Target Realisasi 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 53,50% 61,34% 2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 489 338 3 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 23 26 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 87,65% 100,95% 5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,99% 99,87% 6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 88,55% 99,84% 7 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 94,15% 99,87% 8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 64,65% 75,72% 9 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,00% 0,001% 10 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,00% 0,000% 11 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100,00% 100,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 53 No Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) Capaian Kinerja Tahun 2020Target Realisasi 12 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,35% 100,00% 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91,15% 112,13% 14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 88,65% 123,76% Sumber : LKPJ Kota Depok Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD 2.2.2.3. Kesehatan Masyarakat Kesehatan masyarakat Kota Depok secara umum terus membaik yang ditunjukkan dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari waktu ke waktu. Bila pada 2010, UHH Kota Depok telah mencapai 73,83 tahun, maka pada 2020 UHH terus meningkat menjadi 74,44 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) kecamatan yang paling tinggi adalah angka harapan hidup di Kecamatan Sukmajaya sebesar 78,48 dan yang paling rendah adalah angka harapan hidup di Kecamatan Sawangan sebesar 71,59. Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.20. Indeks Kesehatan dan Umur Harapan Hidup Kota Depok Tahun 2012 – 2020 Tabel 2. 17. Angka Harapan Hidup Kota Depok yang Dirinci Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 No. Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Beji 71,94 71,99 72,04 72,08 73,07
2.Bojongsari 71,53 71,60 71,67 71,70 72,69
3.Cilodong 76,30 76,34 76,39 76,42 77,47
4.Cimanggis 76,43 76,48 76,54 76,57 77,62
5.Cinere 74,40 74,48 74,55 74,58 75,61
6.Cipayung 70,32 70,39 70,46 70,49 71,46
7.Limo 71,90 71,97 72,05 72,07 73,06 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UHH 73.90 73.94 73.96 73.98 74.01 74.04 74.17 74.31 74.44 I Kesehatan 82.93 82.99 83.02 83.05 83.09 83.14 83.34 83.55 83.75 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 54 No. Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

8.Pancoran Mas 70,97 71,02 71,07 71,07 72,08
9.Sawangan 70,54 70,56 70,56 70,59 71,59
10.Sukmajaya 77,26 77,32 77,32 77,38 78,48
11.Tapos 72,01 72,08 72,08 72,15 73,17 Sumber: Diskominfo Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Namun demikian, ketersediaan akses layanan kesehatan di Kota Depok adalah amat tidak merata. Fasilitas kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan secara umum terkonsentrasi di pusat kota, yaitu Kecamatan Cimanggis, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Beji. Sejumlah Kecamatan tercatat belum memiliki Rumah Sakit (RS) seperti Kecamatan Cipayung, Tapos dan Limo. Wilayah-wilayah ini tercatat memiliki rasio dokter per 1.000 penduduk yang paling rendah. Gambar 2.21. Ketersediaan Layanan Kesehatan Kota Depok, 2019 Kesenjangan layanan kesehatan ini sangat lebar. Pada 2019, rasio dokter per 1000 penduduk di Kecamatan Limo hanya 0,02, Kecamatan Cipayung 0,03 dan Kecamatan Tapos hanya 0,04. Di saat yang sama, rasio dokter per 1000 penduduk di Kecamatan Pancoran Mas 0,82, Kecamatan Cimanggis mencapai 0,90 dan di Kecamatan Cinere mencapai 1,07. Dibutuhkan investasi yang besar untuk mencapai pemerataan layanan kesehatan antar wilayah di Kota Depok. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 55 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama/sederajat ke bawah, hal ini dikarenakan pendidikan Sekolah Menengah Atas/sederajat telah menjadi kewenangan Provinsi. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan. Angka partisipasi kasar di Kota Depok pada tahun 2020 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 61,34 persen. Angka partisipasi kasar SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 108,17%, sedangkan APK SMP/MTS/Paket B sebesar 92,64%. Angka Partisipasi Murni di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu sebesar 100,95 persen untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 98,87 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 87,37 persen dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 64,41 persen. Maka Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Depok berdasarkan data BPS pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,26 persen untuk Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B sebesar 98,54 persen, dan untuk Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/Paket C sebesar 82,53 persen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 56 Sumber : Disdik Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.22. Angka Putus Sekolah Kota Depok, 2017-2020 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jika pada tahun 2017 APS SD/MI berada di tingkat 0,001 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,000 persen maka pada tahun 2020 naik kembali menjadi sebesar 0,001 persen. Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode 2017-2020. Jika pada tahun 2017, tingkat APS SMP/MTs Kota Depok ada di tingkat 0,002 persen, maka pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya menjadi 0,000 persen. Angka Kelulusan (AL) SD/MI di Kota Depok selama periode 2017- 2020 telah mencapai 100 persen. Sedangkan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs menjadi 100 persen pada tahun 2020. Sumber : Disdik Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.23. Angka Melanjutkan Kota Depok 2017-2020 90.67% 96.71% 94.89% 112.13% 90.28% 85.05% 97.01% 123.76% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 2017 2018 2019 2020 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 57 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Depok selama periode 2017-2020 pada umumnya mengalami kenaikan dari yang pada tahun 2017 sebesar 90,67 persen menjadi 112,13 persen pada tahun 2020. Begitu juga Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga mengalami kenaikan dari yang pada tahun 2017 hanya sebesar 90,28 persen menjadi 123,76 persen pada tahun 2020. Sumber : BPS Kota Depok, 2021 dioleh, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.24. Jumlah Sekolah di Kota Depok, 2020 Sampai dengan tahun 2020 jumlah SD sederajat di Kota Depok sebanyak 588 sekolah. Jumlah SMP sederajat di Kota Depok sebanyak 319 sekolah. Adapun untuk SMA sederajat berjumlah 230 sekolah,. Sekolah lainnya seperti; TK/RA berjumlah 708 sekolah. Sumber : BPS Kota Depok, 2020 dioleh Gambar 2.25. Kondisi Bangunan Sekolah Di Kota Depok, 2019 88.37% 91.88% 87.29% 96.33% 99.81% 93.12% 97.84% 97.74% 2016 2017 2018 2019 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 58 Sampai dengan tahun 2019, sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik sebesar 96,33 persen. Sedangkan sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik sebesar 97,74 persen. Gambar 2.26. Angka Melek Huruf Kota Depok, 2016-2019 Sampai dengan tahun 2019, angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki sebesar 100 persen. Sedangkan untuk penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 99,16 persen. 2.3.1.2. Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Depok terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui strategi mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju Smart Healthy City dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan. Selama periode Tahun 2016-2020, Indeks Kesehatan Kota Depok meningkat 0,66 poin, semula 83,09 pada tahun 2016 menjadi 83, 75 pada tahun 2020. Begitupula pada indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang secara keseluruhan Kota Depok mempunyai AHH di Tahun 2020 sebesar 74,44 tahun. Selama periode Tahun 2016-2020, Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok meningkat 0,43 poin dari sebelumnya 74,01 pada tahun 2016. Hal ini diasumsikan bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 mempunyai harapan hidup sampai dengan 74,44 tahun. Tingginya Angka Harapan Hidup di Kota Depok 100% 100% 100% 100% 99.98% 99.98% 100.00% 99.16% 2016 2017 2018 2019 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 59 ditunjang dengan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Kondisi yang sudah bagus ini tentu saja harus dipertahankan dan bila perlu bisa ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan prima dari petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, ditunjang dengan adanya BPJS kesehatan serta intervensi perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan diharapkan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok di masa yang akan datang. Adapun capaian indikator kesehatan lainnya pada kurun waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.18. Indikator Kesehatan Kota Depok, 2015-2020 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 2 2 1,68 1,54 1,8 1,30 2 Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup 998 998 998,32 998,46 998,2 998,81 3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 2 2 2 1,67 1,9 1,35 4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 0.9 2 1 1,16 1,6 1,01 5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 35 38,26 46,87 41,64 82,44 58,45 Jumlah Posyandu Kota Depok 1003 1018 1017 1024 1032 1033 6 Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 Balita) 6.46 4,9 4,6 4,8 5 8,43 7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (Per 1000 penduduk) 0.05 0,062 0,079 0,082 0,093 0,090 8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Per 1000 penduduk) 0.009 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 9 Rasio dokter per satuan penduduk (Per 1000 penduduk) 0.41 0,51 0,66 0,73 0,67 0,65 10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk (Per 1000 penduduk) 0.49 0,61 0,81 0,89 0,81 0,76 11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 79,8 91,8 81,38 94,78 84,71 72,37 12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 92,88 91,89 95,52 97,17 97,47 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 60 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 13 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 100 100 100 96,83 100 79,36 14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 15 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%) 96.74 94,23 107,17 97,32 96,19 73,7 16 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 9 2,34 2,19 9 6 2 17 Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%) 15 22,17 13,98 22,37 10,98 7,35 18 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 53,77 58,86 119,91 112,90 74,90 47,40 19 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 129 129,51 165,62 163,02 195,07 133 20 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 1 0,78 1,24 3,26 3,16 3,54 21 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 100 100 100 100 100 100 22 Penderita diare yang ditangani (%) 40.2 80.8 47,45 46,39 40,22 20,79 23 Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk 0 14 8 0 3 0 24 Tingkat kematian akibat malaria per 1000 penduduk 0 0 0 0 0 0 25 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) 0.07 0.01 0,05 0,06 0,08 0,05 26 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 17,64 17 17 13,93 4,81 16,06 27 Cakupan kunjungan bayi (%) 100 91,67 94,4 92,52 92,20 80,03 28 Cakupan puskesmas (%) 318.18 318.18 318.18 318.18 318.18 345.45 29 Cakupan pembantu puskesmas (%) 6.35 7,94 7,94 7,94 7,94 1,59 30 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%) 94.3 95,29 95,49 96,28 96,51 94,91 31 Cakupan pelayanan nifas (%) 92.9 89,99 91,1 97,05 95,21 97,38 32 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%) 12.1 32,71 79,8 55,61 73,17 62,59 33 Cakupan pelayanan anak balita (%) 53.46 71,11 92,14 91,79 96,34 50,75 34 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%) N/A N/A 81,90 82,40 100 105,13 35 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) 99.82 94,71 100 99,40 100 99,30 36 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) 47.88 64,81 100 100 100 100 37 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 100 100 100 100 100 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 61 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%) 38 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok (2021) Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa, dalam urusan Kesehatan, Kota Depok berhasil menekan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, hal ini dibuktikan jika pada tahun 2016 berada pada 2/1000 KH maka pada tahun 2020 menjadi 1.30/1000 KH. Selain itu Kota Depok juga berhasil menekan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, hal ini jika dilihat pada tahun 2016 yaitu 2/1000 KH kemudian pada tahun 2020 menjadi 1.30/1000 KH. Untuk Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Depok pada tahun 2020 masih cukup tinggi yaitu 58,45/100.000 KH. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 38,26/100000 KH, artinya naik sekitar 1,5 kali lipat. Adapun jumlah posyandu di Kota Depok sampai dengan tahun 2020 berjumlah 1033 posyandu. Artinya dari tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah posyandu sebanyak 30 posyandu. Sedangkan untuk Rasio posyandu per satuan balita di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 8,43 balita. Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 0,090, menurun dari posisi tahun 2016 yaitu 0,062. Adapun Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 0,01, masih sama dengan posisi tahun 2016. Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Depok pada Tahun 2020 yaitu 0,65, meningkat dibandingkan dengan posisi tahun 2016 yaitu 0,51. Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Depok pada Tahun 2020 yaitu 0,76 per satuan penduduk meningkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 62 dibandingkan dengan posisi tahun 2016 yaitu 0,61 per satuan penduduk. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 73,7%. Cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 7,35%. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 133/100.000 penduduk. Sedangkan Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) pada tahun 2020 yaitu 3,54/100.000 penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 0,05%, di 2020 terdapat 1321 kasus HIV/AIDS. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan prevalensi Tuberkulosis dan tingkat kematian diantaranya meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, lintas sector dan Mitra Kesehatan dalam penemuan kasus baru, yang dilanjutkan tracing, testing dan treatment kasus Tuberkulosis, pelibatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dalam menyelenggarakan Strategi Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) serta pelibatan Akademisi serta Organisasi Profesi dalam optimalisasi pencapaian target eliminasi TB Tahun 2030. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 16,06%. Cakupan kunjungan bayi di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 80,03%. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 94,91%. Cakupan pelayanan nifas di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 97,38%. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 62,59%. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 100%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 63 Tabel 2.19 Indikator Kesehatan Kota Depok, 2015-2020 (Lanjutan) No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Rasio Tempat Tidur per satuan penduduk 0.9/10 00 0.9/1 000 47.1/1000 1/1000 1/1.000 1,18/1.000 2 Cakupan Penemuan Penderita Diare anak balita (%) 40.2 % 80.8% 69,60% 22% 18% 6,19% 3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 4 PKM: Cimangg is, Sukmaja ya, Beji,Pan mas 5 PKM: Ciman ggis, Sukma jaya, Beji,Pa nmas, Bojong sari 7 PKM: Cimanggis, Sukmajaya, Beji,Panmas, Bojongsari, Kedaung, Tapos 8 PKM: Cimanggis, Sukmajaya, Beji,Panmas, Bojongsari, Kedaung, Tapos, Cinere 9 PKM: Cimanggis, Sukmajaya, Beji,Panmas, Bojongsari, Kedaung, Tapos, Cinere, Cipayung 10 PKM: Cimanggis, Sukmajaya, Beji,Panmas, Bojongsari, Kedaung, Tapos, Cinere, Cipayung, Cilodong 5 Persentase balita ditimbang berat badan D/S 53.25 % 53.4% 84,00% 79,29% 90,77% 55,63% 6 Cakupan Kelurahan Sehat (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase yang memiliki akses terhadap air bersih 73.58% 80.14 % 85,75% 87,27% 86,65% 67,10% 8 Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 63 63 63 63 63 63 9 Persentase ibu hamil, penderita TB yang menerima konseling dan testing HIV dan AIDS N/A N/A 20,38% 26% 32,13% 19.29% 10 Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok (2021) Rasio Tempat Tidur per satuan penduduk di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 1,18/1.000 penduduk. Persentase yang memiliki akses terhadap air bersih di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 67,10%. Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 63 kelurahan. Permasalahan yang dihadapi Kota Depok sejak awal tahun 2020 adalah terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan sistem tatanan kehidupan. Dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Depok, Pemerintah Daerah melakukan berbagai strategi percepatan penanganan yang melibatkan Pemerintah daerah, lintas sektor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 64 keterlibatan aktif masyarakat. Adapun strategi yang telah dilakukan antara lain:

1.Strategi Prevent Strategi ini mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Depok. Sejak awal kasus ditemukan pada bulan Maret 2020, berbagai upaya promotif telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan protokol kesehatan, melakukan anjuran tetap di rumah saja, serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Optimalisasi upaya promotif dilakukan melalui penyebaran dan pemanfaatan media sosial tentang peningkatan pengetahuan tentang pandemi COVID-19, serta menggalang peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh sektor untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, sosialisasi melalui media-media informasi, baik radio, televisi, dan memanfaatkan media sosial seperti twitter, facebook, Instagram, penyuluhan kesehatan oleh tenaga Kesehatan serta menghilangkan stigma negatif bagi warga yang terdampak Pandemi Covid-19. Adapun upaya preventif dilakukan agar masyarakat yang sudah mengetahui pentingnya menjaga diri dari penularan Covid-19, mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan Kota Depok melalui kegiatan menyediakan sarana pendukung, seperti penyediaan masker untuk masyarakat, dan penyediaan sarana prasarana untuk melakukan cuci tangan pakai sabun di area publik dan desinfeksi ruang publik. Hal lain yang dilakukan adalah melakukan mitigasi dengan menerbitkan berbagai regulasi, melalui Peraturan, Surat Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran Wali Kota Depok, diantaranya peningkatan kewaspadaan di masyarakat, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memberlakukan bekerja, bersekolah dan beribadah dari rumah, membatasi kegiatan warga, khususnya yang berpotensi kerumunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 65 pembatasan aktivitas usaha dan lain sebagainya. Upaya peningkatan kewaspadaan dini di masyarakat terkait himbauan untuk selalu menggunakan masker, tidak mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan jika tidak mendesak serta saat ke restoran atau rumah makan untuk tidak makan di tempat. Sementara kewaspadaan dini di fasilitas pelayanan Kesehatan adalah mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), jaga jarak bagi pengunjung, pembatasan jam besuk, pembatasan penunggu pasien yang dirawat, pengolahan limbah medis sesuai standar, optimalisasi telemedisin, serta layanan antar obat. Hal tersebut khususnya dalam rangka meminimalisir tertularnya tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Upaya lain dalam rangka strategi prevent adalah pembentukan Kampung Siaga Covid-19 (KSC) sebagai salah satu inovasi Kota Depok dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dan Lintas Sektor dalam menekan laju penularan kasus dengan memutus mata rantai penularan di kalangan masyarakat dan keluarga. Ketentuan hal tersebut berpedoman pada Instruksi Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kampung Siaga Covid-19 serta Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/166-Huk/DPKP tentang Pembentukan Kampung Siaga Covid-19. Implementasi KSC ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/71-Huk/Satgas tentang Pembentukan Kampung Siaga Tangguh Jaya Covid-19 yang berkolaborasi dengan pihak Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Inovasi lain dari Kota Depok dalam strategi Prevent adalah pembangunan aplikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 480/195/Kpts/Dinkes/Huk/ 2020 tentang Penetapan Pusat Informasi Covid-19 Kota Depok (PICODEP) dan Kampung Siaga Covid-19 (KSC) sebagai Aplikasi Yang Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok.
2.Strategi Detect Strategi ini mengedepankan upaya tracing dan testing melalui upaya penyelidikan epidemiologi dari kasus yang ditemukan, baik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 66 fasilitas pelayanan kesehatan maupun laporan dari masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola orang- orang yang berkontak dengan kasus konfirmasi/probabel untuk memutus rantai transmisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan specimen, baik melalui Rapid Test maupun RT-PCR Covid-19. Kota Depok selama tahun 2020 melakukan optimalisasi strategi ini pada upaya tracing dengan cara membentuk Tim Pemantau Lapangan Covid-19 dan Tim Pengawas yang melibatkan seluruh jajaran ASN Kota Depok, menambah tenaga Epidemiologi, baik di tingkat wilayah Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Adapun pada upaya testing, Kota Depok mengoptimalkan peran UPTD Labkesda Kota Depok dan RSUD Kota Depok untuk melakukan specimen RT PCR dan bekerjasama dengan RS dan Laboratorium Swasta di Kota Depok untuk meningkatkan kapasitas swab sesuai standar WHO, yaitu 1 test/ 1000 penduduk/minggu. Optimalisasi UPTD Labkesda dalam upaya testing ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 440/183/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Penetapan UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kota Depok dalam rangka Pengujian Diagnostik Covid-19. Optimalisasi testing dilakukan juga di Puskesmas se-Kota Depok dengan cara melakukan Rapid test dan pengambilan specimen Covid- 19 pada pasien dengan kategori kontak erat, dan suspek di wilayah kerja Puskesmas.
3.Strategi Response Strategi ini dilakukan untuk penanganan kasus, baik kasus konfirmasi, kontak erat maupun suspek dan probable. Kota Depok melalui Surat Keputusan Walu Kota menetapkan RSUD Kota Depok sebagai RS Penyelenggaran Pelayanan Covid-19, dan upaya meningkatkan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit melalui Kerjasama dengan RSUI dan RS Bhayangkara Brimob sebagai RS Dedikasi Penanggulangan Covid-19 serta RS Citra Medika dan RS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 67 Hasanah Graha Afiah sebagai RS Isolasi Darurat Covid-19 di Kota Depok. Selain hal tersebut, dikarenakan lonjakan kasus yang sangat tinggi, khususnya kasus konfirmasi tanpa gejala, maka Kota Depok menetapkan Wisma Makara dan Pusat Studi Jepang UI sebagai tempat isolasi mandiri kasus Covid-19 yang memiliki kapasitas 150 Tempat Tidur. Upaya lain yang dilakukan Kota Depok pada strategi ini adalah penyediaan obat-obatan dan multivitamin bagi kasus yang melakukan isolasi mandiri dirumah, serta optimalisasi armada rujukan untuk evakuasi kasus Covid-19 melalui Tim SPGDT yang terdiri dari 2 Unit Ambulans 119 dan 38 Ambulans Puskesmas se-Kota Depok. 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2020, sepanjang 1.294,33 km dari total 1.957,93 km panjang jaringan jalan yang ada di kota Depok berada dalam kondisi baik. Termasuk di dalamnya adalah sebesar 67,63% dari 1.913,83 km panjang jalan yang merupakan kewenangan kota. Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kota Depok tidak mengalami penambahan sejak tahun 2015 yaitu sepanjang 32,295 Km. Meskipun demikian, panjang drainase termasuk drainase jalan lingkungan mencapai 2.202,31 km. Tabel 2.20 Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7073 0,7347 0,6610 0,7198 0.6478 0,6611
2.Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,9296 0,8982 0,8684 0,8402 0,8135 0,9521
3.Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /Jam) 72,36% 75,16% 67,62% 73,64% 66,27% 67,63%
4.Persentase rumah tinggal bersanitasi N/A 97,32% 97,59% 97,78% 98,14% 98,46%
5.Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar N/A N/A N/A N/A N/A 3,76% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 68 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6.Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 89,00% 85,30% 86,31% 85,49% 87,48% 85,97%
7.Tidak terjadi genangan »2 kali setahun N/A N/A 60,83% 17,17% 37,82% 47,25%
8.Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik N/A N/A N/A 42,34% 42,34% 42,34%
9.Rasio Jaringan Irigasi 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109
10.Persentase penduduk berakses air minum, 79,72% 89,85% 92,10% 94,57% 94,31% 95,51%
11.Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, 73,58% 80,14% 85,75% 87,22% 87,58% 88,78%
12.Persentase areal kawasan kumuh, N/A N/A 0,59% 0,36% 0,21% 0,14%
13.Tersedianya fasilitas bengurangan sampah di perkotaan 7,52% 7,20% 11,60% 17,73% 16,90% 17,63%
14.Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 136,67 132,05 127,67 134,68 138,70 168,18
15.Rasio tempat ibadah per satuan penduduk N/A N/A N/A N/A 0,87 0,87
16.Persentase tersedianya air untuk pertanian 70,04% 67,67% 101% 71,73 % 89,67 % 136,81% Sumber: Dinas PUPR, DLHK, Setda, Rumkim Kota Depok (2021), dikelola dalam SIPD Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 98,46 %. Upaya untuk terus meningkatkan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dilakukan melalui penerapan regulasi, advokasi kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur sanitasi. Persentase penduduk berakses air minum di 2020 cukup tinggi sebesar 95,51%, namun demikian hanya 14,1% penduduk yang telah terlayani air minum perpipaan PDAM. Persentase areal kawasan kumuh di Kota Depok terus mengalami penurunan dan tersisa 28,1 Ha pada tahun 2020 atau 0,14% dari luas wilayah kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah 3R dengan menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pengurangan sampah, membina masyarakat, dan mendorong pertumbuhan bank sampah. Pada tahun 2020 sampah yang didaur ulang dan guna ulang mencapai 17,63% dari total timbulan sampah sebesar 3.700 m3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 69 Tabel 2.21 Indikator Penataan Ruang Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan N/A N/A 55,52% 55,53% 56,00% 56,50%
2.Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan N/A 0,5310 0,5363 0,6710 0,5481 0,5504
3.Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan N/A N/A N/A N/A 36,16% 36,16%
4.Ketaatan terhadap RTRW N/A N/A N/A 65,54 % 49,84% 76,49% Sumber: Dinas PUPR Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Luasan RTH publik pada tahun 2020 sebesar 11,3% dari luas wilayah kota Depok, atau 56,5% dari 3.999,7 Ha luas RTH publik yang harus disediakan. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 0,5504. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 36,16%. 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 95,50%. Sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 9,96%. Tabel 2.22 Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Rasio rumah layak huni, N/A 0,1849 0,1809 0,1786 0,1759 0,2084
2.Rasio permukiman layak huni, N/A N/A 0,9920 0,9951 0,9972 0,9984 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 70 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3.Cakupan ketersediaan rumah layak huni, N/A 93,90% 94,08% 94,55% 95,21% 95,50%
4.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, N/A N/A N/A 5,27% 8,67% 9,96%
5.Persentase pemukiman yang tertata, N/A N/A 99,20% 99,51% 99,72% 99,84%
6.Persentase lingkungan pemukiman kumuh, N/A N/A 0,59% 0,36% 0,21% 0,14%
7.Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, N/A N/A 10,65% 45,75% 68,67% 78,83%
8.Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, N/A 6,10 5,92% 5,45% 4,79% 4,50%
9.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU, N/A N/A 67,53% 69,90% 71,07% 71,62%
10.Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok 526.525 unit 544.953 unit 563.628 unit 582.583 unit 601.706 unit 514.083 unit Sumber: Disrumkim (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Salah satu layanan urusan wajib terpenting pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rasa aman masyarakat ini salah satunya terwakili oleh jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Rasa aman masyarakat Kota Depok semakin membaik, yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas di Kota Depok. Bila pada 2012 terdapat sekitar 1.600 kasus kriminalitas, maka pada 2019 angka ini menjadi hanya di kisaran 650 kasus. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 71 Tabel 2.23 Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2020 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) n/a Rasio 0,12 Rasio 0,11 Rasio 0,21 Rasio 0,22 Rasio 0,22 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) n/a 41,03 % 46,15 % 83,15 % 85,64 % 70,32 % 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen) 83,33% 98,35% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penegakan PERDA n/a 54,69 % 76,56 % 85,00 % 91,11 % 87,32 % 5 Jenis Penertiban Satpol PP 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah demo n/a n/a 9 10 14 9 Sumber: Satpol PP, Damkar Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Sebagai upaya yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Persentase Penegakan Perda, dimana Capaian indikator persentase penegakan Perda mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dengan capaian 91,11% sedangkan pada tahun 2015 tidak dilakukan pengukuran disebabkan pada periode Renstra tahun 2011-2016 tidak dilakukan pengukuran. Dan pada tahun 2020 capaian indikator persentase penegakan Perda mengalami penurunan yakni 87,32% yang disebabkan Pandemi Covid-19 dimana seluruh pasukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ditanangain oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan respon time 15 menit dalam kurun waktu sampai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 72 2015-2020 terus meningkat hingga 100% dan melebihi target yakni sampai tahun 2020 adalah 84%. Dengan demikian respon time 15 menit dapat tercapai semua di layanan WMK, sehingga tingkat waktu tanggap ( respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tercapai 100%. Apabila dilihat secara makro dengan tingkat capaian indikator Persentase Penegakan Perda yang cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dan atau tingkat kesadaran hukum bisa dikategorikan rendah. Sebagai bentuk pelayananan agar meningkat tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat, upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah, penjagaan titik-titik rawan gangguan Trantibum dan titik-titik rawan pelanggaran Perda, serta memberikan himbauan- himbauan secara langsung kepada pelanggar melalui pelaksanaan Patroli. Namun pelanggaran tetap tinggi, sehingga diperlukan kolaborasi yang terintegrasi dengan Dinas Pengampu Perda untuk menurunkan tingkat pelanggaran Perda di Kota Depok. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan), Capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) mengalami kenaikan, dimana kenaikan tertinggi pada tahun 2019 dengan capaian 85,64 % sedangkan pada tahun 2015 tidak dilakukan pengukuran disebabkan pada periode Renstra tahun 2011-2016 tidak dilakukan pengukuran. Dan pada tahun 2020 capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) mengalami penurunan yakni 70,32 % yang disebabkan Pandemi Covid-19 dimana seluruh pasukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan penindakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk memutus rantai penularan Covid-19. Karena pada setiap titik atau lokasi yang dilakukan penindakan dan atau penertiban akan terjadi pelanggaran lagi pada titik atau lokasi yang sama. Sehingga diperlukan peran aktif masyarakat dalam rangka menekan gangguan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 73 Trantibum di Kota Depok. Bentuk pelanggaran yang kerap terjadi seperti Bangunan-Bangunan liar digaris sepadan sungai atau di lahan fasos fasum milik Pemerintah, Pedagang Kaki Lima dibahu jalan, Anak Jalanan dan Pengamen serta Gelandangan yang ada diruas-ruas jalan protokol dan perempatan lampu merah, serta pemasangan baliho atau spanduk yang tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok untuk ditertibkan. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pada bulan Januari tahun 2020 dilaksanakan penetapan Satlinmas Tingkat Kota Depok oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Jumlah Anggota Satlinmas yang ditetapkan berjumlah 630 (enam ratus tiga puluh) orang yang diambil dari 10 (sepuluh) orang pada setiap 63 Kelurahan di Kota Depok. Untuk diketahui acara penetapan Anggota Satlinmas Tingkat Kota Depok pada tahun 2020 tersebut dihadiri Wali Kota Depok. Pada tahun 2015 belum dilakukan pengukuran Jumlah Satlinmas, selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dilakukan pendataan anggota Satlinmas yang berada disetiap Kelurahan sehingga pada tahun 2020 dilakukan penatapan Anggota Satlinmas Tingkat Kota Depok. Penetapan Anggota Satlinmas Tingkat Kota Depok tersebut diharapkan setiap anggota Satlinmas mampu turut serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya masing-masing. Sumber: BPS Kota Depok (2020), Gambar 2.27 Kasus Kriminalitas di Kota Depok Tahun 2012-2019 Kasus kriminalitas di Kota Depok didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 74 bermotor, yang keduanya menurun drastis. Namun kasus kriminalitas dominan yang ke-tiga, yaitu kasus narkotika, justru menunjukkan tanda semakin meningkat. 2.3.1.6 Sosial Pesatnya pembangunan di kawasan kota juga menyimpan potensi bagi munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akibat urbanisasi dan kompetisi yang ketat dalam bidang ekonomi di kota. Penanganan Masalah sosial di Kota Depok diantaranya dengan berbagai program yang ada. Sampai dengan tahun 2020 realisasi jumlah penerima program PKH sebanyak 31.463 KK/KPM. Kemudian untuk realisasi jumlah penerima program BPNT sampai tahun 2020 mencapai 52.873 KK/KPM. Adapun jumlah yang di rekomendasikan sebagai penerima program PBI BPJS Kesehatan APBD Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 6.656 KK (20.797 jiwa). Namun, untuk pelayanan sarana sosial seperti panti asuhan, rumah singgah sampai dengan tahun 2020 di Kota Depok baru memiliki 1 rumah singgah. Tabel 2.24 Indikator Sosial Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok NA NA NA 90.171 orang 12.142 orang 10.895 orang
2.Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Anak-anak di Kota Depok NA NA NA 1.936 orang 1.018 orang 1.018 orang
3.Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok NA NA NA 2.528 orang 1.984 orang 1.984 orang
4.Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 33,70% 25% 51,65% 44,40% 44,78% 72,25%
5.Persentase PMKS yang tertangani 35,00% 55% 10,42% 9,36% 17,86% 87,74%
6.Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 33,70% 25% 51,65% 44,40% 41,06% 68,68%
7.Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial N/A 1,71 % 1,71 % 1,71 % 1,71 % 1,71 % Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 75 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8.Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial N/A N/A N/A N/A N/A 100%
9.Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat N/A N/A N/A N/A N/A 100%
10.Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap N/A N/A N/A N/A N/A 100%
11.Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial N/A N/A N/A 1,23% 0,68% 27,64%
12.Profil Data BDT / DTKS (40% penduduk terendah N/A N/A N/A 70.799 KRTS 77.111 KRTS 78.065 KRTS
13.Jumlah penerima program PKH, 5375 KPM 11421 KPM 10968 KPM 21568 KPM 21.811 KPM 31.463 KPM
14.Jumlah penerima program BPNT, - - - - 28.493 KPM 52.873 KPM
15.Jumlah penerima program PBI BPJS Kesehatan - - - - 7.102 KK 6.656 KK
16.Pelayanan sarana sosial seperti panti asuhan, rumah singgah N/A N/A 1 Rumah Singgah 1 Rumah Singgah 1 Rumah Singgah 1 Rumah Singgah
17.Kemiskinan 2,40% 2,34% 2,34% 2,14% 2,07% 2,45% Sumber: Dinas Sosial Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2.3.2.1. Tenaga Kerja Terkait Tenaga Kerja di Kota Depok sampai dengan tahun 2020, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 37 Penanganan Kasus, artinya dalam tiap bulan terdapat sekitar 3 kasus yang ditangani. Untuk besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan fluktuatif, paling banyak pada tahun 2016 yang berjumlah 6.943 orang. Untuk besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek paling banyak pada tahun 2018 yang berjumlah 87.620 orang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 76 Tabel 2.25 Indikator Tenaga Kerja Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun ( ‰ ) 61.22 ‰ 50.49 ‰ 66.35 ‰ 88.77 ‰ 150.75 ‰ 15.56 ‰
2.Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 46.15% 44.44% 53.57% 61.76% 85 % 45.95%
3.Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 65.02% 80 % 82.03% 78.15 % 80 % 56.96%
4.Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 99.66% 100 % 92.42 % 35.75% 100% 74.32%
5.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 100% 100% 94 % 54.61% 100% 58.82%
6.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 100% 100% 100% 98% 100% 100%
7.Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,59% - 64,04% 62,64% 65,03% 63,96% Sumber: Disnaker dan BPS Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah satu ukuran keberhasilan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang mengukur tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Beberapa variabel yang diukur meliputi:
1.Keterwakilan Perempuan di Parlemen
2.Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknis.
3.Sumbangan pendapatan perempuan Tahun 2020 capaian IDG Kota Depok menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang menjadi peringkat pertama di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 77 Jawa Barat. Saat ini Kota Depok berada pada urutan kedua setelah Kota Cirebon. Menurunnya Capaian IDG Kota Depok ini dipengaruhi oleh turunnya angka variable Keterwakilan Perempuan di Parlemen, yang sebelumnya 38% menjadi 26%. Pada tahun 2016, BPS hanya menghitung IDG sampai tingkat provinsi, sehingga semua kabupaten dan kota tidak memiliki IDG tahun 2016. Berikut capaian IDG Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 Gambar 2.28 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 Gambar 2.29 Variabel IDG Kota Depok Tahun 2015-2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KOTA DEPOK 77.29 76.37 79.55 79.34 81.08 81.23 81.4 81.49 74.82 76.31 JAWA BARAT 67.01 68.62 68.62 67.57 68.87 69.02 71.5 70.04 70.2 69.48 70.24 NASIONAL 68.5 70.07 70.07 70.46 70.68 70.83 71.39 71.74 72.1 75.24 75.57 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.Keterwakilan Perempuan di Parlemen 38 38 38 26 26
2.Jmh perempuan sbg tenaga profesional, kepemimpinan dan teknis 45.15 44.17 44.16 43.76 46.44
3.Sumbangan pendapatan perempuan 31.7 31.99 32.02 32.34 32.44 IDG 81.23 81.4 81.49 74.82 76.31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 78 Selain tiga (3) variabel di atas, hal lain yang menjadi perhatian dalam intervensi capaian pemberdayaan perempuan dan akan berpengaruh terhadap angka IPG maupun IDG adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. Secara general, angka TPAK Perempuan baik tingkat dunia maupun nasional lebih kecil dibandingkan laki-laki. Demikian halnya Kota Depok, pada pada tahun 2020 TPAK Perempuan adalah 47,57% yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 (48,23%). Hal ini patut menjadi perhatian bersama terlebih kondisi Kota Depok berada di bawah rata- rata angka Nasional tahun 2020 yaitu 54,06% yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu 55.50%. Sehingga perlu adanya intervensi dari berbagai pihak dan urusan dalam menyikapi ketertinggalan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor tenaga kerja ini. Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, 2021 Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kota Depok Selain dilakukan upaya pemberdayaan, perempuan di Kota Depok juga mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan dari tindak kekerasan baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Rasio Kekerasn Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Depok pada tahun 2016-2019 cukup fluktuatif, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,021% orang dari jumlah rumah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Laki-laki 79.67 82.69 84.59 84.74 83.76 81.27 81.14 80.16 81.82 80.25 Perempuan 47.81 43.18 42.73 40.44 42.81 41.87 46.89 45.09 48.23 47.57 Laki-laki+ Perempuan 63.83 63.18 63.81 62.74 63.34 61.62 64.04 62.64 65.03 63.96 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 79 tangga di Kota Depok. Berikut ini data KDRT di Kota Depok tahun 2016- 2019 Sumber: DPAPMK Kota Depok (2021) Gambar 2.31 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Depok Tahun 2016-2019 Laporan tindak kekerasan yang terjadi baik terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan upaya penanganan baik secara fisik psikis maupun tindakan hukum. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016-2020 tetap 100%. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2016-2020 tetap 100%. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, jika pada tahun 2016 sebanyak 81,8% maka pada tahun 2020 sebanyak 84,10%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 80 Sumber: DPAPMK Kota Depok (2020) Gambar 2.32 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Tahun 2016-2020 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016 -2020 tetap 100%. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum pada tahun 2016 -2020 tetap 100%. 2.3.2.3. Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan utama di tahun 2019 sebesar 253,094%. Ketersediaan energi dan protein perkapita di tahun 2019 sebesar 2.548 gram/kapita/hari. Ketersediaan Pangan Utama pada tahun 2017-2019 cenderung menurun dari yang pada tahun 2017 sebesar 32.356.850 menjadi 26.349.000 pada tahun 2019. Sedangkan Nilai Pola Pangan Harapan jika pada tahun 2017 sebesar 98,89 menjadi 91,61 pada tahun 2019. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81.80% 87.90% 78.10% 83.90% 84.10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan & anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksanan KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekrasan di dalam unit pelayanan terpadu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 81 Sumber: DKPPP Kota Depok (2020) Gambar 2.33 Ketersediaan Pangan Utama & Nilai Pola Pangan Harapan Tahun 2017-2019 2.3.2.4. Pertanahan Terkait dengan penyelesaian izin lokasi pada tahun 2015-2019 sebesar 100%. Namun pada tahun Tahun 2020 izin lokasi sudah melalui OSS dan data hanya ada di BPN. Luas pengadaan lahan pemerintah pada tahun 2017 sebanyak 9 area, namun pada tahun 2020 sebanyak 67 area. 2.3.2.5. Lingkungan Hidup Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak tahun 2016 RPPLH mulai terintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan kota. Selain itu, pada tahun 2016 juga telah tersedia dokumen KLHS Kota serta telah terselenggara KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kota. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air pada tahun 2015 sebesar 54,25 (sedang), dan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Setelah mencapai 66,08 (kualitas sedang) di tahun 2018, indeks kualitas air Kota Depok mengalami penurunan ke kondisi sangat buruk (32,13) di tahun 2019. Fluktuasi kualitas air ini disebabkan oleh tinggi rendahnya volume air limbah yang dibuang ke badan air dari berbagai aktivitas manusia terutama yang berasal dari rumah tangga. Upaya mencegah penurunan kualitas air terus dilakukan seperti mengadvokasi masyarakat, membangun IPAL komunal, membangun septiktank 32,356,850 27,251,110 26,349,000 98.89 85.07 91.61 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 2017 2018 2019 Ketersediaan pangan utama Nilai Pola Pangan Harapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 82 individual untuk masyarakat kurang mampu, dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sehingga di tahun 2020 indeks kualitas air dapat ditingkatkan menjadi 51,61 (kualitas sedang). Indeks Kualitas Udara (IKU) selama tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan IKU di 2020 sebesar 65,76 lebih rendah dibanding IKU di 2017. Hal ini tidak terlepas dari pencemaran udara akibat kemacetan lalu lintas di jalan- jalan utama. Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di 2015 – 2020 menunjukkan peningkatan secara bertahap. Hasil pengukuran IKTL di 2020 sebesar 22,603 (atau 35,873 dengan rumus baru dari KLHK). Kenaikan IKTL setiap tahunnya antara lain merupakan buah dari komitmen pemerintah kota Depok untuk terus menambah luas RTH. Penanganan sampah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2020 dengan cakupan area pelayanan sebesar 76,60%, penanganan timbulan sampahnya mencapai 76,60% dab pengurangan sampah melalui 3R mencapai 17,63 %. Namun demikian, operasionalisasi TPA Cipayung belum dapat ditingkatkan akibat volume sampah di TPA Cipayung yang telah melebihi kapasitasnya. Tabel 2.26 Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, 54,25 (Sedang) 59,79 (Sedang) 46,23 (Buruk) 66,08 (Sedang) 32,13 (Sangat Buruk) 51,61 (Sedang) 2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, NA NA 73,82 (cukup) 62,07 (cukup) 65,17 (cukup) 65,76 (cukup) 3 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan 22,521 22,527 22,542 22,55 22,575 35,873 4 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah NA NA 36,20% 33,66% 26,45% 48,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 83 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kabupaten/kota, (persen) 5. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota. (persen) NA NA 79% 58% 54% 60% 6. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (persen) 7,52% 7,2% 11,6% 17,16% 17% 17,63% 7. Persentase cakupan area pelayanan, (persen) 47,59% 50,06% 61,50% 63,70% 66,21% 76,60% 8. Persentase jumlah sampah yang tertanani, (persen) 47,59% 50,06% 61,50% 63,70% 66,21% 76,60% 9. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota, (poin) 66,62 71,02 72,99 73,08 70,00 70,00 Sumber: DLHK Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sudah melakukan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tabel 2.27 Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,8637 0,9277 0,9238 0,9846 0,9965 0,9988
2.Rasio bayi berakte kelahiran 0,9377 0,8016 0,9363 0,9206 0,9471 0,9603 3 Rasio pasangan berakie nikah, 0,1818 0,1817 0,1971 0,2393 0,3579 0,4453 4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, sudah sudah sudah sudah sudah sudah
5.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 86,37% 92,77% 92,38% 98,46% 99,65% 99,88%
6.Cakupan penerbitan akta kelahiran 93,77% 80,16% 93,63% 92,06% 94,71% 96,03%
7.Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 75,09% 76,96% 86,42% 89,61% 91,52% 92,84% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 84 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8.Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 86,37% 92,77% 92,38% 98,46% 99,65% 99,88%
9.Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) N/A N/A 15,53% 19,10% 32,05% 37,09%
10.Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun 53,13% 56,13% 62,07% 87,45% 91,28% 91,91%
11.Kepemilikan Akta Kematian 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Sumber: Disdukcapil Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Di Kota Depok untuk Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2020 mencapai 0,9988. Kemudian pada tahun 2020 untuk Rasio bayi berakte kelahiran sebanyak 0,9603 Adapun untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2020 mencapai 99,88%. Cakupan penerbitan akta kelahiran pada tahun 2020 96,03%. Secara keseluruhan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan pada Thaun 2020 adalah Kartu Keluarga (KK) mencapai 92,84%, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 99,88%. Adapun Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun sejumlah 91,91% dengan pelayanan terhadap Kepemilikan Akta Kematian di Kota Depok sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 100%. 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dari tahun 2015-2020 sebanyak 1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2015-2020 sebanyak 6. Persentase PKK aktif, Persentase Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015-2020 sebanyak 100%. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pemerintah Daerah Kota Depok dari tahun 2015-2020 sebanyak 100%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 85 Sumber: DPAPMK Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.34 Jumlah PKK Aktif dan Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 – 2020 Jumlah PKK aktif sampai dengan tahun 2020 sebanyak 6.276, untuk PKK aktif mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan dimana pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 24.700, hal ini dikarenakan jumlah kader Dasawisma tidak lagi dimasukan dalam data perhitungan jumlah PKK aktif sejak tahun 2019. Sedangkan jumlah Posyandu aktif sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1033. Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berjumlah 63. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2020 mencapai 100%. 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Depok hingga tahun 2020 sebesar 3,28. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB pada tahun 2020 sebesar 17,60%. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada tahun 2019 sebesar 2,90%. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk pada tahun 2020 berjumlah 8. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan sebanyak 132. 24,700 31,811 6,276 6,276 1,016 1,020 1,020 1,033 - 10,000 20,000 30,000 40,000 2017 2018 2019 2020** Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu Aktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 86 Tabel 2.28 Ratio Akseptor KB, Angka Pemakaian Kontrasepsi, dan Angka Kelahiran Remaja, Tahun 2018-2020 No. Indikator 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Ratio Akseptor KB 75.09% 75.30% 74.30%
2.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 75.09% 75.30% 74.30%
3.Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 10.7 10.7 10.7 Sumber: DPAPMK Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Ratio Akseptor KB di Kota Depok pada tahun 2020 mencapai 74.30%. Sedangkan Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 pada tahun 2020 sebanyak 74.30%. Adapun Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) pada tahun 2020 sebesar 10.7. Tabel 2.29 Cakupan PUS, MKJP, Persentase Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2018-2020 No. Indikator 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 9.42% 8.76% 84,.49%
2.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 25.42% 26.01% 80,74%
3.Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 24,90% 32.8% 71,86% Sumber: DPAPMK Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) di Kota Depok pada tahun 2020 mencapai 9.49%. Sedangkan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 25.62%. Adapun Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 25.7%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 87 Tabel 2.30 Cakupan Anggota Bina Tahun 2018-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 43% 82,68% 82,77% 83,15% 85,91% 84,49%
2.Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB 18% 77,50% 79,34% 79,33% 80,88% 80,74%
3.Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB 19% 68,53% 73,91% 73,61% 75,23% 71,86% Sumber: DPAPMK Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Depok pada tahun 2020 mencapai 73,63%. Sedangkan Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 63,11%. Adapun Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB sebesar 44.36%. Sumber: DPAPMK Kota Depok (2020) Gambar 2.35 Jumlah Keluarga Sejahtera I & Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2017-2020 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada antara tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan jumlah yang cukup signifikan. Hingga tahun 2020 jumlah Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I secara keseluruhan berjumlah 58.848 KK. 2017 2018 2019 2020** Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK) 143,704 71,857 59,176 58,848 Keluarga Pra Sejahtera (KK) 19,073 6,422 5,326 5,296 Keluarga Sejahtera I (KK) 124,631 65,435 53,850 53,552 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 88 2.3.2.9. Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Depok Tahun 2020 sebesar 21.609.727 orang. Sedangkan Rasio ijin trayek di Kota Depok Tahun 2020 sebesar 0,0021. Jumlah uji kir angkutan umum di Kota Depok Tahun 2020 sebanyak 10.421. Jumlah Terminal Bis di Kota Depok Tahun 2020 sebanyak 2 terminal. Titik kemacetan di Kota Depok Tahun 2020 sebanyak 33 titik. Jalur Sepeda di Kota Depok sampai dengan Tahun 2020 terdapat 5,13 Km. Jumlah Zebra Cross Tahun 2020 di Kota Depok sebanyak 68. Tahun 2020 di Kota Depok juga dipasang Pelican Crossing sejumlah 1 unit. Tabel 2.31 Indikator Perhubungan Tahun 2015-2020 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Jumlah arus penumpang angkutan umum 154.586 .418 144.523. 320 141.537. 658 141.947. 703 80.673.2 59 21.609.7 27
2.Rasio ijin trayek 0,0027 0,0013 0,0013 0,0012 0,0021 0,0021
3.Jumlah uji kir angkutan umum 18.549 18.549 15.942 14.896 14.305 10.421
4.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 2 terminal 2 terminal 2 terminal 2 terminal 2 terminal 2 terminal
5.Persentase layanan angkutan darat 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,007% 0,03%
6.Titik kemacetan Di Kota Depok (Lokasi, Jumlah Titik, rata- rata waktu tempuh per jam, etc 24 26 29 28 31 33
7.Infrastruktur untuk pesepeda dan pejalan kaki (jalur sepeda, trotoar, JPO, pedestrian, parkir sepeda, penyewaan sepeda, etc Jalur Sepeda 5,13 km - - - - -

a.Jembatan Penyebrangan Orang - 1 - - - 1 Zebra Cross 9 4 33 14 11 68 Pelican Crossing 1 - - - 1 -
1. 8.Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 0,39% 0,39% 0,39% 0,41% 0,29% 0,71%
2. 9.Pemasangan Rambu- rambu (persentase) 22.52% 11.65% 18.24% 5.46% 1.73% 1.36% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 89 No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

10.Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,0012 0,0017 0,0018 0,0017 0,0015 0,0014
11.Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 154.586 .418 144.523. 320 141.537. 658 141.947. 703 80.673.2 59 21.609.7 27
12.Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 9.835.6 58 9.835.65 8 8.921.40 0 6.556.38 6 7.823.15 7 4.394.08 3
13.Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir 2 2 5 2 3 2
14.Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota 37 lintasan , 6.440 armada 37 lintasan, 6.440 armada 37 lintasan, 6.440 armada 37 lintasan, 6.440 armada 41 lintasan, 6.440 armada 43 lintasan, 6.440 armada Sumber: Dinas Perhubungan Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Depok Tahun 2020 sebesar 0,0014. Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota di Kota Depok sampai dengan tahun 2020 sebanyak 43 lintasan dan 6.440 armada. 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 90,78%. Sedangkan Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 83,15%. Website milik pemerintah daerah Kota Depok sampai dengan tahun 2020 berjumlah 139. Penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dilakuan pendataan sehingga tidak terdapat data. Tabel 2.32 Indikator Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 11 KIM 11 KIM 11 KIM 11 KIM 11 KIM 11 KIM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 90 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon N/A N/A 83,73% 85,71% 89,06% 90,78%
3.Proporsi rumah tangga dengan akses internet N/A N/A 65,18% 70,43% 80,97% 83,15%
4.Website milik pemerintah daerah N/A N/A 110 Website 122 Website 114 Website 139 Website
5.Jumlah jaringan komunikasi / Pembangunan Infrastruktur IT N/A N/A 25 Titik 50 Titik 40 Titik 1.127 Titik
6.Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah N/A N/A 60 Surat Kabar 65 Surat Kabar 32 Surat Kabar 217 Surat Kabar
7.Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah pertahun N/A N/A 16 Radio/TV 15 Radio/TV N/A N/A Sumber: Diskominfo dan BPS Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Persentase Koperasi Aktif di Kota Depok pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, jika pada tahun 2019 terdapat 44,00% koperasi aktif, maka pada tahun 2020 terdapat 34,67%. Tabel 2.33 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Persentase koperasi aktif 62,52% 62,52% 61,11% 89,93% 44,00% 34,67%
2.Persentase Koperasi aktif 62,52% 62,52% 61,11% 89,93% 44,00% 34,67%
3.Persentase Koperasi sehat N/A N/A 1,17% 19,18%
4.Peningkatan volume usaha N/A N/A N/A N/A 108 M 45,1 M
5.Persentase UMKM Mandiri N/A N/A 4,02% 1,50% N/A N/A
6.Persentase usaha Mikro naik kelas N/A N/A N/A N/A 7,70% 13%
7.Pertumbuhan Wirausaha Baru N/A N/A 270 275 275 475
8.Persentase WUB N/A N/A N/A N/A 0,07% 0,10% Sumber: DKUM Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Persentase Usaha Mikro naik kelas di Kota Depok mengalami peningkatan, jika pada tahun 2019 sebanyak 7,70% maka pada tahun 2020 meningkat menjadi 13%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 91 2.3.2.12. Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 138 investor. Jumlah ini cenderung meningkat jika dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 54 investor. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 7.887.879.521.390,00 menurun jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2019. Kemudian, Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 2,14. Tabel 2.34. Indikator Penanaman Modal Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) NA 54 Perusahaan 60 Perusahaan 61 Perusahaan 109 Perusahaan 138 Perusahaan
2.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. 4.823.327. 001.262 Rp. 6.507.869. 323.620 Rp. 12.709.438. 031.113 Rp. 18.574.45. 852.984 Rp. 8.443.718. 982.008 Rp. 7.887.879. 521.390
3.Rasio daya serap tenaga kerja NA NA 6,22 10,78 7,26 2,14
4.Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) NA Naik Rp. 1.684. 542.322. 358 Naik Rp. 6.201.568. 707.493 Naik Rp. 5.865.013. 821.871 Turun Rp. 10.130.732. 870.976 Turun Rp. 555.839. 460.618
6.Jumlah Perumahan Modern-Formal, yang dibangun oleh developer, di Kota Depok (Lokasi, Luas, Jumlah Unit, Jumlah Penduduk, etc) 4.345 Developer 2.825 Developer 2.783 Developer 2.936 Developer 1.356 Developer 355 Developer
7.Jumlah Hunian Vertikal Modern (Apartment, etc) 3 Apartemen 6 Apartemen 4 Apartemen 4 Apartemen 26 Apartemen 4 Apartemen
8.Jumlah rumah susun rendah, rumah susun menengah, rumah susun tinggi 3 Rumah susun 6 Rumah susun 4 Rumah susun 4 Rumah susun 26 Rumah susun 4 Rumah susun Sumber: DPMPTSP Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 92 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 93%. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 90,69%. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 50%. Cakupan pembinaan atlet muda di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 8%. Jumlah atlet berprestasi di Kota Depok pada tahun 2019 yaitu 188 orang. Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Depok pada tahun 2019 yaitu 3 Stadion, 1 GOR Kota, Kajian 3 GOR Kecamatan (Sawangan- Bojongsari, Cimanggis-Tapos, Cinere-Limo). Tabel 2.35 Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Persentase organisasi pemuda yang aktif 40 OKP 26 OKP 28 OKP 30 OKP 83% * 93% *
2.Persentase wirausaha muda N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.Cakupan pembinaan olahraga 87,09% 87,09% 87,09% 90,50% 90,69% 90,69%
4.Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 50% 50% 50% 50% 50% 50%
5.Cakupan pembinaan atlet muda 5% 6% 7% 8% 8% 8%
6.Jumlah atlet berprestasi 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 5 orang 2 orang
7.Jumlah prestasi olahraga 9 10 10 16 cabor Even Popwil dan kejurda KONI 16 cabor Event Popwil dan kejurda KONI 7 cabor, event Popwil dan Kejurda
8.Lapangan Olahraga : Milik Pemerintah: 3 lapangan (Merpati, Mahakam, Sukatani) 3 lapangan (Merpati, Mahakam, Sukatani) 3 lapangan (Merpati, Mahakam, Sukatani) 3 Stadion, 1 GOR Kota 3 Stadion, 1 GOR Kota, Kajian 3 GOR Kecamatan (Sawangan- Bojongsari, 3 Stadion, 1 GOR Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 93 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Cimanggis- Tapos, Cinere- Limo) Milik Swasta: 100 100 100 120 619 619 Sumber: Disporyata Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD 2.3.2.14. Statistik Sejak tahun 2017-2020 tersedia Buku ”Kota Depok Dalam Angka” dan Buku ”PDRB”. Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Depok pada tahun 2020 yaitu BAIK. Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam perda di Kota Depok terdapat perubahan pada tahun 2016 yaitu RPJPD P 2006-2025. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam perda terdapat perubahan pada tahun 2018 yaitu Revisi RPJMD 2016-2021. Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada pada tahun 2020 yaitu 2 dokumen (RKPD 2021 dan RKPD P 2020). Tabel 2.36 Indikator Statistik, 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
2.Buku ”Kota Depok dalam angka” Ya Ya Ya Ya Ya Ya
3.Buku ”PDRB” Ya Ya Ya Ya Ya Ya
4.Indeks kepuasan masyarakat BAIK BAIK
5.Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam perda - RPJPD P 2006- 2025 - - - -
6.Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam perda - - RPJMD-P 2016- 2021 - - -
7.Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada 2 dok (RKPD 2016 dan RKPD P 2015) 2 dok (RKPD 2017 dan RKPD P 2016) 2 dok (RKPD 2018 dan RKPD P 2017) 2 dok (RKPD 2019 dan RKPD P 2018) 2 dok (RKPD 2020 dan RKPD-P 2019) 2 dok (RKPD 2021 dan RKPD-P 2020) Sumber: Diskominfo Kota Depok, 2021, yang dikelola dalam SIPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 94 2.3.2.15. Kebudayaan Kondisi umum dan capaian kinerja bidang kebudayaan tercermin dari indikator-indikator kebudayaan, terutama capaian kinerja ini dilakukan oleh Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kota Depok. Capaian kinerja penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Depok dalam satu tahun masing-masing sebanyak 5 event, yakni terlaksana pada tahun 2018 dan 2019. Namun, sampai dengan tahun 2020, angka sementara capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya masih dilakukan sekali. Kemudian capaian indikator Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 capaian indikator ini hanya mencapai 2,5%, meningkat pada tahun 2019 sebesar 25,%. Sampai dengan angka capaian indikator sementara pada tahun 2020 tercatat capaian indikator sebesar 37,5%. Capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.37 Indikator Kebudayaan Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis
2.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 2 unit 4 unit 4 unit 4 unit 5 unit 1 unit
3.Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi NA NA 2 Jenis 2 Jenis 2 tarian 2 karya budaya
4.Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu NA NA NA NA 2 obyek (rumah cimanggis dan jlcc) 3 obyek Sumber: Disporyata Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.2.16. Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 yaitu 27.345 pengunjung, jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 47.714 buku, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 44.887 buku. Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 95 memiliki sertifikat pada tahun 2020 yaitu 5 orang. Persentase Minat Baca Masyarakat di Kota Depok pada tahun 2020 yaitu 66,37%. Tabel 2.38 Indikator Perpustakaan Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 27.000 42.627 56.978 73.555 80.960 27.345
2.Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 17.000 23.717 31.878 38.767 44.887 47.714
3.Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tah un (anggota perpustakaan orang) 27.000 42.627 56.978 73.555 80.960 27.345
4.Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 5.000 6.558 9.950 12.492 13.084 22.863
5.Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat NA NA NA 5 5 5
6.Persentase Minat Baca Masyarakat NA 5% 20% 63,94% 64,88% 66,37%
7.Jumlah anggota perpustakaan (orang) NA 1.924 2.115 2.112 3.056 890
8.Jumlah pengunjung perpustakan per tahun (orang) 27.000 42.627 56.878 73.555 80.960 27.345 Sumber: Diskarpus Kota Depok (2020) 2.3.2.17. Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 48,42%, meningkat dibandingkan tahun 2019, juga sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 1,82%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 96 Tabel 2.39 Indikator Kearsipan Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku NA 1,82% 13,64% 20,36% 21,70% 48,42%
2.Peningkatan SDM pengelola kearsipan NA NA 100 100 100 NA
3.Penerapan pengelolaan arsip secara baku (OPD) NA NA 13,64% 20,36% 21,70% 48,42%
4.Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang) NA NA 200 105 100 NA Sumber: Diskarpus (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan Disamping urusan wajib, pemerintah Kota Depok juga memiliki fokus urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kondisi obyek Kota Depok. 2.3.3.1 Pariwisata Kunjungan wisata di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 1.109.951 kunjungan wisata. Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar Rp162.611.198.357. Tabel 2.40 Indikator Pariwisata Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Kunjungan wisata 383% 164% 117% 111% 186% 50%
2.Lama kunjungan Wisata 5.362.901 orang/tah un 5.360.000 orang/tah un 2.343.078 orang/tahu n 2.779.888 orang/tah un 2.796.553 orang/tah un 1.109.951 orang/tah un
3.PAD sektor pariwisata Rp108.16 3.841.213 Rp132.50 7.817.038 Rp140.768. 562.305 Rp171.35 7.675.288 Rp251.45 5.068.531 Rp162.611 .198.357
4.Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Depok NA NA 2 Dokumen (RIPDA dan Pengelolaa n Potensi Pariwisata Alam Kota Depok) NA NA NA
5.Pengembangan Destinasi Wisata dan Promosi Wisata (lokasi) Destinasi: 3 Lokasi; 5 promosi pariwisata 2 objek wisata; 5 promosi pariwisata 6 objek wisata; 5 promosi pariwisata 4 objek wisata; 2 promosi pariwista 2 objek pariwisata ; 2 promosi pariwisata 3 objek pariwisata; 1 promosi pariwisata
6.Kontribusi PDRB Pariwisata 0,04% 0,09% 3.52% 3,75% 3,85% 4,09% Sumber: Disporyata Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 97 2.3.3.2 Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 6,6 ton. Cakupan bina kelompok petani di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 190. Yang dimaksud kelompok tani yaitu melakukan usaha pertanian dan perternakan; bantuan pemerintah Kota Depok berbentuk pembinaan, penyuluhan, keuangan dan hibah barang. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 1,40%. Tabel 2.41 Indikator Pertanian Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1.83% 1.31% 1.33% 1.27% 1.34% 1.40% 2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha) 6.2 6.3 6.43 6.54 6.6 6.6 3 Cakupan bina kelompok petani 132 132 148 165 165 190 4 Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing Sampai Dengan Tahun 2026 (ton) 2,493 2,724 2,925 2,861 2,001 2,000 5 Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Unggulan (Ton) 6,484 4,803 4,050.60 3,917.87 N/A N/A 6 Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produktivitas tanaman pangan N/A N/A 0.95% 1.13% 1.09% 1.03% Sumber: DKPPP Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.3.3 Perdagangan Perkembangan Ekspor Kota Depok pada tahun 2020 menurun dari US$ 118.403.400 tahun 2019 menjadi US$ 93.699.087 Jumlah supermarket di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 25 supermarket, sedangkan jumlah minimarket di Kota Depok sebanyak 519 minimarket. Pada tahun 2020 Kota Depok juga melakukan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yaitu 5 lokasi (Pasar Agung, Pasar Sukatani, Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Musi). Kontribusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 98 sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Depok tahun 2020 sebesar 21,79%. Tabel 2.42 Indikator Perdagangan Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 74.101.860, 19 74.456.622, 43 74.281.568,80 74.456.622, 43 118.403.400 93.699.087
2.Perkembangan Ekspor Kota Depok 5.6% 0.47% -0.23% 0.23% 59% -20%
3.Cakupan bina kelompok pedagang/usah a informal 4 4 4 4 6 7
4.Jumlah dan Profil Super Market dan Minimarket 8 15 16 18 23 25 209 243 430 503 519 519
5.Jumlah dan Profil Pasar Tradisional (Luas, Jumlah Kios-Los), Warung - Toko, dan "Pasar Kaget" Pasar Cisalak Pasar Cisalak Pasar Cisalak Pasar Cisalak Pasar Cisalak Pasar Cisalak Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 684 Jumlah Los: 676 Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 684 Jumlah Los: 676 Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 685 Jumlah Los: 677 Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 685 Jumlah Los: 677 Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 685 Jumlah Los: 677 Luas Tanah: 18.650 m2 Luas Bangunan: 31.129,960 m2 Jumlah Kios: 685 Jumlah Los: 677 Pasar Tugu Pasar Tugu Pasar Tugu Pasar Tugu Pasar Tugu Pasar Tugu Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 268 Jumlah Los: 100 Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 269 Jumlah Los: 101 Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 269 Jumlah Los: 101 Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 269 Jumlah Los: 101 Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 269 Jumlah Los: 101 Luas Tanah: 1.890 m2 Luas Bangunan: 2.088 m2 Jumlah Kios: 269 Jumlah Los: 101 Pasar Sukatani Pasar Sukatani Pasar Sukatani Pasar Sukatani Pasar Sukatani Pasar Sukatani Luas Tanah 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2: Jumlah Kios: 105 Jumlah Los: 108 Luas Tanah: 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2 Jumlah Kios: 106 Jumlah Los: 109 Luas Tanah: 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2 Jumlah Kios: 106 Jumlah Los: 109 Luas Tanah: 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2 Jumlah Kios: 106 Jumlah Los: 109 Luas Tanah: 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2 Jumlah Kios: 106 Jumlah Los: 109 Luas Tanah: 2.892 m2 Luas Bangunan: 1.859 m2 Jumlah Kios: 106 Jumlah Los: 109 Pasar Agung Pasar Agung Pasar Agung Pasar Agung Pasar Agung Pasar Agung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 99 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 832 Jumlah Los: 478 Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 833 Jumlah Los: 479 Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 833 Jumlah Los: 479 Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 833 Jumlah Los: 479 Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 833 Jumlah Los: 479 Luas Tanah: 10.480 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 833 Jumlah Los: 479 Pasar Pasar Kemiri Pasar Pasar Kemiri Pasar Pasar Kemiri Pasar Pasar Kemiri Pasar Pasar Kemiri Pasar Pasar Kemiri Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 400 Jumlah Los: 800 Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 401 Jumlah Los: 801 Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 401 Jumlah Los: 801 Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 401 Jumlah Los: 801 Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 401 Jumlah Los: 801 Luas Tanah: 26.000 m2 Luas Bangunan: m2 Jumlah Kios: 401 Jumlah Los: 801 Pasar Musi Pasar Musi Pasar Musi Pasar Musi Luas Tanah: 3.060 m2 L uas Bangunan: 1.624 m2 Jumlah Kios: 18 Jumlah Los: 198 Luas Tanah: 3.060 m2 Luas Bangunan: 1.624 m2 Jumlah Kios: 18 Jumlah Los: 198 Luas Tanah: 3.060 m2 Luas Bangunan: 1.624 m2 Jumlah Kios: 18 Jumlah Los: 198 Luas Tanah: 3.060 m2 Luas Bangunan: 1.624 m2 Jumlah Kios: 18 Jumlah Los: 198

6.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 21.52% 21.61% 21,69% 21,75% 21,79% 21,79%
7.Pembangunan dan Revitalisasi Pasar rakyat (unit) 4 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak) 4 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak) 4 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak) 4 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak) 5 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak, Ps. Musi) 5 lokasi (Ps. Agung, Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Cisalak, Ps. Musi) Sumber: Disdagin Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.3.4 Perindustrian Cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 75%. Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 50 IKM. Jumlah Pengawasan distribusi barang dan bahan pangan di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 24 barang dan bahan pangan. Kontribusi PDRB Tersier di Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 48,18%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 100 Tabel 2.43 Indikator Perindustrian Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Cakupan bina kelompok pengrajin 18,75% 31,25% 31,25% 75% 75% 75%
2.Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Depok 20 IKM 47 IKM 41 IKM 93 IKM 39 IKM 50 IKM
3.Jumlah Pengawasan distribusi barang dan bahan pangan 48 48 48 48 48 24
4.Kontribusi PDRB Tersier 46,7% 47,28% 32,34% 32,34% 32,34% 48,18% Sumber: Disdagin Kota Depok (2021), yang dikelola dalam SIPD 2.3.3.5 Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan di Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 2.035,45 ton. Produksi benih ikan konsumsi di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 46.730.356 ekor/tahun. Sedangkan produksi ikan hias di Kota Depok pada tahun 2020 sebanyak 95.025.448 ekor/tahun Tabel 2.44 Indikator Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020 No. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Produksi perikanan(ton) 1.956,18 1.956,18 2.044,61 2.044,61 2.264,94 2.035,45
2.Produksi benih ikan konsumsi (ekor) 38.408.9 46 39.945.3 04 41.543.1 16 43.204.8 41 44.933.0 34 46.730.3 56
3.Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 18,9 19,5 23 20,1 20,6 17
4.Produksi ikan hias (ekor/tahun) 85.919.6 24 84.927.4 64 89.146.7 37 92.712.6 06 91.633.0 36 95.025.4 48 Sumber: DKPPP Kota Depok ( 2021), yang dikelola dalam SIPD 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 101 kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan daya saing perekonomian kota, banyak ditentukan oleh kapasitas fiskal pemerintah kota. Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup tinggi, dimana APBD Kota Depok pada 2020 telah menembus Rp. 3,6 triliun. Tabel 2.45. APBD Kota Depok, 2020 (Rp Triliun) Uraian Anggaran (Rp Triliun) Uraian Anggaran (Rp Triliun)

(1)(2) (3) (4) Pendapatan Daerah 3,08 Belanja Daerah 3,62 PAD - Pajak Daerah 1,27 1,03 Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai 1,44 1,08 Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum 1,07 0,95 Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang & Jasa - Belanja Modal 2,18 0,39 0,92 0,87 Lain-Lain PAD yang Sah 0,75 Sumber: BKD Kota Depok, diolah, yang dikelola dalam SIPD Dengan kapasitas fiskal yang besar, Pemerintah Kota Depok dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur kota yang penting dan mendesak, seperti infrastruktur transportasi untuk mengatasi kemacetan kota. Dengan Kota Depok yang telah menyatu dengan wilayah sekitarnya dalam Jabodetabek, maka arus transportasi harian di Kota Depok menjadi sangat tinggi. Terbatasnya panjang jalan sering berakhir dengan kemacetan Panjang dengan dominasi sepeda motor oleh komuter Jabodetabek, sehingga dibutuhkan investasi besar pada infrastruktur transportasi agar masyarakat mau berpindah ke transportasi massal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 102 Gambar 2.36 Moda Transportasi Komuter Jabodetabek, 2019 Kota Depok sendiri kini tidak lagi hanya menjadi pengirim komuter bagi daerah lain, terutama Jakarta, namun kini perlahan juga menjadi daerah penerima komuter, terutama dari Jakarta dan Bogor. Dengan harga lahan yang kian mahal di Jakarta, semakin banyak perusahaan yang berkantor dan membuka usaha di Kota Depok. Tabel 2.46. Potensi Perjalanan Harian Pekerja Jabodetabek, 2019 No Tempat Tinggal Lokasi Kegiatan Komuter Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Luar Jabodetabek
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Jakarta 25.9% 0.5% 1.6% 3.4% 2.0% 0.2%
2.Bogor 5.1% 4.7% 1.8% 1.6% 1.6% 0.2%
3.Depok 9.1% 1.6% 0.0% 1.1% 0.3% 0.0%
4.Tanggerang 12.3% 0.3% 0.3% 6.7% 0.2% 0.7%
5.Bekasi 12.0% 0.5% 0.5% 0.3% 4.7% 0.8% Sumber: diolah dari BPS 2.4.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Analisis kinerja atas fasilitas dan infrastruktur wilayah dilakukan terhadap kondisi prasarana dan sarana yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dan perekonomian kota. Tabel 2.47. Pasar Tradisional di Kota Depok, 2019 No Kecamatan Pasar Tradisional Luas (M2) Kios (Unit) Los (Unit) Pengelola

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Sawangan - - - - -
2.Bojongsari Pasar Reni Jaya - - - Swasta
3.Pancoran Mas Pasar Depok Jaya - - - KPPD (Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok) Pasar Segar Panmas - - - Swasta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 103 No Kecamatan Pasar Tradisional Luas (M2) Kios (Unit) Los (Unit) Pengelola

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.Cipayung - - - - -
5.Sukmajaya Pasar Agung 10.480 833 479 Pemda Kota Depok Pasar Musi - - - Pemda Kota Depok Pasar Musi Baru - - - Swasta
6.Cilodong Pasar Pucung - - - Swasta
7.Cimanggis Pasar Cisalak 18.630 685 677 Pemda Kota Depok Pasar Tugu 1.890 269 101 Pemda Kota Depok
8.Tapos Pasat Sukatani 2.892 106 109 Pemda Kota Depok
9.Beji Pasar Kemiri Muka 26.000 401 801 Pemda Kota Depok
10.Limo - - - - -
11.Cinere Pasar Gandul - - - Swasta Pasar Segar Cinere - - - Swasta Sumber: diolah dari BPS dan Disdagin Kota Depok (2021) Salah satu infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat secara luas, terutama kelas menengah-bawah, adalah pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional di Kota Depok secara umum adalah terbatas, bahkan terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki pasar tradisional yaitu Kecamatan Sawangan, Cipayung dan Limo. 2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia Pendidikan yang menjadi faktor kunci penyediaan tenaga terampil, harus menjadi prioritas untuk daya saing kota ke depan. Hingga kini, kualitas pekerja Kota Depok secara umum masih rendah. Pekerja dengan kualifikasi tidak tamat SD masih mencapai 9,2%, sedangkan pekerja dengan tamat SD/MI mencapai 13,45%. Di saat yang sama, pekerja dengan tamat SMP/MTs mencapai 12,88% dan pekerja dengan tamat SMA/MA/SMK mencapai 46,46%. Dengan demikian, masih lebih dari 70 persen pekerja Kota Depok berpendidikan menengah-rendah. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi aspek yang sangat diperlukan, tidak haya pendidikan formal saja namun juga pendidikan non formal seperti pelatihan-pelatihan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 104 Sumber : BPS Kota Depok 2021, diolah, yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.37. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Kota Depok, Tahun 2020 Pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang memerlukan pengelolaan secara baik dan profesional, sehingga output/lulusan dari pelatihan tersebut dapat memiliki nilai tambah baik secara ekonomis maupun sosial. Secara ekonomis berarti para lulusan segera terserap di pasar kerja dengan memperoleh imbalan gaji yang memadai. Sedangkan secara sosial, berarti pula bahwa lulusan pelatihan memperoleh kedudukan/ pekerjaan yang baik dibandingkan dengan rekan-rekannya yang berpendidikan formal sama tetapi tidak mengikuti pelatihan. Tenaga kerja harus dipersiapkan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang dengan menyesuaikan perubahan industri. Dalam era revolusi industri 4.0, bidang teknologi dan informasi merupakan instrumen utama dalam pengembangan industri. Oleh karena itu tenaga kerja harus mampu menjawab dengan keahlian/keterampilan yang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0 sebagai aktor pengembangan instrumen teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga tenaga kerja memiliki kualitas keahlian dan daya saing global. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan. 13.45% 12.88% 46.46% 27.21% Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Perguruan Tinggi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 105 2.5. Kondisi Ekonomi Dampak Pandemi COVID-19 Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Sejak kejadian pertama kasus infeksi Covid-19 ditemukan pada bulan Maret 2020 hingga saat ini, kinerja pembangunan makro Indonesia mengalami penurunan, begitu pula dengan Kota Depok. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja pembangunan makro tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dan capaian IPM tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding kondisi tahun sebelumnya. 2.5.1.Pertumbuhan Ekonomi Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah berimbas pada kinerja perekonomian Kota Depok. Kinerja perekonomian sepanjang tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,92 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 6,74 persen. Jika dibanding nasional, DKI Jakarta maupun Provinsi Jawa Barat, kinerja perekonomian Kota Depok masih lebih baik dengan laju penurunan lebih rendah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 70.390,56 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 605,92 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 70.996,48 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya nilai produksi di sebagian besar lapangan usaha di Kota Depok. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 49.076,63 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 48.132,10 miliar rupiah pada tahun 2020. Kondisi inilah yang menyebabkan selama tahun 2020 Kota Depok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 106 mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian di Kota Depok pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Depok didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Secara serentak ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 70,75 persen terhadap total PDRB Kota Depok tahun 2020. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 28,91 persen. Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,20 persen, dan Konstruksi sebesar 20,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen. Mencermati struktur perekonomian di Kota Depok, ada pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Kegiatan perdagangan memperdagangkan hasil dari Industri Pengolahan, membutuhkan dukungan insfrastruktur (konstruksi) dan juga dari aktivitas jasa keuangan serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang. Pergeseran struktur lapangan usaha di Kota Depok dapat terlihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang terus mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB Kota Depok selama periode 2016-2020 adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pada Tahun 2020 terdapat penurunan kontribusi dari beberapa sektor lapangan usaha di Kota Depok yang selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya seperti kategori Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 107 Lainnya. Sebaliknya terdapat kenaikan kontribusi dari beberapa sektor yang sebelumnya selalu menurun seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Transportasi dan Pergudangan. Ketidakstabilan kondisi perekonomian disinyalir sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai produksi pada beberapa lapangan usaha setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Kategori lapangan usaha yang masih mengalami peningkatan kinerja saat pandemi Covid-19 antara lain Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; serta Jasa Pendidikan. Kategori lapangan usaha di Kota Depok yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 30,36 persen. Kategori lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mencapai 10,45 persen; Jasa Pendidikan sebesar 7,52 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,17 persen, Real Estate sebesar 1,97 persen, serta Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 1,33. Namun demikian sektor-sektor yang tumbuh baik tersebut porsinya terhadap perekonomian Kota Depok tidak besar. Sisanya mengalami penurunan laju pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak dipungkiri, adanya Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, termasuk Kota Depok. Dampak yang diakibatkan antara lain adalah menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi yang melemahkan investasi, dan menurunnya ekspor ke berbagai wilayah. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Depok tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi relatif tinggi terjadi pada kategori Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 108 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Lainnya. Dari sisi permintaan akhir, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami penurunan yang lebih signifikan dibandingkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Komponen PMTB mengalami penurunan sebesar 3,49 persen pada tahun 2020. Secara nominal, pengeluaran konsumsi beberapa komponen tetap mengalami peningkatan di tahun 2020 baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, maupun konsumsi Pemerintah. Namun peningkatan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor inflasi sehingga belum menggambarkan peningkatan konsumsi yang sebenarnya. Selama periode 2016–2020 penyebaran distribusi terbesar PRDB atas dasar harga berlaku berdasarkan komponen pengeluaran di Kota Depok adalah konsumsi rumah tangga dan pada tahun 2020 persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 126,69 persen. Selain konsumsi rumah tangga, pengeluaran dalam bentuk PMTB juga mempunyai peranan yang cukup besar. Selama periode 2016 - 2020 besaran pengeluaran untuk komponen PMTB selalu bertambah besar kecuali di tahun 2020. Pada tahun 2016 peranan PMTB sebesar 49,93 persen hingga mencapai 55,16 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 besaran peranan PMTB terhadap pengeluaran menurun menjadi 54,16 persen. Adapun pertumbuhan masing-masing komponen PDRB menurut pengeluaran selama periode 2016 - 2020 yang cukup fluaktif adalah konsumsi Pemerintah. Sementara itu, konsumsi rumah tangga cenderung mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2020 seluruh komponen pengeluaran mengalami penurunan kecuali konsumsi LNPRT. Komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,03 persen. 2.5.2.Indeks Pembangunan Manusia Dampak Pandemi COVID-19 juga berimbas pada aspek pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 109 Pembangunan Manusia (IPM) 2020. IPM Kota Depok pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 80,89 poin menjadi 80,97 poin. Pada periode 2010-2019 rata-rata pertumbuhan mencapai 0,60 persen sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun 2019 hanya sebesar 0,10 persen. Perlambatan pertumbuhan IPM Kota Depok disebabkan karena komponen pengeluaran per kapita mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020 nilai PDRB per kapita mengalami penurunan sejalan dengan adanya penurunan kinerja ekonomi. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,47 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 29,52 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 nilainya turun menjadi 28,34. 2.5.3.Kondisi Ketenagakerjaan Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pengangguran mengalami kenaikan sebesar ± 45.707 orang sebanding dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,77 persen poin. Demikian halnya, berdasarkan status pekerjaan utama telah terjadi perpindahan jenis pekerjaan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Jumlah status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai menurun dan sebagian besar beralih menjadi berusaha sendiri, bekerja pada keluarga/tidak dibayar atau menjadi freelance sebagaimana terlihat pada Tabel 2.48. berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 110 Tabel 2.48. Perbandingan Persentase Data Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2019 dan 2020 Status Pekerjaan Utama Tahun 2019 2020 +/- 1 2 3 4 Berusaha sendiri 19,4 21,9 2,5 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 4,6 5,0 0,4 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 3,9 3,8 -0,1 Buruh/karyawan/pegawai 66,3 61,1 -5,2 Pekerja bebas 1,7 2,7 1,0 Pekerja keluarga/Tidak dibayar 4,2 5,5 1,3 Sumber :BPS, Depok Dalam Angka, 2021, data diolah Dinamika ketenagakerjaan pada periode 2020 mengindikasikan terdapat 2 (dua) kelompok penduduk bekerja yang terdampak Pandemi COVID-19 yaitu kelompok penduduk bekerja yang dirumahkan dan kelompok yang berhenti bekerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok per April 2020 tercatat dari 120 perusahaan yang melaporkan, sebanyak 110 perusahaan merumahkan 534 orang pekerja, 6 perusahaan mem-PHK 333 orang pekerja, dan 4 perusahaan tetap menjalankan usahanya tanpa merumahkan maupun memutus hubungan kerja. 2.5.4.Sektor-sektor Ekonomi Dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Kota Depok, diantaranya sektor pariwisata, UMKM, dan ketenagakerjaan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok tahun 2020 terdapat 2 tempat rekreasi dan 1 rumah makan yang tutup, sedangkan tenaga seni dan budaya yang terdampak sebanyak 306 orang. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok tahun 2020, sebanyak 565 pelaku usaha mikro yang disurvey mengalami penurunan rata-rata pendapatan sebesar 68,37 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 111 persen. Pelaku usaha yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan adalah pada sektor fashion disusul craft dan kuliner. Demikian halnya dengan pelaku usaha kecil, data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok per April 2020 menyebutkan bahwa sebanyak 942 pelaku IKM sektor kuliner dengan 3.416 orang pekerja, 221 pelaku IKM sektor craft dengan 1.339 orang pekerja, dan 131 pelaku IKM sektor fashion dengan 481 orang pekerja terdampak pandemic Covid-19. Permasalahan yang mereka hadapi antara lain produksi yang terhambat dan terhenti, kesulitan pemasaran karena menurunnya daya beli dan permintaan maupun penundaan/pembatalan event maupun order, kesulitan dan kenaikan harga bahan baku, rencana kerjasama yang dibatalkan, stok yang tertahan, dan penghentian kursus/workshop yang pada akhirnya menyebabkan penurunan omset. Terjadi pergeseran usaha terutama untuk IKM sektor fashion yang beralih ke produksi masker karena adanya peningkatan permintaan masker kain. Dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penganggaran APBD Tahun 2020 yang mengalami perubahan dua kali, dengan adanya kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam bentuk refocusing APBD Tahun 2020. 2.6. Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan dikategorikan sebagai bencana non alam sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi Covid-19 di Kota Depok, merupakan kasus pertama yang ditemukan di Indonesia. Seiring dengan dengan eskalasi penambahan kasus, ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kota Depok tanggal 18 Maret 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 112 Berdasarkan data Pusat Informasi Covid-19 Kota Depok, per 31 Desember 2020 terdapat 17.294 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dengan distribusi 3.358 kasus aktif (19.42%), 13.517 kasus sembuh (78.16%) dan 419 kasus meninggal (2.42%). Adapun jumlah kasus kontak erat sebanyak 23.436 orang dan kasus suspek sebanyak 12.354 orang. Jumlah spesimen yang telah di tes PCR sebanyak 56.162 spesimen. Berdasarkan data yang dihimpun Divisi Kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, kasus konfirmasi cenderung mengalami kenaikan sejak awal kasus ditemukan dengan klaster banyak dari penularan dalam keluarga, perkantoran dan komunitas. Berdasarkan zonasi yang ditetapkan BNPB, Kota Depok per tanggl 27 Desember 2020 berada dalam Zona Merah atau Kategori Risiko Tinggi (Skor Zonasi : 1.67). berdasarkan data kasus COVID-19 dan zonasi tersebut, menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pandemi COVID-19 di Kota Depok menuntut respon kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan sistem kesehatan daerah yang optimal baik dari aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan saat ini, Pemerintah Kota Depok perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Depok sehingga angka penularan dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia, tentunya akan memperlambat penanganan kasus akibat pandemi COVID-19. Sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas masih belum memenuhi standar minimal penanganan. Untuk kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, per 31 Desember 2020, persentase kelengkapan fasilitas pada 24 RS se-Kota Depok adalah sebesar 98.6% . Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit di Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 113 Depok sudah memenuhi standar World Health Organization (WHO), yaitu 1 (satu) TT untuk 1.000 penduduk, atau untuk Kota Depok dengan penduduk sebesar kurang lebih 2.4 juta jiwa maka dibutuhkan total Tempat Tidur (TT) sebanyak 2.400 TT. Saat ini, dari 24 Rumah Sakit yang ada di Kota Depok, jumlah total tempat tidur yang tersedia adalah 2.444 TT, dan peruntukkan untuk penanganan Covid-19 sekitar 32% dari seluruh TT atau sebanyak 781 TT, yang terdiri dari 722 TT isolasi Covid-19 dan 59 TT untuk perawatan ICU. Namun permasalahan yang dihadapi Kota Depok dalam hal penyediaan TT khusus Covid-19 adalah Bed Occupancy ratio (BOR) yang melebihi standar WHO, yaitu melebih 80%. Berikut adalah gambaran ketersediaan Tempat Tidur di Rumah sakit se-Kota Depok. Tabel 2.49. Gambaran Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit dan Bed Occupancy Ratio (BOR) pada Rumah Sakit se-Kota Depok per 01 Januari 2021 KODE RS RUMAH SAKIT RS Rujukan Kapasitas Tesedia Kapasitas Terpakai Bed Occupancy Rate TT ICU Covid- 19 TT Isolasi Covid-19 TT ICU Covid- 19 TT Isolasi Covid- 19 TT ICU Covid-19 TT Isolasi Covid-19

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3201061 RS Umum Tugu Ibu SK Gub 1 31 0 27 0.00% 87.10% 3201072 RS Umum Puri Cinere SK Gub 3 29 3 28 100.00% 96.55% 3201126 RS Umum Hermina Depok SK Gub 3 64 3 64 100.00% 100.00% 3201185 RS Umum Meilia SK Gub 3 22 1 22 33.33% 100.00% 3201196 RS Umum Bunda Margonda SK Gub 6 58 6 58 100.00% 100.00% 3201256 RS Universitas Indonesia SK Gub 23 60 21 47 91.30% 78.33% 3276028 RS Umum Mitra Keluarga Depok SK Gub 7 74 7 51 100.00% 68.92% 3276039 RS Umum Bhayangkara Brimob SK Gub 3 85 2 79 66.67% 92.94% 3276124 RS Umum Daerah Kota Depok SK Gub 4 93 4 85 100.00% 91.40% 3201013 RS Umum Harapan Depok 0 5 0 1 0.00% 20.00% 3201035 RS Umum Bhakti Yudha 0 26 0 26 0.00% 100.00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 114 KODE RS RUMAH SAKIT RS Rujukan Kapasitas Tesedia Kapasitas Terpakai Bed Occupancy Rate TT ICU Covid- 19 TT Isolasi Covid-19 TT ICU Covid- 19 TT Isolasi Covid- 19 TT ICU Covid-19 TT Isolasi Covid-19
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 3201141 RS Ibu dan Anak Tumbuh Kembang 0 3 0 0 0.00% 0.00% 3276017 RS Umum Sentra Medika 0 25 0 22 0.00% 88.00% 3276041 RS Umum Grha Permata Ibu 0 22 0 17 0.00% 77.27% 3276135 RS Umum Simpangan Depok 0 3 0 3 0.00% 100.00% 3276146 RS Umum Hasanah Graha Afiah 5 34 5 34 100.00% 100.00% 3276147 RS Ibu dan Anak Asyifa Depok 0 1 0 0 0.00% 0.00% 3276149 RS Ibu dan Anak Setya Bhakti 0 0 0 0 0.00% 0.00% 3276150 RS Jantung Diagram 0 3 0 0 0.00% 0.00% 3276151 RS Umum Permata Depok 0 5 0 0 0.00% 0.00% 3276152 RS Umum Citra Medika Depok 0 57 0 30 0.00% 52.63% 3276153 RS Umum Citra Arafiq 1 22 0 22 0.00% 100.00% 3276154 RS Ibu dan Anak Bunda Aliyah 0 0 0 0 0.00% 0.00% 3276155 RS Ibu dan Anak Brawijaya Bojongsari 0 0 0 0 0.00% 0.00% TOTAL 59 722 52 616 88.14% 85.32% Sumber : RS Online, 01 Jan 2021; Jam 11.00 WIB Untuk kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, per 31 Desember 2020, persentase kelengkapan fasilitas pada Puskesmas se-Kota Depok adalah sebesar 70.7%. hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih terdapatnya Puskesmas yang belum memiliki Ambulans untuk rujukan sesuai standar penanganan Covid-19. Saat ini tersedia 38 Ambulans pada 35 Puskesmas, sementara masih terdapat 3 Puskesmas yang belum memiliki fasilitas ambulans. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 115 lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ketersediaan Puskesmas di Kota Depok sebanyak 38 unit, dengan distribusi berdasarkan kemampuan penyelenggaraan terdiri dari 10 unit (26,32 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap dan 28 unit (73,68 persen) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap. Hal ini bila dibandingkan dengan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk, maka masih terdapat kesenjangan jumlah Puskemas untuk seluruh penduduk di Kota Depok. Selain kebutuhan fasilitas kesehatan, permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan data. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik Nasional, Provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakserasian data ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Selain ketidaksinkronan data, permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah ketidaktepatan data penemuan kasus sehingga memerlukan sistem informasi yang saling terintegrasi, transparan, dan terkini serta peningkatan kapasitas tes dan penguatan kegiatan surveilans Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 116 APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2016-2020 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka mengetahui potensi dan optimalisasi Keuangan Daerah diperlukan analaisis kinerja keuangan masa lalu sebagai dasar dalam memproyeksikan penerimaan keuangan daerah pada tahun perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 117 Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang termuat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Depok, dijabarkan sebagai berikut 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 118

1.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
b.Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini Tabel 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 119 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realiasasi Pendapatan Kota Depok Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 1 2 4 5 6 7 8 9 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 922.297.784.280,15 1.210.748.605.561,14 1.059.700.280.693,72 1.293.003.769.037,00 1.215.039.162.060,00 9,50% 4.1.1. Pajak Daerah 683.925.218.835,00 841.743.994.169,00 839.491.835.275,00 1.018.129.612.075,00 949.575.773.211,00 9,57% 4.1.2. Retribusi Daerah 65.360.504.006,00 63.594.629.696,00 36.388.197.243,00 40.835.247.582,00 38.183.011.839,00 -0,17% 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.596.550.886,00 7.972.795.152,00 12.681.414.156,00 21.701.132.428,00 8.816.976.722,00 9,89% 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 165.415.510.553,15 297.437.186.544,14 171.138.834.019,72 212.337.776.952,00 218.463.400.288,00 16,16% DANA PERIMBANGAN 1.118.681.655.636,00 1.160.692.889.899,00 1.158.659.583.597,00 1.227.549.178.965,00 1.188.768.773.705,00 4,21% 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 105.872.242.136,00 103.440.129.778,00 102.464.138.870,00 83.493.307.510,00 125.654.518.180,00 14,53% 4.2.2. Dana Alokasi Umum 865.880.956.000,00 850.670.212.000,00 860.675.991.000,00 950.369.136.000,00 843.978.499.000,00 -0,58% 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 146.928.457.500,00 206.582.548.121,00 195.519.453.727,00 193.686.735.455,00 219.135.756.525,00 120,05% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 445.490.698.385,00 475.962.237.743,00 721.906.622.788,00 715.724.858.390,00 655.907.633.640,00 3,19% '4.3.1. Pendapatan Hibah 125.715.328.821,00 130.149.922.893,00 3,53% 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 433.858.878.685,00 450.383.633.743,00 478.502.251.409,00 521.083.965.142,00 439.281.807.747,00 1,13% 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00 78.250.000.000,00 10.232.668.000,00 63.984.803.000,00 266,82% 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 6.631.819.700,00 18.078.604.000,00 165.154.371.379,00 58.692.896.427,00 22.491.100.000,00 155,64% JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.486.470.138.301,15 2.847.403.733.203,14 2.940.266.487.078,72 3.236.277.806.392,00 3.059.715.569.405,00 4,68% Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2016-2020 , BKD Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 120 Kinerja pendapatan daerah Kota Depok menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan tahunan adalah sebesar 4,68%. Pada tahun 2016 pendapatan Kota Depok adalah Rp 2.486,47 miliar selanjutnya meningkat menjadi Rp. 3.059,71 miliar pada tahun 2020, mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019 yaitu senilai 3.236,27 miliar. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sumber pendapatan baik dari pajak, retribusi, dana transfer pusat (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer Provinsi yang menurun cukup signifikan. Adapun sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,21% per tahun. Pertumbuhan pendapatan juga didukung oleh Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu rata-rata sebesar 9,5% per tahun. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu rata-rata sebesar 3,19% per tahun, terutama berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Jika dilihat dari tren perkembangan nilai masing-masing komponen pendapatan daerah (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan daerah dari PAD dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dengan tren yang juga meningkat. Apabila dilihat pada Gambar 3.2 proporsi komponen pembentuk pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dengan tren yang terus meningkat. Dana Perimbangan merupakan kontributor kedua terhadap pendapatan daerah Kota Depok pada tahun 2020. Proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan hal yang baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 121 untuk kemandirian keuangan daerah Kota Depok dan perlu terus untuk ditingkatkan, yaitu sumber pendapatan daerah dari PAD. Sumber: BKD Kota Depok (2021) Gambar 3.1. Sumber Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 (Rp) Sumber: BKD Kota Depok (2021) Gambar 3.2. Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 (Persen) Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut: a) Pendapatan Asli Daerah Secara umum PAD Kota Depok dari tahun 2016 ke 2020 mengalami peningkatan dari sisi nilai yang signifikan, terutama yang berasal dari 37.09% 42.52% 36.04% 39.95% 39.71% 44.99% 40.76% 39.41% 37.93% 38.85% 17.92% 16.72% 24.55% 22.12% 21.44% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 122 Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, Pajak Daerah mengalami peningkatan dari 74,15 persen pada tahun 2016 menjadi 78,15 persen pada tahun 2020, dan lain-lain PAS yang sah mengalami peningkatan dari 17,94 persen pada tahun 2016 menjadi 17,98 persen pada tahun. Sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, secara persentase terhadap PAD mengalami penurunan. Sumber: BKD Kota Depok (2021) Gambar 3.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Rata–rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 76 persen. Sisanya terdiri dari retribusi daerah sebesar 4 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 persen dan lain- lain pendapatan asli daerah sebesar 19 persen. - 200,000,000,000.00 400,000,000,000.00 600,000,000,000.00 800,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 123 Sumber: BKD Kota Depok (2021) Gambar 3.4 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah b) Dana Perimbangan Dari sisi nilai, semua jenis Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN selama tahun 2016 ke 2020 mengalami peningkatan, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi terhadap Dana Perimbangan, yang disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), namun pada tahun 2020 DAU mengalami penurunan sebagai dampak kebijakan penanganan dampak Covid-19. Secara persentase terhadap total Dana Perimbangan, proporsi DAU mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2020, sedangkan DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sumber: BKD Kota Depok (2021) Gambar 3.5 Sumber Dana Perimbangan Kota Depok Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 75 persen dan Dana Alokasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 124 Khusus Sebesar 16 persen, sedangkan sisanya sebesar 9 persen merupakan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Bukan Pajak. Sumber: BKD Kota Depok (2021), diolah Gambar 3.6 Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kota Depok secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sumber pendanaan yang konsisten meningkat berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sumber: BKD Kota Depok (2021), diolah Gambar 3.7 Sumber Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Depok Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 125 Dearah lainnya sebesar 77,1 persen, pendapatan hibah 21,2 persen, Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 9,0 persen dan dana penyesuaian otonomi khusus sebesar 5,5 persen. Sumber: BKD Kota Depok (2021), diolah Gambar 3.8 Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rasio Ketergantungan dan Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain- lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah 21.2% 77.1% 5.5% 9.0% Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 126 terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. Perkembangan derajat kemandirian Kota Depok menunjukkan tren meningkat yang semula sebesar 37,09 pada tahun 2016 menjadi 39,71 persen pada tahun 2020. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kota Depok menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 62,91 pada tahun 2016 menjadi 60,30 pada tahun 2020. Meskipun ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat atau daerah lainnya masih cukup tinggi, namun dengan perkembangan derajat kemandirian yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok yang baik. Sumber: BKD Kota Depok (2021), diolah Gambar 3.9 Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Belanja Daerah Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum komponen belanja terdiri dari: Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan 37.09% 42.52% 36.04% 39.95% 39.71% 62.91% 57.48% 63.96% 60.05% 60.29% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 2016 2017 2018 2019 2020 Derajat Kemandirian Rasio Ketergantungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 127 Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 128 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 1 2 4 5 6 7 8 9 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 936.122.553.610,00 921.481.580.273,00 977.670.630.949,00 1.171.605.771.160,00 1.372.673.750.886,55 9,97% 5.1.1. Belanja Pegawai 816.809.296.975,00 813.135.579.241,00 858.972.494.868,00 1.015.459.650.194,00 985.213.684.958,00 5,45% 5.1.2. Belanja Bunga - - - - - 5.1.4. Belanja Hibah 69.831.840.000,00 86.807.327.834,00 76.046.094.500,00 110.781.723.850,00 196.964.296.600,00 23,52% 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 45.946.117.427,00 20.402.401.886,00 41.311.378.500,00 43.816.998.700,00 18.393.165.000,00 47,18% 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 907.683.368,00 870.814.041,00 1.171.491.250,00 1.379.235.916,00 - -4,58% 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.627.615.840,00 265.457.271,00 169.171.831,00 168.162.500,00 172.102.604.328,55 20538,43% BELANJA LANGSUNG 1.819.134.249.956,27 1.750.682.462.524,52 1.787.413.276.870,15 2.059.661.604.919,00 1.826.528.936.217,00 8,13% 5.2.1. Belanja Pegawai 234.245.176.791,00 306.982.247.723,00 349.944.609.728,00 324.724.098.626,00 360.448.017.361,00 15,13% 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 566.233.433.007,37 586.457.868.421,00 667.414.873.943,00 808.848.131.967,00 761.026.671.814,00 8,56% 5.2.3. Belanja Modal 1.018.655.640.157,90 857.242.346.380,52 770.053.793.199,15 926.089.374.326,00 705.054.247.042,00 7,16% JUMLAH BELANJA 2.755.256.803.566,27 2.672.164.042.797,52 2.765.083.907.819,15 3.231.267.376.079,00 3.199.202.687.103,55 8,56% SURPLUS/(DEFISIT) (268.786.665.265,12) 175.239.690.405,62 175.182.579.259,57 5.010.430.313,00 (139.487.117.698,55) -668,22% Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2016-2020, BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 129 Gambaran belanja daerah berdasarkan tabel 3.2 yaitu periode Tahun 2016-2020 terlihat bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata–rata kenaikan sebesar 8,56 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,97 persen. Realiasi komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja tak terduga yaitu dari 168 juta tahun 2019 menjadi 172 milyar tahun 2020 sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19, kemudian belanja bantuan sosial, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 47,18 persen dan Pertumbuhan belanja hibah sebesar 23,52%. Realisasi belanja sosial mengalami pertumbuhan sebesar 47,18 persen. Dari sisi Belanja Langsung dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 8,13 persen. Komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 15,13 persen dan belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,16 persen, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 926 milyar menjadi 795 milyar sebagai dampak dari recofusing dan realokasi untuk dialihkan ke belanja tak terduga dalam penanganan pandemi Covid-19. Rincian dari Belanja Daerah daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut: a) Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung dalam APBD Kota Depok tahun 2016 hingga 2020 didominasi oleh Belanja Pegawai, dimana nilainya semakin meningkat, namun proporsinya makin menurun. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 130 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2016-2020 Gambar 3.10 Belanja Tidak Langsung Kota Depok b) Belanja Langsung Besaran nilai belanja langsung, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Secara komposisi, ketiga jenis belanja yang masuk dalam kategori belanja langsung relatif tidak berubah banyak sepanjang tahun 2016-2020. Walaupun demikian, secara proporsi, porsi belanja pegawai meningkat, porsi belanja barang dan jasa meningkat, dan porsi belanja modal menurun. Dalam belanja langsung dalam APBD Kota Depok, porsi terbesar digunakan untuk belanja modal, kecuali pada Tahun 2020 porsi terbesar pada belanja barang dan jasa, sebagai dampak dari penanganan pandemi Covid-19. Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2016-2020 Gambar 3.11 Belanja Langsung Kota Depok - 200,000,000,000.00 400,000,000,000.00 600,000,000,000.00 800,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 2016 2017 2018 2019 2020 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 131
1. 2.Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kota Depok terdiri dari: a) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah; b) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah. Berdasarkan Tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan realisasi pembiayaan netto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan rata rata sebesar 2,12 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,27 persen, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 159,22 persen, yang merupakan konsekuensi adanya penyertaan modal kepada BUMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 132 Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbu han (%) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 1 2 4 5 6 7 8 9 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 1.051.349.033.219,48 643.859.869.115,36 719.099.559.520,98 765.645.486.751,55 670.655.917.064,55 1,18% 6.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - - 6.1.4. Penerimaan Piutang Daerah - - - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 1.051.349.033.219,48 643.859.869.115,36 719.099.559.520,98 765.645.486.751,55 670.655.917.064,55 0,27% PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - - - - - 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 138.700.000.000,00 100.000.000.000,00 128.636.652.029,00 100.000.000.000,00 74.094.500.000,00 159,22% 6.2.3. Pembayaran Pokok Hutang - - - - - JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 138.700.000.000,00 100.000.000.000,00 128.636.652.029,00 100.000.000.000,00 74.094.500.000,00 159,22% JUMLAH PEMBIAYAAN 912.649.033.219,48 543.859.869.115,36 590.462.907.491,98 665.645.486.751,55 596.561.417.064,55 -2,12% SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 643.862.367.954,36 719.099.559.520,98 765.645.486.751,55 670.655.917.064,55 457.074.299.366,00 -12,97% Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2016-2020, BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 133 3.1.2. Neraca Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Bab 1, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kinerja (Performance) diartikan sebagai aktivitas terukur dari Pemerintah Kota Depok selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu pada Neraca Keuangan Daerah atau laporan posisi keuangan (balance sheet atau statement of financial position) adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas/kewajiban, dan ekuitas. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan Pemerintah Daerah dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan tersebut dalam suatu periode tertentu (tahunan). Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 134 Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang berarti kekayaan bersih. Ekuitas merupakan bagian hak Pemerintah Daerah yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, atau secara sederhana Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalamsatu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikandalam Laporan Perubahan Ekuitas. Neraca keuangan Pemerintah Kota Depok selama lima tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, aset Pemerintah Kota Depok tahun 2016 sebesar Rp. 9.738.603.123.182,06 mengalami kenaikan sebesar 25,20 persen pada tahun 2020 menjadi Rp. 12.193.074.492.183,80. Kenaikan dan penurunan aset sejalan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas, posisi terakhir ekuitas (tahun 2020) sekitar Rp. 12.164.575.967.648,20 atau meningkat sebesar 25,48 persen dari tahun 2016. Kenaikan terebut disebabkan adanya peningkatan pada piutang pajak dan peningkatan pada penyertaan modal. Pada sisi belanja terjadi penambahan nilai asset untuk gedung, jalan, bangunan irigasi, tanah, peralatan dan mesin. Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat didalam elemen utama neraca, adalah sebagai berikut :
2. 1.Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan non lancar. Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi criteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 135 Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan sebagai berikut:
3. 1.Kas di Kas Daerah; mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, meliputi:
a.Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Depok;
b.Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah;
c.Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.
1. 2.Kas di Bendahara Penerimaan; mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
2. 3.Kas di Bendahara Pengeluaran; mencakup seluruh saldo rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca.
3. 4.Kas di BLUD; merupakan kas yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
4. 5.Kas Lainnya; merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada fihak terkait per tanggal neraca.
5. 6.Investasi Jangka Pendek; adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 136
6. 7.Investasi jangka pendek dapat berupa:
a.Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
b.Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
c.Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
d.Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
1. 8.Piutang; adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. 9.Penyisihan Piutang; adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. 10.Beban Dibayar Dimuka; adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Klasifikasi Beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa guna (leasing).
4. 11.Persediaan; adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.
5. 12.Investasi Jangka Panjang Nonpermanen; merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. 13.Investasi Jangka Panjang Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 137
7. 14.terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
8. 15.Tanah yang dikelompokan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
9. 16.Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
10. 17.Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. 18.Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. 19.Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
13. 20.Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
14. 21.Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (Depreciable Asets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
15. 22.Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan Dana Cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan Dana Cadangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 138 biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
16. 23.Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah, sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit.
17. 24.Kemitraan dengan Pihak Ketiga; merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), bangun serah guna (BSG).
18. 25.Aset Tidak Berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
19. 26.Aset tak Berwujud terdiri atas: goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, aset tak berwujud dalam pengerjaan.
20. 27.Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/direklasifikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 139 pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
21. 2.Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kota Depok selama periode Tahun 2016- 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 1,35 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing- masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh negatif rata-rata sebesar 1,04 persen, sedangkan untuk kewajiban jangka tumbuh rata-rata sebesar 87,04 persen. Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari kewajiban, dijelaskan sebagai berikut:
22. 1.Utang perhitungan pihak ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdiri dari: utang taspen, utang askes, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
23. 2.Utang Bunga Pinjaman, terdiri dari : a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat ; b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya ; c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD; d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan; e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan f) Utang Bunga Luar Negeri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 140
24. 3.Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari: a) Utang Bank; b) Utang Obligasi (SUN); c) Utang Pemerintah Pusat; d) Utang Pemerintah Provinsi ; e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain.
25. 4.Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
26. 5.Utang Beban adalah sejumlah kewajiban Pemerintah Daerah kepada Fihak Ketiga sebagai akibat belanja modal dan barang jasa yang sudah menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan namun oleh pemerintah daerah belum dibayarkan, misalnya belum jatuh tempo atau baru akan dibayar.
27. 6.Utang Jangka Pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, seperti biaya sewa atau bunga yang sudah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo.
28. 7.Utang Dalam Negeri, terdiri dari : 1) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan; 2) Utang Dalam Negeri – Obligasi; 3) Utang kepada Pemerintah Pusat; 4) Utang kepada Pemerintah Provinsi; 5) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
29. 8.Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 141 Tabel 3.4. Neraca Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2020 AKUN URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan 1 2 4 5 6 7 8 9 1 ASET 01.01 ASET LANCAR 1.1.1.01.01. Kas di Kas Daerah 358.697.075.176,36 429.491.036.621,98 290.241.510.246,55 632.702.881.248,55 387.938.032.402,00 0,45% 1.1.1.02.01. Kas di Bendahara Penerimaan 32.974.900,00 3.913.000,00 4.075.500,00 23.173.498,00 9.245.000,00 112,60% 1.1.1.03.01. Kas di Bendahara Pengeluaran 88.351.080,00 318.723.486,00 400.394.130,00 21.967.400,00 33.237.076,00 40,67% 1.1.1.04.01. Kas di BLUD 25.782.573.797,00 59.162.337.508,00 44.888.880.585,00 32.265.015.809,00 67.578.202.465,00 38,99% Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - 4.467.813,00 576.872,00 3.905.338,00 244,95% 1.1.1.05.01. Kas Lainnya 2.903.257.918,00 165.737.097,00 108.251.077,00 5.642.302.237,00 7.140.712.010,00 984,75% Kas Lainnya - Dana BOS 2.894.437.914,00 Kas Lainnya - Jasa Giro 8.820.004,00 Kas JKN 29.250.074.158,00 Kas Setara Kas - Deposito 230.000.000.000,00 230.000.000.000,00 430.000.000.000,00 - - 43,48% 1.1.3.01.14. Piutang Pajak Daerah 442.903.524.766,00 558.381.670.734,10 575.695.301.021,95 696.644.044.719,95 833.127.355.024,50 19,37% Piutang Pajak Daerah - Hotel 25.803.480,00 Piutang Pajak Daerah - Restoran 631.587.539,00 Piutang Pajak Daerah - Hiburan 64.301.650,00 Piutang Pajak Daerah - Reklame 654.895.510,00 Piutang Pajak Daerah - Parkir 51.051.900,00 Piutang Pajak Daerah - Air Tanah 127.548.959,00 Piutang Pajak Daerah - PBB 437.451.980.989,00 Piutang Pajak Daerah - BPHTB 3.896.354.739,00 Penyisihan Piutang Pajak (185.397.170.585,37) (144.398.623.419,89) (199.191.314.791,87) (268.284.799.246,09) 16,84% Piutang Pajak Neto 372.984.500.148,73 431.296.677.602,06 497.452.729.928,08 564.842.555.778,41 14,84% 1.1.3.02.04. Piutang Retribusi Daerah 110.000.000,00 899.053.950,00 144.935.200,00 5.137.287.800,00 308.783.200,00 996,00% Penyisihan Piutang Retribusi (4.495.270,55) (9.436.917,00) (35.047.568,00) (36.741.082,00) 128,72% Piutang Retribusi Neto 894.558.679,45 135.498.283,00 5.102.240.232,00 272.042.118,00 1162,01% 1.1.3.03.04. Piutang Dana Bagi Hasil 20.443.546.522,00 - - - -100,00% Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil - - - Piutang Dana Bagi Hasil Neto - - - 1.1.3.04.10. Piutang Lain-lain 8.549.067.101,00 11.985.434.590,00 26.290.440.646,00 20.618.978.551,00 19.071.699.644,00 36,13% Penyisihan Piutang Lainnya (218.965.604,16) (290.210.062,05) (261.012.331,07) (419.295.055,73) 27,71% Piutang Lainnya Neto 11.766.468.985,84 26.000.230.583,95 20.357.966.219,93 18.652.404.588,27 30,30% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 142 AKUN URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan 1 2 4 5 6 7 8 9 1.1.3.07.10. Piutang Transfer Pemerintah Propinsi 1.208.325.801.330,00 23.966.595.537,00 23.779.814.248,00 23.942.358.201,00 23.942.358.201,00 -24,53% Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi (119.832.977,69) (118.899.071,24) (119.711.791,01) (119.711.791,01) -0,03% Piutang Dana Bagi Hasil Neto 23.846.762.559,31 23.660.915.176,76 23.822.646.409,99 23.822.646.409,99 -0,03% 1.1.5.01.10. Penyisihan Piutang (153.608.877.054,50) -37,26% 1.1.6.01.01. Belanja dibayar Dimuka 540.058.817,02 596.067.099,34 384.010.461,23 498.186.372,46 284.620.507,59 -10,10% 1.1.7.07.01. Persediaan 25.399.614.025,51 35.283.619.207,79 36.733.168.783,17 41.313.710.581,21 39.041.908.304,41 9,43% Alat Tulis Kantor 3.591.556.407,50 - Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 12.090.000,00 Pakai Habis Non ATK 59.991.200,00 Perlengkapan Pasien Rumah Sakit 335.203.800,00 Obat Obatan 9.753.082.925,60 Bahan Kimia 823.993.530,00 Bahan Medik 3.652.960.546,41 Cetakan 3.257.671.317,00 Pakaian Kerja 217.586.860,00 Alat Listrik & Elektronik 1.536.871.978,00 Suku Cadang 1.015.247.359,00 Alat Kebersihan 990.692.302,00 Bahan Minyak/Gas 5.376.000,00 Bahan Baku Bangunan 147.289.800,00 Jumlah Aset Lancar 2.199.417.042.536,39 1.164.513.724.393,44 1.283.858.080.241,72 1.259.203.396.808,22 1.109.619.511.997,67 3,46% 01.02 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen - - - Investasi Non Permanen Lainnya - - - Jumlah Investasi Non Permanen - - - Investasi Permanen 357.948.690.891,80 - - - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 243.090.339.817,00 357.948.690.891,80 480.841.387.576,68 613.560.766.214,00 695.260.509.358,00 67,94% Investasi Permanen Lainnya - - - - Jumlah Investasi Permanen 357.948.690.891,80 480.841.387.576,68 613.560.766.214,00 695.260.509.358,00 25,08% Jumlah Investasi Jangka Panjang 243.090.339.817,00 357.948.690.891,80 480.841.387.576,68 613.560.766.214,00 695.260.509.358,00 67,94% 01.03 ASET TETAP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 143 AKUN URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan 1 2 4 5 6 7 8 9 1.3.1.01.02. Tanah 3.425.991.616.115,24 3.557.792.431.084,23 3.712.437.958.608,24 4.662.740.305.933,24 4.768.153.596.388,24 8,65% 1.3.2.14.23. Peralatan dan Mesin 909.725.998.545,41 989.259.168.882,52 1.169.973.841.821,86 1.350.142.932.924,33 1.450.880.953.348,91 14,64% 1.3.3.01.02. Bangunan dan Gedung 1.542.864.831.672,00 2.107.040.242.159,00 1.947.618.582.546,85 2.189.492.055.100,79 2.362.131.132.654,25 14,01% 1.3.4.01.07. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 3.699.722.765.908,00 4.148.056.986.288,52 4.675.527.618.788,52 5.532.561.482.634,28 5.752.147.692.489,17 13,80% 1.3.5.04.01. Aset Tetap Lainnya 82.674.951.628,28 101.792.994.931,35 118.063.012.530,06 132.455.766.484,08 164.343.105.007,17 17,20% 1.3.6.01.01. Konstruksi dalam Pengerjaan 166.402.099.812,00 32.556.436.414,00 78.667.885.166,70 51.192.100.038,70 25.291.061.073,70 14,37% 1.3.7.01.01. Akumulasi Penyusutan (2.665.063.599.445,18) (3.007.985.226.773,89) (3.410.972.699.503,62) (3.901.677.424.586,00) (4.311.885.280.678,84) 10,58% Jumlah Aset Tetap 7.162.318.664.235,75 7.928.513.032.985,73 8.291.316.199.958,61 10.016.907.218.529,40 10.211.062.260.282,60 12,36% 01.04 DANA CADANGAN 1.4.1.01.01. Dana Cadangan - - - - - Jumlah Dana Cadangan - - - - - 01.05 ASET LAINNYA - 1.5.2.01.01. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - - Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi - - - Tuntutan Ganti Rugi Neto 112.406.440.000,00 - - 1.5.3.01.02. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 112.406.440.000,00 112.406.440.000,00 9.198.595.430,00 112.406.440.000,00 112.406.440.000,00 206,04% 1.5.4.01.01. Aset Tak Berwujud. 7.544.628.630,00 8.665.410.530,00 (8.085.468.217,60) 11.467.126.430,00 13.474.045.930,00 -78,29% Amortisasi Aset Tak Berwujud (7.030.148.885,20) 1.113.127.212,40 (9.985.942.930,00) (11.693.851.090,00) -365,28% Aset Tak Berwujud Neto 1.635.261.644,80 1.481.183.500,00 1.780.194.840,00 -39,91% 1.5.5.01.01. Akumulasi Amortisasi (5.859.410.729,20) - -41,12% 1.5.6.01.01. Aset Lain-lain. 19.685.418.692,12 20.254.391.712,58 21.297.405.989,24 63.239.545.496,63 62.945.575.705,52 37,56% Jumlah Aset Lainnya 133.777.076.592,92 134.296.093.357,38 134.816.973.201,64 177.127.168.996,63 177.132.210.545,52 5,84% JUMLAH ASET 9.738.603.123.182,06 9.585.271.541.628,35 10.190.832.640.978,60 12.066.798.550.548,30 12.193.074.492.183,80 11,48% 2 KEWAJIBAN 02.01 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.1.1.01.08. Utang Pajak - -100,00% Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 42.188.192,00 2.092.600,00 - 42.884.084,00 -97,52% 2.1.5.01.01. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek 3.379.600.626,36 4.494.321.853,31 4.868.280.337,34 9.407.238.840,89 9.587.440.301,71 29,12% Utang Belanja 5.694.043.443,00 2.132.872.932,00 27.432.655.306,67 8.741.656.098,67 351,84% 2.1.6.01.02. Utang Belanja Barang dan Jasa 212.511.000,00 -96,32% 2.1.6.01.03. Utang Belanja Modal Tanah 74.700.000,00 -50,00% 2.1.6.01.04. Utang Belanja Modal Peralatan & Mesin - -100,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 144 AKUN URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Pertumbuhan 1 2 4 5 6 7 8 9 2.1.6.01.05. Utang Belanja Modal Gedung & Bangunan 418.049.224,00 -99,48% 2.1.6.01.06. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan 9.712.026.671,00 -84,37% 2.1.6.01.07. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 2.1.7.01.01. Utang Jangka Pendek Lainnya 24.235.106.409,10 26.699.793.077,07 11.461.839.149,68 9.614.627.832,06 8.993.842.944,06 133,46% 2.1.8.01.01. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 5.916.890.889,00 Utang Kelebihan Transfer .Dana Bagi Hasil 827.815.869,00 827.815.869,00 827.815.869,00 827.815.869,00 0,00% Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 43.948.884.819,46 37.758.162.434,38 19.292.900.888,02 47.282.337.848,62 28.193.639.297,44 -1,04% 02.02 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang Jangka Panjang Lainnya - Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang 62.312.583,03 252.830.034,73 316.412.152,79 196.447.032,84 304.885.238,10 87,04% Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 62.312.583,03 252.830.034,73 316.412.152,79 196.447.032,84 304.885.238,10 87,04% JUMLAH KEWAJIBAN 44.011.197.402,49 38.010.992.469,11 19.609.313.040,81 47.478.784.881,46 28.498.524.535,54 -1,35% 3 EKUITAS 03.01 EKUITAS 3.1.1.01.01. Ekuitas 9.694.591.925.779,57 9.547.260.549.159,24 10.171.223.327.937,80 12.019.319.765.666,80 12.164.575.967.648,20 11,70% JUMLAH EKUITAS 9.694.591.925.779,57 9.547.260.549.159,24 10.171.223.327.937,80 12.019.319.765.666,80 12.164.575.967.648,20 11,70% JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 9.738.603.123.182,06 9.585.271.541.628,35 10.190.832.640.978,60 12.066.798.550.548,30 12.193.074.492.183,80 11,48% Sumber : BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 145
30. 3.Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Depok selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 11,70 persen. 1) Analisis Surplus/Defisit APBD digunakan untuk memantau kebijakan fiskal pemerintahan daerah. Analisis ini disajikan dengan 2 pendekatan: pertama menurut (PP 58 Tahun 2005) yaitu: surplus/defisit = pendapatan daerah-belanja daerah, kedua menurut PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 72 Tahun 2006 yaitu: surplus/defisit = (pendapatan-belanja) + silpa + pencairan dana cadangan. Berdasarkan analisi surplus/defisit, realisasi Keuangan Pemerintah Kota Depok mengalami surplus (SiLPA positif). Pada tahun 2016 realisasi keuangan mengalami surplus sebesar Rp. 643.862.367.954,36. mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 462.699.428.953,00. 2) Derajat Otonomi Fiskal (DOF) atau Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuanPemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Kemandirian keuangan daerah berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah 37,09 persen meningkat pada tahun 2020 menjadi 39,64 persen. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah dalam rangka mendukung terwujudnya good governance pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 146 jawab. Implementasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mempedomani asas-asa umum pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pengelolaan keuangan harus mencerminkan best practice yakni menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan yang meliputi, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sejalan dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan tersebut, maka prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah Transparansi, akuntabilitas dan value for money. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Kebijakan keuangan Kota Depok Tahun 2016-2021 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan. Kapasitas fiskal daerah dapat dilihat dari Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 147 setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien ,maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kota Depok dengan beberapa harapan, Pertama : keuangan daerah diharapkan dapat menopang proses pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan yang pro- growt, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Kedua : keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga : diharapkan keuangan daerah dapat meninimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. Fokus kebijakan pendapatan daerah memperhatikan kapasitas fiskal sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mementukan target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penentuan target pendapatan harus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 148 memperhatikan daya beli masyarakat pada kegiatan ekonomi secara umum. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi penanggulangan bencana alam dan non alam. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan potensi berkurangnya SiLPA (Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya). 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
a.Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
b.Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dandana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 149
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan. Realisasi pendapatan daerah Kota Depok dari tahun 2016- 2019 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang melanda Kota Depok pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (limitative). Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Depok masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan menunjukkan kecenderungan tetap. Diperlukan sebuah terobosan yang dituangkan dalam kebijakan yang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :
a.Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk retribusi IMB; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 150
b.Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi T-Reg;
c.Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
d.Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran wajib pajak secara online, pembayaran secara melalui ATM/internet banking/market place, pemasangan spanduk/baliho/billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
e.Peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan pajak air tanah) dan Perangkat Daerah pengelola pajak/retribusi, diantaranya integrasi pelayanan pajak reklame dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan penertiban reklame tidak berizin / kedaluwarsa dengan Satpol PP;
f.Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
g.Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;
h.Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan berkala dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
i.Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.
j.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
k.Kewajiban untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia barang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 151
l.Pertukaran data dengan instansi pemerintah lain untuk kepentingan perpajakan. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut prioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 152 serta fungsi penunjang pemerintahan atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Dengan demikian pemerintah Kota Depok dalam menyusun belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja (performance budgeting), yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber- sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 153 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 peraturan tersebut diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan Belanja Daerah antara lain diarahkan untuk :
a.Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 154 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
c.Mengalokasikan untuk Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik;
d.Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
e.Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan masih berlanjutnya dampak bencana non alam dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya dan diluar kendali pemerintah daerah yang apabila ditunda akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah atau masyarakat.
f.Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan secara bertahap akan dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan).
g.Mendanai kegiatan untuk kelurahan sebesar 5 % (persen) dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 155
h.Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
i.Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.
j.Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 156 Tabel 3.5. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Depok Tahun 2016 s/d 2020 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan. 2016 2017 2018 2019 2020 (%) A Belanja Tidak Langsung
1. 1.Belanja Gaji dan Tunjangan 634.627.812.434 572.422.382.056 567.769.913.569 579.708.685.966 569.042.578.372 -3% 2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 155.925.567.227 207.757.369.389 252.233.625.116 392.758.041.779 369.174.299.238 26% 3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.857.933.900 9.413.844.127 17.282.521.774 17.521.054.291 19.655.066.200 48% 4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 19.458.525.688 20.974.296.394 20.226.864.232 23.851.576.137 25.773.716.681 8% 5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.939.457.726 2.567.687.275 1.459.570.177 1.620.292.021 1.568.024.467 -1% B Belanja Langsung
2. 1.Belanja Honorarium PNS 31.291.951.000 31.899.436.000 28.454.523.480 209.290.746.871 296.106.664.298 167%
3. 2.Belanja Uang Lembur 7.111.550.850 5.125.427.450 7.227.031.200 9.183.006.000 15.005.078.330 26%
4. 3.Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 154.425.000 196.600.000 563.800.000 90.000.000 82.000.000 30% 4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5.043.009.038 4.781.632.800 3.797.886.338 3.916.441.200 2.006.869.140 -18%
5. 5.Belanja Premi Asuransi 4.445.457.850 5.300.435.576 6.877.227.455 54.781.211.464 28.900.933.575 175% 6. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 4.526.434.931 4.526.434.931 3.900.045.082 4.190.838.637 2.800.947.355 -10% 7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.131.796.840 1.867.752.100 1.222.501.200 2.062.864.800 1.537.897.400 -8% 8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.752.555.100 1.449.807.000 1.222.501.200 4.213.542.307 1.509.894.600 37%
6. 9.Belanja Perjalanan Dinas 37.771.050.521 39.783.908.292 41.915.871.207 58.981.613.114 43.998.389.250 6% 10 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll) 36.658.985.312 18.612.297.779 21.163.783.223 12.951.709.880 2.546.812.600 -39% TOTAL 948.696.513.417 926.679.311.169 975.317.665.253 1.375.121.624.467 1.379.709.171.506 11% Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok , BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 157 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut selain disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus mengalami peningkatan, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian SDM aparatur yang mengakibatkan peningkatan anggaran yang harus disediakan. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel 3.6 Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Depok No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosenta se (a) (b) (a) / (b) x 100% 1 Tahun anggaran 2016 816.809.296.975,00 2.893.956.803.566,27 28,22 2 Tahun anggaran 2017 813.135.579.241,00 2.772.164.042.797,52 29,33 3 Tahun anggaran 2018 858.972.494.868,00 2.893.720.559.848,15 29,68 4 Tahun anggaran 2019 1.015.459.650.194,00 3.331.267.376.079,00 30,48 5 Tahun anggaran 2020 985.213.684.958,00 3.273.297.187.103,55 30,10 6 Tahun anggaran 2021 1.151.255.017.254,00 3.568.696.911.180,00 32,26 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok, BKD 2021 diolah Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat dari waktu ke waktu, tahun 2016 sebesar 28,22 persen; tahun 2017 sebesar 29,33 persen, tahun 2018 sebesar 29,68 persen, tahun 2019 sebesar 30,48 persen, dan tahun 2020 sebesar 30,10 persen dan pada tahun 2021 sebesar 32,26 persen. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan aparatur mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, hal tersebut mungkin disebabkan bertambahnya jumlah aparatur di Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 158 Depok yang mengakibatkan anggaran pemenuhannya meningkat setiap tahun. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada Tabel 3.7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 159 Tabel 3.7 Defisit Riil Anggaran Kota Depok NO Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi Pendapatan Daerah 2.486.470.138.301,15 2.847.403.733.203,14 2.940.266.487.078,72 3.236.277.806.392,00 3.059.715.569.405,00 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 2.755.256.803.566,27 2.672.164.042.797,52 2.765.083.907.819,15 3.231.267.376.079,00 3.199.202.687.103,55 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 138.700.000.000,00 100.000.000.000,00 128.636.652.029,00 100.000.000.000,00 74.094.500.000,00 Defisit riil (407.486.665.265,12) 75.239.690.405,62 46.545.927.230,57 (94.989.569.687,00) (213.581.617.698,55) Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok, BKD 2021 diolah Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Depok NO Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 1.051.349.033.219,48 643.859.869.115,36 719.099.559.520,98 765.645.486.751,55 670.655.917.064,55 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.051.349.033.219,48 643.859.869.115,36 719.099.559.520,98 765.645.486.751,55 670.655.917.064,55 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok, BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 160 Berdasarkan Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 ini selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kota Depok mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2017 dan tahun 2018. Namun demikian, tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kota Depok mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran. Berdasarkan Tabel 3.7 dan Tabel 3.8, didapat informasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Pemerintah Kota Depok dengan SiLPA terbesar pada Tahun 2018 sebesar Rp. 765 Milyar dan terkecil pada tahun 2020 sebesar Rp. 457 Milyar. B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel 3.8 memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga
7. 2020.Perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2020 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 161 SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Depok sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kota Depok dapat diperkecil yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 162 Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA 01 Jumlah SiLPA 02 Pelampauan penerimaan PAD 78.684.126.465,14 12,22 137.580.631.248,27 19,13 52.290.197.479,72 6,83 154.973.297.645,00 23,11 89.614.467.670,20 19,61 03 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 160.453.202.062,00 24,92 9.028.830.302,00 1,26 4.061.391.951,00 0,53 8.041.807.044,00 1,20 16.473.143.471,00 3,60 04 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah - 61.887.496.127,00 8,61 - 1.635.128.821,00 0,24 7.839.302,00 - 05 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 433.066.606.221,74 67,26 562.471.116.062,76 78,22 758.662.368.499,83 99,09 555.473.360.728,55 82,83 472.161.012.594,80 103,30 06 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 28.341.566.794,52 4,40 51.868.514.219,05 7,21 49.368.471.179,00 6,45 49.467.677.174,00 7,38 121.182.163.672 26,51 07 Kegiatan lanjutan 643.862.367.954,36 100 719.099.559.520,98 100 765.645.486.751,55 100 670.655.917.064,55 100 457.074.299.366,00 100 Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok, BKD 2021 diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 163 3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 164 Gambar 3.12. Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dilakukan pada tahun 2021, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 165 Gambar 3.13. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Selain adanya peraturan baru, Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), social distancing dan anjuran Work From Home (WFH) yang diambil pemerintah. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada sektor penerimaan daerah yaitu penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan Belanja Daerah dan proyeksi pada lima tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 166 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai Pendapatan Daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada Gambar 3.14. Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 3.14 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Dengan melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2016-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pajak Daerah, Regtribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Peningkatan Dana Perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:
8. 1.Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah; Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Angka rata-rata Pertumbuhan Setiap Objek Pendapatan Daerah Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 167
9. 2.Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
10. 3.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
11. 4.Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Kota dan Provinsi;
12. 5.Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, Piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan Piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
13. 6.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
14. 7.Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
15. 8.Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
16. 9.Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan. Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 168 dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana Gambar 3.15. Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 3.15 Analisis Proyeksi Belanja Daerah Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah dan belanja modal dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Belanja Pendukung lainnnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
17. 1.Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Depok;
18. 2.Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
19. 3.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
20. 4.Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kebijakan Pemerintah Yang Mempengaruhi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pendidikan Angka rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Belanja Daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 169 Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program dan Kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat. Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam Gambar 3.16. Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar 3.16 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah Proyeksi anggaran pendapatan belanja Daerah dalam RPJMD ini berlaku untuk periode 2021 sampai dengan tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 170 Tabel 3.10 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2021 s/d Tahun 2026 Daerah Kota Depok Kode rekening Uraian RENCANA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 4 PENDAPATAN DAERAH 2.981.700.233.624,00 2.960.980.589.505,00 3.070.521.754.489,67 3.182.520.331.760,89 3.286.788.230.301,00 3.395.049.020.369,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.337.232.519.157,00 1.407.978.271.678,00 1.484.495.406.291,00 1.565.682.628.444,00 1.646.869.850.597,00 1.728.057.072.749,00 4.1.01 Pajak Daerah1) 1.115.950.623.000,00 1.158.562.735.119,00 1.239.255.689.598,00 1.319.948.644.077,00 1.400.641.598.556,00 1.481.334.553.035,00 4.1.02 Retribusi Daerah 1) 38.339.758.107,00 39.119.339.176,00 29.648.628.683,00 24.848.005.729,00 20.047.382.776,00 15.246.759.822,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.827.986.001,00 6.155.496.550,00 5.847.160.554,00 5.538.824.559,00 5.230.488.563,00 4.922.152.567,00 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 178.114.152.049,00 204.140.700.833,00 209.743.927.456,00 215.347.154.079,00 220.950.380.702,00 226.553.607.325,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.513.354.014.467,00 1.442.842.316.782,00 1.456.950.415.661,67 1.468.845.839.286,89 1.473.010.584.182,00 1.481.168.220.605,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.016.883.806.000,00 958.309.868.539,00 963.086.139.659,67 965.649.735.525,89 960.482.652.663,00 959.308.461.327,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 962.644.549.000,00 958.309.868.539,00 963.086.139.659,67 965.649.735.525,89 960.482.652.663,00 959.308.461.327,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 91.040.761.000,00 100.062.862.230,00 105.586.047.136,67 108.896.556.788,89 104.476.387.712,00 104.049.110.162,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 871.603.788.000,00 858.247.006.309,00 857.500.092.523,00 856.753.178.737,00 856.006.264.951,00 855.259.351.165,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 54.239.257.000,00 - - - - - 4.2.01.02.01 DID 54.239.257.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 496.470.208.467,00 484.532.448.243,00 493.864.276.002,00 503.196.103.761,00 512.527.931.519,00 521.859.759.278,00 4.2.02.01 Bagi Hasil 496.470.208.467,00 484.532.448.243,00 493.864.276.002,00 503.196.103.761,00 512.527.931.519,00 521.859.759.278,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 131.113.700.000,00 110.160.001.045,00 129.075.932.537,00 147.991.864.030,00 166.907.795.522,00 185.823.727.015,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 4.3.02 Dana Darurat 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 131.113.700.000,00 110.160.001.045,00 129.075.932.537,00 147.991.864.030,00 166.907.795.522,00 185.823.727.015,00 JUMLAH 2.981.700.233.624,00 2.960.980.589.505,00 3.070.521.754.489,67 3.182.520.331.760,89 3.286.788.230.301,00 3.395.049.020.369,00 5 BELANJA 3.568.696.911.180,00 3.315.323.069.798,00 3.398.802.865.997,67 3.523.731.994.202,89 3.564.279.486.323,60 3.799.979.194.896,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.654.563.783.660,00 2.502.808.086.074,00 2.596.474.545.443,00 2.698.788.315.598,00 2.707.295.945.164,00 2.805.445.268.149,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.151.255.017.254,00 1.163.846.534.416,00 1.223.653.379.311,00 1.283.460.224.207,00 1.343.267.069.102,00 1.403.073.913.998,00 Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN 1.151.255.017.254,00 1.163.846.534.416,00 1.223.653.379.311,00 1.283.460.224.207,00 1.343.267.069.102,00 1.403.073.913.998,00 Belanja Pegawai Kegiatan 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.718.048.616,00 1.179.241.239.622,00 1.204.975.744.970,00 1.127.644.787.329,00 1.176.343.097.031,00 1.239.609.127.551,00 5.1.03 Belanja Bunga 5.1.04 Belanja Subsidi 5.1.05 Belanja Hibah 95.122.460.750,00 87.757.655.069,00 85.770.343.000,00 196.964.296.600,00 94.359.371.900,00 87.087.226.600,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 153.468.257.040,00 71.962.656.967,00 82.075.078.162,00 90.719.007.462,00 93.326.407.131,00 75.675.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 815.133.127.520,00 717.010.012.926,00 758.032.065.953,00 780.799.035.622,00 804.661.292.854,60 922.160.972.933,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 133.493.392.760,00 143.689.622.406,00 158.973.341.640,00 174.257.060.873,00 189.540.780.107,00 204.824.499.340,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.243.805.172,00 88.972.364.473,00 115.243.805.172,00 123.260.162.515,00 132.371.807.419,60 135.243.805.172,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.475.245.022,00 163.475.245.022,00 173.475.245.022,00 183.475.245.022,00 193.475.245.022,00 243.352.315.022,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 374.784.762.166,00 286.790.507.434,00 274.670.553.544,00 262.550.599.654,00 250.430.645.764,00 298.310.691.874,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 28.135.922.400,00 34.082.273.591,00 35.669.120.575,00 37.255.967.558,00 38.842.814.542,00 40.429.661.525,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 99.000.000.000,00 95.504.970.798,00 44.296.254.601,67 44.144.642.982,89 52.322.248.305,00 72.372.953.814,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 99.000.000.000,00 95.504.970.798,00 44.296.254.601,67 44.144.642.982,89 52.322.248.305,00 72.372.953.814,00 JUMLAH 3.568.696.911.180,00 3.315.323.069.798,00 3.398.802.865.997,67 3.523.731.994.202,89 3.564.279.486.323,60 3.799.979.194.896,00 6 PEMBIAYAAN 586.996.677.556,00 354.342.480.293,00 328.281.111.508,00 341.211.662.442,00 277.491.256.022,60 404.930.174.527,00 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 171 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 586.996.677.556,00 457.074.299.366,00 434.960.833.508,00 455.563.357.538,00 415.444.870.864,60 404.930.174.527,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 586.996.677.556,00 457.074.299.366,00 434.960.833.508,00 455.563.357.538,00 415.444.870.864,60 404.930.174.527,00 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 6.1.06 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - JUMLAH 586.996.677.556,00 457.074.299.366,00 434.960.833.508,00 455.563.357.538,00 415.444.870.864,60 404.930.174.527,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 102.731.819.073,00 106.679.722.000,00 114.351.695.096,00 137.953.614.842,00 - 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 102.731.819.073,00 106.679.722.000,00 114.351.695.096,00 137.953.614.842,00 - 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah - JUMLAH - 102.731.819.073,00 106.679.722.000,00 114.351.695.096,00 137.953.614.842,00 - JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH 586.996.677.556,00 354.342.480.293,00 328.281.111.508,00 341.211.662.442,00 277.491.256.022,60 404.930.174.527,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 172 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan A. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukan melalui Tabel 3.11 berikut ini : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 173 Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Depok No. Uraian Proyeksi Tahun 2021 (kondisi Awal) Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) A Belanja 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.151.255.017.254,00 1.163.846.534.416,00 1.223.653.379.311,00 1.283.460.224.207,00 1.343.267.069.102,00 1.403.073.913.998,00 2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DRPD serta Operasional KDH/WKDH 38.953.981.961,00 43.512.432.151,00 48.070.882.342,00 52.629.332.532,00 57.187.782.722,00 61.746.232.912,00 3 Belanja Bunga 4 Belanja Bagi Hasil B Pengeluaran Pembiayaan 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembayaran Pokok Utang Total Belanja Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama 1.190.208.999.215,00 1.207.358.966.567,00 1.271.724.261.653,00 1.336.089.556.739,00 1.400.454.851.824,00 1.464.820.146.910,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 174 B. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kota Depok. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Depok tahun 2021-2026, sebagaimana tersajikan pada Tabel 3.12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2025 175 Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Depok No. Uraian Proyeksi Tahun 2021 (kondisi Awal) Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Pendapatan 2.981.700.233.624,00 2.960.980.589.505,00 3.070.521.754.489,67 3.182.520.331.760,89 3.286.788.230.301,00 3.395.049.020.369,00 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 586.996.677.556,00 457.074.299.366,00 434.960.833.508,00 424.458.806.684,00 415.444.870.864,60 404.930.174.527,00 Total penerimaan 3.568.696.911.180,00 3.418.054.888.871,00 3.505.482.587.997,67 3.606.979.138.444,89 3.702.233.101.165,60 3.799.979.194.896,00 Dikurangi: 4 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, KDH/WKDH 1.190.208.999.215,00 1.207.358.966.567,00 1.271.724.261.653,00 1.336.089.556.739,00 1.400.454.851.824,00 1.464.820.146.910,00 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.255.017.254,00 1.163.846.534.416,00 1.223.653.379.311,00 1.283.460.224.207,00 1.343.267.069.102,00 1.403.073.913.998,00 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DRPD serta Operasional KDH/WKDH 38.953.981.961,00 43.512.432.151,00 48.070.882.342,00 52.629.332.532,00 57.187.782.722,00 61.746.232.912,00 5 Pengeluaran Pembiayaan - 102.731.819.073,00 106.679.722.000,00 114.351.695.096,00 137.953.614.842,00 - Kapasitas riil kemampuan keuangan 2.378.487.911.965,00 2.107.964.103.231,00 2.127.078.604.344,67 2.156.537.886.609,89 2.163.824.634.499,60 2.335.159.047.986,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 176 C. Kebijakan Alokasi Anggaran Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar- besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
21. 1.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat seperti gaji dan tunjangan, kesehatan, pendidikan, pengembangan kapasitas SDM, penguatan APIP dan infrastruktur;
22. 2.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas termasuk didalamnya pemenuhan janji Wali Kota, adapun 10 (sepuluh prioritas tersebut adalah 1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik. 2. Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat. 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat. 4. Peningkatan Kualitas Permukiman, 5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, 6.Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan, 7. Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan, 8. Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi, 9.Peningkatan Nilai-nilai Keluarga, 10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
23. 3.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 177 Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Depok No. Uraian Proyeksi Tahun 2021 (kondisi Awal) Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Kapasitas riil kemampuan keuangan 2.378.487.911.965,00 2.107.964.103.231,00 2.127.078.604.344,67 2.156.537.886.609,89 2.163.824.634.499,60 2.335.159.047.986,00 2 Prioritas I 2.277.003.249.399,00 2.507.715.413.955,00 2.656.548.655.354,00 2.840.851.684.119,33 2.957.049.528.526,19 3.003.530.211.570,81 Prioritas II 306.476.544.200,00 411.750.908.500,00 490.550.042.200,00 536.029.842.200,00 406.389.842.200,00 361.389.842.200,00 Prioritas III 985.217.117.581,00 498.588.566.416,00 358.383.890.443,67 261.202.162.979,56 338.793.730.439,41 435.059.141.125,19 Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 178
24. 2026.Kemampuan analisa permasalahan dan identifikasi isu strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Analisa isu strategis merupakan simpul atau kondisi atau hal yang memiki dampak signifikan Pemerintah Kota Depok dalam penyusunan perencanaan. Antisipasi isu strategis memberikan antisipasi terhadap risiko yang ditimbulkan dalam pencapaian pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria, yakni kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional; 2) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; 4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5) kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan 6) memiliki kesesuaian dengan Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 4.1. Permasalahan Pembangunan Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan isu strategis daerah yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 179 mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi data-data pembangunan dan gambaran umum yang terdapat pada Bab 2 serta hasil background study bidang, berikut ini permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh Kota Depok. 4.1.1. Kondisi Demografis Kota Depok Kota Depok merupakan wilayah perkotaan yang memiliki berbagai masalah kependudukan. Pada tahun 2020, angka proyeksi jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2,056 juta jiwa, , dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 10.267 jiwa/km². Jumlah penduduk Kota Depok dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2002 yang mencapai 1,25 juta jiwa. Tingginya peningkatan jumlah penduduk di kota Depok antara lain dipengaruhi oleh faktor demografis, seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi. Karakteristik struktur penduduk Kota Depok dalam keadaan tumbuh. Struktur piramida penduduk Kota Depok berbentuk piramida ekspansif atau muda yang memiliki karakteristik jumlah penduduk usia muda lebih besar. Atau dengan kata lain bahwa angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian bayi rendah. Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Distribusi penduduk Kota Depok kurang merata. Sebaran penduduk Kota Depok memiliki karakteristik yang kurang merata. Secara demografis sebaran penduduk Kota Depok memiliki karakteristik berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya. Terdapat 4 tipe wilayah di Kota Depok, pertama daerah dengan penduduk banyak dan kepadatan tinggi (seperti Kecamatan Sukmajaya). Kedua, daerah dengan penduduk banyak namun kepadatan rendah (seperti Kecamatan Tapos), ketiga, daerah dengan penduduk sedikit namun kepadatan tinggi (seperti Kecamatan Cinere). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 180 Keempat, daerah dengan penduduk sedikit dan kepadatan rendah (seperti Kecamatan Bojongsari). Dengan karakteristik sebaran penduduk masing-masing kecamatan dapat didentifikasi frekuensi permasalahan yang timbul di masyarakat. Migrasi atau mobilitas penduduk tinggi. Kota Depok merupakan salah satu kota satelit atau penyangga ibukota DKI Jakarta. Penduduk Kota Depok memiliki peran penting dalam aktivitas kota-kota besar di sekitarnya, terutama ibukota DKI Jakarta. Sebagai kota satelit berperan dalam penunjang ibukota DKI Jakarta dan kota- kota besar di sekitarnya memiliki mobiltas tinggi yang dilakukan oleh penduduknya. Terlebih dengan didukung sistem transportasi jalan tol dan jalur kereta listrik (KRL) yang dapat menjangkau Ibukota Negara dan kota-kota penyangga lainnya mempermudah memobilisasi penduduk Kota Depok dan penduduk kota sekitarnya di Kota Depok. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas (kelahiran) maupun mortalitas (kematian) penduduk Kota Depok. Masalah kependudukan lainnya yakni masalah ketergantungan (dependency ratio) penduduk non produktif terhadap penduduk produktif Kota Depok. Meskipun selama tujuh tahun terakhir angka (dependency ratio) terus mengalami penurunan, namun memerlukan berbagai kebijakan dalam menurunkan angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Depok. Kota Depok kini memasuki periode krusial dimana penduduk usia produktif sangat dominan, sehingga berpotensi untuk melejitkan produktivitas perekonomian kota. Besarnya jumlah penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak meningkatnya angkatan kerja. Secara kualitas kondisi umum penduduk produktif yang berkerja di Kota Depok masih didominasi pekerja berpendidikan menengah-rendah atau dengan kata lain bahwa secara umum angkatan kerja masih didominasi pekerja dengan keterampilan rendah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 181 Masalah kependudukan Kota Depok yakni masalah biaya hidup mahal. Sebagai kota satelit atau penyangga ibukota DKI Jakarta, penduduk Depok memiliki karakteristik dengan mobilitas yang tinggi. Sebagian penduduk Kota Depok bekerja di luar Kota Depok dan melakukan perjalanan keluar dan masuk Kota Depok. Sekitar 40 persen pekerja Kota Depok tercatat bekerja di luar Kota Depok, sehingga melakukan perjalanan pulang-pergi (komuter) setiap hari. Hal inilah menjadikan kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi sangat dibutuhkan oleh penduduk Kota Depok. Lemahnya infrastruktur transportasi dan minimnya keberadaan transportasi massal yang murah, nyaman dan aman, membuat pekerja Kota Depok lebih mengandalkan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan komuter harian mereka. Dominasi kendaraan pribadi yang sangat masif, kemudian penambahan panjang jalan raya tidak pernah mampu mengimbangi penambahan jumlah kendaraan sehingga kemacetan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk Kota Depok, serta mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan masalah-masalah sosial, seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Selain itu, tingginya jumlah dan kepadatan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan atau polusi ekosistem lingkungan hidup/alam. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup dapat berupa polusi udara, polusi tanah, polusi air. 4.1.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2020, berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok mengalami penurunan apabila dibanding tahun 2019 yaitu hingga minus 1,92 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar minus 2,44 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar minus 2,07 persen. Hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 182 ini tidak lain dipengaruhi oleh krisis akibat COVID-19 yang menyebabkan pelemahan kinerja perekonomian baik global maupun nasional, Provinsi Jawa Barat hingga perekonomian Kota Depok pada tahun 2020 terkontraksi. Distribusi pendapatan Kota Depok di ukur melalui nilai indeks ketimpangan atau gini rasio, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Indeks Gini tersebut berfluktuasi pada kisaran 0.318 (tahun 2010) sampai dengan 0.402 (tahun 2015). Pada periode 2010- 2020, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0.366, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0.397) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat (0.404). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2010-2020 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Khususnya dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan Indeks Gini di Kota Depok, artinya ada perbaikan pemerataan pendapatan di Kota Depok. Sejak kemunculan pandemi COVID-19, aktivitas perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan penurunan konsumsi rumah tangga. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut memukul masyarakat kelas bawah lebih besar daripada kelas menengah dan atas. Hal ini mengakibatkan ketimpangan meningkat. Permasalahan pandemi COVID-19 secara global mempengaruhi kinerja pembangunan di tingkat nasional maupun daerah baik pada pada sektor sosial, ekonomi maupun penyediaan sarana prasarana infrastruktur Meskipun Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat nasional, namun demikian, masih terdapat masalah kesejahteraan penduduk, diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin secara absolut tidak berkurang, bahkan terus meningkat. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2009 penduduk miskin Kota Depok berjumlah 47 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 183 ribu orang, maka pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 60 ribu orang. Hal ini salah satunya dampak Pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin. Dinamika ketenagakerjaan pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pengangguran mengalami kenaikan sebesar ± 45.707 orang sebanding dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,77 persen poin. Demikian halnya, berdasarkan status pekerjaan utama telah terjadi perpindahan jenis pekerjaan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Jumlah status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai menurun dan sebagian besar beralih menjadi berusaha sendiri, bekerja pada keluarga/tidak dibayar atau menjadi freelance. Dinamika ketenagakerjaan pada periode 2020 mengindikasikan terdapat 2 (dua) kelompok penduduk bekerja yang terdampak Pandemi COVID-19 yaitu kelompok penduduk bekerja yang dirumahkan dan kelompok yang berhenti bekerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok per April 2020 tercatat dari 120 perusahaan yang melaporkan, sebanyak 110 perusahaan merumahkan 534 orang pekerja, 6 perusahaan mem-PHK 333 orang pekerja, dan 4 perusahaan tetap menjalankan usahanya tanpa merumahkan maupun memutus hubungan kerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, terus meningkat dari waktu ke waktu. IPM Kota Depok terus meningkat dari 76,66 pada 2010 menjadi 80,97 pada 2020. Namun bila dibandingkan dengan kota besar lainnya, Kota Depok masih harus terus berbenah. Untuk dapat menyamai kota besar lain, seperti Kota Bandung dan Jakarta Selatan, dibutuhkan extra effort yang terencana dan terukur. Pencapaian IPM dari dimensi distribusi pendapatan di Kota Depok terlihat cenderung meningkat. Dari distribusi pengeluaran per kapita penduduk, terlihat antar kelas pengeluaran terjadi kesenjangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 184 yang semakin tinggi. Kesenjangan yang diukur dengan standar deviasi dari pengeluaran per kapita antar kelas, secara sederhana menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan kelas ekonomi atas jauh lebih cepat dari kenaikan pendapatan kelas ekonomi bawah. Dibutuhkan keberpihakan yang jauh lebih kuat kepada kelompok miskin untuk menekan kesenjangan kota. Berdasarkan dimensi Kesehatan, pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara umum terus membaik, ditandai dengan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari waktu ke waktu. Bila pada 2010, UHH Kota Depok telah mencapai 73,83 tahun, maka pada 2020 UHH terus meningkat menjadi 74,44 tahun. Namun demikian, pada awal tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak terhadap dimensi kesehatan, baik sektor pelayanan Kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat dan kesehatan lingkungan masyarakat. Pada aspek pelayanan terjadi perubahan standar dan alur pelayanan kesehatan, baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu, Posbindu, dan lain-lain. Perubahan ini bertujuan agar dapat memutus mata rantai penularan serta optimalisasi upaya testing, tracing dan treatment pada kasus Covid-19. Permasalahan yang dihadapi diantaranya meningkatnya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), pengolahan limbah medis, penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pendukung untuk testing, tracing dan treatment pada kasus Covid-19, seperti penyediaan Tenaga Epidemiologi,dan Tenaga Kesehatan Masyarakat lainnya, Alat pemeriksaan untuk deteksi Covid-19, ambulans transport untuk evakuasi ataupun rujukan kasus Covid-19 serta pemenuhan obat-oabatan dan Tempat Tidur di Rumah Sakit. Pada aspek perubahan perilaku kesehatan, khususnya penerapan Protokol Kesehatan di setiap tatanan, permasalahan yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 185 dihadapi adalah bagaimana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tau, mau dan mampu untuk hidup sehat dalam masa Pandemi Covid-19. Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain masih belum optimalnya upaya sosialisai, edukasi maupun mitigasi, karena masih perlu ditingkatkan media promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif agar mudah diterima oleh masyarakat, masih belum optimalnya kerjasama dengan lintas sektor untuk melakukan mitigasi dan penindakan masyarakat yang melanggar protocol kesehatan serta masih terbatasnya sarana prasarana cuci tangan, khususnya di ruang publik. Pada aspek Kesehatan lingkungan, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tetap dapat menghadirkan lingkungan yang sehat untuk beraktifitas meskipun dalam masa Pandemi Covid-19. Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain masih belum optimalnya pengelolaan limbah medis pada sampah Rumah Tangga, meningkatkan sampah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, perlunya menyediakan lingkungan sehat bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas maupun saat olahraga secara rutin, serta penggunaan desinfektan yang banyaj digunakan secara luas. Berdasarkan dimensi pendidikan, pencapaian kualitas pendidikan di Kota Depok secara umum sudah baik, yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (mean years schooling) yang mencapai 11,28 tahun dan harapan lama sekolah (expected years schooling) yang mencapai 13,92 tahun pada 2020. Namun demikian, masih terdapat banyak hal perlu dibenahi. Akses masyarakat terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dengan keberadaan sekolah yang merata, secara umum baru terjadi di tingkat dasar (SD). Sedangkan di tingkat SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan. Hal ini secara jelas ditandai dengan keberadaan sekolah swasta yang jauh lebih besar dari sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA. Lebih jauh, kualitas pendidikan di Kota Depok masih perlu banyak ditingkatkan antara lain dengan menambah jumlah guru agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 186 rasio murid/guru mengalami perbaikan yang signifikan. Rasio murid/guru sekolah negeri di Kota Depok secara umum jauh lebih buruk dari sekolah swasta, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Dengan rasio murid/guru yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah negeri akan meningkat. 4.1.3. Kondisi Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan. a) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Urusan Pendidikan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pendidikan, yakni secara khusus ditangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 187 oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pendidikan yaitu: Tabel 4.1 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pendidikan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel • Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan Dinas Pendidikan yang akuntabel. Rendahnya penyediaan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah. • Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dan perencanaan dan pengawasan; • Kemampuan manajerial sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.
2.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Belum meratanya layanan pendidikan; • Belum terpenuhinya daya tampung satuan pendidikan; • Belum meratanya layanan penunjang pembelajaran di satuan pendidikan; • Perlunya penambahan pembangunan sekolah baik SDN maupun SMPN
3.Peningkatan akses pembiayaan pendidikan Masih ditemukannya peserta didik dari keluarga yang tidak mampu terbebani dengan biaya pendidikan
4.Peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan dasar dan pendidikan mutu non formal • Masih terdapat PAUD, PKBM, Lembaga Keterampilan yang belum terakreditasi; • Masih terdapat pendidik yang belum bersertifikasi; • Masih kurangnya pemahaman peserta didik maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 188 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) pendidik akan konsep Merdeka Belajar; • Sedikitnya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 5 Peningkatan relevansi pendidikan • Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa berprestasi; • Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kulikuler dan intra kulikuler; • Minimnya kurikulum muatan lokal dan nilai-nilai keluarga; • Belum optimalnya kerja sama dengan dunia industri, seperti SKB. Sumber: Masukan PD Dinas Pendidikan Kota Depok dan FGD (2020) Menjadi catatan penting, selain itu beberapa isu strategis yang di luar jangkauan PD Dinas Pendidikan Kota Depok, kualitas mutu layanan pendidikan kejuruan. Masalah yang timbul yakni ketidaksesuian antara kualitas lulusan sekolah kejuruan di Kota Depok tidak bersinergi dengan dunia kerja. Atau dengan kata lain bahwa lulusan SMK tidak sesuai dengan permintaan dunia kerja di Kota Depok. 2) Kesehatan Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Depok pada urusan kesehatan, khususnya Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, telah dirumuskan dan ditetapkan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kesehatan, yakni secara khusus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kesehatan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 189 Tabel 4.2 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesehatan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.
2.Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi • Perubahan standar dan alur pelayanan kesehatan, khususnya pada pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi pada masa Pandemi Covid-19 • Tren selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif, baik Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi; • Kurang optimalnya fungsi dan peran posyandu, khusunya pada masa Pandemi Covid-19.
3.Kesenjangan dalam pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Jumlah layanan puskesmas belum mencerminkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani; • Layanan UPTD Labkesda masih terbatas pemeriksaan deteksi Covid-19. • Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat Kesehatan bagi SPGDT, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya dalam rangka optimalisasi testing, tracing dan treatment.
4.Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC) • Masih terdapat ketidakmerataan layanan kesehatan; • Masih terdapat sarana, prasarana dan alkes serta mutu layanan kesehatan yang belum optimal, khususnya dalam menangani Pandemi Covid-19.
5.Kasus penyakit menular dan tidak menular serta munculnya penyakit menular lain (new emerging & re-emerging) • Penanganan Covid-19 sesuai strategi tracing, testing, dan treatment • Penyakit menular banyak sekali, terutama penduduk bukan orang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 190 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) Depok, yakni pendatang yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk. • Tingginya kasus beberapa penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/ wabah dan kematian seperti Demam Berdarah Dengue, Diare, ISPA, HIV/ AIDS, TBC dan masih adanya peyakit yang dapat menimbulkan kecacatan seperti Filariasis dan Kusta.

6.Masih terdapatnya masyarakat yang belum menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Tatanan Kota Sehat; Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) • Minimnya sarana kesehatan dalam mendukung Germas; • Kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat masih rendah, khususnya penerapan protocol kesehatan pada masa pandemic Covid-19; • Rendahnya kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat; • Rendahnya ketahanan pangan sehat dalam percepatan perbaikan gizi; • Rendahnya peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; • Pendidikan nilai-nilai dan perilaku sehat berbasis keluarga.
7.Masih terdapat Balita Gizi Buruk Banyaknya kasus gizi buruk, terutama penduduk bukan orang Depok, yakni pendataan masy. (pendatang yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk);
8.Tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah yang akuntabel Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.
9.Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Prioritas kepada peningkatan Pelayanan Medical Cek-Up, Geriatri, Hemodialisa, Tumbuh Kembang,
10.Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit • Menunjang Pelayanan Prioritas dan Pengembangan Layanan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 191 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) • Kurangnya fasilitas tempat tidur di rumah sakit; • Terbatasnya Tempat Tidur khusus penganan Covid-19; • Terbatasnya armada rujukan untuk evakuasi maupun rujukan pasien Covid-19.

11.Peningkatan Kompetensi Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan untuk pelayanan Khusus Sedikitnya pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan Unit Diklat Tersertifikasi PPSDM Kemenkes Sumber: Masukan PD Dinas Kesehatan Kota Depok dan FGD (2020) 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu: Tabel 4.3 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Penanganan Banjir dan Penanganan Longsor • Terjadinya banjir akibat faktor alam dan ulah manusia: alih fungsi lahan ; pendangkalan dan penyempitan sungai/saluran air/drainase/situ ; membuang sampah ke dalam sungai /saluran irigasi; • Berkurangnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ketersediaan RTH mempengaruhi tingkat kerawanan air; • Distribusi pembagian wilayah pengembangan Kota Depok belum seimbang / proporsional. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 192 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan; • Meningkatnya degradasi kualitas lingkungan seperti turunnya ketinggian muka air tanah (target: 15,03 meter, realisasi: 17,88 Meter). Fungsi distribusi air berkurang akibat terganggunya keseimbangan ekologis Kota Depok

2.Mempertahankan Jalan Dalam Kondisi Baik • Kerusakan infrastruktur baik di Jalan, Jembatan dan drainase menimbulkan berbagai dampak sosial maupun ekonomi (jalan yang rusak, tutup box saluran air yang rusak/hilang, genangan, turap yang rusak). • Nilai pembangunan infrastruktur TIDAK berbanding lurus dengan nilai pemeliharaannya • Kapasitas jalan di beberapa ruas jalan tidak mampu mengimbangi tingginya pengguna jalan sehingga mengakibatkan antrian/ kemacetan. • Upaya mengatasi kemacetan masih di dominasi dengan pelebaran dan peningkatan jalan. Kapasitas jalan di beberapa ruas jalan tidak mampu mengimbangi tingginya pengguna jalan sehingga mengakibatkan antrian/ kemacetan. • Kurang baiknya kualitas fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan Depok (Pedestrian). Fasilitas jalan yang belum seluruhnya terpenuhi (trotoar yang layak, drainase yang bersih dan box utilitas), akibatnya masyarakat teredukasi / cenderung memilih naik kendaraan bermotor dibanding berjalan kaki.
3.Meningkatkan dan Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Jumlah RTH di Kota Depok • Rendahnya optimalisasi fungsi RTH di Kota Depok • Kewenangan penyediaan RTH oleh pengembang tidak terealisasikan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 193 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

4.Optimalisasi kualitas layanan jasa konstruksi • Longgarnya aturan dalam kemampuan dan kapasitas institusi pengadan dan pengelolaan jasa konstruksi (sertifikasi);
5.Pengendalian RTRW (perijinan, pengawasan, penertiban, dll) • Rendahnya efektivitas pengendalian RTRW • Rendahnya efisiensi pengendalian RTRW • Ketersediaan SDM dalam pengendalian RTRW. Sumber: Masukan PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan FGD (2020) 4) Perumahan Rakyat dan Permukiman Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perumahan rakyat dan permukiman, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perumahan rakyat dan permukiman yaitu: Tabel 4.4 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. • Kebijakan pemberian kemudahan dan bantuan perumahan berupa subsidi dan bantuan stimulan pembangunan rumah belum berjalan dan berkelanjutan. • Terdapat rumah tangga yang menempati hunian tidak layak.
2.Belum terintegrasikannya rencana pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat Perlu adanya pemutakhiran data kemudian integrasi antara perencanaan dan implementasi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 194 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) terhadap layanan dasar.

3.Belum optimalnya peningkatan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman. • Rendahnya kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan masih tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS), Selain itu, terdapat idle capacity dalam operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota yang saat ini cakupannya baru mencapai 7,13% yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambung pada sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat. • Minimnya pengelolaan limbah rumah tangga yang tidak memenhui standar kesehatan dan pencemaran lingkungan.
4.Belum optimalnya penyediaan akses air minum layak dan aman • Supply: rendahnya cakupan layanan perpipaan dan non perpipaan. • Demand: kesadaran masyarakat dalam mengakses air minum layak dan aman, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mau membayar air (willingness to pay), serta rendahnya penerapan perilaku hemat air oleh masyarakat yang terlihat dari tingginya nilai rata-rata pemakaian air PDAM oleh masyarakat yaitu sekitar 147 L/orang/hari
5.Banyaknya bangunan untuk pelayanan umum seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana olahraga dan gedung pelayanan pemerintah dalam kondisi kurang layak Keterbatasan sumber daya, baik sumberdaya aparatur maupun sarana dan prasarana, disisi lain tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
6.Terbatasnya lahan untuk guna lahan untuk sarana dan prasarana pemerintah, ruang terbuka hijau dan lahan untuk permukiman, Terkait isu tersebut, maka kebutuhan terkait kebutuhan lahan perkotaan diantaranya yaitu: Land banking, efisiensi Lahan dan mendorong pembangunan perumahan secara vertikal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 195 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) terutama di perkotaan dan harga lahan yang semakin tinggi dari jangkauan Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR) Sumber: Masukan PD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dan FGD
(2020)5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni secara khusus ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yaitu: Tabel 4.5 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pamong Praja No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Masih ditemui PKL di trotoar, di bahu jalan, dan di jalur hijau; serta Bangunan liar di lahan Fasos Fasum Pemerintah; Peredaran Minuman Beralkohol; Anjal, Gelandang-Pengemis, Pengamen di jalur- jalur Protokol; dan Keberadaan PSK, Peminta Sumbangan.
2.Penegakan perda yang belum terintegrasi dengan perangkat daerah terkait Perubahan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdampak pada pelaksanaan penertiban pelanggaran perizinan yang berskala besar
3.Penyelenggaraan pelindungan masyarakat yang belum optimal Anggota Satlinmas belum terkoordinasi dengan baik oleh pihak Kelurahan sehingga kinerjanya belum terlihat secara nyata dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 196 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) Pelindungan Masyarakat, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengorganisasian Satlinmas di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomo 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga terjalin sinergitas dengan Satpol PP tingkat Kota dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanggulangan bencana Sumber: Masukan PD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dan FGD (2020) Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yakni secara khusus ditangani oleh Satuan Pemadam Kebakaran Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yaitu: Tabel 4.6 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemadam Kebakaran No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Komunikasi dan Kolaborasi • Peningkatan Sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat; • Memperkuat sinergitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam pelaksanaan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
2.Manajmen Wilayah Kebakaran (MWK) Sumber Air, dan Kebutuhan Pasokan Air untuk Pemadaman;
3.Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan Pos SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) di tiap Kelurahan, RETANA ( Relawan Tanggap Bencana);
4.Peran serta masyarakat Pembentukan SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran di Lingkungan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 197 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) dalam penanggulangan kebakaran

5.Proteksi dan Pengamanan Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
6.Sarana prasarana Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran
7.Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Sumber: Masukan PD Satuan Pemadam Kebakaran Kota Depok dan FGD (2020) 6) Sosial Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang sosial, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Sosial Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang sosial yaitu: Tabel 4.7 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Sosial No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Kualitas playanan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial sebagai penanganan kemisinan Rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. kualitas sumber daya manusia masyarakat juga masih rendah. Pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya menyebabkan terjadi keterlantaran yang mengakibatkan perubahan perilaku sosial dengan melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan penghasilan.
2.Kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Sosial memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.
3.Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani • Pengabaian terhadap anak-anak dan orang lanjut usia; • Disabilitas menyebabkan keterbatas-an atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 198 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan; • Rendahnya kemandirian penyandang disabilitas karena terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif; • Kegagalan masyarakat fungsi sosialnya dan karena tingginya tuntuan hidup menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis, tunasusila, bekas korban penyalahgunaan napza, korban trafiking, anak berhadapan dengan hukum anak memerlukan perlindungan khusus lainnya, ODHA, Kelompok Minoritas, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. • Belum optimalnya peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berperan dlm penjangkauan dan penanganan PPKS. PSKS saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk penjangkauan ke Lokasi dan penanganan dg diawali melakukan assesment. Hasil assesment akan dibahas bersama untuk mengambil langkah tindakan dan kebijakan dalam penanganan masalah PPKS. • Jumlah lansia akan cenderung bertambah di masa yang akan datang; • Pengabaian terhadap orang lanjut usia; Sumber: Masukan PD Dinas Sosial Kota Depok dan FGD (2021) b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang keteangakerjaan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Beberapa isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 199 strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang ketenagakerjaan yaitu: Tabel 4.8 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Pengangguran • Pertumbuhan angkatan kerja yang pesat tidak disertai dengan lapangan kerja baru; • Pencari kerja lulusan sekolah belum siap kerja dan mandiri masih menggantungkan pekerjaan pada sektor formal.
2.Perselisihan Hubungan Industrial • Masih adanya perselisihan ketenagakerjaan; • Potensi PHK di masa pandemi covid 19.
3.Peningkatan Daya Saing tenaga kerja produktif dan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja • Belum adanya pembinaan peningkatan produtivitas kepada tenaga kerja; • Belum Berdirinya Balai Latihan Kerja (BLK); • Belum optimalnya link and match antara dunia usaha dan dunia Pendidikan. Sumber: Masukan PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok dan FGD (2020) 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang keteangakerjaan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: Tabel 4.9 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Tata kelola perangkat daerah yang akuntabel Menyangkut semua urusan di DPAPMK: penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 200 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.

2.Tingkat Ketahanan Keluarga di Kota Depok • Tingginya tingkat perceraian, permasalahan psikologis, paparan pornografi, penyimpangan seksual, kecanduan game dan napza pada anak dan remaja; • Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Belum optimalnya pemberdayaan perempuan melalui upaya peningkatan usaha ekonomi produktif terutama bagi perempuan kepala keluarga masih rendah; • Belum optimalnya peran RW dalam menerapkan RW ramah anak. • Belum optimalnya Kota Depok sebagai Kota ramah anak. • Belum optimalnya pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL); • Belum optimalnya pembinaan kelompok PIK-Remaja;
3.Total Fertility Rate (TFR) Kota Depok Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB). Sumber: Masukan PD Dinas Perlindungan Anal Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dan FGD (2020) 3) Pangan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pangan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pangan yaitu: Tabel 4.10 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pangan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan • Kurangnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 201 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) pekarangan sebagai sumber pangan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non- pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan.

2.Belum optimalnya aksesibilitas dan distribusi bahan pangan Belum tersedianya infrastruktur yang komprehensif dalam mendukung aksesabilitas distribusi bahan pangan.
3.Masih kurangnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendiversifikasi konsumsu pangan.
4.Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian dan perikanan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non- pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan; • Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
5.Belum optimalnya penanganan dan pemasaran hasil produk pertanian, peternakan dan perikanan • Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal dan pemasaran; • Dukungan infrastruktur pertanian yang kurang.
6.Belum optimalnya pelayanan perternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Belum optimalnya kegiatan kesmavet dan keswan.
7.Belum optimalnya sistem pelayanan dan penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 202 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

8.Keberadaan kelembagaan pertanian • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani; • Lemahnya peran kelembagaan petani. Sumber: Masukan PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok dan FGD (2020) 4) Lingkungan Hidup Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang lingkungan hidup, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang lingkungan hidup yaitu: Tabel 4.11 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Pencemaran Lingkungan • Degradasi lingkungan,menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktifitas masyarakat dan/atau industri; • Semakin banyaknya jumlah/kegiatan usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun; • Semakin banyaknya jumlah penduduk, perumahan dan permukiman menyebabkan bertambahnya beban pencemaran daya dukung tanah dan air;
2.Pengelolaan Sampah • Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berakibat semakin meningkatnya laju timbulan sampah; • Jumlah sampah yang terus meningkat tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di pemrosesan di TPA, Kota Depok belum memiliki lahan alternatif untuk pemrosesan sampah, dan perlunya pemrosesan pengolahan sampah dengan teknologi di TPA; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 203 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) • Belum adanya penanganan sampah berbasis kawasan. • Belum terlaksananya penanganan pemilahan sampah; • Pengelolaan limbah medis dengan penanganan khusus. Sumber: Masukan PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dan FGD (2020) 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kependudukan dan pencatatan Sipil yaitu: Tabel 4.12 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Belum terselesaikannya perekaman e-KTP; • Beberapa warga pemula Wajib KTP Elektronik, tidak berdomisili lagi di Kota Depok • Mobilisasi warga yang pindah datang cukup tinggi di Kota Depok
2.Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020 dari total kartu keluarga sebanyak 578.710 KK yang sudah melakukan pemuktahiran kartu keluarga sebanyak 92,84% atau sebanyak 537.296 kartu keluarga. Pemuktahiran kartu keluarga ini sangat diperlukan dan harus dilakukan minimal 3 tahun sekali atau setiap ada perubahan pada status anggota keluarga, misal pendidikan, pekerjaan dan sekarang dibutuhkan buku nikah/akta nikah serta golongan darah anggota keluarga. Sehingga dengan muktahirnya data kartu keluarga, maka potret penduduk kota depok akan lebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 204 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) baik lagi dan dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan Kota Depok lebih valid

3.Kurang maksimalnya penguasaan TI Aparatur Dinas; • layanan online di tk kelurahan belum dapat dilaksanakan, sementara warga sudah menuntut untuk dapat difasilitasi layanan online di kelurahan, khususnya untuk pemuktahiran kartu keluarga • pelayanan Dukcapil sudah menggunakan layanan on line. Layanan online Dukcapil Depok sudah menggunakan layanan berbasis Whats Apps dengan naman SiLONDO BERMULA (Sistem Layanan Online Dukcapil Depok Bersih Mudah dan Lancar) dan terus akan dikembangkan dengan layanan berbasis Web Services • Hal ini juga diperkuat dengan sarana prasarana IT yang memadai mendukung pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih cepat, mudah dan lancar.
4.Belum tercapainya cakupanKepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA); Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA sebanyak 37,09 %% dari total anak sebanyak 532.210 jiwa anak. Target cakupan KIA pada tahun 2020 pada RPJMD 2016-2021 sebesar : 65%. Pada RPJMD 2021-2026, akan berupaya memenuhi target pencapaian kepemilikan KIA sesuai target pencapaian akte kelahiran secara bertahap
5.Masih banyaknya warga Depok baik muslim maupun non-muslim yang belum memiliki buku nikah dan belum mencatatkan Akta Perkawinannya Cakupan Akta nikah, berdasarkan data pemuktahiran kartu keluarga masih ada warga yang belum melakukan pemuktahiran data perkawinan dengan melengkapi no dan tanggal akta nikah pada kartu keluarga sehingga status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat (baru terdapat sekitar 40% KK yang melakukan update terhadap status perkawinanya) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 205 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

6.Belum tersedianya database penduduk rentan dan penduduk non permanen Penduduk Kota Depok secara de facto hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.056.335 jiwa, sementara berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, jumlah penduduk depok yang memiliki dokumen kependudukan Kota Depok sebanyak 1.872.996 jiwa, maka terdapat sekitar 183.339 jiwa penduduk yang domisili depok tetapi belum memiliki kartu keluarga Depok,
7.Masih banyaknya warga Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun Berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) semester 2 tahun 2020, masih terdapat anak usia 0-18 tahun yang belum memliki akta kelahiran yaitu 8,09% atau sekitar 48.915 anak dan terus dilakukan penyisiran untuk difasilitasi kepemilikan akte kelahirannya, salah satunya dengan program Gebyar Akta Kelahiran dan FastaRaga ( Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)
8.Masih banyaknya warga Depok yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya. Persoalan data kematian tiap tahun selalu menjadi masalah, karena tidak selalu keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia, langsung melaporkan dan mengajukan pembuatan Akta Kematian. Sesuai amanat UU No.24 tahun 2013 pasal 44 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Hal ini berarti bagaimana para RT diberikan akses untuk melaporkan atas kejadian kematian di warga nya kepada dinas Dukcapil agar Dinas dapat segera melakukan perubahan pada kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dari ahli warisnya Sumber: Masukan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan FGD (2021) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 206 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: Tabel 4.13 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Tata kelola perangkat daerah yang akuntabel Menyangkut semua urusan di DPAPMK: penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.
2.Tingkat Ketahanan Keluarga di Kota Depok • Tingginya tingkat perceraian, permasalahan psikologis, paparan pornografi, penyimpangan seksual, kecanduan game dan napza pada anak dan remaja; • Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Belum optimalnya pemberdayaan perempuan melalui upaya peningkatan usaha ekonomi produktif terutama bagi perempuan kepala keluarga masih rendah; • Belum optimalnya peran RW dalam menerapkan RW ramah anak. • Belum optimalnya Kota Depok sebagai Kota ramah anak. • Belum optimalnya pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL); • Belum optimalnya pembinaan kelompok PIK-Remaja;
3.Total Fertility Rate (TFR) Kota Depok Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 207 Sumber: Masukan PD Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dan FGD (2020) 7) Perhubungan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perhubungan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perhubungan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perhubungan yaitu: Tabel 4.14 Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perhubungan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Infrastruktur jalan terbatas • Terbatasnya ruas serta kapasitas jalan dan simpang (lintas urusan). • Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata (lintas urusan) • Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU
2.Transportasi publik belum memadai • Angkutan kota kurang nyaman • BRT (Bus Rapid Transit) dan JRC (Jabodetabek Residence Connection) masih terbatas • Belum adanya subsidi bagi angkutan umum • Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana
3.Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk • TOD atau hub belum terlaksana • Simpul transportasi masih kurang memadai • Park and Ride belum tersedia • Halte belum merata • Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi • First and last mile tidak efisien Sumber: Masukan PD Dinas Perhubungan Kota Depok dan FGD (2021) 8) Komunikasi dan Informatika Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang komunikasi dan informatika, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang informasi dan informatika yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 208 Tabel 4.15 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Kualitas layanan dan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel • Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga teknis;
2.Infrastruktur e- government dalam mewujudkan smart governance • Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga teknis; • Belum terenuhinya standar kualifikasi kompetensi tenaga operator; • Belum optimalnya smart governance dalam mewujudkan smart city
3.Penyediaan data dan infrmasi berbasis elektronik • Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi; • Terbatasnya SDM tenaga teknis.
4.Terwujudnya Kelompik Informasi Masyarakat Belum termanfaatkannya KIM secara optimal sebagai media penyampaian informasi.
5.Mewujudkan Smart City Terdapat beberapa infrastruktur yang belum terpenuhi. Sumber: Masukan PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan FGD (2020) 9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu: Tabel 4.16 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Rendahnya daya saing koperasi. • Menurunnya volume usaha koperasi karena persaingan usaha, pengelolaan modal koperasi masih terbatas hanya mengandalkan modal internal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 209 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) • Terbatasnya kompetensi SDM koperasi yang memiliki pengetahuan manajemen koperasi dan koperasi masih konvensional belum ditunjang dengan TI menuju modernisasi koperasi, meningkatkan koperasi aktif di kota depok. • Masih banyak koperasi yang belum berjalan sesuai ketentuan.

2.Peningkatan penciptaan wirausaha baru. Pertumbuhan wirausaha baru yang masih minim.
3.Rendahnya daya saing usaha mikro. Menurunya daya saing usaha mirko karena kurangnya permodalan, kelengkapan legalitas, akses pemasaran, kompetensi sdm usaha mikro.
4.Rendahnya daya saing usaha mikro. Menurunya daya saing usaha mirko karena kurangnya permodalan, kelengkapan legalitas, akses pemasaran, kompetensi sdm usaha mikro. Sumber: Masukan PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Depok dan FGD (2021) 10) Penanaman Modal Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang penanaman Modal, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang penanaman modal yaitu: Tabel 4.17 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Penanaman Modal No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Optimalisasi pelayanan data dan informasi potensi dan peluang investasi Kota Depok Belum optimalnya kualitas penyajian data dan informasi potensi dan peluang investasi di Daerah kepada calon investor.
2.Kualitas pelayanan perizinan Terdapat beberapa jenis perizinan yang waktu penyelesaian belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 210 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) SOP atau masih melebihi waktu yang ditentukan sesuai dengan SOP.

3.Optimalisasi perizinan online Lemahnya sarana sistem teknologi informasi dalam mendukung perizinan online. Sumber: Masukan PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan FGD (2020) 11) Kepemudaan dan Olah Raga Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kepemudaan dan olah raga, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kepemudaan dan olah raga yaitu: Tabel 4.18 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemuda dan Olah Raga No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Karakter nilai- nilai budaya berprestasi • Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan olahraga sejak dini • Masih adanya potensi pemuda yang perlu peningkatan pemberdayaan Sumber: Masukan PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dan FGD (2021) 12) Statistik Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang statistik, yakni secara khusus ditangani oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang statistik yaitu: Tabel 4.19 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Statistik No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi • Tumpang tindihnya kegiatan survei; • Kurang harmonisasi kegiatan survei. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 211 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta.

2.Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik. • Kurangnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS. • Kurangnya sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; • Kurangnya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar; • Kurangnya menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; • Kurangnya dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
3.Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia. • Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei; • Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO; • Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional; • Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS; • Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei.
4.Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas • Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas; • Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas. Sumber: Masukan PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan FGD (2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 212 13) Kebudayaan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kebudayaan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kebudayaan yaitu: Tabel 4.20 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kebudayaan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Karakter Nilai- nilai budaya lokal dan nasional • Belum optimalnya kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan • Masih kurangnya kegiatan gelaran kebudayaan yang atraktif dan inovatif Sumber: Masukan PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dan FGD (2021) 14) Perpustakaan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perpustakaan, yakni secara khusus ditangani oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perpustakaan yaitu: Tabel 4.21 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perpustakaan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Perpustakaan Digital; Pembangunan Perpustakaan (e- Library) • Koleksi Perpustakaan Digital Harus selalu diupdate (keberadaan koleksi harus terjamin); • Hak Cipta dari koleksi digital harus terjamin; • Plagiarisme , peran pustakawan sangat dibutuhkan dalam mencegah plagiarisme ; • Sumber Daya Manusia, peran pustakawan sangat dituntut dalam kecakapan teknologi informasi; • Peningkatan jangkauan layanan melalui pemanfaatan teknologi informatika dan perpusling. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 213 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

2.Meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat • Rendahnya budaya baca masyarakat; • Terbatasnya sarana dalam memberikan layanan kepada masyarakat; • Belum maksimalnya simpul-simpul masyarakat gembar membaca. Sumber: Masukan PD Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Daerah Kota Depok dan FGD (2020) 15) Kearsipan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kearsipan, yakni secara khusus ditangani oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kearsipan yaitu: Tabel 4.22 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kearsipan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Pengelolaan arsip sesuai standar baku kearsipan • Lemahnya pemahaman tentang peraturan kearsipan dan arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi; • Kurangnya sarana pengelolaan arsip sesuai buku kearsipan berbasis teknologi informasi.
2.Perlindungan dan pengamanan arsip vital/arsip asset dengan efektif • Lemahnya pemahaman tentang peraturan kearsipan dan arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi; • Kurangnya sarana pengelolaan arsip sesuai buku kearsipan berbasis teknologi informasi.
3.Meningkatkan kuantitas dan kualitas jabatan fungsional arsiparis Sedikitnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi arsiparis.
4.Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang Peningkatan efektivitas manajemen pembangunan arsip belum optimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 214 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) profesional dan transparan Sumber: Masukan PD Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Daerah Kota Depok dan FGD (2020) c) Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kelautan dan perikanan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kelautan dan perikanan yaitu: Tabel 4.23 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan • Kurangnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif; • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non- pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan.
2.Belum optimalnya aksesibilitas dan distribusi bahan pangan Belum tersedianya infrastruktur yang komprehensif dalam mendukung aksesabilitas distribusi bahan pangan.
3.Masih kurangnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendiversifikasi konsumsi pangan.
4.Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian dan perikanan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non- pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan; • Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 215 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

5.Belum optimalnya penanganan dan pemasaran hasil produk pertanian, peternakan dan perikanan • Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal dan pemasaran; • Dukungan infrastruktur pertanian yang kurang, terutama pada perikanan.
6.Belum optimalnya pelayanan perternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Belum optimalnya kegiatan kesmavet dan keswan.
7.Belum optimalnya sistem pelayanan dan penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia.
8.Keberadaan kelembagaan pertanian • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani; • Lemahnya peran kelembagaan petani. Sumber: Masukan PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok dan FGD (2020) 2) Pariwisata Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pariwisata, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pariwisata yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 216 Tabel 4.24 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pariwisata No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Pengembangan Ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan pariwisata • Belum tersedianya sarana infrastruktur teknologi informasi yang handal dan merata • Belum tersedianya wadah atau lembaga untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan produk-produk ekonomi kreatif
2.Pengembangan pariwisata • Belum optimalnya pengembangan objek- objek wisata di Kota Depok • Belum optimalnya promosi dan pengembangan wisata Kota Depok Sumber: Masukan PD Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dan FGD (2021) 3) Pertanian Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pertanian, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pertanian yaitu: Tabel 4.25 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pertanian No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan • Kurangnya pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif; • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan.
2.Belum optimalnya aksesibilitas dan distribusi bahan pangan Belum tersedianya infrastruktur yang komprehensif dalam mendukung aksesabilitas distribusi bahan pangan.
3.Masih kurangnya diversifikasi Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendiversifikasi konsumsi pangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 217 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) konsumsi pangan masyarakat

4.Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian dan perikanan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian sehingga berpengaruh pada rendahnya capaian produksi komoditas pertanian dan perikanan; • Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
5.Belum optimalnya penanganan dan pemasaran hasil produk pertanian, peternakan dan perikanan • Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal dan pemasaran; • Dukungan infrastruktur pertanian yang kurang, terutama pada perikanan.
6.Belum optimalnya pelayanan perternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Belum optimalnya kegiatan kesmavet dan keswan.
7.Belum optimalnya sistem pelayanan dan penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia.
8.Keberadaan kelembagaan pertanian • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani; • Lemahnya peran kelembagaan petani. Sumber: Masukan PD Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok dan FGD (2020) 4) Perdagangan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perdagangan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Beberapa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 218 isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perdagangan yaitu: Tabel 4.26 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perdagangan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Terwujudnya Pasar Rakyat yang aman dan nyaman Peningkatan pelayanan pasar rakyat melalui SNI Pasar Rakyat SNI 8152;2015
2.Peningkatan strategi pengendalian inflasi Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga, ketersediaan pasokan & distribusi komoditas
3.Terwujudnya akses pemasaran Belum optimalnya nilai ekspor
4.Terwujudnya peningkatan pelayanan kemeterologian Peningkatan pelayanan tera/tera ulang Sumber: Masukan PD Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok dan FGD (2020) 5) Perindustrian Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perindustrian, yakni secara khusus ditangani oleh PD Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perindustrian yaitu: Tabel 4.27 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Perindustrian No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Terwujudnya IKM dengan daya saing Peningkatan kualitas produk IKM Sumber: Masukan PD Dinas Perdagangan dan Industri Kota Depok dan FGD (2020) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 219 d) Urusan Penunjang Pemerintah 1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yakni secara khusus ditangani oleh PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang perencanaan yaitu: Tabel 4.28 Isu Strategis dan Telaah Permasalahan Bidang Perencanaan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Penelitian pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat. • Kurangnya pengaplikasian IPTEK untuk penelitian. • Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi penuh yang mendukung peningkatan perencanaan.
2.Koordinasi dan Kualitas Perencanaan • Kompleksitas data /informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan • Pembangunan, Akurasi dan ketepatan data perencanaan masih minim.
3.Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun PD Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Pemkot Depok yang belum optimal. Sumber: Masukan PD Bappeda Kota Depok dan FGD (2020) 2) Keuangan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang keuangan, yakni secara khusus ditangani oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/ kondisi urusan bidang keuangan yaitu: Tabel 4.29 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Keuangan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan perluasan Sistem teknologi informasi yang ada belum seluruhnya terintegrasi. Adanya potensi penurunan pajak daerah akibat perubahan peraturan Pemerintah Pusat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 220 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) digitalisasi pelayanan pajak serta retribusi daerah

2.Pemutakhiran data pajak daerah Belum mutakhirnya Basis Data Pajak Daerah
3.Pengawasan dan penagihan pajak daerah Masih tingginya Piutang Pajak
4.Peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Belum optimalnya basis data Barang Milik Daerah. Masih rendahnya bukti kepemilikan asset berupa tanah Sumber: Masukan PD Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan FGD (2021) 3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, yakni secara khusus ditangani oleh PD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kepegawaian dan pelatihan yaitu: Tabel 4.30 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan pengembangan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi, dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah terbangun Belum maksimalnya penerapan sistem informasi kepegawaian yang teritegrasi dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat dan profesional
2.Diberlakukannya kebijakan penyederhanaan birokrasi dari struktural • Belum optimalnya manajemen talenta • Pola rekruitmen pegawai masih menganut prinsip zero growth Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 221 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) menjadi fungsional memerlukan peningkatan kebijakan manajemen ASN melalui penerapan manajemen talenta dan manajemen kinerja atau tidak ada penambahan ASN baru hanya mengganti ASN yang pensiun. • Timbulnya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian kompetensi dari struktural menjadi fungsional

3.Konsistensi pengevaluasian kinerja sesuai standar dan berbasis online yang terintegrasi dengan sistem remunari pegawai serta pengembangan sistem reward and punishment • Belum optimalnya peran sistem informasi yang ada sebagai dasar penilaian kinerja terutama untuk pemberian reward dan punishment • Belum optimalnya penegakan dan evaluasi displin ASN
4.Pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas serta aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat • Belum optimalnya sikap dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat • Belum optimalnya pemberdayaan diklat khususnya analisis kebutuhan dan evaluasi diklat di masing-masing PD • Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) Sumber: Masukan PD BKPSDM Kota Depok dan FGD (2021) 4) Pengawasan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang pengawasan, yakni secara khusus ditangani oleh Inspektorat Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/ kondisi urusan bidang pengawasan yaitu: Tabel 4.31 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pengawasan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3)

1.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan • Belum semua temuan ditindaklanjuti Perangkat Daerah • Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 222 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) Kualitas Pengawasan • SDM APIP belum memiliki kompetensi yang sama • Penerapan SPIP dan Zona Integritas sebagai bagian dari 8 Area Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah belum berjalan dengan baik Sumber: Masukan PD Inspektorat Kota Depok dan FGD (2021) 5) Sekretariat Daerah Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang sekretariat daerah, yakni secara khusus ditangani oleh Sekretariat Daerah Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/ kondisi urusan bidang kesekretariatan daerah yaitu: Tabel 4.32 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesekretariatan Daerah No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Optimalisasi perumusan kebijakan Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
2.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
4.Peningkatan evaluasi pelayanan publik Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
5.Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Belum optimalnya pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
6.Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa Belum optimal penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
7.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu

a.Penerapan dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang Belum Terarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 223 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) mengantisipasi pemberlakuan kebijakan penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi fungsional
1. b.Organisasi perangkat daerah dan tata laksananya memerlukan penyesuaian untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan penyederhanaan birokrasi dari struktural menjadi fungsional Sumber: Masukan Sekreatariat Daerah Kota Depok dan FGD (2021) 6) Sekretariat Dewan Kondisi umum isu strategis dan telaah kajian yang sesuai dengan tugas dan urusan bidang sekretariat dewan, yakni secara khusus ditangani oleh Sekretariat Dewan Kota Depok. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kesekretariatan dewan yaitu: Tabel 4.33 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kesekretariatan Dewan No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)(2) (3)

1.Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dalam peningkatan kinerja secara optimal Belum optimalnya pengembangan sistem teknologi informasi dalam peningkatan kinerja.
2.Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional kinerja DPRD Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang operasional kinerja DPRD
3.Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi Belum terwujudnya kompetensi SDM Aparatur sekretariat DPRD untuk mewujudkan sekretariat DPRD yang kapabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 224 No. Isu Strategis Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan

(1)(2) (3) yang kapabel dibidangnya

4.Penguatan atau optimalisasi Koordinasi dan komunikasi kelembagaan Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD Lemahnya Koordinasi dan komunikasi kelembagaan Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD
5.Peningkatan sosialisasi kinerja DPRD kepada masyarakat dalam Persetujuan produk-produk hukum Pemerintah Daerah Lemahnya sosialisasi kinerja DPRD kepada masyarakat dalam Persetujuan produk- produk hukum Pemerintah Daerah Sumber: Masukan Sekreatariat Dewan Kota Depok dan FGD (2020) 4.1.4. Kondisi Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah antara lain terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan daya saing perekonomian kota, banyak ditentukan oleh kapasitas fiskal pemerintah kota. Kota Depok merupakan salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup tinggi, dimana APBD Kota Depok pada 2021 telah menembus Rp 3,5 triliun. Dengan kapasitas fiskal yang besar, pemerintah Kota Depok dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur kota yang penting dan mendesak, seperti infrastruktur transportasi untuk mengatasi kemacetan kota. Dengan Kota Depok yang telah menyatu dengan wilayah sekitarnya dalam Jabodetabek, maka arus transportasi harian di Kota Depok menjadi sangat tinggi. Dengan keterbatasan panjang jalan, hal ini sering berkhir dengan kemacetan panjang. Dengan dominasi sepeda motor oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 225 komuter Jabodetabek, dibutuhkan investasi besar pada infrastruktur transportasi agar masyarakat mau berpindah ke transportasi massal. Analisis kinerja atas fasilitas dan infrastruktur wilayah dilakukan terhadap kondisi prasarana dan sarana yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dan perekonomian kota. Salah satu infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat secara luas, terutama kelas menengah-bawah, adalah pasar tradisional. Jumlah pasar tradisional di Kota Depok secara umum adalah terbatas, bahkan terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki pasar tradisional yaitu Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Cipayung dan Limo. Pendidikan yang menjadi faktor kunci penyediaan tenaga terampil, harus menjadi prioritas untuk daya saing kota ke depan. Hingga kini, kualitas pekerja Kota Depok secara umum masih rendah. Kualitas pendidikan di Kota Depok secara umum sudah baik, yang ditandai dengan angka rata-rata lama sekolah (mean years schooling) yang mencapai 11,28 tahun dan harapan lama sekolah (expected years schooling) yang mencapai 13,92 tahun pada 2020. Namun demikian, masih terdapat banyak hal perlu dibenahi. Akses masyarakat terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dengan keberadaan sekolah yang merata, secara umum baru terjadi di tingkat dasar (SD). Sedangkan di tingkat SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan. Hal ini secara jelas ditandai dengan keberadaan sekolah swasta yang jauh lebih besar dari sekolah negeri di tingkat SMP dan SMA. Lebih jauh, kualitas pendidikan di Kota Depok masih perlu banyak ditingkatkan antara lain dengan menambah jumlah guru agar rasio murid/guru mengalami perbaikan yang signifikan. Rasio murid/guru sekolah negeri di Kota Depok secara umum jauh lebih buruk dari sekolah swasta, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Dengan rasio murid/guru yang lebih baik, diharapkan kualitas pendidikan di sekolah negeri akan meningkat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 226 4.2. Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi yang menjadi permasalahan utama untuk diperhatikan atau disepakati sebagai prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Isu strategis dijadikan prioritas karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa mendatang. 4.2.1. Isu Strategis dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hampir semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Kota Depok untuk pencapaian tujuan dimaksud kecuali Tujuan ke -14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain sebagai berikut: - Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. - Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan - Tujuan 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia - Tujuan 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua - Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan - Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua - Tujuan 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua - Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 227 - Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi - Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara - Tujuan 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan - Tujuan 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan - Tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya - Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan - Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati - Tujuan 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level - Tujuan 17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, maka Provinsi Jawa Barat melakukan Studi Baseline Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Kota Depok. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjabarkan tujuan global, target global, dan target nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan instansi pelaksana yang menjadi penanggung jawab. Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan, 70 Target dan 147 Indikator. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 228 Tabel 4.34 Target dan Indikator TPB/SDGs Kota Depok Berdasarkan Pilar Pembangunan TPB Telah mencapai target nasional Belum mencapai target nasional Perlu peningkatan Perlu penurunan Tidak ada data (N/A) Jumlah indikator

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tanpa Kemiskinan 7 7 1 0 10 25 2 Tanpa Kelaparan 5 0 0 2 4 11 3 Kehidupan sehat dan sejahtera 13 5 0 6 7 31 4 Pendidikan berkualitas 4 3 1 0 5 13 5 Kesetaraan Gender 6 0 3 2 0 11 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 3 3 1 0 5 12 7 Energi Bersih dan Terjangkau Bukan kewenangan Kota Depok 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 1 2 3 0 8 14 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 2 1 1 0 3 7 10 Berkurangnya Kesenjangan 2 1 1 0 1 5 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 4 1 0 1 5 11 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertangguna Jawab 1 0 1 0 2 4 13 Penanggulangan Perubahan Iklim 1 0 0 1 1 3 14 Ekosistem Laut Bukan kewenangan Kota Depok 15 Ekosistem Darat 0 0 1 0 1 2 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 7 0 1 1 12 21 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 1 1 1 0 10 13 Total 57 24 15 13 74 183 Sumber : KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026< DLHK 2021 4.2.2. Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 229 negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Isu strategis RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas - Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa. - Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. - Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990- 2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatkan kualitas UMKM belum optimal. - Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 230 2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan - Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial- ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar- provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana. 3) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan - Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk - Pemenuhan Layanan Dasar - Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda - Pengentasan Kemiskinan - Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa - Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa. - Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia. - Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti. - Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama. - Belum kukuhnya kerukunan umat beragama. - Rendahnya budaya literasi. - Belum optimalnya peran keluarga. 5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak. - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas. - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur. - Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi. - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 231 - Konektivitas Transportasi Jalan. - Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital. 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim - Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup. - Ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik - Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir. - Pemberantasan korupsi belum optimal. - Indeks profesionalisme ASN. - Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah. - Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas. - Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan. Sementara itu di tingkat nasional, dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang berdampak tinggi ke Kota Depok, antara lain: (i) Pembangunan science techno park untuk optimalisasi triple helix di UI; (ii) Pembangunan KA Kecepatan Tinggi jalur Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung; (iii) Sistem angkutan umum massal perkotaan; (iv) Akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah; (v) rumah susun perkotaan 1 juta unit; (vi) infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah; dan (vii) pemulihan daerah aliran sungai kritis. Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 232 kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Adapun prioritas pembangunan wilayah tersebut di Provinsi Jawa Barat terletak pada lokasi sebagai berikut : Tabel. 4.35. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi. 4.2.3. Isu Strategis dari RPJPD Kota Depok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 menetapkan visi Kota Depok adalah “Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Kota Niaga dan Jasa bermakna bahwa pembangunan kota berfokus pada sektor perdagangan dan jasa, terutama jasa pendidikan, layanan publik, akomodasi, perbankan, transportasi dan kesehatan. Religius bermakna peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika. Berwawasan lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 233 bermakna pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan optimal dan memperhatikan kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Isu strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Depok antara lain sebagai berikut: 1) Perkembangan sektor ekonomi yang mengarah pada sektor tersier belum didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia disektor tersebut ditandai dengan angka pegangguran masih tinggi pada kelompok penduduk berpendidikan menengah ke atas; 2) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dalam membangun ekonomi kota termasuk ekonomi kreatif yang mandiri berbasis potensi lokal dan Ilmu Pengetahun dan Teknologi (IPTEK); 3) Laju pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan ditandai dengan semakin meningkatnya indeks gini; 4) Terbatasnya aksesibilitas dan belum terintegrasinya sistem transportasi Kota Depok dengan Jabotabekkarpur; 5) Laju pertumbuhan penduduk tinggi dengan struktur penduduk muda serta rata-rata lama sekolah masih dibawah dua belas tahun dan masih terbatasnya sarana prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga; 6) Tingginya angka perceraian yang disebabkan menurunnya ketahanan keluarga seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan menurunnya intensitas pertemuan, perhatian suami istri dengan anak dan anggota keluarga yang lain serta lingkungannya sehingga keluarga menjadi kurang harmonis; 7) Penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat; 8) Gap antara angka temuan penyakit menular (HIV-AIDS dan tuberculosis paru) dan penyakit tidak menular (diabetes melitus, hipertensi dan penyakit kejiwaan) dengan angka kejadian; 9) Pelayanan dasar dan prasarana sarana utilitas berbasis penataan komunal/ pengelolaan Bersama, khususnya pada masa Pandemi Covid-19; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 234 10) Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan menurunnya kualitas lingkungan hidup; 11) Sub sektor perdagangan-hotel-restoran-hunian mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 12) Pelayanan publik berbasis profesionalisme aparatur melalui penggunaan teknologi informasi; 13) Ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditandai dengan tingginya gap IPM antar kecamatan; 14) Pemeliharaan, penataan dan pengembagan Taman Hutan Raya yang ada di Kota Depok serta peralihan statusnya; 15) Implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih terkendala kompleksitas permasalahan perkotaaan seperti berkurangnya lahan pertanian dan harga tanah yang tinggi; 16) Jaminan layanan konsumen melalui tertib ukur pada pasar rakyat dan toko klontong; 17) Peningkatan kualitas usia muda agar menjadi pemuda mandiri. Dengan visi tersebut, RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 menetapkan target-target pembangunan yang harus dicapai, antara lain:
(1)Laju pertumbuhan ekonomi 7,55%, kontribusi sektor tersier 55,45% dari PDRB, laju investasi meningkat 10% per tahun, indeks gini 0,35, dan angka pengangguran 8,16%;
(2)Pembangunan 7 terminal, 3 park and ride, 4 koridor transportasi massal, 1 pasar induk, 2 pasar rakyat, dan 1 sentra ekonomi kreatif;
(3)Indeks pendidikan 84,86, indeks kesehatan 83,83, 63 kelurahan layak anak dan lansia, angka kemiskinan 2,12%, kontribusi ekonomi kreatif 13% dari PDRB;
(4)Penambahan panjang jaringan jalan sepanjang 63,67 Km, diantaranya underpass Jl Raya Citayam, fly over Jl Siliwangi-Jl Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 235 Dewi Sartika-Jl Raya Sawangan, pembangunan Depok Outer Ring Road, revitalisasi 20 situ, jumlah titik banjir kurang dari 50, 80% sampah tertangani, 15% rumah tangga dan penerangan jalan umum dengan energi ramah lingkungan, dan 15,5% (3.105 ha) ruang terbuka hijau (RTH); Opini WTP dari BPK, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10% per tahun, dan indeks kepuasan masyarakat 90. 4.2.4. Isu Strategis dari RTRW dan KLHS Kota Depok Isu Strategis dari RTRW Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur menyebutkan bahwa Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 236 Dalam perkembangan tata guna lahan di wilayah Kota Depok ke depan akan terjadi tekanan seiring dengan perkembangan penduduk dan dinamika wilayah sekitarnya. Dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan penggunaan lahan baik untuk pembangunan perumahan, perkantoran ataupun pusat-pusat bisnis, dengan laju penggunaan lahan terbesar adalah untuk perumahan. Sementara dalam Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2020 tentang sistem pusat kegiatan kota, direncanakan PPK (Pusat Pelayanan Kota) terdiri dari: (i) PPK Margonda yang diarahkan sebagai central business district (CBD) dengan pusat inti di kawasan koridor Margonda; (ii) PPK Bojongsari yang diarahkan sebagai tourism and recreation center dengan pusat inti di kawasan pertigaan simpang Bojongsari; (iii) PPK Tapos yang diarahkan sebagai smart mobility (multi- mode sistem) dengan pusat inti di kawasan Terminal Jatijajar; dan (iv) PPK Cipayung yang diarahkan sebagai green economy center dengan pusat inti di kawasan Stasiun Citayam. Sumber: Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2020. Gambar 4.1 Sistem Pusat Kegiatan Kota Depok, 2012-2032 Pada saat yang sama, direncanakan SPK (Subpusat Pelayanan Kota) terdiri dari: (i) SPK Cisalak dengan pusat inti di kawasan Taman •SPK Cilodong (Alun-Alun Depok) •SPK Sawangan (Situ Pengasinan) •SPK Cisalak (Taman Wiladatika) •SPK Sukmajaya (UIII) •SPK Limo (Masjid Kubah Mas) •SPK Cinere (Cinere Bellevue) •SPK Cimanggis (Univ. Gunadarma) •SPK Sukatani (Pasar Sukatani) PPK Margonda (Koridor Margonda) PPK Bojongsari (Pertigaan Simpang Bojongsari) PPK Cipayung (Stasiun Citayam) PPK Tapos (Terminal Jatijajar) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 237 Wiladatika; (ii) SPK Cimanggis dengan pusat inti di kawasan Universitas Gunadarma; (iii) SPK Sukmajaya dengan pusat inti di kawasan Pendidikan UIII; (iv) SPK Cilodong dengan pusat inti di kawasan Alun- Alun Depok; (v) SPK Sukatani dengan pusat inti di kawasan Pasar Sukatani; (vi) SPK Limo dengan pusat inti di kawasan Masjid Kubah Mas; (vii) SPK Cinere dengan pusat inti di kawasan Cinere Bellevue; dan (viii) SPK Sawangan dengan pusat inti di kawasan Situ Pengasinan. Dalam dokumen yang sama, ditetapkan kawasan lindung berupa kawasan resapan air seluas 7,1 hektar, kawasan sempadan sungai 488,21 hektar, kawasan sekitar situ seluas 161,02 hektar, dan ruang terbuka hijau (RTH) kota 30% dari luas wilayah dengan RTH publik seluas 20% hektar. Pada saat yang sama, ditetapkan kawasan budidaya berupa kawasan pertanian seluas 153,23 hektar, kawasan perikanan 64,9 hektar, kawasan industri seluas 358,08 hektar, kawasan permukiman dengan kawasan perumahan seluas 15,453,93 hektar, kawasan perdagangan jasa seluas 1.500,91 hektar, kawasan perkantoran seluas 23,91 hektar, kawasan pendidikan tinggi dan balai latihan kerja seluas 158,8 hektar, dan kawasan pertahanan dan keamanan negara seluas 157,78 hektar. Sedangkan revisi RTRW Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), mengukuhkan posisi DKI Jakarta sebagai kota inti dengan wilayah perkotaan sekitarnya, termasuk Depok, sebagai daerah pendukung (kota satelit). Dalam dokumen ini, DKI Jakarta dikukuhkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, olahraga, pelayanan kesehatan, industri kreatif, transportasi laut dan udara, sistem angkutan umum penumpang dan barang, pariwisata dan MICE (meetings, incentive travel, conventions and exhibitions), dengan disaat yang sama menyebarkan beberapa fungsi dan peran lain DKI Jakarta ke kawasan perkotaan sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki daerah pendukung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 238 Sumber: Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040, 2020. Gambar 4.2 Tata Ruang Kota Depok, 2020-2040 Dalam dokumen ini, kawasan perkotaan Margonda dan kawasan perkotaan Cinere di Kota Depok, diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, dan sistem angkutan umum penumpang dan barang. Beberapa jaringan transportasi penting Jabodetabek-Punjur yang terkait dengan Kota Depok antara lain: (i) Jalan tol dalam kota jalur Depok-Antasari; (ii) jalur elevated untuk busway koridor Depok – Lenteng Agung – Pasar Minggu – Manggarai, dan (iii) Stasiun LRT (light rapid transit) di Stasiun Cibubur, Kecamatan Cimanggis. Isu Strategis dari KLHS Kota Depok Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan umat manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran lingkungan hidup dalam mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Kota Depok merupakan kawasan perkotaan yang turun berperan dalam aktivitas perekonomian regional, nasional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada kondisi lingkungan hidup di lingkungan Kota Depok. Dengan melihat permasalahan yang ada maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Depok. Kawasan perumahan 15,453,93 ha Kawasan perdagangan jasa 1500,91 ha Kawasan industri 358,08 ha Kawasan pertanian dan perikanan 218,13 ha Kawasan hankam negara 157,78 ha Kawasan pendidikan tinggi dan BLK 158,8 ha Kawasan Perkantoran 23,91 ha Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 239 Dari hasil pemeringkatan isu yang telah dilakukan, disepakati bahwa terdapat 5 isu yang akan ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD Dengan melakukan diskusi dan proses polling untuk mengetahui persepsi para Pokja KLHS, diperoleh bahwa 5 isu prioritas di Kota Depok adalah sebagai berikut.

1.Air bersih dan sanitasi layak (TPB 6)
2.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
3.Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
4.Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
5.Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17) Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan pada setiap TPB yang telah disepakati menjadi isu prioritas dalam KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, berupa target TPB yang menjadi isu karena memiliki kondisi capaian TPB yang belum mencapai target nasional dan menjadi isu dalam dokumen perencanaan di Kota Depok. Target TPB yang menjadi isu, dapat dilihat pada Tabel 4.36 menjadi dasar dalam menentukan outcomes atau keluaran pada TPB yang menjadi isu prioritas di Kota Depok dalam penyusunan skenario pencapaian TPB prioritas. Tabel 4.36 Target yang menjadi isu pada setiap TPB prioritas di Kota Depok No. TPB TPB Prioritas Target yang Menjadi Isu Gap/Masalah

(1)(2) (3) (4) 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Perlunya penurunan angka kematian balita (Akba) per 1000 kelahiran hidup Perlunya penurunan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup 3.3 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Masih perlunya penurunan jumlah orang yang tekena penyakit menular Perlunya penurunan jumlah orang yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 240 No. TPB TPB Prioritas Target yang Menjadi Isu Gap/Masalah
(1)(2) (3) (4) terkena penyakit kronis seperti filariasis dan kusta 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Masih rendahnya akses terhadap air minum layak, aman, dan berkelanjutan. 6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. Belum optimalnya akses terhadap layanan sanitasi layak. Perlunya peningkatan jumlah penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Perlunya peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita dan perlunya penngkatan PDB per kapita. 8.9 Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Perlunya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan Perlunya penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana. 11.6 Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Masih rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan Kemacetan di beberapa ruas jalan, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, serta kurangnya jumlah dan jangkauan angkutan umum perkotaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 241 No. TPB TPB Prioritas Target yang Menjadi Isu Gap/Masalah
(1)(2) (3) (4) transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Masih perlu adanya peningkatan individu yang menggunakan internet. Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 Air bersih dan sanitasi layak (TPB 6) Berdasarkan analisis gap TPB dan kondisi air bersih dan sanitasi layak di Kota Depok, terdapat 2 outcomes yang menjadi target dalam pencapaian TPB 6, yaitu pemerataan akses terhadap air minum layak, aman, dan berkelanjutan; dan pemerataan akses terhadap layanan sanitasi layak dan dan kebersihan yang memadai. Tabel 4.37 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 6 tentang air bersih dan sanitasi layak Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program*
(1)(2) (3) (4) Pemerataan akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan
1. a.Dinas Perumahan dan Permukiman
2. b.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. c.Dinas Kesehatan
4. d.Dinas Pendidikan
5. e.Dinas Lingkungan
6. a.Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7. b.Peningkatan dan pengembangan infrastruktur terhadap akses air minum Program Perekonomian dan Pembangunan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 242 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program*
(1)(2) (3) (4) Hidup dan Kebersihan
1. f.Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
2. g.Badan Keuangan Daerah
3. h.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4. i.Sekretariat daerah bagian ekonomi, pembangunan, dan pengadaan
5. j.PDAM Kota Depok
6. k.Perangkat kecamatan dan masyarakat Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. c.Penjaminan kemudahan akses terhadap air minum sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Perekonomian dan Pembangunan
8. d.Peningkatan kuantitas dan kualitas air minum melalui kerjasama dan pengembangan teknologi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Hubungan Industrial Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi aman dan dan kebersihan yang memadai
9. a.Dinas Kesehatan
10. b.Dinas Perumahan dan Permukiman/Rumkim
11. c.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12. d.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR
13. e.Dinas Pendidikan
14. f.Badan Keuangan Daerah
15. g.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
16. h.Sekretariat daerah bagian ekonomi, pembangunan, dan pengadaan
17. i.LSM Bidang Kesehatan
18. j.LSM Bidang Lingkungan Hidup
19. k.Industri penyedia sarana prasarana/teknologi sanitasi dan pengelolaan limbah
20. l.Perangkat kecamatan dan masyarakat
21. a.Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik dan limbah industri Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
22. b.Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dan limbah industri Program pengembangan permukiman Program Perekonomian dan Pembangunan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
23. c.Pengembangan layanan kesehatan dan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 243 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program*
(1)(2) (3) (4) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
1. d.Penjaminan sanitasi layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8) Terdapat dua (2) outcomes yang menjadi target dalam pencapaian TPB 8 di Kota Depok, yaitu: (i) peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan (ii) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Tabel 4.38 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) Peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita
1. a.Sekretarit Daerah
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
3. c.Dinas Tenaga Kerja
4. d.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5. e.Dinas Pendidikan
6. f.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
7. g.Dinas Komunikasi dan Informatika
8. h.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. i.Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10. j.BPJS Ketenagakerjaan
11. a.Perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi serta pengembangan di bidang perekonomian secara strategis dan transparan. Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. b.Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan keterbukaan akses terhadap informasi kesempatan kerja. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial
13. c.Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 244 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) k, Balai Latihan Kerja (BLK)
1. l.Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
2. m.Asosiasi pengusaha (APINDO, dll)
3. n.Organisasi kepemudaan (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI, dll)
4. o.Serikat pekerja
5. p.LSM Bidang Ekonomi
6. q.Perangkat kecamatan dan masyarakat kelembagaan, serta pengembangan iklim kewirausahaan terutama bagi usia muda. Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
7. d.Peningkatan iklim penanaman modal. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
8. e.Regulasi dan promosi di bidang perdagangan lokal maupun ekspor. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengembangan Ekspor
9. f.Perencanaan, pengendalian, dan regulasi yang tertib di bidang perindustrian. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19)
10. a.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
11. b.Dinas Komunikasi dan Informatika
12. c.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
13. d.Dinas Pendidikan
14. e.Dinas Kesehatan
15. f.Asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif (Asosiasi Industri
16. a.Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan. Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Informasi dan Komunikasi Publik
17. b.Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM yang bekerja di Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 245 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) Kreatif Kota Depok, dll)
1. g.Asosiasi sejarawan, budayawan, dan seniman
2. h.Pengelola objek wisata
3. i.Perangkat kecamatan dan masyarakat dalamnya, serta penyediaan fasilitas pendukung. Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. c.Pengembangan wisata olahraga rekreasi, kebudayaan, dan sejarah, serta pengelolaan objek-objek wisata yang terkait. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11) Terdapat tiga (3) outcomes yang menjadi target dalam pencapaian TPB 11 di Kota Depok, yaitu: (i) Penurunan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana; (ii) meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani; dan (iii) menurunnya kemacetan dan meningkatnya jangkauan angkutan umum perkotaan. Tabel 4.39 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) Penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. b.Dinas Pemadam Kebakaran
3. c.Dinas Komunikasi dan Informatika
4. d.Dinas Pendidikan
5. a.Penanggulangan dan penanganan bencana. Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Penanggulangan Kebakaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 246 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4)
1. e.Dinas Perumahan dan Permukiman
2. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. g.Dinas Kesehatan
4. h.Palang Merah Indonesia (PMI)
5. i.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Depok)
6. j.Komunitas/relawan SAR
7. k.Perangkat kecamatan dan masyarakat
8. b.Penyediaan infrastruktur untuk penanganan dan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana. Program Pengembangan Perumahan Program Penyelenggaraan Jalan
9. c.Penyediaan fasilitas, layanan, dan SDM kesehatan untuk korban terdampak bencana. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani
10. a.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. b.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12. c.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
13. d.Dinas Pendidikan
14. e.Dinas Sosial
15. f.LSM Bidang Lingkungan Hidup
16. g.Asosiasi perumahan dan permukiman (APERSI, dll)
17. h.Perusahaan swasta di bidang pengelolaan sampah
18. i.Perangkat kecamatan dan masyarakat
19. a.Pengelolaan sampah terpadu dari tingkat sumber hingga ke tingkat perkotaan dan regional. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Persampahan
20. b.Perencanaan, penataan, dan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Menurunnya kemacetan, dan meningkatnya jangkauan angkutan umum perkotaan
21. a.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. b.Dinas Perhubungan
23. c.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
24. d.Korlantas
25. e.LSM Bidang Transportasi
26. f.Perangkat kecamatan dan masyarakat Penguatan regulasi, edukasi, pengadaan, dan pengelolaan sarana prasarana transportasi perkotaan. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 247 Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3) Terdapat dua (2) outcomes yang menjadi target dalam pencapaian TPB 3 di Kota Depok, yaitu: (i) Penurunan angka kematian bayi dan balita; (ii) mengakhiri epidemi dan penyakit menular lainnya. Tabel 4.40 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 3 Tentang kehidupan sehat dan sejahtera Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) Penurunan angka kematian bayi dan balita
1. a.Dinas Kesehatan
2. b.Dinas Sosial
3. c.Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
4. d.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. e.BPJS Kesehatan Depok
6. f.Rumah Sakit Umum Daerah g. Puskesmas/Posyandu
7. h.Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK)
8. i.Pemerintah kota Depok dan masyarakat
9. j.Organisasi Perempuan dan Anak, Organisasi Sosial, dan Organisasi Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Mengakhiri epidemi dan penyakit menular lainnya
10. a.Dinas Kesehatan
11. b.Dinas Sosial
12. c.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. d.BPJS Kesehatan Depok
14. e.Rumah Sakit Umum Daerah f. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 248 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) Puskesmas/Posyandu
1. g.Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK)
2. h.Pemerintah kota Depok dan masyarakat
3. i.Organisasi Perempuan dan Anak, Organisasi Sosial, dan Organisasi Kesehatan Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular Program penelitian dan pengembangan daerah Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17) Terdapat dua (2) outcomes yang menjadi target dalam pencapaian TPB 17 di Kota Depok, yaitu: (i) memperkuat mobilisasi sumber daya domestik dan (ii) peningkatan penggunaan teknologi dan informasi. Tabel 4.41 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 17 Tentang kehidupan sehat dan sejahtera Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) memperkuat mobilisasi sumber daya domestik
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Badan Keuangan Daerah
3. c.Dinas Sosial
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5. e.Sekretariat daerah bagian ekonomi, pembangunan, dan Peningkatan perencanaan dan penyusunan anggaran terkait aturan mengenai pajak dan keuangan daerah Pogram Pengelolaan Keuangan Daerah peningkatan pendapatan daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Evaluasi keuangan dan kinerja perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 249 Outcomes Para Pihak Arahan Kebijakan Arahan Program *
(1)(2) (3) (4) pengadaan
1. f.LSM bidang ekonomi
2. g.Asosiasi Penguasaha (APINDO) Kota Depok
3. h.Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Depok
4. i.Ikatan Wanita Pengusaha (IWAPI) Kota Depok Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan peningkatan penggunaan tekonologi dan informasi
5. a.Sekretariat Daerah
6. b.Dinas Perhubungan
7. c.Dinas Komunikasi dan Informatika
8. d.Dinas Sosial
9. e.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah peningkatan pengembangan teknologi dan informasi bagi aparatur dan masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Daerah peningkatan pelayanan publik dan fasilitas umum untuk mempermudah akses informasi Program Pelayanan penghubung Program Perekonomian dan Pembangunan Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Program Apliaksi Informatika Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021 4.2.5. Dinamika Internasional, Nasional, Provinsi, dan Regional Pada tataran regional, berdasarkan Rencana Struktur Tata Ruang Nasional (RSTRN) atau Sistem Perkotaan Nasional, Kota Depok di tetapkan sebagai Kota Satelit dan mempunyai fungsi sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) bersama-sama dengan Kota Bogor, Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dengan DKI Jakarta ditetapkan sebagai Kota Inti. Sebagai PKN maka Kota Depok diarahkan untuk berperan sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju perekonomian yang maju dan kuat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 250 Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam Perhimpunan Bangsa‐Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kerjasama Ekonomi Asia‐Pasifik (APEC) dan anggota dari G‐20. Sementara itu, Pemerintah, melalui kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan, misalnya Trans Pacific Partnership (TPP), Indonesia-EU, Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama Global dan Multilateral. Pada isu terkini terkait pandemi Covid-19 merupakan ancaman terberat yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah lainnya. Penyebaran virus Covid-19 berdampak sistemik pada dinamika kehidupan manusia. Penyebaran virus Covid-19 melintas dari negara satu dengan negara lainnya, dari daerah satu dengan daerah lainnya. Pandemi virus Covid-19 memberikan dampak pada berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pariwisata, dan lainnya. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas kegiatan ekonomi penduduk Kota Depok. Terhambatnya aktivitas kegiatann ekonomi membuat pelaku usaha melakukan efisiensi perusahaan untuk menekan kerugian. Hal demikian juga mengancam sektor ketenagakerjaan, yang mengakibatkan pemutusan kerja. Menurunnya produktivitas ekonomi akhirnya menjadikan pertumbuhkan perekonomian Kota Depok terancam anjlok. Selain itu, ancaman pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan terhadap aktivitas investasi dan berimplikasi pada melembahnya kegiatan usaha. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 251 Pandemi COVID-19 Untuk di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Depok, Virus Covid 19, merupakan kasus pertama di Indonesia. Dengan eskalasi pertambahan kasus, ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status tanggap Darurat Bencana Virus Corona Disease 2019 (Covid 19) di Kota Depok tanggal 18 Maret 2020. Dengan terus terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas, memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Sampai dengan tanggal 29 Maret 2021, tercatat sebanyak 41.837 terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari data tersebut terdapat 2.273 kasus aktif. Jumlah yang sembuh adalah 38.736 orang dan meninggal sebanyak 828 orang yang tersebar di 11 Kecamatan (sumber: ccc- 19.depok.go.id). Berdasarkan data Satgas Penangann Covid-19 bahwa per tanggal 21 Maret 2021 di Kota Depok terdapat 4.081 RT Zona Hijau, 1.212 RT Zona Kuning. Zonasi tersebut berdasarkan parameter PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berskala Mikro yang dihitung oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok. Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, antara lain:
10. a.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 252
11. b.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
12. c.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi;
13. d.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. e.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional;
15. f.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
16. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. h.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
18. i.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
19. j.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 253
20. k.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
21. l.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
22. m.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Penerapan prinsip 2i 5M (Iman, Imun, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas) menjadi kunci keberhasilan penekanan kasus Covid-19. 4.2.6. Kebijakan Pembangunan Daerah Sekitar Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lainnya, terutama yang bersingggungan langsung secara geografis dengan Kota Depok, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 254 Tabel 4.42 Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar No. Daerah lainnya Periode RPJMD Kebijakan terkait
(1)(2) (3) (4)

1.Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 Kebijakan terkait: Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi public dari luar Jakarta. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
2.Kabupaten Bekasi 2017-2022 Kebijakan terkait: Terwujudnya Kabupaten Bekasi Yang Lebih Nyaman dan Asri Melalui Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terpadu Terpadunya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
3.Kabupaten Bogor 2018-2023 Kebijakan terkait: Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
4.Kota Bekasi 2018– 2023 • Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik • Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai • Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing • Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 255 No. Daerah lainnya Periode RPJMD Kebijakan terkait

(1)(2) (3) (4) yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif • Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman

5.Kota Tangerang Selatan 2016 – 2021 • Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing; • Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional; • Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan; • Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan; • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. 4.3. Penetapan Isu Strategis Kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kriteria yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut: Tabel 4.43 Kriteria Penetapan Isu Strategis No Kriteria Keterangan

(1)(2) (3)

1.Memiliki Pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional Isu tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan nasional, kementerian dan lembaga, serta provinsi
2.Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemda Isu tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Kota Depok
3.Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat Isu tersebut memiliki pengaruh kuat dan cakupan yang luas, baik negatif maupun positif
4.Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah Isu tersebut berkaitan dengan fungsi dan peran untuk mendorong penguatan terhadap penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 256 No Kriteria Keterangan

(1)(2) (3) kebijakan dan program pembangunan

5.Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani Penanganan isu tersebut mudah dilakukan secara kebijakan, regulasi, dan sumber daya manusia dalam jangka menengah (5 tahun).
6.Memiliki kesesuaian dengan Tema RPJMD Isu tersebut mendukung tema RPJMD Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Berdasarkan hasil pertimbangan dan penelaahan di sub-bab sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Kota Depok 2021-2026 dapat dirumuskan dalam empat bidang utama, yaitu bidang sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi, bidang infrastruktur dan pelayanan publik, bidang lingkungan hidup dan permukiman, serta bidang sosial dan budaya, seperti pada gambar di bawah ini. Empat isu strategis pembangunan Kota Depok Tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Isu Strategis Bidang SDM dan Ekonomi Daya saing daerah yang dicirikan oleh tingginya kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh kewirausahaan dan ekonomi kreatif. 2) Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik Infrastruktur fisik dan non fisik yang terintegrasi, efisien dan ramah lingkungan untuk menunjang kualitas layanan masyarakat yang optimal. 3) Isu Strategis Bidang Lingkungan hidup dan Permukiman Kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan. 4) Isu Strategis Bidang Sosial dan Budaya Kehidupan masyarakat yang ramah dan dinamis, bercirikan kuatnya nilai-nilai keluarga dan terpeliharanya kebhinnekaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 257 Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 4.3 Isu Strategis Pembangunan Kota Depok 2021-2026 4.3.1. Daya Saing Daerah yang Dicirikan oleh Tingginya Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Ditopang oleh Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Kemajuan Kota Depok selama ini ditopang oleh keunggulan komparatif kota yang lokasinya sangat berdekatan dengan metropolitan Jakarta, terutama harga tanah dan biaya tenaga kerja yang relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Dengan keunggulan komparatif ini Depok mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir dengan penopang utama adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan reparasi mobil-motor, serta sektor konstruksi. Dengan ketersediaan lahan yang luas dan harga yang terjangkau serta ketersediaan tenaga kerja dengan biaya murah, banyak industri yang memilih lokasi di Kota Depok atau merelokasi usahanya dari Jakarta ke Depok. Dengan berlokasi di Kota Depok, mereka meraih efisiensi biaya sekaligus mempertahankan kedekatan dengan pasar utama yaitu Jakarta. Begitupun halnya dengan kemajuan sektor konstruksi dimana harga lahan yang masih terjangkau menjadi faktor •Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman •Isu Strategis Bidang Sosial dan Budaya •Isu Strategis Bidang SDM dan Ekonomi •Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik Infrastruktur fisik dan non fisik yang terintegrasi, efisien dan ramah lingkungan untuk menunjang kualitas layanan masyarakat yang optimal Daya saing daerah yang dicirikan oleh tingginya kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh kewirausahaan dan ekonomi kreatif Kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan Kehidupan masyarakat yang ramah dan dinamis, bercirikan kuatnya nilai-nilai keluarga dan terpeliharanya kebhinnekaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 258 utama tingginya permintaan terhadap tanah di Depok khususnya untuk keperluan permukiman. Penduduk Jakarta yang menginginkan tempat tinggal yang lebih layak namun tetap memiliki kedekatan dengan Jakarta terutama sebagai tempat bekerja, banyak memilih Depok sebagai lokasi rumah. Seiring pertumbuhan lapangan kerja dan jumlah penduduk Kota Depok, sektor perdagangan dan reparasi mobil- motor mengalami kemajuan pesat. Keunggulan komparatif ini selama beberapa dekade terakhir telah membawa Kota Depok menjadi daerah dengan daya saing tinggi sebagai lokasi industri dan tempat tinggal. Hal ini kemudian mendorong daya saing kota di sektor lainnya terutama perdagangan dan reparasi mobil-motor, akomodasi dan penyediaan makan-minum dan jasa pendidikan. Kuatnya keunggulan komparatif Kota Depok ini bahkan telah mendorong spesialisasi kota, dimana Kota Depok terkenal sebagai dormitory city (kota penginapan) dikarenakan begitu banyaknya pekerja Jakarta yang membeli rumah di Depok dan menjadikan Depok sebagai tempat tinggal mereka. Namun ke depan, daya saing Kota Depok ke depan tidak bisa lagi terus bergantung pada keunggulan komparatif ini. Terdapat tanda- tanda yang jelas dimana keunggulan komparatif Kota Depok ini kini telah memudar dan mendapat persaingan yang semakin keras dari kota satelit Jakarta lainnya. Sebagai misal, kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB Kota Depok, dalam 6 tahun terakhir secara konsisten terus menurun dari 34,8% pada 2013 menjadi 28,7% pada
2019.Pada waktu yang sama, pertumbuhan sektor industri pengolahan berada di kisaran 4%, dibawah pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang di kisaran 7%. Pada rentang waktu yang sama, kontribusi sektor konstruksi pada PDRB Kota Depok masih meningkat, dari 18,1% menjadi 20,8%, dengan pertumbuhan tahunan menembus 2 digit. Namun diperkirakan pertumbuhan sektor konstruksi ini akan mengalami kejenuhan di masa depan seiring ruang terbangun kota yang telah mencapai batas, konektivitas dan mobilitas warga yang melemah seiring kemacetan yang semakin parah, dan semakin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 259 berkurangnya daya dukung alam terhadap pembangunan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan sektor konstruksi harus mulai dibatasi di Kota Depok. Ke depan, Kota Depok harus bergegas melakukan transformasi daya saing kota dari berbasis keunggulan komparatif menjadi berbasis keunggulan kompetitif. Dengan keunggulan kompetitif, orientasi Kota Depok akan berpindah dari menawarkan efisiensi berbasis faktor produksi yang berlimpah, yaitu harga tanah dan harga buruh murah, ke efisiensi berbasis ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja (human capital), adopsi teknologi tinggi secara masif dalam kehidupan kota (smart city), hingga modal sosial yang tinggi yang bersumber dari kualitas hidup penduduk yang sejahtera. Dengan perspektif ini maka isu strategis pembangunan Kota Depok ke depan adalah membangun keunggulan baru kota berbasis kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan strategi baru ini, sektor unggulan Kota Depok ke depan akan bertumpu pada sektor berbasis keahlian, ketrampilan dan kreativitas tenaga kerja seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, teknologi informasi dan industri kreatif. Kota Depok memiliki potensi besar disini. Sekitar 50% tenaga kerja Kota Depok saat ini bekerja di sektor perdagangan, restoran dan hotel (32%) dan sektor jasa kemasyarakatan (18%). Tantangan terbesar adalah kualitas SDM yang secara umum masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Depok. Pekerja Kota Depok didominasi pekerja berpendidikan menengah-rendah yaitu lulusan SD 14%, lulusan SMP 15% dan lulusan SMA/SMK 45%. Lebih jauh, angka pengangguran Kota Depok adalah tinggi, diatas rerata nasional, yaitu di kisaran 6%. Pengangguran tertinggi dicatatkan oleh lulusan SMA-SMK, mengindikasikan rendahnya link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dari isu strategis besar yang pertama ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan, antara lain: Dari isu strategis besar yang pertama ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 260

a.Meningkatkan alat dan kapasitas produktif pelaku usaha, khususnya usaha mikro, dan kecil (UMK)
b.Mendorong penumbuhan wirausahawan baru melalui intervensi yang berbasis pasar, termasuk penyediaan modal kerja yang fleksibel dan terjangkau
c.Mendorong peningkatan pendapatan UMK dengan perbaikan infrastruktur ekonomi kota, terutama modernisasi pasar tradisional dan pengembangan sentra ekonomi tematik khusus UMK (sentra kuliner, sentra niaga, dan sentra industri kreatif)
d.Menggerakkan perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal, terutama melalui pengembangan kawasan wisata terpadu (wisata belanja, wisata alam, wisata petualangan, wisata religi, dan wisata pendidikan) dan sentra ekonomi tematik khusus untuk UMK
e.Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui standarnisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor
f.Penguatan ketersediaan pangan dengan peningkatan produksi pangan beragam melalui urban farming
g.Menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien
h.Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, MICE dan ekonomi kreatif yang memberi dampak ekonomi masyarakat 4.3.2. Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang Terintegrasi, Efisien dan Ramah Lingkungan untuk Menunjang Kualitas Layanan Masyarakat yang Optimal Infrastruktur kota yang efisien dan efektif adalah krusial untuk daya saing kota dan kesejahteraan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk di kisaran 4% per tahun, Kota Depok membutuhkan pasokan infrastruktur yang konsisten sekaligus efisien dan handal seperti jaringan transportasi, jasa pendidikan dan kesehatan, fasilitas pengendali banjir, serta fasilitas perumahan, belanja dan rekreasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 261 Kota Depok memiliki catatan yang serius terkait dengan penyediaan infrastruktur yang efisien, efektif dan sekaligus ramah lingkungan. Sebagai misal, dalam 5 tahun terakhir, titik kemacetan di Kota Depok yang sudah tinggi, terus meningkat. Bila pada 2015 titik kemacetan mencapai 24 titik, maka pada 2020 titik kemacetan meningkat hingga 33 titik. Kongesti jalan di Kota Depok yang terus meningkat drastis ini mengkhawatirkan tidak hanya karena inefisiensi yang ditimbulkannya, namun juga mengindikasikan tingkat kejenuhan konektivitas transportasi akibat lemahnya sistem transportasi massal dan moda transportasi non-motor. Lebih jauh, rendahnya efisiensi dan efektivitas infrastruktur ini, diikuti dengan daya dukung alam yang semakin menurun. Infrastruktur kota terlihat tidak ramah lingkungan yang antara lain ditunjukkan dengan banyaknya ruas kota yang tergenang air ketika hujan. Berdasarkan data dinas PUPR tahun 2020, luas daerah rawan genangan air saat hujan (lebih dari 30 cm selama minimal 2 jam) mencapai 163,76 hektar. Kota Depok ke depan membutuhkan infrastruktur yang efisien dan handal agar dunia usaha dan warga kota mampu bersaing, bahkan di beberapa wilayah persaingan sekaligus. Isu strategis disini adalah formulasi dan identifikasi jenis infrastruktur yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing kota. Pembangunan infrastruktur dikatakan efektif ketika pembangunannya mampu mendorong kemampuan kota untuk mengeksploitasi keunggulan kompetitifnya dengan di saat yang sama mempertahankan pertumbuhan yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Kota Depok ke depan tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik untuk daya saing dan pertumbuhan ekonomi semata. Kota Depok di saat yang sama juga membutuhkan investasi pada infrastruktur sosial, seperti ruang terbuka hijau dan monumen kota, yang akan menjadi landasan kokoh untuk harmoni dan kohesi sosial, menyerap eksternalitas negatif, dan sekaligus meningkatkan citra kota. Dari isu strategis besar yang kedua ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 262
a.Mewujudkan konektivitas antar wilayah timur dan barat melalui jaringan jalan, dan moda transportasi yang tertata baik.
b.Mewujudkan sistem transportasi kota yang ramah, aman, dilengkapi aksesibiltas bagi anak dan lansia, pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta kelengkapan yang memenuhi standar
c.Mewujudkan transportasi publik yang ramah lingkungan, terinegrasi, aman, nyaman dan terjangkau untuk secara efektif menanggulangi kemacetan kota
d.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di semua jenis dan jenjang Pendidikan
e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan, baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif 4.3.3. Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan Meningkatnya segregasi fungsional antara kawasan bisnis dan kawasan permukiman telah menimbulkan inefisiensi terutama terkait waktu dan biaya transportasi. Inefisiensi ini semakin memuncak ketika sistem transportasi darat yang bergantung pada kendaraan pribadi semakin dipenuhi titik-titik kemacetan di sekujur wilayah kota. Kota Depok kini semakin lekat dengan kemacetan, bahkan semakin memuncak di hari libur akhir pekan. Kota Depok juga semakin dipenuhi dengan klaster hunian yang hanya dapat diakses oleh kelompok menengah-atas. Sistem pertanahan yang rumit dan mahal, serta ketidaktersediaan perumahan murah yang layak, membuat kesenjangan yang lebar antara kualitas lingkungan permukiman hunian tertata dengan perkampungan. Terkini, terdapat kecenderungan munculnya kawasan kumuh, penurunan kualitas lingkungan, rendahnya efisiensi lahan dan kawasan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Lebih jauh, penduduk kelas bawah semakin banyak terlibat dalam munculnya permukiman liar di bantaran sungai dan sempadan situ. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 263 Ke depan, penyediaan perumahan yang layak, sehat dan terjangkau untuk kelompok miskin kota harus dilakukan dengan secara aktif melakukan penyediaan tanah, sertifikasi tanah dan perizinan yang mudah dan murah, serta menghapus high-cost economy. Dengan lahan perkotaan yang semakin terbatas dan semakin mahal harganya, pembangunan hunian vertikal adalah tidak terhindarkan. Dominasi pola hunian horizontal (landed house) membuat permukiman kota hanya mampu diakses kelompok menengah-atas, sehingga memaksa kelompok menengah-bawah bergeser ke pinggiran kota atau terkonsentrasi di permukiman padat yang semakin kumuh dengan kualitas lingkungan yang semakin menurun. Pembangunan hunian vertikal harus diarahkan untuk menghilangkan kawasan kumuh, komitmen menjaga lingkungan, efisiensi lahan dan kawasan, mendekatkan warga dengan tempat kerja sehingga mengurangi arus transportasi, kemacetan dan polusi. Tantangan terbesar dari penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi kelas bawah adalah rendahnya daya beli dan resistensi kelompok miskin. Memindahkan warga ke hunian vertikal adalah sulit karena meninggalkan landed house membutuhkan banyak pengorbanan untuk penyesuaian pola dan gaya hidup. Sekali terbangun, hunian vertikal umumnya mudah beralih kepemilikan ke kelas menengah-atas. Perubahan pola pembangunan dari rusunami (rumah susun hak milik) ke rusunawa (rumah susun sewa) belum mengubah situasi, dimana biaya sewa cenderung masih memberatkan kelompok miskin. Di sisi lain, penataan pemukiman padat penduduk membutuhkan intervensi besar untuk pembangunan, pengoperasian dan perawatan infrastruktur komunitas seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, hingga sampah, yang terintegrasi dengan infrastruktur utama kota. Serupa dengan hunian vertikal, sekaligus kualitas lingkungan perkampungan kelompok miskin menjadi lebih baik dan meningkat nilai-nya, kepemilikannya dapat berpindah dengan cepat ke kelompok menengah-atas dan bahkan berubah fungsi untuk tujuan pembangunan lain seperti real estate. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 264 Tantangan terbesar dalam penataan permukiman padat penduduk adalah memperbaiki lingkungan sekaligus dengan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi warganya. Karena itu penataan lingkungan kumuh harus beriringan dengan membangun keahlian komunitas, seperti dukungan pelatihan dan layanan kredit mikro yang mudah dan murah, serta membangun sarana dan prasarana ekonomi komunitas. Dari isu strategis besar yang ketiga ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan, antara lain:
a.Meningkatkan kualitas permukiman sebagai hunian yang sehat dan humanis, serta mendorong permukiman tertata sebagai hunian yang inklusif
b.Mewujudkan kawasan air sebagai bagian muka dari pembangunan kota (water-front city development) dan tertanggulanginya banjir
c.Mewujudkan seluruh kawasan kota yang hijau, rindang dan bebas sampah
d.Mewujudkan ruang publik kota yang atraktif untuk meningkatkan harmoni dan kohesi sosial, sekaligus sebagai ruang terbuka hijau kota 4.3.4. Kehidupan Masyarakat yang Ramah dan Dinamis, Bercirikan Kuatnya Nilai-Nilai Keluarga dan Terpeliharanya Kebhinnekaan Kehidupan sosial masyarakat yang aman, guyub, dinamis dan relijius adalah kondisi penting untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial membawa pada kualitas hidup yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memperbaiki produktivitas keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial juga signifikan bagi persatuan dan harmoni komunitas, yang menjadi landasan kokoh bagi pembangunan ekonomi. Kehidupan masyarakat Kota Depok yang semakin diwarnai pola dan gaya hidup urban, telah mendorong terjadinya masalah-masalah sosial yang menurunkan keharmonisan dan kohesi komunitas. Sebagai misal, seiring kehidupan warga kota yang semakin individualistik, permasalahan sosial terutama di hunian vertikal modern semakin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 265 merebak seperti miras, perjudian, narkoba, pergaulan bebas hingga LGBT. Dalam 5 tahun terakhir, salah satu kasus kriminalitas dengan tren yang terus meningkat adalah kasus narkoba. Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Kota Depok yang semakin tinggi, memberi tantangan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan kota. Kelompok miskin kota hari ini menghadapi lingkungan yang semakin keras, menanggung keterbelakangan ekonomi dan sosial yang semakin berat. Keluarga miskin semakin sulit melakukan mobilitas vertikal ke kelas menengah, bahkan untuk sekedar berada sedikit di atas garis kemiskinan, karena terjebak pada pekerjaan dengan upah rendah sebagai karir seumur hidup. Dengan keterbatasan bahkan tanpa kepemilikan aset sama sekali, “krisis kecil” dapat berubah menjadi “bencana besar” bagi keluarga miskin: terjebak hutang hingga menggadaikan aset produktif. Polarisasi kelas-kelas ekonomi dan kesenjangan yang meluas dalam masyarakat kota adalah kecenderungan yang harus dicegah sedini mungkin. Kesenjangan yang lebar membuat pembangunan kota lebih banyak berjalan untuk melayani kepentingan kapital dibandingkan melayani masyarakat kota. Kota Depok membutuhkan partisipasi publik dan juga dunia usaha dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi pembangunan, secara berimbang dan non diskriminatif. Pendekatan partisipatif memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan kelompok-kelompok sosial di tingkat komunitas untuk meningkatkan hubungan sosial, memberdayakan modal sosial, efisiensi belanja pembangunan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Dari isu strategis besar yang keempat ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan, antara lain:
a.Terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga Depok dalam setiap aktivitas-nya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 266
b.Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW, termasuk pelayanan kesehatan dasar melalui Posyandu dan Posbindu
c.Mewujudkan fasilitas publik kota yang nyaman untuk kehidupan sosial, kemasyarakatan dan keberagamaan yang dinamis
d.Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, dinamis dan religius, dengan dukungan aparat pemerintah di tingkat terdepan (front liner) Analisis kondisi internal dan eksternal sebagai faktor masukan dalam menyusun strategi dan kebijakan RPJMD Kota Depok. Kondisi internal dalam analisis SWOT terdapat instrumen-instrumen kekuatan dan kelemahan. Kemudian kondisi eksternal terdapat intrumen- instrumen peluang dan ancaman. Kondisi internal dan eksternal dalam analisis SWOT antara lain sebagai berikut: a) Faktor Internal 1) Kekuatan - Kota Depok memiliki kondisi geografis sebagai Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. - Kemampuan perekonomian daerah dan keuangan daerah. - Fasilitas sarana pendidikan menengah dan tinggi. - Aksesibilitas sarana sistem teknologi informasi dalam mendukung infrastruktur daerah. - Potensi sektor skunder dan tersier, terutama perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Kota Depok. - Ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas serta sarana dan prasarana pendidikan. 2) Kelemahan - Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 267 - Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal. - Ketidakmerataan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan. - Penyerapan tenaga kerja penduduk Depok rendah. - Lembahnya koordinasi antar lembaga daerah. - Daya dukung sektor primer terutama pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sektor penyuplai bahan makanan. - Tingginya angka penawaran pasar tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan pasar tenaga kerja di Kota Depok - Tingginya pertumbuhan hunian; - Pengelolaan sampah dosmetik; - Penyediaan lahan; - Peran partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup; - Kurangnya sarana sistem informasi penunjang bigdata dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pelayanan publik; - b) Faktor Eksternal 1) Peluang - Perkembangan sistem informasi teknologi mampu memberikan dukungan peningkatan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. - Dukungan stakeholders dalam meningkatkan kinerja bidang SDM/Ekonomi. - Semakin tingginya kesadaran masayrakat akan kebutuhan pelayanan publik. - Menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya. - Tuntutan pelayanan publik yang hharus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong perangkat pemerintah daerah Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 268 Depok harus melakukan terobosan-terobosan inovasi pelayanan. - Manajemen pengelolaan sampah kawasan; - Komitmen stakeholder dalam pengelioaan lingkungan hidup; - Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan didukung layanan infrastruktur yang mumpuni. 2) Ancaman - Laju pertumbuhan masuknya penduduk dari luar daerah yang masuk ke Depok. - Narkoba; kenakalan remaja; HIV/AIDS; - Masih terjadinya Pandemi Covid-19 - Persaingan pasar tenaga kerja dengan daerah lainnya. - Permintaan pasar tenaga kerja sangat terbatas dengan standar kompetensi pasar teanga kerja. - Kebijakan politik pemerintah pusat. - Krisis global yang diakibatkan pandemi Covid-19. - Perilaku dan kebiasaan penduduk merusak lingkungan hidup; - Otonomi daerah dan era globalisasi menjadikan daerah lain saling bersaing dalam pembangunan ekonomi, menarik investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerahnya. - Peningkatan angka kemiskinan perkotaan menjadi tantangan pemeritah Kota Depok. - Daya dukung lingkungan hidup (tanah, air, udara) seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permukiman. Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan Kota Depok. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 269 Tabel 4.44 Sinergitas isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Depok Isu Strategis Nasional Isu Strategis Provinsi Isu Strategis KLHS Isu Strategis Kota Depok
1. 1.Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. 2.Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. 3.Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. 4.Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. 5.Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik
6. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
7. 2.Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
8. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
9. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
10. 5.Reformasi Birokrasi
11. 1.Air bersih dan sanitasi layak
12. 2.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
13. 3.Kota dan permukiman yang berkelanjutan
14. 4.Kehidupan sehat dan sejahtera
15. 5.Kemitraan untuk mencapai tujuan
16. 1.Daya Saing Daerah yang Dicirikan oleh Tingginya Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Ditopang oleh Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
17. 2.Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang Terintegrasi, Efisien dan Ramah Lingkungan untuk Menunjang Kualitas Layanan Masyarakat yang Optimal
18. 3.Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan
19. 4.Kehidupan Masyarakat yang Ramah dan Dinamis, Bercirikan Kuatnya Nilai-Nilai Keluarga dan Terpeliharanya Kebhinnekaan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 270 Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi ke depan. 5.1. Visi Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2021–2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke- empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah: “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” Kota Depok, didefinisikan sebagai: Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 271 Maju, didefinisikan sebagai: Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Berbudaya, didefinisikan sebagai: Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok. Sejahtera, didefinisikan sebagai: Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 272 5.2 Misi Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” dengan rincian sebagai berikut: 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif. 3) Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga. 4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing. 5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 5.1 Visi dan Misi Kota Depok, 2021-2026 Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 273 Tabel. 5.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Depok dengan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 MISI RPJPD 2006 – 2025 MISI RPJMD 2021 – 2026 Misi 4 : Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas memadai dan diselaraskan dengan rencana tata ruang Misi 2 : Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh letak geografis sesuai daya saing dukung lingkungan Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan Misi 5 : Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggungjawab Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif Misi 3 : Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan inetrnasional melalui peningkatan kualitas pendidkan, dilandasi oleh nilai-nilai keagaman, hukum dan sosial budaya Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Misi 1 : Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.. Misi 3 : Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan inetrnasional melalui peningkatan kualitas pendidkan, dilandasi oleh nilai-nilai keagaman, hukum dan sosial budaya Misi 5 : Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolak ukur pencapaian pembangunan Kota Depok lima tahun yang akan dating yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 274 dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan indikator makro kota yang menjadi bagian dari pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan amanah dari Permendagri 18 Tahun 2020 mempertimbangkan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Depok Tahun 2021-2026 terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Depok tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemic dan merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Kota Depok ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Kota Depok berdasarkan publikasi BPS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 275 Tabel. 5.2. Proyeksi Indikator Makro Kota Depok Tahun 2022–2026* No Indikator satuan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Target RPJMD Kondisi Akhir 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 IPM poin 80,97 81,62 81,97 82,31 82,67 83,05 83,05 2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) persen 3,21% 3,08% 3,01% 2,94% 2,87% 2,79% 2,79% 3 Angka Kemiskinan Persen 2,45% 2,35% - 2,41% 2,38% - 2,40% 2,36% - 2,38% 2,34% - 2,36% 2,32% - 2,34% 2,32% - 2,34% 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% 5 LPE (Metode Baru) Persen -1,92% 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% 6 Indeks Gini Ratio poin 0,342 0,348 0,347 0,345 0,343 0,341 0,341 7 Pendapatan Perkapita Juta Rupiah 19,38 24,10 24,79 25,61 26,49 27,43 27,43 Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2021 * Indikator makro sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 276 Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini : Tabel. 5.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1)(2) (3) (4) 1.1 Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan 1.1.1 Indeks Kota Layak Huni 1.1.1.1 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 1.1.1.1.1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 1.1.1.1.2. Moda share transportasi umum 1.1.1.1.3. Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun 1.1.1.1.4. Ketaatan terhadap RTRW 1.1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 1.1.1.2.1. Indeks SPBE 1.1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman 1.1.1.3.1. Rasio permukiman layak 1.1.3.2. Cakupan akses sanitasi layak 1.1.3.3. Cakupan akses air minum layak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 277 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1)(2) (3) (4) 1.1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau 1.1.1.4.1. Indeks kualitas lingkungan hidup 1.1.4.2. Cakupan layanan persampahan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks kota layak huni. B. Sasaran

1.Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang merata, berkualitas, ramah dan nyaman Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait infrastruktur perkotaan yang merata, berkualitas, ramah dan nyaman adalah Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service), Moda share transportasi umum, Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun, Ketaatan terhadap RTRW
2.Tersedianya Infrastruktur digital yang berkualitas, aksesibel, dan terintegrasi Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Infrastruktur digital yang berkualitas, aksesibel, dan terintegrasi adalah Indeks SPBE.
3.Meningkatnya kualitas permukiman Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya kualitas permukiman adalah Rasio permukiman layak, Cakupan akses sanitasi layak, dan Cakupan akses air minum layak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 278
4.Terwujudnya penyelenggaraan kota hijau Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah Indeks kualitas lingkungan hidup; Cakupan layanan persampahan. Tabel. 5.4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

(1)(2) (3) (4) 2.1 Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien 2.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 2.1.1.1 Meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi 2.1.1.1.1 Nilai SAKIP kota 2.1.1.2. Opini BPK 2.1.1.1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat 2.1.1.1.3. Indeks Inovasi Daerah Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern dan Partisipatif adalah terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. B. Sasaran Yang menjadi sasaran dalam misi meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif yakni meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi adalah Nilai SAKIP Kota, Opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Inovasi Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 279 Tabel. 5.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 3 Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1)(2) (3) (4) 3.1 Membangun masyarakat kota depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. 3.1.1. Persentase Pemajuan Kebudayaan 3.1.1.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila 3.1.1.1.1 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota 3.1.1.1.2. Persentase Ekpresi Budaya 3.1.1.3. Indeks kegemaran membaca. 3.1.2. Indeks Pendidikan 3.1.2.1. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan 3.1.2.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A; 3.2.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B; 3.1.3. Indeks Konflik Sosial 3.1.3.1. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Depok berdasarkan nilai keagamaan dan kebhinekaan 3.1.3.1.1. Persentase PPKS yang tertangani 3.3.1.2. Indeks Kerukunan Umat Beragama 3.1.4. Indeks Pembangunan Keluarga 3.1.4.1. Penguatan Ketahanan Keluarga 3.1.4.1.1. Indeks Ketahanan Keluarga Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 280 A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga adalah Membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga yang dapat dilihat atau diukur dari Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan, Indeks Pendidikan; Indeks Konflik Sosial; dan Indeks Pembangunan Keluarga. B. Sasaran

1.Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota, Persentase Ekpresi Budaya dan Indeks kegemaran membaca.
2.Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait ekosistem pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan adalah Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B.
3.Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Depok berdasarkan nilai keagamaan dan kebhinekaan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Depok berdasarkan nilai keagamaan dan kebhinekaan adalah Persentase PPKS yang tertangani dan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 281
4.Penguatan ketahanan keluarga Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terbangunnya ketahanan keluarga adalah Indeks Ketahanan Keluarga Tabel. 5.6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 4 Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya saing Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

(1)(2) (3) (4) 4.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri 4.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4.1.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 4.1.1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (milyar rupiah) 4.1.1.1.2. Nilai Investasi (milyar rupiah) 4.1.2. Gini Rasio 4.1.2.1. Meningkatkan kesempatan kerja 4.1.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4.1.2.2. Menurunkan angka kemiskinan 4.1.2.2.1. Angka kemiskinan. 4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing 4.2.1.Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok 4.2.1.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga 4.2.1.1.1. Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga 4.2.1.1.2. Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing adalah Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri yang dapat dilihat atau diukur dari Laju Pertumbuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 282 Ekonomi (LPE) dan Gini Rasio. Sedangkan tujuan Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing dapat dilihat atau diukur dari Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok. B. Sasaran

1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Depok adalah Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (milyar rupiah) dan Nilai Investasi (milyar rupiah)
2.Meningkatkan kesempatan kerja Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja di Kota Depok adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
3.Menurunkan angka kemiskinan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunkan angka kemiskinan di Kota Depok adalah Angka kemiskinan.
4.Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peran Pemuda dalam Pembangunan adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda. Tabel. 5.7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Misi 5 Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

(1)(2) (3) (4) 5.1. Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib 5.1.1. Indeks Kesehatan 5.1.1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5.1.1.1.1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 5.1.1.2. Persentase balita stunting Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 283 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(1)(2) (3) (4) 5.1.2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban 5.1.2.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.1.2.1.1. Persentase Capaian SPM Trantibum Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah A. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman adalah Membangun kualitas kehidupan masyarkat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib yang dapat dilihat atau diukur dari Indeks Kesehatan Daerah dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban. B. Sasaran

1.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Persentase balita stunting.
2.Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah Persentase Capaian SPM Trantibum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 284 Tabel 5.8 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera No Misi Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Awal

(2020)Target Kondisi Akhir2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan. 1.1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan Indeks Kota Layak Huni 61.8 63 64 65 66 67 67 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) D (0,79) D (0,77) C (0,74) C (0,72) C (0,70) C (0,68) C (0,68) Moda Share Transportasi Umum 17,10% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 20,00% 20,00% Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun 47,25% 36,35% 30,90% 25,45% 20,20% 20,00% 20,00% Ketaatan terhadap RTRW 76,49% 77,5% 78,00% 78,5% 79,00% 79,50% 79,5 % 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi Indeks SPBE 3,39 2,9 3,05 3,2 3,35 3,50 3,50 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman Rasio Permukiman Layak 0,9984 0,9988 0,9990 0,9992 0,9994 0,9997 0,9997 Cakupan Akses Sanitasi Layak 98,81% 99,01% 99,17% 99,34% 99,51% 99,69% 99,69% Cakupan Akses Air Minum Layak 88,78% 89,11% 89,31% 90,24% 91,31% 92,12% 92,12% 1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,89 53,93 53,95 53,97 53,99 54,01 54,01 Cakupan Layanan Persampahan 94,23% 94,50% 94,90% 95,80% 96,70% 98,00% 98,00% 2 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan 2.1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi 62,9 63,90 64,40 64,90 65,40 65,90 65,90 Nilai SAKIP Kota 67,78 68,78 69,28 69,78 70,28 70,78 70,78 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 285 No Misi Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Awal
(2020)Target Kondisi Akhir2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Publik Yang Modern Dan Partisipatif. 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat 77 77,88 78,37 78,89 79,44 80,03 80,03 Indeks Inovasi Daerah N.A 30 (inovatif) 35 (inovatif) 40 (inovatif) 45 (inovatif) 50 (inovatif) 50 (inovatif) 3 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Persentase Pemajuan Kebudayaan NA 18% 19% 20% 22% 24% 24% Indeks Pendidikan 76,27 76,89 77,35 77,82 78,29 79,77 79,77 Indeks Konflik Sosial 1,7 1,66 1,62 1,6 1,58 1,58 1,58 Indeks Pembangunan Keluarga 58,20 60,32 62,44 64,20 66,30 66,40 66,40 3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai- nilai Pancasila Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota 37,50% 57,50% 65,00% 72,50% 80,00% 87,50% 87,50% Persentase Ekpresi Budaya 20 kegiatan 30% 30% 30% 30% 30% 0,3 Indeks Kegemaran Membaca 56,03 58,33 59,43 60,53 61,63 62,73 62,73 3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 108,17% 108,67% 108,67% 109,17% 109,17% 109,67% 109,67% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B 92,64% 93,14% 93,14% 93,64% 93,64% 94,14% 94,14% 3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan Persentase PPKS yang tertangani 87,74% 89,74% 91,74% 93,74% 95,74% 97,74% 97,74% Indeks Kerukunan Umat Beragama 3,08 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga Indeks Ketahanan Keluarga 88,60 88,65 88,65 88,70 88,70 88,75 88,75 4 4.Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, 4.1.Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) -1,92% 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% Gini Rasio 0,342 0,348 0,347 0,345 0,343 0,341 0,341 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 286 No Misi Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Kondisi Awal
(2020)Target Kondisi Akhir2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mandiri Dan Berdaya Saing. 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah) 88.098,28 97.491,76 105.291,10 113.714,39 122.811,54 132.636,46 132.636,46 Nilai Investasi (milyar rupiah) 7.887,88 8.046,43 8.126,89 8.208,16 8.290,24 8.373,14 8.373,14 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan 2,45% 2,35% - 2,41% 2,38% - 2,40% 2,36% - 2,38% 2,34% - 2,36% 2,32% - 2,34% 2,32% - 2,34% 4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok NA 32% 34% 36% 38% 40% 40% 4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga N.A 46% 47% 48% 49% 50% 50% Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda N.A 53% 54% 55% 56% 57% 58% 5 5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman. 5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Aman,dan Tertib Indeks Kesehatan 83,75 84,11 84,34 84,58 84,86 85,14 85,14 Indeks Ketentraman dan Ketertiban NA 74,67 75,33 76,00 76,67 77,33 77,33 5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 58,45 58,35 58,3 58,25 58,2 58,15 58,15 Persentase balita stunting 5,31% 4,80% 4,77% 4,75% 4,72% 4,70% 4,70% 5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Capaian SPM Trantibum N.A 74,50% 74,90% 75,20% 75,60% 76,00% 76,00% Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 287 Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Depok ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMD sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Penjelasan keterhubungan sasaran- sasaran RPJMD Kota Depok dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat di jelaskan dalam tabel berikut. Tabel 5.9 Keterhubungan Sasaran RPJMD Kota Depok dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran RPJMD Kota Depok
(1)(2) 1.1.1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi 3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan 2.1.1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja 2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan 5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga 2.1.4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan 2.15. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional 3.1.1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagian Warga 4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga 2.2.1. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal 3.1.1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagian Warga 2.2.2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial 5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 288 Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Sasaran RPJMD Kota Depok
(1)(2) 3.1.2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat pusat perekonomian 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 3.2.3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman 4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan 4.1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja 4.1.4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi 5.1.2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif. 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 289 6.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Dalam menentukan alternatif strategi yang tepat maka dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 290 mempengaruhi Pemerintah Kota Depok dalam mengambil tindakan dalam rangka menjalankan fungsi untuk pembangunan, serta pemberian layanan publik menuju masyarakat Kota Depok yang sejahtera. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Depok Tahun 2021-2026 yaitu analisis SWOT. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Maka dengan menggunakan analisis SWOT, Pemerintah Kota Depok mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
1. a.Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
2. b.Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
3. c.Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
4. d.Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 291 Berdasarkan pertimbangan 4 (empat) perspektif layanan pemerintah daerah, maka akan di gambarkan analisis SWOT sebagai berikut: Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 6.1 Analisis SWOT Misi 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut: Tabel 6.1. Analisis SWOT Misi 1 STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)
  1. 1.Melakukan pemetaan prioritas pembangunan infrastruktur dan perencanaan pembangunan secara bertahap
  2. 2.Pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi unggulan setiap Kelurahan dan potensi pengembangannya
  3. 3.Menjaga iklim investasi dan mensosialisasikan potensi berkembangnya wilayah Kota Depok
  4. 1.Pembangunan infrastruktur fisik dan digital pendukung pendidikan dan pelatihan masyarakat lebih diprioritaskan pada tahap awal
  5. 2.Penyediaan infrastruktur yang lebih banyak dalam mendukung pelayanan publik
  6. 3.Upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasinya dalam pembangunan di wilayah Kota Depok • Dampak negatif perkembangan teknologi informasi • Pengendalian sumber-sumber resistensi dan konflik • Perkembangan Teknologi Informasi • Kualitas Layanan Aplikasi E- Goverment • Tingginya pertumbuhan hunian • Peran Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup • pengembangan fasilitas infrastruktur pelayanan publik • Sumber Daya Manusia OPD • Masih Banyak tersedia lahan untuk pembangunan infrastruktur • Posisi Kota Depok yang strategis dapat mendukung pengembangan metropolitan Germakertasusila, khususnya Penunjang Wilayah JABODETABEK • Keberadaan potensi unggulan wilayah yang dapat dikembangkan, seperti industri UMKM atau Niaga dan Jasa sesuai RPJPD • Akseibilitas sarana sistem teknologi informasi dalam mendukung infrastruktur daerah • Peran Partisipasi masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan Kekuatan (S) Kelemahan (W) Ancaman (T) Kesempatan (O) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 292 STRATEGI (ST) STRATEGI (WT)
  7. 1.Penyediaan infrastruktur yang mampu menyerap banyaktenaga kerja lokal dan mensejahterakan masyarakat setempat
  8. 2.Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan.
  9. 3.Mengembangkan sistem angkutan umum masal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan.
  10. 1.Meningkatkan Layanan Yang berkualitas, efisien biaya dan terintegrasi
  11. 2.Meningkatkan Kapasitas SDM yang dapat mengimplementasikan TIK untuk efisiensi dan efektifitas kerja Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 6.2 Analisis SWOT Misi 2 Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif adalah sebagai berikut: • Pengawasan tenaga ASN yang belum signifikan dalam memberikan pelatihan • Penempatan ASN yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerja yang tidak efektif • Kebijakan Politik Pemerintah Pusat • Otonomi daerah dan era globalisasi menjadikan daerah lain saling bersaing dalam kesejahteraan daerahnya • Indeks Harapan Masyarakat yang tinggi • Pengoptimalisasi Indeks SPBE dalam mewujudkan aplikasi E-Goverment • Teknologi Informasi yang modern untuk memangkas alur birokrasi • Indeks Kepuasan Masyarakat yang rendah • Alur Birokrasi yang panjang dan tidak transparan • Intervensi yang harus dilakukan kepada ASN dalam penyerapan aspirasi masyarakat dan kinerja Birokrasi • Pengembangan SDM yang belum optimal • Lemahnya Koordinasi antar Lembaga Daerah • Kurangnya Sarana sistem informasi penunjang Bigdata dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pelayanan publik • Posisi geografis yang berada di dekat pusat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Satelit Ibu Kota memungkinkan akses pada pengelolaan anggaran yang optimal dan perencanaan yang baik • Kemampuan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah • Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang melimpah dan berkualitas serta sarana dan prasarana pendidikan Kekuatan (S) Kelemahan (W) Ancaman (T) Kesempatan (O) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 293 Tabel 6.2. Analisis SWOT Misi 2 STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)
  12. 1.Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
  13. 2.Meningkatya integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat
  14. 1.Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
  15. 2.Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi STRATEGI (ST) STRATEGI (WT)
  16. 1.Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
  17. 2.Meningkatkan kinerja instansi
  18. 1.Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
  19. 2.Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 6.3 Analisis SWOT Misi 3 Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga adalah sebagai berikut: • Kedekatan dengan kota metropolitan sebagai kota satelit ibukota membuat Depok rawan terdampak oleh prolefarasi gaya hidup dan permasalahan sosial yang dapat menggerus modal sosial dan ketahanan keluarga. ▪ Gelombang liberalisasi pada satu sisi dan di sisi lain radikalisasi kebudayaan secara global yang berdampak pada diskontinuitas pembangunan kebudayaan bagi manusia dan masyarakat Kota Depok. • Posisi geografis yang berada di dekat pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan nasional memungkinkan akses pada sumber daya. ▪ Perkembangan pesat teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya akselerasi reproduksi kebudayaan dan sintesis lintas- budaya secara global yang produktif dan memberikan maslahat • Benturan gaya hidup urban dan pedesaan menciptakan berbagai persoalan dan kerawanan sosial. • Kurangnya identitas dan kebanggaan sebagai warga Depok, karena banyak warga yang aktivitas utamanya di Jakarta. ▪ Transisi modernitas pada masyarakat Kota Depok yang berpeluang menghadirkan gegar budaya • Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. • Terdapat institusi-institusi sosial dan keagamaan yang tumbuh dari masyarakat ▪ Heterogenitas masyarakat Kota Depok sebagai sumber daya kebudayaan Kekuatan (S) Kelemahan (W) Ancaman (T) Kesempatan (O) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 294 Tabel 6.3. Analisis SWOT Misi 3 STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)
  20. 1.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pendidikan.
  21. 2.Meningkatkan Ketersediaan dan Inklusivitas Fasilitas Pendidikan.
  22. 3.Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pendidikan.
  23. 4.Memperkuat modal sosial dengan memberdayakan masyarakat dan institusi-institusi sosial dan keagamaan yang tumbuh dari masyarakat;
  24. 5.Mengoptimalkan fungsi rumah ibadah sebagai instrumen pembangunan budaya (pengetahuan, seni, tradisi keagamaan, olahraga, dan kreatifitas lainnya) yang produktif dan beradab
  25. 6.Mengoptimalkan fungsi rumah ibadah sebagai fasilitas pendamping dan penguat proses pendidikan dan pembangunan sosial pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
  26. 7.Memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan dan mengelola ZIS-DSKL serta wakaf sebagai instrumen alternatif redistribusi dan perluasan akses kesejahteraan sosial berbasis nilai dan tradisi keagamaan.
  27. 8.Mengoptimalkan fungsi rumah ibadah sebagai sarana pembangunan kapasitas individu dan ketahanan keluarga.
  28. 1.Meningkatkan kualitas tata kelola budaya (pengetahuan, seni, tradisi keagamaan, olahraga, dan kreatifitas lainnya) yang produktif dan beradab
  29. 2.Meningkatkan ketersediaan fasilitas pembangunan budaya, termasuk budaya literasi, pengetahuan, seni, tradisi keagamaan, olahraga, dan kreatifitas lainnya yang produktif dan beradab.
  30. 3.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan budaya (pengetahuan, seni, tradisi keagamaan, olahraga, dan kreatifitas lainnya) yang produktif dan beradab.
  31. 4.Memfasilitasi ruang interaksi sosial yang sehat di antara berbagai kelompok. STRATEGI (ST) STRATEGI (WT)
  32. 1.Memperkuat modal sosial dengan memberdayakan masyarakat dan institusi-institusi sosial dan keagamaan yang tumbuh dari masyarakat;
  33. 2.Menyediakan Dukungan Untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga;
  34. 3.Membangun Program Dan Fasilitas Konsultansi/Konseling Masalah Keluarga di Wilayah Barat;
  35. 4.Memperkuat peran Ketahanan Keluarga.
  36. 5.Meningkatkan kapasitas fungsi rumah ibadah sebagai sarana pembangunan ketahanan sosial
  37. 1.Membangun sistem pencegahan kerawanan sosial dengan menangani akar masalahnya.
  38. 2.Memasukkan Kurikulum Tentang Ketahanan Keluarga Dalam Sistem Pendidikan Dasar Dan Menengah Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 295 Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 6.4 Analisis SWOT Misi 4 Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing adalah sebagai berikut: Tabel 6.4. Analisis SWOT Misi 4 STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)
  39. 1.Mengoptimalkan kerjasama dan hubungan daerah untuk peningkatan daya saing
  40. 2.Optimalisasi penduduk usia produktif pada sektor non formal dan wirausaha baru
  41. 3.Optimalisasi potensi lokal melalui pengembangan wisata dan sentra ekonomi tematik
  42. 1.Menyiapkan calon lulusan baru untuk siap bekerja dan memeliki kompetensi dan daya saing agar siap bekerja ataupun mandiri melalui wirausaha
  43. 2.Memperbaiki kualitas pemerataan disektor pendidikan dan menambah jumlah rasio guru
  44. 3.Menumbuhkan sentra ekonomi, dan meningkatkan kualitas pasar tradisional dalam mendukung kegiatan ekonomi STRATEGI (ST) STRATEGI (WT)
  45. 1.Optimalisasi fiskal pada pembangunan prioritas yang berdimensi pada peningkatan daya saing daerah
  46. 1.Meningkatkan Kapasitas UUMK dan jumlah wirausaha baru
  47. 2.Mengintegrasikan potensi UUMK dengan pasar • Perlunya Prioritasi pembangunan yang mendesak dengan kapasitas fiskal yang ada • Potensi PHK dimasa pandemi • Masih banyak pengusaha yang membayar upah tenaga kerja di bawah standar upah • resiko pengingkatan angka kemiskinan perkotaan • profil investasi belum secara komprehensif mengundang minat investor • Penduduk usia produktif yang tinggi yang dapat diarahkan dan dibina menjadi wirausaha baru • Optimalisasi potensi lokal melalui pengembangan kawasan wisata dan sentra ekonomi tematik • hubungan antar daerah dalam rangka peningkatan daya saing depok • Pertumbuhan penduduk yang pesat belum diimbangi dengan kesempatan kerja • Pencari kerja lulusan sekolah belum siap bekerja atau mengandalkan sektor formal • salah satu aspek pendukung daya saing yang diperlukan adalah pasar tradisional • sekolah belum merata dan perlu penambahan rasio guru • Kapasitas Fiskal cukup tinggi • Penduduk usia produktif yang cukup tinggi • Letak strategis depok sebagai kota satelit ibu kota membuka peluang kesempatan investasi di kota Depok Kekuatan (S) Kelemahan (W) Ancaman (T) Kesempatan (O) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 296
  48. 2.Memperbaiki profil investasi kota depok berbasis potensi lokal secara komprehensif
  49. 3.Menerapkan standar upah yang sesuai melakukan langkah penegakan pada entitas usaha yang tidak memenuhi standar upah bagi pekerja
  50. 3.Membuka sentra ekonomi baru sebagai sarana tumbuhnya UUMK dan pusat- pusat kegiatan ekonomi masyarakat
  51. 4.Mengatasi kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya melalui kerjasama dan kolaborasi intervensi dunia usaha Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Gambar 6.5 Analisis SWOT Misi 5 Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman adalah sebagai berikut: Tabel 6.5. Analisis SWOT Misi 5 STRATEGI (SO) STRATEGI (WO)
  52. 1.Peningkatan peran aktif masyarakat melalui pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
  53. 2.Peningkatan kualitas sdm dan sarana prasarana pendukung
  54. 1.Optimalisasi penggunaan IT dalam peningkatan kualitas layanan di bidang kesehatan
  55. 2.Optimalisasi penggunaan IT dalam peningkatan kualitas layanan di bidang kemananan, ketertiban dan kenyamanan • masih ditemukannya PKL di trotoar, bahu jalan ataupun jalur hijau • bangunan liar diatas fasos fasum pemerintah • peredaran minuman beralkohol dan kondisi penyimpangan sosial lainnya • Kenakalan remaja • dukungan masyarakat dan stakehholder untuk dilibatkan dalam mengatasi masalah sosial • penggunan teknologi informasi dalam melakukan pemetaan dalam peningkatan layanan yang menunjang keamanan ketertiban dan kenyamanan secara efektif dan efisien • koordinasi terintegrasi antara sdm aparatur dengan unsur aparat keamanan, serta inisiatif masyarakat • respon cepat aduan masyarakat terkait masalah-masalah sosial belum secara optimal tertangani • SDM dan daya dukung sarana dan dan prasarana kesehatan • kesadaran masyarakat dalam berpatisipasi aktif dalam pembangunan dan kenyamana kota • SDM dan Sarana prasarana keamanan dan ketertiban Kekuatan (S) Kelemahan (W) Tantangan (T) Peluang (O) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 297 STRATEGI (ST) STRATEGI (WT)
  56. 1.Melakukan pembinaan terhadap PPKS
  57. 2.Melakukan Kerjasama daerah dan kerjasama pihak swasta dalam peningkatan kualitas hidup Sehat
  58. 3.Melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat
  59. 1.Optimalisasi penggunaan IT dalam menampung dan merespon cepat aduan masyarakat berkaitan dengan masalah sosial dan PPKS
  60. 2.Koordinasi terintegrasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan, serta inisiatif masyarakat dalam mengatasi masalah sosial dan PPKS
  61. 3.Integrasi dengan infrastruktur penunjang dalam rangka mengurangi resiko keamanan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Strategi dalam upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan dijelaskan sebagai berikut : Tabel 6.6. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Tujuan Sasaran Strategi 1 2 3 Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera Misi. 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan 1.1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman 1.1.1.1. Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan 1.1.1.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman 1.1.1.3. Mengembangkan layanan transportasi publik yang berkelanjutan melalui integrasi intra dan antar moda serta konektivitas antar wilayah 1.1.1.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan infrastruktur pengendali banjir serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan 1.1.1.5. Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan pengendalian serta optimalisasi peran TKPRD 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 1.1.2.1. Membangun infrastruktur digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 298 Tujuan Sasaran Strategi 1 2 3 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman 1.1.3.1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman 1.1.3.2. Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta 1.1.3.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih 1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau 1.1.4.1. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan atribut kota hijau dan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 1.1.4.2. Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi Misi . 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif 2.1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi 2.1.1.1. Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2.1.1.2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.1.1.3. Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan masyarakat 2.1.1.4. Mengembangkan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi di daerah Misi.3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. 3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila 3.1.1.1. Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan 3.1.1.2. Meningkatan budaya Literasi Masyarakat 3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan 3.1.2.1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesisibilitas Layanan Pendidikan 3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok 3.1.3.1. Meningkatkan Pelayanan PSKS dalam menangani PPKS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 299 Tujuan Sasaran Strategi 1 2 3 Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan 3.1.3.2. Meningkatkan Kerukunan Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan beragama 3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga 3.1.4.1. Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif, multidimensi dan multisektor, untuk meningkatkan ketahanan Keluarga 3.1.4.2. Meningatkan kinerja RW ramah anak menuju kota layak anak Misi. 4 . Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing 4.1.Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 4.1.1.1. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha 4.1.1.2. Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal 4.1.1.3. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja 4.1.2.1. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah kota dan masyarakat 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan 4.1.3.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin melalui optimalisasi pengunaan DTKS 4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing 4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga 4.2.1.1. Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat 4.2.1.2. Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan Misi. 5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman 5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Aman,dan Tertib 5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 5.1.1.1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan penerapan Sistem Kesehatan Daerah berbasis teknologi informasi 5.1.1.2. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 5.1.2.1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemagku kepentingan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 300 Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:
  62. 1.Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
  63. 2.Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Dalam rangka menentukan arah kebijakan, fokus atau tema pembangunan periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Perumusan arah kebijakan akan merasionalisasi pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 301 (threat). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah weakness – opportunity (WO) yaitu strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Fokus strategi meminimalkan masalah- masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya. Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran Misi, maka dapat terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, serta waktu yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan tabel 6.7 berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 302 Tabel 6.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Depok No Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan. 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan Meningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas, Pengendalian Lalu Lintas, dan aksi keselamatan berlalu lintas Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman Memperkuat perencanaan pengembangan infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah dengan berbasis sistem informasi geospasial Meningkatkan konektivitas dalam kota dan konektivitas dengan wilayah perbatasan melalui pembangunan ruas jalan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang, serta penyediaan fasillitas pejalan kaki dan pesepeda Mengembangkan layanan transportasi publik yang berkelanjutan melalui integrasi intra dan antar moda serta konektivitas antar wilayah Meningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan infrastruktur pengendali banjir serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan Meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta meningkatkan upaya pengurangan limpasan air hujan Menjaga dan meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta memperkuat peran masyarakat dan badan usaha dalam konservasi sumber daya air dan tata kelola air yang berkelanjutan Mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dan menjaga ketersediaan air melalui konservasi sempadan situ dan sungai Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan pengendalian Mempercepat penyediaan regulasi tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan, efektif dan harmonis Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan penataan ruang dan partisipasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 303 No Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) serta optimalisasi peran TKPRD 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi Membangun infrastruktur digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik Menerapkan SPBE di semua perangkat daerah yang mengacu pada pedoman/standar dan melakukan pengintegrasian antar layanan SPBE. 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Memperkuat regulasi dan mempersiapkan rencana aksi penuntasan kawasan kumuh yang terpadu dan pemutakhiran data base PSU perumahan Mengurangi dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dengan menyediakan dan memelihara PSU perumahan dan kawasan permukiman Menjaga kesinambungan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan septiktank individual, IPAL Komunal dan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta meningkatkan kualitas effluen Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih Peningkatan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA, dan pemanfaatan mata air di wilayah yg rawan air 1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan atribut kota hijau dan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Menyusun regulasi bangunan dan ruang hijau, instrumen, serta rencana aksi dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan Menjaga kualitas lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, komunitas, dan institusi yang peduli lingkungan, serta pembentukan RW Hijau Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis kawasan dengan pola 3R dan memulai Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan teknologi Menjadikan sampah sebagai salah satu komoditas untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 304 No Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) tahapan rekonstruksi TPA Cipayung meningkatkan perekonomian 2 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif. 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan masyarakat Mengembangkan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi di daerah Memperkuat regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang mendukung berkembangnya inovasi daerah Mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan apresiasi terhadap inovasi di perangkat daerah Menumbuh kembangkan kolaborasi inovasi 3 3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. 3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan Menggali, menetapkan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya Peningkatan kapasitas pelaku budaya Meningkatan budaya Literasi Masyarakat Pengembangan Perpustakaan Daerah melalui e library dan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling. 3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesisibilitas Layanan Pendidikan Meningkatkan Aksesibilitas, Kuantitas dan Kualitas Pendidikan serta menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal Kota Depok Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya dengan pendekatan prioritas wilayah secara proporsional untuk mencapai mutu pendidikan sesuai 8 standar nasional. 3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Meningkatkan Pelayanan PSKS dalam menangani PPKS Penerapan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan Kesejahteraan Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 305 No Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Keagamaan Dan Kebhinekaan Meningkatkan Kerukunan Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan beragama Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan, Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan, serta Partisipasi Politik 3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif, multidimensi dan multisektor, untuk meningkatkan ketahanan Keluarga Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keluarga serta peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga Meningatkan kinerja RW ramah anak menuju kota layak anak Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak anak serta pelayanan perlindungan anak berbasis digital 4 4.Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing. 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan pertumbuhan wirausaha Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru dibidang industri kreatif Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian perkotaan melalui teknologi dan digitalisasi Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi Meningkatkan investasi daerah 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah kota dan masyarakat Pengembangan SDM yang berorientasi pada kewirausahaan dan kebutuhan pasar kerja terutama bagi keluarga inklusif Peningkatan kesempatan kerja berbasis teknologi digital Mendorong perusahaan/ industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal Mengembangkan inkubasi bisnis 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin Meningkatkan akses keluarga miskin/rentan dalam pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 306 No Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) melalui optimalisasi pengunaan DTKS 4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan Meningkatkan Peran aktif Pemuda yang Mandiri dan Kreatif 5 5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman. 5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan penerapan Sistem Kesehatan Daerah berbasis teknologi informasi Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar,cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan peran puskesmas melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan masayarakat sehat berbasis teknologi informasi 5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemagku kepentingan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 307 Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus tahunan pembangunan di dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 6.8 Fokus Pembangunan FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN I
(2022)TAHUN II
(2023)TAHUN III
(2024)TAHUN IV
(2025)TAHUN V
(2026)

1.Infrastruktur Konektivitas Wilayah aan Transportasi Publik
2.Kesehatan
3.Pendidikan
4.Permukiman
5.Infrastruktur Digital
6.Sumber Daya Air
7.Persampahan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Ketahanan Keluarga
10.Tata Kelola Pemerintahan
1.Infrastruktur Konektivitas Wilayah aan Transportasi Publik
2.Kesehatan
3.Pendidikan
4.Permukiman
5.Infrastruktur Digital
6.Sumber Daya Air
7.Persampahan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Ketahanan Keluarga
10.Tata Kelola Pemerintahan
1.Infrastruktur Konektivitas Wilayah aan Transportasi Publik
2.Kesehatan
3.Pendidikan
4.Permukiman
5.Infrastruktur Digital
6.Sumber Daya Air
7.Persampahan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Ketahanan Keluarga
10.Tata Kelola Pemerintahan
1.Infrastruktur Konektivitas Wilayah aan Transportasi Publik
2.Kesehatan
3.Pendidikan
4.Permukiman
5.Infrastruktur Digital
6.Sumber Daya Air
7.Persampahan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Ketahanan Keluarga
10.Tata Kelola Pemerintahan
1.Infrastruktur Konektivitas Wilayah aan Transportasi Publik
2.Kesehatan
3.Pendidikan
4.Permukiman
5.Infrastruktur Digital
6.Sumber Daya Air
7.Persampahan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Ketahanan Keluarga
10.Tata Kelola Pemerintahan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Berdasarkan fokus pembangunan tahunan di atas, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Depok selama kurun waktu 5 tahun (Periode RPJMD) adalah: Tabel 6.9. Tema Pembangunan NO TAHUN TEMA PEMBANGUNAN 1 2022 Peningkatan kehidupan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera 2 2023 Meningkatkan kehidupan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dasar 3 2024 Memantapkan kehidupan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dasar 4 2025 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah menuju Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera 5 2026 Memantapkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah menuju Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 308 6.3. Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. yang harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan dielaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:
1.Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
2.Pemenuhan Derajat Kesehatan Masayarakat
3.Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
4.Peningkatan Kualitas Permukiman
5.Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
6.Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
7.Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
8.Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9.Peningkatan Nilai-nilai Keluarga
10.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Adapun penjelasan lebih rinci terkait indikasi program dan kegiatan prioritas di atas, dijelaskan pada tabel berikut ini: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 309 Tabel 6.10 Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 – 2026 No Prioritas Program Indikasi Program Target Capaian Akhir Urusan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) kecepatan rata-rata 28 km/jam Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan dalam kondisi baik 69,2% PUPR 2 Pemenuhan Derajat Kesehatan Masayarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100% Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar 90% Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar 73% Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100% Kesehatan 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata capaian APM 89% Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV 78% Pendidikan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat 62,73 Perpustakaan 4 Peningkatan Kualitas Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana 1,71% Rumkim PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani 100% Rumkim PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani 100% Rumkim PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 99,60 % PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan 17,74% PUPR 5 Peningk Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan layanan teknologi informatika 100% Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 100% Persandian 6 Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase genangan tertangani 80% PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainasedalam kondisi baik 90,14% PUPR 7 Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan pemenuhan baku mutu IKA = 51,79 IKU = 65,88 Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 310 No Prioritas Program Indikasi Program Target Capaian Akhir Urusan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 52% Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan 90% Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah kasus yang tertangani 70% Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase komunitas aktif 87,27% Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH 31,15% Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penanganan sampah 76,10% Lingkungan Hidup 8 Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat 90% Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentasse dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 100% Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase uji keamanan pangan 100% Pangan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase penyediaan data 100% Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 2,00% Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP 100% Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian 1% Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Layanan RPH 100% Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet 100% Pertanian PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase dokumen yang tersusun 100% Pertanian PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar yang ber SNI 100% Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 100% Perdagangan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase IKM yang siap ekspor 19,23% Perdagangan PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelayanan Kemetrologian 100% Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran 60% Perdagangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 311 No Prioritas Program Indikasi Program Target Capaian Akhir Urusan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Presentase indutri kecil yang terbina 100% Perindustrian PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengelolaan informasi industri 100% Perindustrian PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional 100% KUKM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi 83,64% KUKM PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi 36,36% KUKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Presentase peserta pelatihan 100% KUKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi modern 15,15% KUKM PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan 100% Penanaman Modal PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor PMDN 20 Penanaman Modal PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi 100% Penanaman Modal PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan 100% Penanaman Modal PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL persentase sistem pelayanan data dan sistem 100% Penanaman Modal PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penambahan Jumlah Kelompok 100% Pertanian PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 100% Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 72% Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan 40% Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus yang diselesaikan 100% Tenaga Kerja PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan 100% Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase wirausaha baru 100% KUKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet 15,81% KUKM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial 52,50% Sodial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial 100% Sodial PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing 0,25% Kepemudaan dan Olahraga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 312 No Prioritas Program Indikasi Program Target Capaian Akhir Urusan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah atlit berprestasi 5 orang Kepemudaan dan Olahraga 9 Peningkatan Nilai- nilai Keluarga PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate (TFR) 2,1 PPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 75,60% PPKB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka Perceraian 3.000 kasus PPKB PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender 93,05% (IPG) 75,2% (IDG) PPPA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan 100% PPPA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan Informasi Data Gender dan Anak 100% PPPA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pencapaian Strata Kota Layak Anak Utama PPPA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100% PPPA 10 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku 100% Kearsipan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 100% Kearsipan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD 3,3 Unusr Pendukung (Setda) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH indeks kepuasan layanan kepegawaian 90% Kepegawaian PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis 100% Pendikan dan Pelatihan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah 92,80% Unsur Pengawasan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aksesibilitas informasi publik 100% Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 60% Statistik PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi 92,82% Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD 100% Perencanaan PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Identitas Kependudukan 98,90% Disdukcapil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Layanan Pencatatan Sipil 100% Disdukcapil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 313 No Prioritas Program Indikasi Program Target Capaian Akhir Urusan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 100% Disdukcapil PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% Unsur Kewilayahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% Unsur Kewilayahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% Unsur Kewilayahan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan yang laik fungsi 68% PUPR PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Status Laporan WTP Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan 100% Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 40,50% Keuangan Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Janji Politik Wali Kota yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program pembangunan daerah yang menjawab Janji Politik Wali Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel berikut : Tabel 6.11 Program/Kegiatan Janji Politik/Kampanye NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 DANA 5 MILYAR PER-KELURAHAN Program alokasi 5 Milyar per Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan sarana prasarana masyarakat kelurahan dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait Depok Maju Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Urusan Kewilayahan 2 5000 PENGUSAHA / STARTUP BARU DAN 1000 Ditarget untuk starup/Wira Usaha Baru dan perempuan Sejahtera Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Urusan KUKM, PPPA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 314 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PEREMPUAN PENGUSAHA kepala keluarga atau kurang mampu dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM 3 INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta Berbudaya Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pendidikan 4 ALUN-ALUN DI WILAYAH BARAT & TAMAN HUTAN KOTA DI WILAYAH BARAT Pembangunan alun-laun berkonsep penghijauan atau hutan kota yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, penelitia/observa si Maju Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Urusan Lingkungan Hidup 5 INSENTIF PEMBIMBING ROHANI Peningkatan kesejahteraan bagi para pembimbing rohani secara proporsional Berbudaya Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pendukung Urusan/ Setda 6 INSENTIF RT, RW DAN LPM Peningktan kesejahteraan dalam bentuk biaya operasional kepada RT, RW dan LPM SeKota Depok Berbudaya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Urusan Kewilayahan 7 PUSAT OLAHRAGA DAN PUSAT UMKM Pembangunan pusat olahraga disetiap Kecamatan yang diinetgrasikan dengan sarana UMKM Sejahtera Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Rumkim, KUKM 8 WIFI GRATIS UNTUK MASYARAKAT Pemasangan WiFi gratis disetiap RW Maju Program Aplikasi Informatika Urusan Kominfo 9 SEKOLAH/MADR ASAH NEGERI PER- Pembangunan Sekolah/Madras ah Negeri pada Berbudaya Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pendidikan dan Rumkim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 315 NO JANJI POLITIK/ KAMPANYE PENJELASAN KATEGORI PROGRAM PENANGGUNG JAWAB
(1)(2) (3) (4) (5) (6) KECAMATAN (SMPN/MTsN) setiap Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10 POSYANDU DAN POSBINDU SETIAP RW Pembangunan Posyandu disetiap RW difokuskan pada RW yang belum memiliki posyandu atau posyandu berlokasi di tempat tinggal Warga Masyarakat Sejahtera Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Kewilayahan dan Rumkim Sumber : Bappeda Kota Depok 2021, diolah Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Depok dapat dilihat pada tabel 6.12 berikut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 316 Tabel 6.12. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Misi

1.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan. Tujuan 1.1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan Indeks Kota Layak Huni 61.8 63 64 65 66 67 67 Sasaran 1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) D (0,79) D (0,77) C (0,74) C (0,72) C (0,70) C (0,68) C (0,68) Moda Share Transportasi Umum 17,10% 18,00% 18,50 % 19,00 % 19,50 % 20,00% 20,00% Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun 47,25% 36,35% 30,90 % 25,45 % 20,20 % 20,00% 20,00% Ketaatan terhadap RTRW 76,49% 77,5% 78,00 % 78,5% 79,00 % 79,50% 79,5 % PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) kecepatan rata- rata 26,9 km/jam 25,5km /jam 65.180.758.650 26km/ jam 72.937.978.00 0 26,5 km/ja m 69.742.825.00 0 27 km/ja m 77.113.466.25 0 28 km/jam 81.383.139.56 3 28 km/jam 366.358.167.4 63 Perhubunga n PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN Persentase jalan dalam kondisi baik 67,63% 68,15% 186.495.390.39 6 68,41 % 226.002.468.9 47 68,68 % 244.020.613.4 01 68,94 % 263.611.467.1 79 69,20% 284.920.845.9 57 69,20% 1.205.050.785. 880 PUPR PROGRAM PENGELOLAA N PERKERETAA PIAN persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian NA 100% 300.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 700.000.000 Perhubunga n PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER Persentase genangan tertangani 52,75% 63,65% 68.807.664.850 69,10 % 67.229.798.23 2 74,55 % 67.822.788.14 3 79,80 % 73.126.927.55 0 80,00% 76.350.273.92 8 80,00% 353.337.452.7 03 PUPR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 317 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE Persentase drainasedalam kondisi baik 88,27% 88,67% 82.077.660.294 89,04 % 86.194.582.83 9 89,40 % 90.504.311.98 1 89,77 % 95.029.527.58 0 90,14% 99.781.003.95 9 90,14% 453.587.086.6 52 PUPR PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 65,00% 72,66% 3.950.463.650 73,16 % 4.243.233.430 73,66 % 4.514.538.373 74,16 % 4.805.322.889 74,66% 5.117.152.392 74,66% 22.630.710.73 3 PUPR PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA Persentase Dokumen yang dihasilkan - - - 40% 550.000.000 60% 600.000.000 80% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 2.500.000.000 PUPR Sasaran 1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi Indeks SPBE 3,39 2,90 3,05 3,2 3,35 3,50 3,50 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan layanan teknologi informatika 100% 100% 18.634.520.400 100% 23.478.696.10 0 100% 28.826.480.00 0 100% 34.209.128.00 0 100% 39.630.040.80 0 100% 144.778.865.3 00 Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 40% 60% 500.000.000 70% 1.100.000.000 80% 1.270.000.000 90% 1.469.000.000 100% 1.702.300.000 100% 6.041.300.000 Persandian Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman Rasio Permukiman Layak 0,9984 0,9988 0,9990 0,9992 0,9994 0,9997 0,9997 Cakupan Akses Sanitasi Layak 98,81% 99,01% 99,17 % 99,34 % 99,51 % 99,69% 99,69% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 318 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan Akses Air Minum Layak 88,78% 89,11% 89,31 % 90,24 % 91,31 % 92,12% 92,12% PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana 0,25% 0.76% 633.692.000 1,00% 783.692.000 1,24% 683.692.000 1,47% 683.692.000 1,71% 933.692.000 1,71% 3.718.460.000 Rumkim PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani 78,83% 87,19% 1.960.000.000 88,92 % 4.614.248.000 92,80 % 4.625.673.000 95,29 % 4.803.240.000 100% 5.548.564.000 100% 21.551.725.00 0 Rumkim PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Jumlah RTLH yang tertangani 38,48% 54,62% 19.075.000.000 58,58 % 20.000.000.00 0 62,54 % 20.000.000.00 0 66,50 % 20.000.000.00 0 70,45% 20.000.000.00 0 70,45% 99.075.000.00 0 Rumkim PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani 13,54% 42,55% 28.008.452.000 57,06 % 46.691.531.74 0 71,57 % 50.605.684.91 4 86,07 % 55.176.253.40 5 100% 60.243.878.74 5 100% 240.725.800.8 03 Rumkim PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 98,46% 98,73 % 9.101.913.254 98,93 % 21.402.250.00 0 99,15 % 26.164.475.00 0 99,37 % 24.761.922.50 0 99,60 % 26.838.114.75 0 99,60 % 108.268.675.5 04 PUPR PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan 14,41% 14,73% 1.999.993.856 14,93 % 2.911.750.000 15,86 % 2.932.000.000 16,93 % 2.953.000.000 17,74% 2.967.000.000 17,74% 13.763.743.85 6 PUPR Sasaran 1.1.4. Terwujudnya Penyelenggara an Kota Hijau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 53,89 53,93 53,95 53,97 53,99 54,01 54,01 Cakupan Layanan Persampahan 94,23% 94,50% 94,90 % 95,80 % 96,70 % 98,00% 98,00% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 319 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Perencanaan LH 100% 100% 966.000.000 100% 1.905.000.000 100% 1.360.000.000 100% 1.535.000.000 100% 1.020.000.000 100% 6.786.000.000 LHK PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan pemenuhan baku mutu IKA = 51,61 IKU = 65,76 IKA = 51,67 IKU = 65,80 2.260.000.000 IKA = 51,70 IKU = 65,82 3.326.400.000 IKA = 51,73 IKU = 65,84 3.681.680.000 IKA = 51,76 IKU = 65,86 4.223.016.000 IKA = 51,79 IKU = 65,88 4.737.619.200 IKA = 51,79 IKU = 65,88 18.228.715.20 0 Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI) Nilai IKTL (indeks kualitas tutupan lahan) 35,873 35,875 20.079.000.000 35,876 43.314.385.00 0 35,877 44.331.500.00 0 35,878 32.050.000.00 0 35,879 33.100.000.00 0 35,879 172.874.885.0 00 Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 44,00% 46,00% 100.000.000 48,00 % 3.110.000.000 50,00 % 3.121.000.000 52,00 % 3.133.100.000 52,00% 3.146.410.000 52,00% 12.610.510.00 0 Lingkungan Hidup PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan 44,00% 60,00% 250.000.000 75,00 % 400.000.000 80,00 % 400.000.000 85,00 % 334.700.000 90,00% 350.000.000 90,00% 1.734.700.000 Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 320 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah kasus yang tertangani 62,00% 62,00% 700.000.000 64,00 % 720.000.000 66,00 % 740.000.000 68,00 % 760.000.000 70,00% 780.000.000 70,00% 3.700.000.000 Lingkungan Hidup PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase komunitas aktif 85,19% 85,19% 1.319.000.000 85,71 % 1.275.000.000 86,23 % 1.300.000.000 86,75 % 1.327.500.000 87,27% 1.356.375.000 87,27% 6.577.875.000 Lingkungan Hidup PROGRAM PENGHARGAA N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH 24,59% 24,59% 150.000.000 26,23 % 157.500.000 27,87 % 165.000.000 29,51 % 173.250.000 31,15% 180.000.000 31,15% 825.750.000 Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA N Persentase penanganan sampah 76,60% 76,50% 125.120.674.31 0 76,40 % 137.850.000.0 00 76,30 % 141.000.000.0 00 76,20 % 142.100.000.0 00 76,10% 144.100.000.0 00 76,10% 690.170.674.3 10 Lingkungan Hidup Misi
2.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif. Tujuan 2.1. Terlaksanany a Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi 62,9 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 65,9 Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi Nilai SAKIP Kota 67,78 68,78 69,28 69,78 70,28 70,78 70,78 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Indeks Kepuasan Masyarakat 77,00 77,88 78,37 78,89 79,44 80,03 80,03 Indeks Inovasi Daerah N.A 30 (inovatif ) 35 (inovati f) 40 (inovati f) 45 (inovat if) 50 (inovatif) 50 (inovatif) PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelayanan 100% 100% 1.585.381.608. 281 100% 1.796.601.604 .654 100% 2.073.294.565 .896 100% 2.200.341.551. 241 100% 2.198.639.529. 062 100% 9.854.258.859. 135 Semua Urusan (PD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 321 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA penunjang urusan Pemda PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku 21,40% 21,1% 1.255.000.000 42,10 % 1.298.000.000 63,15 % 1.427.800.000 84,20 % 1.570.580.000 100% 1.727.638.000 100% 7.279.018.000 Kearsipan PROGRAM PERLINDUNG AN DAN PENYELAMAT AN ARSIP Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa ban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat N/A 20% 125.000.000 40% 137.500.000 60% 151.250.000 80% 166.375.000 100% 183.012.500 100% 763.137.500 Kearsipan PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT Nilai LPPD 3,3 3,3 31.154.634.850 3,3 31.608.078.00 0 3,3 34.348.158.00 0 3,3 38.236.651.00 0 3,3 41.596.484.00 0 3,3 176.944.005.8 50 Unusr Pendukung (Setda) PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUN AN Prosentase Pembangunan yang Berkualitas 75% 83% 4.354.070.120 87% 4.923.896.000 91% 5.416.287.000 95% 5.957.916.000 100% 10.827.768.00 0 100% 31.479.937.12 0 Unusr Pendukung (Setda) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100% 100% 39.420.851.015 100% 51.406.270.52 0 100% 56.546.897.57 2 100% 62.201.587.32 9 100% 68.421.746.06 2 100% 277.997.352.4 98 Unusr Pendukung (Set DPRD) PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH Status Laporan WTP WTP 108.829.800.00 0 WTP 104.337.002.3 30 WTP 84.396.923.81 0 WTP 80.518.539.21 6 WTP 84.522.230.31 0 WTP 462.604.495.6 66 Keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 322 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan 100% 100% 2.604.750.000 100% 2.927.000.000 100% 3.427.000.000 100% 3.427.000.000 100% 2.827.000.000 100% 15.212.750.00 0 Keuangan PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 41,49% 39,03% 4.814.068.912 39,40 % 6.746.119.000 39,77 % 7.211.940.000 40,14 % 7.129.817.000 40,50% 7.267.914.480 40,50% 33.169.859.39 2 Keuangan PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH indeks kepuasan layanan kepegawaian n/a 82% 7.024.086.150 85% 6.228.000.000 87% 6.321.000.000 88% 6.413.500.000 90% 6.507.000.000 90% 32.493.586.15 0 Kepegawaian PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis 100% 100% 6.449.014.800 100% 8.100.000.000 100% 8.350.000.000 100% 8.500.000.000 100% 8.800.000.000 100% 40.199.014.80 0 Pendikan dan Pelatihan PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah Level 3 89,80% 816.134.200 90,80 % 2.947.687.245 91,80 % 3.044.550.433 92,80 % 3.146.256.244 92,80% 3.253.048.419 92,80% 13.207.676.54 1 Unsur Pengawasan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi 100% 100% 407.863.000 100% 915.556.000 100% 955.333.000 100% 996.100.000 100% 1.037.911.000 100% 4.312.763.000 Unsur Pengawasan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aksesibilitas informasi publik 100% 100% 5.547.682.600 100% 6.673.679.600 100% 7.342.741.600 100% 18.925.500.00 0 100% 20.853.050.00 0 100% 59.342.653.80 0 Komunikasi dan Informatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 323 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 5,0% 20% 1.500.000.000 30% 1.900.000.000 40% 2.090.000.000 50% 2.299.000.000 60% 2.528.900.000 60% 10.317.900.00 0 Statistik PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi 90,32% 90,91% 2.069.575.036 91,39 % 2.490.775.000 91,87 % 3.564.948.000 92,34 % 3.925.732.500 92,82% 2.893.851.000 92,82% 14.944.881.53 6 Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD 100% 100% 1.690.504.840 100% 2.121.425.100 100% 2.208.612.600 100% 2.454.780.000 100% 2.723.207.500 100% 11.198.530.04 0 Perencanaan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan 16,00% 20,00% 1.162.054.000 35,00 % 1.563.396.950 50,00 % 1.601.480.423 65,00 % 1.771.075.000 80,00% 1.819.520.000 80,00% 7.917.526.373 Penelitian dan Pengembang an PROGRAM PENDAFTARA N PENDUDUK Cakupan Identitas Kependudukan 68,49% 79,50% 2.093.763.079 84,60 % 2.303.139.387 89,70 % 2.533.453.326 94,80 % 2.786.798.658 98,90% 3.065.478.524 98,90% 12.782.632.97 4 Disdukcapil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Layanan Pencatatan Sipil 100% 100% 950.688.420 100% 1.045.757.262 100% 1.150.332.988 100% 1.265.366.287 100% 1.391.902.916 100% 5.804.047.873 Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRAS I KEPENDUDUK AN Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 100% 100% 1.825.203.879 100% 2.091.807.694 100% 2.300.988.464 100% 2.531.087.310 100% 2.784.196.041 100% 11.533.283.38 8 Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAA N PROFIL KEPENDUDUK AN Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 100% 100% 113.469.100 100% 124.816.010 100% 137.297.611 100% 151.027.372 100% 166.130.109 100% 692.740.202 Disdukcapil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 324 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA Presentase Layanan Penanggulangan Bencana 100% 100% 1.752.818.142 100% 2.071.385.946 100% 2.174.955.243 100% 2.283.703.006 100% 2.397.888.156 100% 10.680.750.49 3 Trantibumlin mas (Damkar) PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 100% 100% 10.516.015.525 100% 12.126.985.11 6 100% 12.733.334.37 2 100% 13.370.001.09 1 100% 14.038.501.14 5 100% 62.784.837.25 0 Trantibumlin mas (Damkar) PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100% 29.535.804.898 100% 43.437.688.97 2 100% 45.796.727.89 4 100% 48.147.125.16 2 100% 51.017.931.87 9 100% 217.935.278.8 04 Unsur Kewilayahan PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100% 203.033.520.53 8 100% 204.507.277.3 96 100% 208.857.096.0 80 100% 213.318.405.6 99 100% 217.902.030.7 99 100% 1.047.618.330. 512 Unsur Kewilayahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100% 1.953.764.000 100% 2.812.409.593 100% 3.031.001.272 100% 3.178.951.335 100% 3.354.093.277 100% 14.330.219.47 7 Unsur Kewilayahan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan yang laik fungsi n/a 0,60 - 62% 210.000.000 64% 340.500.000 66% 351.525.000 68% 363.101.250 68% 1.265.126.250 PUPR PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkualitas baik n/a 65% 1.556.740.500 70% 2.405.500.000 75% 2.545.775.000 80% 2.695.063.750 85% 2.854.016.938 85% 12.057.096.18 8 PUPR Misi
3.Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 325 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tujuan 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Persentase Pemajuan Kebudayaan NA 18% 19% 20% 22% 24% 24% Sasaran 3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembanga kan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota 37,50% 57,50% 65,00 % 72,50 % 80,00 % 87,50% 87,50% Persentase Ekpresi Budaya 20 kegiatan 30% 30% 30% 30% 30% 30% Indeks Kegemaran Membaca 56,03 58,33 59,43 60,53 61,63 62,73 62,73 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase kegiatan pembinaan sejarah 100% 100% 82.873.010 100% 91.160.311 100% 100.276.342 100% 110.303.976 100% 121.334.374 100% 505.948.013 Kebudayaan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 3 unit 3 unit 219.138.292 3 unit 241.052.120 3 unit 265.157.332 3 unit 291.673.065 3 unit 320.840.372 3 unit 1.337.861.181 Kebudayaan PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAAN Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya 20 event 34 event 2.064.216.499 44 event 2.015.788.148 57 event 1.997.366.963 74 event 2.439.103.660 97 event 2.416.814.026 97 event 10.933.289.29 5 Kebudayaan PROGRAM PENGEMBAN GAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 2 buah 3 buah 83.000.000 4 buah 91.300.000 4 buah 100.430.000 4 buah 110.473.000 4 buah 121.520.300 4 buah 506.723.300 Kebudayaan PROGRAM PEMBINAAN Nilai Tingkat Kegemaran 57,23 58,33 1.616.136.120 59,43 1.749.699.732 60,53 1.924.669.705 61,63 2.117.136.676 62,73 2.328.850.343 62,73 9.736.492.576 Perpustakaa n Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 326 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PERPUSTAKA AN membaca masyarakat Tujuan 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Indeks Pendidikan 76,27 76,89 77,35 77,82 78,29 79,77 79,77 Sasaran 3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/P aket A 108,17% 108,67 % 108,67 % 109,17 % 109,17 % 109,67% 109,67% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPL B/Paket B 92,64% 93,14% 93,14 % 93,64 % 93,64 % 94,14% 94,14% PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Rata-rata capaian APM 87,99% 88,00% 434.193.780.56 2 88,25 % 409.886.629.6 63 88,50 % 450.374.099.6 05 88,75 % 494.722.490.3 85 89,00% 540.047.823.3 02 89,00% 2.329.224.823. 517 Pendidikan PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKA N Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV 75% 76%; 237.515.950 76% 545.767.200 77% 600.343.920 77% 660.378.312 78% 726.416.143 78% 2.770.421.525 Pendidikan Tujuan 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Indeks Konflik Sosial 1,7 1,66 1,62 1,6 1,58 1,58 1,58 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 327 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Sasaran 3.1.3.Meningk atnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan Persentase PPKS yang tertangani 87,74% 89,74% 91,74 % 93,74 % 95,74 % 97,74% 97,74% Indeks Kerukunan Umat Beragama 3,08 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya 100% 100% 775.000.000 100% 1.270.000.000 100% 1.270.000.000 100% 1.270.000.000 100% 1.270.000.000 100% 5.855.000.000 Kesbangpol PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK ATAN Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja 50% 65% 255.000.000 70% 350.000.000 75% 350.000.000 80% 350.000.000 80% 350.000.000 80% 1.655.000.000 Kesbangpol PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL Presentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial 89,06% 92,76% 2.799.395.000 93,78 % 2.023.169.000 94,20 % 2.098.521.500 95,05 % 2.176.541.625 95,73% 2.257.362.757 95,73% 11.354.989.88 2 Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 87,74% 100% 1.287.250.000 100% 1.370.362.500 100% 1.456.380.625 100% 1.525.449.656 100% 1.602.722.139 100% 7.242.164.920 Sosial PROGRAM PENGELOLAA Cakupan TMP yang terpelihara 100% 100% 120.000.000 100% 190.000.000 100% 199.500.000 100% 209.475.000 100% 219.948.750 100% 938.923.750 Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 328 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 50% 100% 1.898.207.000 100% 2.298.207.000 100% 2.388.207.000 100% 2.487.207.000 100% 2.596.107.000 100% 11.667.935.00 0 Kesbangpol PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama 3,08 3,20 2.040.114.000 3,30 1.581.800.000 3,40 1.631.800.000 3,50 1.681.800.000 3,60 1.731.800.000 3,60 8.667.314.000 Kesbangpol PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indeks Konflik Sosial 1,70 1,66 750.000.000 1,62 835.130.000 1,60 875.000.000 1,58 875.000.000 1,58 875.000.000 1,58 4.210.130.000 Kesbangpol Tujuan 3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Indeks Pembangunan Keluarga NA 60,32 62,44 64,2 66,30 66,40 66,40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 329 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Sasaran 3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga Indeks Ketahanan Keluarga 88,6 88,65 88,65 88,70 88,70 88,75 88,75 PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK Total Fertility Rate (TFR) 2,069 2,1 1.263.441.124 2,1 1.586.465.768 2,1 1.824.435.633 2,1 2.098.100.978 2,1 2.412.816.124 2,1 9.185.259.626 PPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 75,04 75,00% 2.174.898.888 75,15 % 3.041.616.279 75,30 % 3.497.858.721 75,45 % 4.022.537.529 75,60% 4.625.918.159 75,60% 17.362.829.57 7 PPKB PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka Perceraian 3.239 kasus 3.000 kasus 3.259.074.800 3.000 kasus 4.111.751.423 3.000 kasus 4.728.514.136 3.000 kasus 5.437.791.257 3.000 kasus 6.253.459.945 3.000 kasus 23.790.591.56 2 PPKB PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender 93,01% (IPG) 74,82% (IDG) 93,02% (IPG) 74,85% (IDG) 504.513.000 93,03 % (IPG) 74,88 % (IDG) 667.218.443 93,04 % (IPG) 74,88 % (IDG) 767.301.209 93,05 % (IPG) 75% (IDG) 882.396.390 93,05% (IPG) 75,2% (IDG) 1.014.755.849 93,05% (IPG) 75,2% (IDG) 3.836.184.890 PPPA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan 100% 100% 417.231.000 100% 1.369.717.218 100% 1.575.174.800 100% 1.811.451.020 100% 2.083.168.673 100% 7.256.742.711 PPPA PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan Informasi Data Gender dan Anak 100% 100% 235.214.000 100% 311.070.515 100% 357.731.092 100% 411.390.756 100% 473.099.370 100% 1.788.505.733 PPPA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 330 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pencapaian Strata Kota Layak Anak Nindya Nindya 1.182.855.900 Nindya 746.397.708 Nindya 858.357.364 Utama 987.110.968 Utama 1.135.177.614 Utama 4.909.899.554 PPPA PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100% 100% 214.454.800 100% 283.616.473 100% 326.158.944 100% 375.082.786 100% 431.345.203 100% 1.630.658.206 PPPA PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100% 100% 1.452.215.800 100% 1.052.095.038 100% 1.209.909.293 100% 1.391.395.687 100% 1.600.105.040 100% 6.705.720.858 PPPA Misi 4.Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing. Tujuan 4.1.Terciptan ya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) -1,92% 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah) 88.098,2 8 97.491, 76 105.29 1,10 113.71 4,39 122.81 1,54 132.636, 46 132.636,4 6 Nilai Investasi (milyar rupiah) 7.887,88 8.046,4 3 8.126, 89 8.208, 16 8.290, 24 8.373,14 8.373,14 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKAS I DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat 99,50% 90% 779.296.489 90% 820.261.313 90% 786.299.379 90% 828.034.348 90% 872.098.065 90% 4.085.989.595 Pangan PROGRAM PENANGANAN Persentasse dokumen Peta Kerentanan dan 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.612.500 100% 52.093.125 100% 54.697.781 100% 248.653.406 Pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 331 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KERAWANAN PANGAN Ketahanan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase uji keamanan pangan 100% 100% 40.000.000 100% 42.000.000 100% 44.100.000 100% 46.305.000 100% 48.620.250 100% 221.025.250 Pangan PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN TANGKAP Persentase penyediaan data N.A 100% 10.000.000 100% 10.500.000 100% 11.025.000 100% 11.576.250 100% 12.155.063 100% 55.256.313 Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 6% 2% 1.233.295.890 2% 1.294.960.685 2% 1.359.708.719 2% 1.427.694.155 2% 1.499.078.862 2% 6.814.738.310 Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP 100% 100% 88.145.800 100% 222.999.895 100% 244.674.890 100% 267.486.134 100% 290.860.441 100% 1.114.167.160 Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian 1% 1% 533.445.840 1% 635.118.132 1% 666.874.039 1% 700.217.741 1% 735.228.628 1% 3.270.884.379 Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Layanan RPH 100% 100% 1.577.518.400 100% 2.535.270.240 100% 2.908.797.264 100% 3.099.676.990 100% 3.309.644.689 100% 13.430.907.58 3 Pertanian PROGRAM PENGENDALI AN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet 100% 100% 914.819.970 100% 1.060.560.969 100% 1.111.089.017 100% 1.214.143.468 100% 1.269.850.641 100% 5.570.464.064 Pertanian PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase dokumen yang tersusun N.A 100% 50.000.000 100% 50.000.000 - - - - - - 100% 100.000.000 Pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 332 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penambahan Jumlah Kelompok N.A 25,93% 700.000.000 44,44 % 735.000.000 62,96 % 771.750.000 81,48 % 810.337.500 100% 850.854.375 100% 3.867.941.875 Pertanian PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N Persentase Pasar yang ber SNI 20% 83,33% 9.198.403.258 100% 8.380.403.258 100% 8.808.423.376 100% 9.203.844.545 100% 9.749.036.772 100% 45.340.111.20 9 Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 100% 100,00 % 670.287.190 100% 807.099.000 100% 827.938.230 100% 869.335.142 100% 912.801.899 100% 4.087.461.460 Perdagangan PROGRAM PENGEMBAN GAN EKSPOR Persentase IKM yang siap ekspor 13,31% 19,23% 534.999.790 14,50 % 970.499.780 19,23 % 995.274.768 14,50 % 1.021.288.507 19,23% 1.063.602.932 19,23% 4.585.665.777 Perdagangan PROGRAM STANDARISAS I DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN Persentase Pelayanan Kemetrologian 100% 100% 780.615.250 100% 869.646.013 100% 913.128.313 100% 958.784.729 100% 1.006.723.965 100% 4.528.898.270 Perdagangan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran 40% 60% 700.000.000 60% 647.500.000 60% 676.125.000 60% 706.181.250 60% 745.240.313 60% 3.475.046.563 Perdagangan PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUN AN INDUSTRI Presentase indutri kecil yang terbina 100% 100% 1.131.637.000 100% 1.992.000.000 100% 1.729.100.000 100% 2.121.055.000 100% 1.993.157.750 100% 8.966.949.750 Perindustria n PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengelolaan informasi industri N.A - - 100% 291.250.000 100% 305.812.500 100% 321.103.125 100% 337.158.281 100% 1.255.323.906 Perindustria n Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 333 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi kan N.A 1,00 300.000.000 100% 600.000.000 100% 315.000.000 100% 330.750.000 100% 347.287.500 100% 1.893.037.500 Penanaman Modal PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor PMDN N.A 5 350.000.000 10 262.500.000 15 275.625.000 20 289.406.250 20 303.876.563 20 1.481.407.813 Penanaman Modal PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi 100% 100% 551.329.900 100% 727.346.395 100% 763.713.715 100% 801.899.400 100% 841.994.371 100% 3.686.283.781 Penanaman Modal PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANAA N PENANAMAN MODAL Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan 83,33% 87,00% 69.911.900 90% 75.000.000 100% 78.750.000 100% 82.687.500 100% 86.821.875 100% 393.171.275 Penanaman Modal PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL persentase sistem pelayanan data dan sistem 100% 100% 1.698.000.000 100% 1.782.900.000 100% 1.872.045.000 100% 1.965.647.250 100% 2.063.929.613 100% 9.382.521.863 Penanaman Modal PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional 64,00% 50.000.000 73,48 % 50.000.000 83,33 % 50.000.000 93,94 % 50.000.000 100% 50.000.000 100% 250.000.000 KUKM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi 21,82% 47,27% 460.000.000 56,36 % 530.000.000 65,45 % 600.000.000 74,55 % 670.000.000 83,64% 740.000.000 83,64% 3.000.000.000 KUKM PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi 13,64% 21,12% 200.000.000 25,00 % 225.000.000 28,79 % 250.000.000 32,58 % 275.000.000 36,36% 300.000.000 36,36% 1.250.000.000 KUKM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 334 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN Presentase peserta pelatihan 30,30% 60,61% 660.000.000 75,76 % 685.000.000 100% 710.000.000 100% 735.000.000 100% 760.000.000 100% 3.550.000.000 KUKM PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI Persentase koperasi modern N.A 3,03% 1.710.000.000 6,06% 2.028.000.000 9,09% 2.636.400.000 12,12 % 3.427.320.000 15,15% 4.455.516.000 15,15% 14.257.236.00 0 KUKM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase objek wisata yang dikembangkan 100% 100% 341.531.736 100% 375.684.910 100% 413.253.401 100% 454.578.741 100% 500.036.615 100% 2.085.085.401 Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA jumlah kunjungan wisata 1.109.95 1 orang 1.200.0 00 orang 472.443.470 1.250. 000 orang 519.687.817 1.300. 000 orang 571.656.599 1.350. 000 orang 628.822.259 1.400.00 0 orang 691.704.484 1.400.000 orang 2.884.314.629 Pariwisata PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kunjungan Wisata 50% 70% 369.474.500 75% 406.421.950 80% 447.064.145 85% 491.770.560 90% 540.947.615 90% 2.255.678.770 Pariwisata Tujuan 4.1.Terciptan ya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri Gini Rasio 0,342 0,348 0,347 0,345 0,343 0,341 0,341 Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% 4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan 2,45% 2,35% - 2,41% 2,38% - 2,40% 2,36% - 2,38% 2,34% - 2,36% 2,32% - 2,34% 2,32% - 2,34% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 335 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial 46,50% 48,50% 3.252.742.800 48,50 % 6.735.863.440 50,50 % 6.909.312.562 50,50 % 7.091.434.140 52,50% 7.282.661.797 52,5% 31.272.014.73 9 Sodial PROGRAM PENANGANAN BENCANA Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial 100% 100% 686.000.000 100% 720.300.000 100% 756.315.000 100% 794.130.750 100% 833.837.288 100% 3.790.583.038 Sodial PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja N.A 100% 130.222.000 100% 117.216.000 100% 128.937.600 100% 141.831.600 100% 156.014.600 100% 674.221.800 Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 50% 60% 1.775.036.320 63% 2.285.283.900 66% 2.513.812.500 69% 2.765.193.450 72% 3.665.235.300 72% 13.004.561.47 0 Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan 56,96% 40% 1.068.633.000 40% 1.297.259.600 40% 1.419.485.900 40% 1.556.059.190 40% 1.692.896.334 40% 7.034.334.024 Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus yang diselesaikan 100% 100% 798.825.815 100% 816.150.000 100% 901.330.000 100% 993.133.000 100% 1.052.060.900 100% 4.561.499.715 Tenaga Kerja PROGRAM PEMBANGUN AN KAWASAN TRANSMIGRA SI Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan 100% 100% 120.000.000 100% 225.000.000 100% 248.050.000 100% 272.855.000 100% 300.140.600 100% 1.166.045.600 Transmigrasi PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase wirausaha baru 17,11% 48,48% 5.545.000.000 76,22 % 7.208.500.000 100% 9.371.050.000 100% 12.182.365.00 0 100% 15.837.074.50 0 100% 50.143.989.50 0 KUKM PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet 1,72% 6,67% 6.366.000.000 11,29 % 6.516.000.000 15,26 % 6.666.000.000 15,55 % 6.681.000.000 15,81% 6.831.000.000 15,81% 33.060.000.00 0 KUKM Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 336 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok NA 32% 34% 36% 38% 40% 40% Sasaran 4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga N.A 46% 47% 48% 49% 50% 50% Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda N.A 53% 54% 55% 56% 57% 58% PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing 0,20% 0,21% 1.760.276.333 0,22% 2.046.303.965 0,23% 2.250.934.354 0,24% 2.476.027.788 0,25% 2.723.630.565 0,25% 11.257.173.00 4 Kepemudaan dan Olahraga PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGA AN Jumlah atlit berprestasi 2 orang 3 orang 15.751.824.721 5 orang 4.391.309.693 5 orang 4.830.440.662 5 orang 5.319.484.727 5 orang 5.851.433.305 5 orang 36.144.493.10 8 Kepemudaan dan Olahraga PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKAA N persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya 50% 61% 1.000.000.000 62% 1.600.000.000 63% 1.600.000.000 64% 1.600.000.000 65% 1.600.000.000 65% 7.400.000.000 Kepemudaan dan Olahraga Misi
5.Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman. Tujuan 5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Indeks Kesehatan 83,75 84,11 84,34 84,58 84,86 85,14 85,14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 337 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aman,dan Tertib Sasaran 5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 58,45 58,35 58,3 58,25 58,2 58,15 58,15 Persentase balita stunting 5,31% 4,80% 4,77% 4,75% 4,72% 4,70% 4,70% PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100% 100% 215.155.105.87 4 100% 236.670.616.4 61 100% 260.337.678.1 08 100% 286.371.445.9 18 100% 315.008.590.5 10 100% 1.313.543.436. 871 Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar 67% 73% 915.632.600 75% 1.007.195.860 80% 1.107.915.446 85% 1.218.706.991 90% 1.340.577.690 90% 5.590.028.586 Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar 45% 55% 681.506.000 59% 749.656.600 64% 824.622.260 68% 907.084.486 73% 997.792.935 73% 4.160.662.281 Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100% 100% 3.004.148.440 100% 3.304.563.284 100% 3.635.019.612 100% 3.998.521.574 100% 4.398.373.731 100% 18.340.626.64 1 Kesehatan 5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Indeks Ketentraman dan Ketertiban NA 74,67 75,33 76,00 76,67 77,33 77,33 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 338 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/sasaran) Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Capaian Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Urusan Penangung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Aman,dan Tertib Sasaran 5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Persentase Capaian SPM Trantibum N.A 74,50% 74,90 % 75,20 % 75,60 % 76,00% 76,00% PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60,69% 61,92% 16.626.046.372 62,11 % 21.790.000.00 0 62,74 % 23.750.000.00 0 63,33 % 25.710.000.00 0 63,90% 26.950.000.00 0 63,90% 114.826.046.3 72 Trantibumlin mas (Satpol.PP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 339 Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksnakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Depok menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan minimal 20 % dari Belanja Daerah, dan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang haruus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 340 pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya. Pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 341 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kode Kapasitas Riil / Belanja Proyeksi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2.417.441.893.926,00 2.151.476.535.382,00 2.175.149.486.686,67 2.240.271.769.995,89 2.221.012.417.221,60 2.396.905.280.898,00 5 BELANJA 2.417.441.893.926,00 2.151.476.535.382,00 2.175.149.486.686,67 2.240.271.769.995,89 2.221.012.417.221,60 2.396.905.280.898,00 5.1 BELANJA OPERASI 1.503.308.766.406,00 1.338.961.551.658,00 1.372.821.166.132,00 1.415.328.091.391,00 1.364.028.876.062,00 1.402.371.354.151,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.718.048.616,00 1.179.241.239.622,00 1.204.975.744.970,00 1.127.644.787.329,00 1.176.343.097.031,00 1.239.609.127.551,00 5.1.03 Belanja Bunga 5.1.04 Belanja Subsidi 5.1.05 Belanja Hibah 95.122.460.750,00 87.757.655.069,00 85.770.343.000,00 196.964.296.600,00 94.359.371.900,00 87.087.226.600,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 153.468.257.040,00 71.962.656.967,00 82.075.078.162,00 90.719.007.462,00 93.326.407.131,00 75.675.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 815.133.127.520,00 717.010.012.926,00 758.032.065.953,00 780.799.035.622,00 804.661.292.854,60 922.160.972.933,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 133.493.392.760,00 143.689.622.406,00 158.973.341.640,00 174.257.060.873,00 189.540.780.107,00 204.824.499.340,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.243.805.172,00 88.972.364.473,00 115.243.805.172,00 123.260.162.515,00 132.371.807.419,60 135.243.805.172,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.475.245.022,00 163.475.245.022,00 173.475.245.022,00 183.475.245.022,00 193.475.245.022,00 243.352.315.022,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 374.784.762.166,00 286.790.507.434,00 274.670.553.544,00 262.550.599.654,00 250.430.645.764,00 298.310.691.874,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 28.135.922.400,00 34.082.273.591,00 35.669.120.575,00 37.255.967.558,00 38.842.814.542,00 40.429.661.525,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 99.000.000.000,00 95.504.970.798,00 44.296.254.601,67 44.144.642.982,89 52.322.248.305,00 72.372.953.814,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 99.000.000.000,00 95.504.970.798,00 44.296.254.601,67 44.144.642.982,89 52.322.248.305,00 72.372.953.814,00 Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 342 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.961.552.168.457 2.217.626.453.378 2.554.032.340.703 2.704.044.942.021 2.802.921.316.479 12.240.177.221.039 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 802.317.130.226 814.594.605.383 895.552.872.897 984.419.141.007 1.078.714.138.986 4.575.597.888.499 1.01.1.0 6.0.00.0 1.00 DINAS PENDIDIKAN 802.317.130.226 814.594.605.383 895.552.872.897 984.419.141.007 1.078.714.138.986 4.575.597.888.499 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 367.885.833.714 100 % 404.162.208.520 100 % 444.578.429.372 100 % 489.036.272.310 100 % 537.939.899.541 100 % 2.243.602.643.457 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rata-rata capaian APM 87,99% 88,0 0% 434.193.780.562 88,2 5% 409.886.629.663 88,5 0% 450.374.099.605 88,7 5% 494.722.490.385 89,0 0% 540.047.823.302 89,0 0% 2.329.224.823.517 01.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV 75% 76%; 237.515.950 76% 545.767.200 77% 600.343.920 77% 660.378.312 78% 726.416.143 78% 2.770.421.525 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 500.531.597.848 550.584.757.633 605.643.233.396 666.207.556.736 732.828.312.409 3.055.795.458.022 1.02.0.0 0.0.00.0 1.00 DINAS KESEHATAN 500.531.597.848 550.584.757.633 605.643.233.396 666.207.556.736 732.828.312.409 3.055.795.458.022 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 280.775.204.934 100 % 308.852.725.427 100 % 339.737.997.970 100 % 373.711.797.767 100 % 411.082.977.544 100 % 1.714.160.703.643 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 343 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100% 100 % 215.155.105.874 100 % 236.670.616.461 100 % 260.337.678.108 100 % 286.371.445.918 100 % 315.008.590.510 100 % 1.313.543.436.871 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar 67% 73% 915.632.600 75% 1.007.195.860 80% 1.107.915.446 85% 1.218.706.991 90% 1.340.577.690 90% 5.590.028.586 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar 45% 55% 681.506.000 59% 749.656.600 64% 824.622.260 68% 907.084.486 73% 997.792.935 73% 4.160.662.281 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100% 100 % 3.004.148.440 100 % 3.304.563.284 100 % 3.635.019.612 100 % 3.998.521.574 100 % 4.398.373.731 100 % 18.340.626.641 01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 395.518.037.208 460.869.504.798 492.518.728.086 524.317.091.146 559.594.702.825 2.432.818.064.063 1.03.0.0 0.0.00.0 1.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 395.518.037.208 460.869.504.798 492.518.728.086 524.317.091.146 559.594.702.825 2.432.818.064.063 1.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 41.528.210.408 100 % 49.719.921.351 100 % 53.073.726.188 100 % 56.332.334.698 100 % 59.703.193.653 100 % 260.357.386.298 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase genangan tertangani 52,75% 63,6 5% 68.807.664.850 69,1 0% 67.229.798.232 74,5 5% 67.822.788.143 79,8 0% 73.126.927.550 80,0 0% 76.350.273.928 80,0 0% 353.337.452.703 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 344 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan 14,41% 14,7 3% 1.999.993.856 14,9 3% 2.911.750.000 15,8 6% 2.932.000.000 16,9 3% 2.953.000.000 17,7 4% 2.967.000.000 17,7 4% 13.763.743.856 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 98,46% 98,7 3 % 9.101.913.254 98,9 3 % 21.402.250.000 99,1 5 % 26.164.475.000 99,3 7 % 24.761.922.500 99,6 0 % 26.838.114.750 99,6 0 % 108.268.675.504 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainasedalam kondisi baik 88,270% 88,6 7% 82.077.660.294 89,0 4% 86.194.582.839 89,4 0% 90.504.311.981 89,7 7% 95.029.527.580 90,1 4% 99.781.003.959 90,1 4% 453.587.086.652 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan yang laik fungsi n/a 60% - 62% 210.000.000 64% 340.500.000 66% 351.525.000 68% 363.101.250 68% 1.265.126.250 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Dokumen yang dihasilkan - - - 40% 550.000.000 60% 600.000.000 80% 650.000.000 100 % 700.000.000 100 % 2.500.000.000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan dalam kondisi baik 67,630% 68,1 5% 186.495.390.396 68,4 1% 226.002.468.947 68,6 8% 244.020.613.401 68,9 4% 263.611.467.179 69,2 0% 284.920.845.957 69,2 0% 1.205.050.785.880 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkualitas baik n/a 65% 1.556.740.500 70% 2.405.500.000 75% 2.545.775.000 80% 2.695.063.750 85% 2.854.016.938 85% 12.057.096.188 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 65,00% 72,6 6% 3.950.463.650 73,1 6% 4.243.233.430 73,6 6% 4.514.538.373 74,1 6% 4.805.322.889 74,6 6% 5.117.152.392 74,6 6% 22.630.710.733 01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 175.983.201.788 285.208.230.604 447.866.708.616 410.616.065.539 307.645.295.286 1.627.319.501.832 1.04.2.1 0.1.01.3 0.00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 175.983.201.788 285.208.230.604 447.866.708.616 410.616.065.539 307.645.295.286 1.627.319.501.832 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 345 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 126.306.057.788 100 % 213.118.758.864 100 % 371.951.658.702 100 % 329.952.880.134 100 % 220.919.160.540 100 % 1.262.248.516.029 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana 0,25% 0.76 % 633.692.000 1,00 % 783.692.000 1,24 % 683.692.000 1,47 % 683.692.000 1,71 % 933.692.000 1,71 % 3.718.460.000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani 78,83% 87,1 9% 1.960.000.000 88,9 2% 4.614.248.000 92,8 0% 4.625.673.000 95,2 9% 4.803.240.000 100 % 5.548.564.000 100 % 21.551.725.000 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Jumlah RTLH yang tertangani 38,48% 54,6 2% 19.075.000.000,00 58,5 8% 20.000.000.000 62,5 4% 20.000.000.000 66,5 0% 20.000.000.000 70,4 5% 20.000.000.000 70,4 5% 99.075.000.000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani 13,54% 42,5 5% 28.008.452.000 57,0 6% 46.691.531.740 71,5 7% 50.605.684.914 86,0 7% 55.176.253.405 100 % 60.243.878.745 100 % 240.725.800.803 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 70.437.239.449 86.263.857.175 91.477.050.034 96.624.902.536 101.252.147.663 446.055.196.857 1.05.0.0 0.0.00.0 1.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 37.255.944.965 48.400.000.000 51.720.000.000 54.880.000.000 57.420.000.000 249.675.944.965 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 20.629.898.593 100 % 26.610.000.000 100 % 27.970.000.000 100 % 29.170.000.000 100 % 30.470.000.000 100 % 134.849.898.593 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN Persentase Pelayanan 60,69% 61,9 2% 16.626.046.372 62,1 1% 21.790.000.000 62,7 4% 23.750.000.000 63,3 3% 25.710.000.000 63,9 0% 26.950.000.000 63,9 0% 114.826.046.372 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 346 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DAN KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.05.0.0 0.0.00.0 6.00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 33.181.294.484 37.863.857.175 39.757.050.034 41.744.902.536 43.832.147.663 196.379.251.892 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 20.912.460.817 100 % 23.665.486.113 100 % 24.848.760.418 100 % 26.091.198.439 100 % 27.395.758.361 100 % 122.913.664.149 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Presentase Layanan Penanggulangan Bencana 100% 100 % 1.752.818.142 100 % 2.071.385.946 100 % 2.174.955.243 100 % 2.283.703.006 100 % 2.397.888.156 100 % 10.680.750.493 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 100% 100 % 10.516.015.525 100 % 12.126.985.116 100 % 12.733.334.372 100 % 13.370.001.091 100 % 14.038.501.145 100 % 62.784.837.250 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 16.764.961.938 20.105.497.785 20.973.747.674 21.860.185.058 22.886.719.311 102.591.111.766 1.06.0.0 0.0.00.0 1.00 DINAS SOSIAL 16.764.961.938 20.105.497.785 20.973.747.674 21.860.185.058 22.886.719.311 102.591.111.766 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 8.619.574.138 100 % 9.065.802.845 100 % 9.553.717.987 100 % 10.063.153.887 100 % 10.690.186.581 100 % 47.992.435.437 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Presentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial 89,06% 92,7 6% 2.799.395.000 93,7 8% 2.023.169.000 94,2 0% 2.098.521.500 95,0 5% 2.176.541.625 95,7 3% 2.257.362.757 95,7 3% 11.354.989.882 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 87,74% 100 % 1.287.250.000 100 % 1.370.362.500 100 % 1.456.380.625 100 % 1.525.449.656 100 % 1.602.722.139 100 % 7.242.164.920 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN Presentase masyarakat miskin/rentan 46,50% 48,5 0% 3.252.742.800 48,5 0% 6.735.863.440 50,5 0% 6.909.312.562 50,5 0% 7.091.434.140 52,5 0% 7.282.661.797 52,5 0% 31.272.014.739 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 347 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DAN JAMINAN SOSIAL yang menerima bantuan sosial 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial 100% 100 % 686.000.000 100 % 720.300.000 100 % 756.315.000 100 % 794.130.750 100 % 833.837.288 100 % 3.790.583.038 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan TMP yang terpelihara 100% 100 % 120.000.000 100 % 190.000.000 100 % 199.500.000 100 % 209.475.000 100 % 219.948.750 100 % 938.923.750 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 567.039.942.405 612.055.411.958 648.987.100.222 724.714.909.580 742.786.370.035 3.295.583.734.200 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12.563.900.025 15.593.519.950 17.090.525.900 18.704.064.740 20.979.776.744 84.931.787.359 2.07.3.3 2.0.00.0 1.00 DINAS TENAGA KERJA 12.563.900.025 15.593.519.950 17.090.525.900 18.704.064.740 20.979.776.744 84.931.787.359 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 8.791.182.890 100 % 11.077.610.450 100 % 12.126.959.900 100 % 13.247.847.500 100 % 14.413.569.610 100 % 59.657.170.350 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja N.A 100 % 130.222.000 100 % 117.216.000 100 % 128.937.600 100 % 141.831.600 100 % 156.014.600 100 % 674.221.800 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 50% 60% 1.775.036.320 63% 2.285.283.900 66% 2.513.812.500 69% 2.765.193.450 72% 3.665.235.300 72% 13.004.561.470 02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan 56,96% 40% 1.068.633.000 40% 1.297.259.600 40% 1.419.485.900 40% 1.556.059.190 40% 1.692.896.334 40% 7.034.334.024 02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus yang diselesaikan 100% 100 % 798.825.815 100 % 816.150.000 100 % 901.330.000 100 % 993.133.000 100 % 1.052.060.900 100 % 4.561.499.715 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 348 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.165.261.820 20.505.709.116 21.801.710.011 23.247.614.655 29.031.086.926 109.751.382.528 2.08.2.1 3.2.14.0 8.00 DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.165.261.820 20.505.709.116 21.801.710.011 23.247.614.655 29.031.086.926 109.751.382.528 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 11.158.777.320 100 % 16.075.593.722 100 % 16.707.077.309 100 % 17.388.787.047 100 % 22.293.435.177 100 % 83.623.670.576 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender 93,01% (IPG) 74,82% (IDG) 93,0 2% (IPG) 74,8 5% (IDG ) 504.513.000 93,0 3% (IPG) 74,8 8% (IDG ) 667.218.443 93,0 4% (IPG) 74,8 8% (IDG ) 767.301.209 93,0 5% (IPG) 75% (IDG ) 882.396.390 93,0 5% (IPG) 75,2 % (IDG ) 1.014.755.849 93,0 5% (IPG) 75,2 % (IDG ) 3.836.184.890 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100% 100 % 214.454.800 100 % 283.616.473 100 % 326.158.944 100 % 375.082.786 100 % 431.345.203 100 % 1.630.658.206 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan 100% 100 % 417.231.000 100 % 1.369.717.218 100 % 1.575.174.800 100 % 1.811.451.020 100 % 2.083.168.673 100 % 7.256.742.711 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan Informasi Data Gender dan Anak 100% 100 % 235.214.000 100 % 311.070.515 100 % 357.731.092 100 % 411.390.756 100 % 473.099.370 100 % 1.788.505.733 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 349 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pencapaian Strata Kota Layak Anak Nindya Nind ya 1.182.855.900 Nind ya 746.397.708 Nind ya 858.357.364 Uta ma 987.110.968 Uta ma 1.135.177.614 Uta ma 4.909.899.554 2.08.07 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100% 100 % 1.452.215.800 100 % 1.052.095.038 100 % 1.209.909.293 100 % 1.391.395.687 100 % 1.600.105.040 100 % 6.705.720.858 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.459.754.090 16.962.122.486 16.985.253.610 17.086.936.291 17.193.945.105 83.688.011.582 2.09.3.2 5.3.27.0 3.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 15.459.754.090 16.962.122.486 16.985.253.610 17.086.936.291 17.193.945.105 83.688.011.582 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 14.595.457.601 100 % 16.052.611.173 100 % 16.105.241.731 100 % 16.160.503.818 100 % 16.218.529.009 100 % 79.132.343.331 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat 99,50% 90% 779.296.489 90% 820.261.313 90% 786.299.379 90% 828.034.348 90% 872.098.065 90% 4.085.989.595 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentasse dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 100% 100 % 45.000.000 100 % 47.250.000 100 % 49.612.500 100 % 52.093.125 100 % 54.697.781 100 % 248.653.406 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase uji keamanan pangan 100% 100 % 40.000.000 100 % 42.000.000 100 % 44.100.000 100 % 46.305.000 100 % 48.620.250 100 % 221.025.250 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 109.361.764.603 81.000.000.000 90.250.000.000 127.000.000.000 100.000.000.000 507.611.764.603 1.04.2.1 0.1.01.3 0.00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 109.361.764.603 81.000.000.000 90.250.000.000 127.000.000.000 100.000.000.000 507.611.764.603 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 109.361.764.603 100 % 81.000.000.000 100 % 90.250.000.000 100 % 127.000.000.000 100 % 100.000.000.000 100 % 507.611.764.603 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 350 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 167.928.810.416 209.787.647.144 214.765.029.152 205.233.207.609 209.369.377.890 1.007.084.072.211 2.11.0.0 0.0.00.1 2.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 167.928.810.416 209.787.647.144 214.765.029.152 205.233.207.609 209.369.377.890 1.007.084.072.211 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 16.984.136.106 100 % 17.729.362.144 100 % 18.665.849.152 100 % 19.596.641.609 100 % 20.598.973.690 100 % 93.574.962.701 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Perencanaan LH 100% 100 % 966.000.000 100 % 1.905.000.000 100 % 1.360.000.000 100 % 1.535.000.000 100 % 1.020.000.000 100 % 6.786.000.000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan pemenuhan baku mutu IKA = 51,61 IKU = 65,76 IKA = 51,6 7 IKU = 65,8 0 2.260.000.000 IKA = 51,7 0 IKU = 65,8 2 3.326.400.000 IKA = 51,7 3 IKU = 65,8 4 3.681.680.000 IKA = 51,7 6 IKU = 65,8 6 4.223.016.000 IKA = 51,7 9 IKU = 65,8 8 4.737.619.200 IKA = 51,7 9 IKU = 65,8 8 18.228.715.200 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Nilai IKTL (indeks kualitas tutupan lahan) 35,873 35,8 75 20.079.000.000 35,8 76 43.314.385.000 35,8 77 44.331.500.000 35,8 78 32.050.000.000 35,8 79 33.100.000.000 35,8 79 172.874.885.000 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3 44,00% 46,0 0% 100.000.000 48,0 0% 3.110.000.000 50,0 0% 3.121.000.000 52,0 0% 3.133.100.000 52,0 0% 3.146.410.000 52,0 0% 12.610.510.000 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan 44,00% 60,0 0% 250.000.000 75,0 0% 400.000.000 80,0 0% 400.000.000 85,0 0% 334.700.000 90,0 0% 350.000.000 90,0 0% 1.734.700.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 351 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase komunitas aktif 85,19% 85,1 9% 1.319.000.000 85,7 1% 1.275.000.000 86,2 3% 1.300.000.000 86,7 5% 1.327.500.000 87,2 7% 1.356.375.000 87,2 7% 6.577.875.000 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH 24,59% 24,5 9% 150.000.000 26,2 3% 157.500.000 27,8 7% 165.000.000 29,5 1% 173.250.000 31,1 5% 180.000.000 31,1 5% 825.750.000 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah kasus yang tertangani 62% 62% 700.000.000 64% 720.000.000 66% 740.000.000 68% 760.000.000 70% 780.000.000 70% 3.700.000.000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase penanganan sampah 76,60% 76,5 0% 125.120.674.310 76,4 0% 137.850.000.000 76,3 0% 141.000.000.000 76,2 0% 142.100.000.000 76,1 0% 144.100.000.000 76,1 0% 690.170.674.310 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25.679.693.838 29.468.101.195 32.704.911.314 34.525.402.446 37.977.942.690 160.356.051.483 2.12.0.0 0.0.00.0 3.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25.679.693.838 29.468.101.195 32.704.911.314 34.525.402.446 37.977.942.690 160.356.051.483 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 20.696.569.360 100 % 23.902.580.842 100 % 26.582.838.926 100 % 27.791.122.819 100 % 30.570.235.100 100 % 129.543.347.047 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Identitas Kependudukan 68,49% 79,5 0% 2.093.763.079 84,6 0% 2.303.139.387 89,7 0% 2.533.453.326 94,8 0% 2.786.798.658 98,9 0% 3.065.478.524 98,9 0% 12.782.632.974 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Layanan Pencatatan Sipil 100% 100 % 950.688.420 100 % 1.045.757.262 100 % 1.150.332.988 100 % 1.265.366.287 100 % 1.391.902.916 100 % 5.804.047.873 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 352 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 100% 100 % 1.825.203.879 100 % 2.091.807.694 100 % 2.300.988.464 100 % 2.531.087.310 100 % 2.784.196.041 100 % 11.533.283.388 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 100% 100 % 113.469.100 100 % 124.816.010 100 % 137.297.611 100 % 151.027.372 100 % 166.130.109 100 % 692.740.202 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.697.414.812 8.739.833.470 10.050.808.490 11.558.429.764 13.292.194.229 50.338.680.765 2.08.2.1 3.2.14.0 8.00 DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.697.414.812 8.739.833.470 10.050.808.490 11.558.429.764 13.292.194.229 50.338.680.765 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Total Fertility Rate (TFR) 2,069 2,1 1.263.441.124 2,1 1.586.465.768 2,1 1.824.435.633 2,1 2.098.100.978 2,1 2.412.816.124 2,1 9.185.259.626 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) CPR (Contraceptive Prevalence Rate) 75,04 75,0 0% 2.174.898.888 75,1 5% 3.041.616.279 75,3 0% 3.497.858.721 75,4 5% 4.022.537.529 75,6 0% 4.625.918.159 75,6 0% 17.362.829.577 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka Perceraian 3.239 kasus 3.00 0 kasu s 3.259.074.800 3.00 0 kasu s 4.111.751.423 3.00 0 kasu s 4.728.514.136 3.00 0 kasu s 5.437.791.257 3.00 0 kasu s 6.253.459.945 3.00 0 kasu s 23.790.591.562 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 88.495.125.650 100.018.478.000 98.605.475.000 108.564.381.250 115.143.843.563 510.827.303.463 2.15.0.0 0.0.00.0 1.00 DINAS PERHUBUNGAN 88.495.125.650 100.018.478.000 98.605.475.000 108.564.381.250 115.143.843.563 510.827.303.463 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 353 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 23.014.367.000 100 % 26.980.500.000 100 % 28.762.650.000 100 % 31.350.915.000 100 % 33.660.704.000 100 % 143.769.136.000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) kecepatan rata- rata 26,9 km/jam 25,5 km/j am 65.180.758.650 26k m/ja m 72.937.978.000 26,5 km/j am 69.742.825.000 27 km/j am 77.113.466.250 28 km/j am 81.383.139.563 28 km/j am 366.358.167.463 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian NA 100 % 300.000.000,00 100 % 100.000.000,00 100 % 100.000.000,00 100 % 100.000.000,00 100 % 100.000.000,00 100 % 700.000.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 36.057.655.419 43.395.085.800 51.885.274.600 74.114.003.300 83.601.725.330 289.053.744.449 2.16.2.2 0.2.21.0 1.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 36.057.655.419 43.395.085.800 51.885.274.600 74.114.003.300 83.601.725.330 289.053.744.449 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 11.875.452.419 100 % 13.242.710.100 100 % 15.716.053.000 100 % 20.979.375.300 100 % 23.118.634.530 100 % 84.932.225.349 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aksesibilitas informasi publik 100% 100 % 5.547.682.600 100 % 6.673.679.600 100 % 7.342.741.600 100 % 18.925.500.000 100 % 20.853.050.000 100 % 59.342.653.800 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Cakupan layanan teknologi informatika 100% 100 % 18.634.520.400 100 % 23.478.696.100 100 % 28.826.480.000 100 % 34.209.128.000 100 % 39.630.040.800 100 % 144.778.865.300 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 24.285.144.731 27.452.448.094 31.501.392.903 36.340.922.193 42.518.851.413 162.098.759.334 2.17.0.0 0.0.00.1 7.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 24.285.144.731 27.452.448.094 31.501.392.903 36.340.922.193 42.518.851.413 162.098.759.334 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 354 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 9.294.144.731 100 % 10.209.948.094 100 % 11.217.942.903 100 % 12.320.237.193 100 % 13.545.260.913 100 % 56.587.533.834 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional 30,00% 64,0 0% 50.000.000 73,4 8% 50.000.000 83,3 3% 50.000.000 93,9 4% 50.000.000 100 % 50.000.000 100 % 250.000.000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi 21,82% 47,2 7% 460.000.000 56,3 6% 530.000.000 65,4 5% 600.000.000 74,5 5% 670.000.000 83,6 4% 740.000.000 83,6 4% 3.000.000.000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi 13,64% 21,1 2% 200.000.000 25,0 0% 225.000.000 28,7 9% 250.000.000 32,5 8% 275.000.000 36,3 6% 300.000.000 36,3 6% 1.250.000.000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Presentase peserta pelatihan 30,30% 60,6 1% 660.000.000 75,7 6% 685.000.000 100 % 710.000.000 100 % 735.000.000 100 % 760.000.000 100 % 3.550.000.000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi modern N.A 3,03 % 1.710.000.000 6,06 % 2.028.000.000 9,09 % 2.636.400.000 12,1 2% 3.427.320.000 15,1 5% 4.455.516.000 15,1 5% 14.257.236.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase wirausaha baru 17,11% 48,4 8% 5.545.000.000 76,2 2% 7.208.500.000 100 % 9.371.050.000 100 % 12.182.365.000 100 % 15.837.074.500 100 % 50.143.989.500 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet 1,72% 6,67 % 6.366.000.000 11,2 9% 6.516.000.000 15,2 6% 6.666.000.000 15,5 5% 6.681.000.000 15,8 1% 6.831.000.000 15,8 1% 33.060.000.000 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 20.370.069.988 21.279.882.492 22.028.876.617 23.130.320.448 24.286.836.470 111.095.986.016 2.18.0.0 0.0.00.2 3.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 20.370.069.988 21.279.882.492 22.028.876.617 23.130.320.448 24.286.836.470 111.095.986.016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 355 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TERPADU SATU PINTU X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 17.400.828.188 100 % 17.832.136.097 100 % 18.723.742.902 100 % 19.659.930.047 100 % 20.642.926.550 100 % 94.259.563.785 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasika n N.A 100 % 300.000.000 100 % 600.000.000 100 % 315.000.000 100 % 330.750.000 100 % 347.287.500 100 % 1.893.037.500 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah investor PMDN N.A 5 350.000.000 10 262.500.000 15 275.625.000 20 289.406.250 20 303.876.563 20 1.481.407.813 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi 100% 100 % 551.329.900 100 % 727.346.395 100 % 763.713.715 100 % 801.899.400 100 % 841.994.371 100 % 3.686.283.781 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan 83,33% 87,0 0% 69.911.900 90,0 0% 75.000.000 100 % 78.750.000 100 % 82.687.500 100 % 86.821.875 100 % 393.171.275 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL persentase sistem pelayanan data dan sistem 100% 100 % 1.698.000.000 100 % 1.782.900.000 100 % 1.872.045.000 100 % 1.965.647.250 100 % 2.063.929.613 100 % 9.382.521.863 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 27.305.785.312 17.711.666.342 19.322.832.968 21.101.116.262 23.051.227.992 108.492.628.875 2.19.2.2 2.3.26.0 3.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 27.305.785.312 17.711.666.342 19.322.832.968 21.101.116.262 23.051.227.992 108.492.628.875 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelayanan 100% 100 % 8.793.684.258 100 % 9.674.052.684 100 % 10.641.457.952 100 % 11.705.603.747 100 % 12.876.164.122 100 % 53.690.962.764 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 356 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA penunjang urusan Pemda 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing 0,20% 0,21 % 1.760.276.333 0,22 % 2.046.303.965 0,23 % 2.250.934.354 0,24 % 2.476.027.788 0,25 % 2.723.630.565 0,25 % 11.257.173.004 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah atlit berprestasi 2 orang 3 oran g 15.751.824.721 5 oran g 4.391.309.693 5 oran g 4.830.440.662 5 oran g 5.319.484.727 5 oran g 5.851.433.305 5 oran g 36.144.493.108 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya 50% 61% 1.000.000.000 62% 1.600.000.000 63% 1.600.000.000 64% 1.600.000.000 65% 1.600.000.000 65% 7.400.000.000 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.500.000.000 1.900.000.000 2.090.000.000 2.299.000.000 2.528.900.000 10.317.900.000 2.16.2.2 0.2.21.0 1.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.500.000.000 1.900.000.000 2.090.000.000 2.299.000.000 2.528.900.000 10.317.900.000 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 5% 20% 1.500.000.000 30% 1.900.000.000 40% 2.090.000.000 50% 2.299.000.000 60% 2.528.900.000 60% 10.317.900.000 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 500.000.000 1.100.000.000 1.270.000.000 1.469.000.000 1.702.300.000 6.041.300.000 2.16.2.2 0.2.21.0 1.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 500.000.000 1.100.000.000 1.270.000.000 1.469.000.000 1.702.300.000 6.041.300.000 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 40% 60% 500.000.000 70% 1.100.000.000 80% 1.270.000.000 90% 1.469.000.000 100 % 1.702.300.000 100 % 6.041.300.000 02.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.449.227.801 2.439.300.579 2.463.230.637 2.951.553.701 2.980.509.071 13.283.821.790 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 357 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.2.2 2.3.26.0 3.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.449.227.801 2.439.300.579 2.463.230.637 2.951.553.701 2.980.509.071 13.283.821.790 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya 20 event 34 even t 2.064.216.499 44 even t 2.015.788.148 57 even t 1.997.366.963 74 even t 2.439.103.660 97 even t 2.416.814.026 97 even t 10.933.289.295 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 2 buah 3 bua h 83.000.000 4 bua h 91.300.000 4 bua h 100.430.000 4 bua h 110.473.000 4 bua h 121.520.300 4 bua h 506.723.300 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase kegiatan pembinaan sejarah 100% 100 % 82.873.010 100 % 91.160.311 100 % 100.276.342 100 % 110.303.976 100 % 121.334.374 100 % 505.948.013 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 3 unit 3 unit 219.138.292 3 unit 241.052.120 3 unit 265.157.332 3 unit 291.673.065 3 unit 320.840.372 3 unit 1.337.861.181 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.616.136.120 1.749.699.732 1.924.669.705 2.117.136.676 2.328.850.343 9.736.492.576 2.24.2.2 3.0.00.0 2.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.616.136.120 1.749.699.732 1.924.669.705 2.117.136.676 2.328.850.343 9.736.492.576 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat 57,23 58,3 3 1.616.136.120 59,4 3 1.749.699.732 60,5 3 1.924.669.705 61,6 3 2.117.136.676 62,7 3 2.328.850.343 62,7 3 9.736.492.576 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 11.604.197.780 12.951.917.558 14.247.109.314 15.271.820.245 16.799.002.270 70.874.047.167 2.24.2.2 3.0.00.0 2.00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 11.604.197.780 12.951.917.558 14.247.109.314 15.271.820.245 16.799.002.270 70.874.047.167 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 10.224.197.780 100 % 11.516.417.558 100 % 12.668.059.314 100 % 13.534.865.245 100 % 14.888.351.770 100 % 62.831.891.667 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah 21,40% 21,1 0% 1.255.000.000 42,1 0% 1.298.000.000 63,1 5% 1.427.800.000 84,2 0% 1.570.580.000 100 % 1.727.638.000 100 % 7.279.018.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 358 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yang Mengelola Arsip Secara Baku 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat N/A 20% 125.000.000 40% 137.500.000 60% 151.250.000 80% 166.375.000 100 % 183.012.500 100 % 763.137.500 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 33.707.263.576 - 37.024.280.403 38.754.106.904 41.112.730.819 43.167.127.637 193.765.509.338 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.331.441.690 1.528.460.580 1.615.408.608 1.706.756.539 1.802.094.366 7.984.161.783 2.09.3.2 5.3.27.0 3.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.331.441.690 1.528.460.580 1.615.408.608 1.706.756.539 1.802.094.366 7.984.161.783 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase penyediaan data N.A 100 % 10.000.000 100 % 10.500.000 100 % 11.025.000 100 % 11.576.250 100 % 12.155.063 100 % 55.256.313 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 5,85% 2% 1.233.295.890 2% 1.294.960.685 2% 1.359.708.719 2% 1.427.694.155 2% 1.499.078.862 2% 6.814.738.310 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP 100% 100 % 88.145.800 100 % 222.999.895 100 % 244.674.890 100 % 267.486.134 100 % 290.860.441 100 % 1.114.167.160 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.183.449.706 1.301.794.677 1.431.974.144 1.575.171.559 1.732.688.715 7.225.078.800 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 359 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.2.2 2.3.26.0 3.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.183.449.706 1.301.794.677 1.431.974.144 1.575.171.559 1.732.688.715 7.225.078.800 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase objek wisata yang dikembangkan 100% 100 % 341.531.736 100 % 375.684.910 100 % 413.253.401 100 % 454.578.741 100 % 500.036.615 100 % 2.085.085.401 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA jumlah kunjungan wisata 1.109.95 1 orang 1.20 0.00 0 oran g 472.443.470 1.25 0.00 0 oran g 519.687.817 1.30 0.00 0 oran g 571.656.599 1.35 0.00 0 oran g 628.822.259 1.40 0.00 0 oran g 691.704.484 1.40 0.00 0 oran g 2.884.314.629 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kunjungan Wisata 50% 70% 369.474.500 75% 406.421.950 80% 447.064.145 85% 491.770.560 90% 540.947.615 90% 2.255.678.770 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.775.784.210 5.015.949.341 5.458.510.320 5.824.375.698 6.165.578.333 26.240.197.901 2.09.3.2 5.3.27.0 3.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.775.784.210 5.015.949.341 5.458.510.320 5.824.375.698 6.165.578.333 26.240.197.901 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian 1% 1% 533.445.840 1% 635.118.132 1% 666.874.039 1% 700.217.741 1% 735.228.628 1% 3.270.884.379 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Layanan RPH 100% 100 % 1.577.518.400 100 % 2.535.270.240 100 % 2.908.797.264 100 % 3.099.676.990 100 % 3.309.644.689 100 % 13.430.907.583 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet 100% 100 % 914.819.970 100 % 1.060.560.969 100 % 1.111.089.017 100 % 1.214.143.468 100 % 1.269.850.641 100 % 5.570.464.064 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN persentase dokumen yang tersusun N.A 100 % 50.000.000 100 % 50.000.000 - - - - - - 100 % 100.000.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 360 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase penambahan Jumlah Kelompok N.A 25,9 3% 700.000.000 44,4 4% 735.000.000 62,9 6% 771.750.000 81,4 8% 810.337.500 100 % 850.854.375 100 % 3.867.941.875 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 26.164.950.970 26.669.825.806 27.965.251.331 29.291.413.898 30.836.309.593 140.927.751.598 3.30.3.3 1.0.00.0 8.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 26.164.950.970 26.669.825.806 27.965.251.331 29.291.413.898 30.836.309.593 140.927.751.598 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 14.280.645.482 100 % 14.994.677.756 100 % 15.744.361.644 100 % 16.531.979.726 100 % 17.358.903.712 100 % 78.910.568.321 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar yang ber SNI 20% 83,3 3% 9.198.403.258 100 % 8.380.403.258 100 % 8.808.423.376 100 % 9.203.844.545 100 % 9.749.036.772 100 % 45.340.111.209 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 100% 100 % 670.287.190 100 % 807.099.000 100 % 827.938.230 100 % 869.335.142 100 % 912.801.899 100 % 4.087.461.460 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Persentase IKM yang siap ekspor 13,31% 19,2 3% 534.999.790 14,5 0% 970.499.780 19,2 3% 995.274.768 14,5 0% 1.021.288.507 19,2 3% 1.063.602.932 19,2 3% 4.585.665.777 3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelayanan Kemetrologian 100% 100 % 780.615.250 100 % 869.646.013 100 % 913.128.313 100 % 958.784.729 100 % 1.006.723.965 100 % 4.528.898.270 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran 40% 60% 700.000.000 60% 647.500.000 60% 676.125.000 60% 706.181.250 60% 745.240.313 60% 3.475.046.563 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.131.637.000 2.283.250.000 2.034.912.500 2.442.158.125 2.330.316.031 10.222.273.656 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 361 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.3.3 1.0.00.0 8.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.131.637.000 2.283.250.000 2.034.912.500 2.442.158.125 2.330.316.031 10.222.273.656 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Presentase indutri kecil yang terbina 100% 100 % 1.131.637.000 100 % 1.992.000.000 100 % 1.729.100.000 100 % 2.121.055.000 100 % 1.993.157.750 100 % 8.966.949.750 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengelolaan informasi industri N.A - - 100 % 291.250.000 100 % 305.812.500 100 % 321.103.125 100 % 337.158.281 100 % 1.255.323.906 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 120.000.000 225.000.000 248.050.000 272.855.000 300.140.600 1.166.045.600 2.07.3.3 2.0.00.0 1.00 DINAS TENAGA KERJA 120.000.000 225.000.000 248.050.000 272.855.000 300.140.600 1.166.045.600 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan 100% 100 % 120.000.000 100 % 225.000.000 100 % 248.050.000 100 % 272.855.000 100 % 300.140.600 100 % 1.166.045.600 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 220.400.581.980 - 252.796.582.896 274.898.388.385 307.437.738.023 342.253.505.026 1.397.786.796.310 4.01.0.0 0.0.00.0 1.00 SEKRETARIAT DAERAH 114.300.808.482 125.982.368.000 135.402.752.000 153.992.538.000 173.463.785.000 703.142.251.482 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 78.792.103.512 100 % 89.450.394.000 100 % 95.638.307.000 100 % 109.797.971.000 100 % 121.039.533.000 100 % 494.718.308.512 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD 3,3 3,3 31.154.634.850 3,3 31.608.078.000 3,3 34.348.158.000 3,3 38.236.651.000 3,3 41.596.484.000 3,3 176.944.005.850 4.01. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Pembangunan yang Berkualitas 75% 83,0 % 4.354.070.120 87% 4.923.896.000 91% 5.416.287.000 95% 5.957.916.000 100 % 10.827.768.000 100 % 31.479.937.120 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 362 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.0.0 0.0.00.0 1.00 SEKRETARIAT DPRD 106.099.773.498 126.814.214.896 139.495.636.385 153.445.200.023 168.789.720.026 694.644.544.828 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 66.678.922.483 100 % 75.407.944.376 100 % 82.948.738.813 100 % 91.243.612.694 100 % 100.367.973.964 100 % 416.647.192.330 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100% 100 % 39.420.851.015 100 % 51.406.270.520 100 % 56.546.897.572 100 % 62.201.587.329 100 % 68.421.746.062 100 % 277.997.352.498 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 265.023.869.644 284.604.890.646 265.052.728.756 264.949.609.236 263.080.495.330 1.342.711.593.611 5.01 PERENCANAAN 16.259.711.172 17.643.134.366 19.579.128.523 20.880.333.820 20.839.820.886 95.202.128.766 5.01.5.0 5.0.00.0 3.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 16.259.711.172 17.643.134.366 19.579.128.523 20.880.333.820 20.839.820.886 95.202.128.766 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 12.499.631.296 100 % 13.030.934.266 100 % 13.805.567.923 100 % 14.499.821.320 100 % 15.222.762.386 100 % 69.058.717.190 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi 90,32% 90,9 1% 2.069.575.036 91,3 9% 2.490.775.000 91,8 7% 3.564.948.000 92,3 4% 3.925.732.500 92,8 2% 2.893.851.000 92,8 2% 14.944.881.536 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD 100% 100 % 1.690.504.840 100 % 2.121.425.100 100 % 2.208.612.600 100 % 2.454.780.000 100 % 2.723.207.500 100 % 11.198.530.040 5.02 KEUANGAN 197.489.504.702 199.572.359.330 180.637.119.810 176.716.200.416 180.298.154.444 934.713.338.702 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 363 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.2.1 6.0.00.0 5.00 BADAN KEUANGAN DAERAH 197.489.504.702 199.572.359.330 180.637.119.810 176.716.200.416 180.298.154.444 934.713.338.702 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 81.240.885.790 100 % 85.562.238.000 100 % 85.601.256.000 100 % 85.640.844.200 100 % 85.681.009.654 100 % 423.726.233.644 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Status Laporan WTP WTP 108.829.800.000 WTP 104.337.002.330 WTP 84.396.923.810 WTP 80.518.539.216 WTP 84.522.230.310 WTP 462.604.495.666 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan 100% 100 % 2.604.750.000 100 % 2.927.000.000 100 % 3.427.000.000 100 % 3.427.000.000 100 % 2.827.000.000 100 % 15.212.750.000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 41,49% 39,0 3% 4.814.068.912 39,4 0% 6.746.119.000 39,7 7% 7.211.940.000 40,1 4% 7.129.817.000 40,5 0% 7.267.914.480 40,5 0% 33.169.859.392 5.03 KEPEGAWAIAN 43.663.584.970 57.726.000.000 54.885.000.000 57.082.000.000 51.323.000.000 264.679.584.970 5.03.5.0 4.0.00.0 1.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 43.663.584.970 57.726.000.000 54.885.000.000 57.082.000.000 51.323.000.000 264.679.584.970 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 36.639.498.820 100 % 51.498.000.000 100 % 48.564.000.000 100 % 50.668.500.000 100 % 44.816.000.000 100 % 232.185.998.820 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH indeks kepuasan layanan kepegawaian n/a 82% 7.024.086.150 85% 6.228.000.000 87% 6.321.000.000 88% 6.413.500.000 90% 6.507.000.000 90% 32.493.586.150 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.449.014.800 8.100.000.000 8.350.000.000 8.500.000.000 8.800.000.000 40.199.014.800 5.03.5.0 4.0.00.0 1.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.449.014.800 8.100.000.000 8.350.000.000 8.500.000.000 8.800.000.000 40.199.014.800 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 364 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis 100% 100 % 6.449.014.800 100 % 8.100.000.000 100 % 8.350.000.000 100 % 8.500.000.000 100 % 8.800.000.000 100 % 40.199.014.800 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.162.054.000 1.563.396.950 1.601.480.423 1.771.075.000 1.819.520.000 7.917.526.373 5.01.5.0 5.0.00.0 3.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.162.054.000 1.563.396.950 1.601.480.423 1.771.075.000 1.819.520.000 7.917.526.373 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan 16% 20% 1.162.054.000 35% 1.563.396.950 50% 1.601.480.423 65% 1.771.075.000 80% 1.819.520.000 80% 7.917.526.373 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 17.968.289.359 - 22.115.686.202 22.459.004.890 22.806.477.701 23.155.080.876 108.504.539.028 6.01.0.0 0.0.00.0 1.00 INSPEKTORAT DAERAH 17.968.289.359 22.115.686.202 22.459.004.890 22.806.477.701 23.155.080.876 108.504.539.028 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 16.744.292.159 100 % 18.252.442.957 100 % 18.459.121.457 100 % 18.664.121.457 100 % 18.864.121.457 100 % 90.984.099.487 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah Level 3 89,8 0% 816.134.200 90,8 0% 2.947.687.245 91,8 0% 3.044.550.433 92,8 0% 3.146.256.244 92,8 0% 3.253.048.419 92,8 0% 13.207.676.541 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi 100% 100 % 407.863.000 100 % 915.556.000 100 % 955.333.000 100 % 996.100.000 100 % 1.037.911.000 100 % 4.312.763.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 365 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 372.819.320.704 - 396.813.111.013 408.476.422.994 420.907.561.417 434.420.783.491 2.033.437.199.618 7.01 KECAMATAN 372.819.320.704 396.813.111.013 408.476.422.994 420.907.561.417 434.420.783.491 2.033.437.199.618 7.01.0.0 0.0.00.0 1.00 KECAMATAN PANCORAN MAS 35.611.079.634 43.109.220.678 45.264.681.711 47.527.915.798 49.908.050.072 221.420.947.893 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.718.711.630 100 % 15.369.947.669 100 % 16.138.445.052 100 % 16.945.367.305 100 % 17.796.374.155 100 % 79.968.845.811 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.779.210.004 100 % 12.662.267.272 100 % 13.295.380.636 100 % 13.960.149.668 100 % 14.658.157.151 100 % 57.355.164.731 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 18.933.158.000 100 % 14.856.505.737 100 % 15.599.331.023 100 % 16.379.297.575 100 % 17.198.262.453 100 % 82.966.554.788 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 180.000.000 100 % 220.500.000 100 % 231.525.000 100 % 243.101.250 100 % 255.256.313 100 % 1.130.382.563 7.01.0.0 0.0.00.0 2.00 KECAMATAN CILODONG 29.495.991.064 30.454.679.356 31.977.413.324 33.576.283.989 35.255.098.189 160.759.465.922 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 11.907.276.064 100 % 12.580.615.009 100 % 13.209.645.760 100 % 13.870.128.048 100 % 14.563.634.450 100 % 66.131.299.331 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 4.652.000.000 100 % 5.321.675.730 100 % 5.587.759.517 100 % 5.867.147.492 100 % 6.160.504.867 100 % 27.589.087.606 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 12.686.443.000 100 % 12.276.722.824 100 % 12.890.558.965 100 % 13.535.086.913 100 % 14.211.841.259 100 % 65.600.652.961 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi 100% 100 % 250.272.000 100 % 275.665.793 100 % 289.449.082 100 % 303.921.536 100 % 319.117.613 100 % 1.438.426.024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 366 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban 7.01.0.0 0.0.00.0 3.00 KECAMATAN SAWANGAN 38.852.699.610 38.820.397.019 39.097.397.019 39.341.397.019 39.580.897.019 195.692.787.686 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.858.433.019 100 % 13.978.433.019 100 % 14.095.433.019 100 % 14.179.433.019 100 % 14.258.933.019 100 % 70.370.665.095 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.912.302.591 100 % 2.820.000.000 100 % 2.960.000.000 100 % 3.100.000.000 100 % 3.240.000.000 100 % 15.032.302.591 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 21.871.964.000 100 % 21.781.964.000 100 % 21.781.964.000 100 % 21.781.964.000 100 % 21.781.964.000 100 % 108.999.820.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 210.000.000 100 % 240.000.000 100 % 260.000.000 100 % 280.000.000 100 % 300.000.000 100 % 1.290.000.000 7.01.0.0 0.0.00.0 4.00 KECAMATAN CINERE 22.780.078.640 23.310.468.972 23.918.304.921 24.554.356.417 25.188.194.390 119.751.403.339 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 9.195.758.004 100 % 9.885.045.904 100 % 10.376.610.699 100 % 10.890.577.484 100 % 11.425.694.390 100 % 51.773.686.482 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 1.389.688.636 100 % 3.120.423.068 100 % 3.231.444.221 100 % 3.348.016.432 100 % 3.442.500.000 100 % 14.532.072.357 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 11.994.632.000 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100 % 10.000.000.000 100 % 51.994.632.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi 100% 100 % 200.000.000 100 % 305.000.000 100 % 310.250.000 100 % 315.762.500 100 % 320.000.000 100 % 1.451.012.500 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 367 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban 7.01.0.0 0.0.00.0 5.00 KECAMATAN SUKMAJAYA 39.602.931.023 39.221.119.738 39.459.119.738 39.671.119.738 40.441.119.738 198.395.409.975 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.408.630.738 100 % 13.514.630.738 100 % 13.592.630.738 100 % 13.664.630.738 100 % 13.744.630.738 100 % 67.925.153.690 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.678.492.285 100 % 2.650.000.000 100 % 2.750.000.000 100 % 2.850.000.000 100 % 3.510.000.000 100 % 14.438.492.285 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 23.305.808.000 100 % 22.776.489.000 100 % 22.776.489.000 100 % 22.776.489.000 100 % 22.776.489.000 100 % 114.411.764.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 210.000.000 100 % 280.000.000 100 % 340.000.000 100 % 380.000.000 100 % 410.000.000 100 % 1.620.000.000 7.01.0.0 0.0.00.0 6.00 KECAMATAN LIMO 24.007.121.635 23.724.321.635 24.279.904.000 25.429.904.000 26.779.904.000 124.221.155.270 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 9.358.099.335 100 % 9.358.099.335 100 % 9.675.000.000 100 % 10.640.000.000 100 % 11.805.000.000 100 % 50.836.198.670 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 1.850.662.300 100 % 1.607.862.300 100 % 1.795.000.000 100 % 1.960.000.000 100 % 2.125.000.000 100 % 9.338.524.600 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 12.579.904.000 100 % 12.539.904.000 100 % 12.539.904.000 100 % 12.539.904.000 100 % 12.539.904.000 100 % 62.739.520.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi 100% 100 % 218.456.000 100 % 218.456.000 100 % 270.000.000 100 % 290.000.000 100 % 310.000.000 100 % 1.306.912.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 368 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban 7.01.0.0 0.0.00.0 7.00 KECAMATAN BEJI 34.785.772.631 36.638.767.135 38.349.567.892 40.126.578.136 41.975.007.777 191.875.693.571 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.378.622.144 100 % 13.572.872.000 100 % 14.180.753.000 100 % 14.798.710.000 100 % 15.429.098.734 100 % 71.360.055.878 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.725.904.987 100 % 3.492.500.000 100 % 3.616.750.000 100 % 3.748.200.000 100 % 3.887.257.500 100 % 17.470.612.487 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 18.576.245.500 100 % 19.463.145.135 100 % 20.436.302.392 100 % 21.458.117.511 100 % 22.531.023.387 100 % 102.464.833.925 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 105.000.000 100 % 110.250.000 100 % 115.762.500 100 % 121.550.625 100 % 127.628.156 100 % 580.191.281 7.01.0.0 0.0.00.0 8.00 KECAMATAN TAPOS 40.763.795.955 43.253.410.764 46.223.516.190 49.180.232.874 52.266.249.440 231.687.205.223 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.899.266.207 100 % 15.285.873.812 100 % 16.047.817.503 100 % 16.808.050.879 100 % 17.624.143.133 100 % 79.665.151.534 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.505.179.748 100 % 2.756.419.452 100 % 2.953.375.312 100 % 3.166.092.452 100 % 3.395.967.287 100 % 14.777.034.251 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 24.159.000.000 100 % 25.000.000.000 100 % 27.000.000.000 100 % 29.000.000.000 100 % 31.000.000.000 100 % 136.159.000.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi 100% 100 % 200.350.000 100 % 211.117.500 100 % 222.323.375 100 % 206.089.543 100 % 246.139.020 100 % 1.086.019.438 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 369 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban 7.01.0.0 0.0.00.0 9.00 KECAMATAN BOJONGSARI 39.269.758.201 40.831.465.657 41.796.988.940 42.810.788.387 43.875.277.807 208.584.278.992 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 14.329.051.626 100 % 15.075.504.207 100 % 15.829.279.418 100 % 16.620.743.389 100 % 17.451.780.558 100 % 79.306.359.197 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 3.165.020.575 100 % 4.009.541.150 100 % 4.210.018.208 100 % 4.420.519.118 100 % 4.641.545.074 100 % 20.446.644.124 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 21.561.000.000 100 % 21.521.000.000 100 % 21.521.000.000 100 % 21.521.000.000 100 % 21.521.000.000 100 % 107.645.000.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 214.686.000 100 % 225.420.300 100 % 236.691.315 100 % 248.525.881 100 % 260.952.175 100 % 1.186.275.671 7.01.0.0 0.0.00.1 0.00 KECAMATAN CIMANGGIS 38.078.523.371 45.384.571.621 45.683.340.821 46.053.296.621 46.303.296.621 221.503.029.055 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 13.670.082.621 100 % 13.820.082.621 100 % 13.943.851.821 100 % 14.063.807.621 100 % 14.183.807.621 100 % 69.681.632.305 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.647.132.412 100 % 2.517.000.000 100 % 2.652.000.000 100 % 2.877.000.000 100 % 2.982.000.000 100 % 13.675.132.412 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 21.611.308.338 100 % 28.687.489.000 100 % 28.707.489.000 100 % 28.722.489.000 100 % 28.737.489.000 100 % 136.466.264.338 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase koordinasi 100% 100 % 150.000.000 100 % 360.000.000 100 % 380.000.000 100 % 390.000.000 100 % 400.000.000 100 % 1.680.000.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 370 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ketentraman dan ketertiban 7.01.0.0 0.0.00.1 1.0000 KECAMATAN CIPAYUNG 29.571.568.940 32.064.688.438 32.426.188.438 32.635.688.438 32.847.688.438 159.545.822.692 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 11.572.299.880 100 % 13.614.630.738 100 % 13.702.130.738 6600 % 13.781.630.738 100 % 13.863.630.738 100 % 66.534.322.832 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 100 % 2.230.211.360 100 % 2.480.000.000 100 % 2.745.000.000 100 % 2.850.000.000 100 % 2.975.000.000 100 % 13.280.211.360 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai 100% 100 % 15.754.057.700 100 % 15.604.057.700 100 % 15.604.057.700 100 % 15.604.057.700 100 % 15.604.057.700 100 % 78.170.288.500 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban 100% 100 % 15.000.000 100 % 366.000.000 100 % 375.000.000 100 % 400.000.000 100 % 405.000.000 100 % 1.561.000.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 17.079.915.823 - 18.195.949.263 18.374.458.583 18.602.162.063 18.937.443.663 91.189.929.395 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.079.915.823 18.195.949.263 18.374.458.583 18.602.162.063 18.937.443.663 91.189.929.395 8.01.0.0 0.0.00.0 2.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.079.915.823 18.195.949.263 18.374.458.583 18.602.162.063 18.937.443.663 91.189.929.395 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda 100% 100 % 11.361.594.823 100 % 11.860.812.263 100 % 11.859.451.583 100 % 11.938.155.063 100 % 12.114.536.663 100 % 59.134.550.395 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya 100% 100 % 775.000.000 100 % 1.270.000.000 100 % 1.270.000.000 100 % 1.270.000.000 100 % 1.270.000.000 100 % 5.855.000.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 371 KODE URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. TAR GET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 50% 100 % 1.898.207.000 100 % 2.298.207.000 100 % 2.388.207.000 100 % 2.487.207.000 100 % 2.596.107.000 100 % 11.667.935.000 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas yang aktif dan Berkinerja 50% 65% 255.000.000 70% 350.000.000 75% 350.000.000 80% 350.000.000 80% 350.000.000 80% 1.655.000.000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks Kerukunan Umat Beragama 3,08 3,2 2.040.114.000 3,3 1.581.800.000 3,4 1.631.800.000 3,5 1.681.800.000 3,6 1.731.800.000 3,6 8.667.314.000 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indeks Konflik Sosial 1,7 1,66 750.000.000 1,62 835.130.000 1,60 875.000.000 1,58 875.000.000 1,58 875.000.000 1,58 4.210.130.000 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 372 8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selian IKU dan IKK dalam rangka menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kota Depok menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Depok, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Proyeksi indikator kinerja makro disajikan pada Tabel 8.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 373 Tabel 8.1. Proyeksi Indikator Makro Kota Depok Tahun 2022-2026 No Indikator satuan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Target RPJMD Kondisi Akhir 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 IPM poin 80,97 81,62 81,97 82,31 82,67 83,05 83,05 2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) persen 3,21% 3,08% 3,01% 2,94% 2,87% 2,79% 2,79% 3 Angka Kemiskinan Persen 2,45% 2,35% - 2,41% 2,38% - 2,40% 2,36% - 2,38% 2,34% - 2,36% 2,32% - 2,34% 2,32% - 2,34% 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen -1,92% 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% 6 Indeks Gini Ratio poin 0,342 0,348 0,347 0,345 0,343 0,341 0,341 7 Pendapatan Perkapita Juta Rupiah 19,38 24,10 24,79 25,61 26,49 27,43 27,43 Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2021 * Indikator makro sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 374 Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah. Target IKU selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 8.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 375 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Depok Tahun 2022-2026 No Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Target Tahun Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) poin D (0,79) D (0,77) C (0,74) C (0,72) C (0,70) C (0,68) C (0,68) Dinas Perhubungan, PUPR 2 Moda Share Transportasi Umum persen 17,10% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 20,00% 20,00% Dinas Perhubungan 3 Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun persen 47,25% 36,35% 30,90% 25,45% 20,20% 20,00% 20,00% Dinas PUPR 4 Ketaatan terhadap RTRW persen 76,49% 77,5% 78,00% 78,5% 79,00% 79,50% 79,5 % Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, Bappeda 5 Indeks SPBE poin 3,39 2,90 3,05 3,20 3,35 3,50 3,50 Diskominfo, Setda 6 Rasio Permukiman Layak persen 0,9984 0,9988 0,9990 0,9992 0,9994 0,9997 0,9997 Dinas Rumkim 7 Cakupan Akses Sanitasi Layak persen 98,81% 99,01% 99,17% 99,34% 99,51% 99,69% 99,69% PUPR, Kesehatan 8 Cakupan Akses Air Minum Layak persen 88,78% 89,11% 89,31% 90,24% 91,31% 92,12% 92,12% PUPR, Kesehatan 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 53,89 53,93 53,95 53,97 53,99 54,01 54,01 Dinas Rumkim, LHK, Kesehatan 10 Cakupan Layanan Persampahan persen 94,23% 94,50% 94,90% 95,80% 96,70% 98% 98% Dinas LHK 11 Nilai SAKIP Kota poin 67,78 68,78 69,28 69,78 70,28 70,78 70,78 Setda, Semua PD 12 Opini BPK nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BKD, Semua PD 13 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 77,00 77,88 78,37 78,89 79,44 80,03 80,03 Setda, Diskominfo dan Semua PD pengampu Pelayanan 14 Indeks Inovasi Daerah poin N.A 30 (inovatif) 35 (inovatif) 40 (inovatif) 45 (inovatif) 50 (inovatif) 50 (inovatif) Bappeda 15 Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota persen 37,50% 57,50% 65,00% 72,50% 80,00% 87,50% 87,50% Disporparsenibud 16 Persentase Ekpresi Budaya jumlah/persen 20 kegiatan 30% 30% 30% 30% 30% 30% Disporparsenibud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 376 No Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Target Tahun Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 17 Indeks Kegemaran Membaca poin 56,03 58,33 59,43 60,53 61,63 62,73 62,73 Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, Pendidikan 18 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A persen 108,17% 108,67% 108,67% 109,17% 109,17% 109,67% 109,67% Dinas Pendidikan, Rumkim 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B persen 92,64% 93,14% 93,14% 93,64% 93,64% 94,14% 94,14% Dinas Pendidikan, Rumkim 20 Persentase PPKS yang tertangani persen 87,74% 89,74% 91,74% 93,74% 95,74% 97,74% 97,74% Dinas Sosial, Satpol.PP 21 Indeks Kerukunan Umat Beragama poin 3,08 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 Kesbangpol, Setda 22 Indeks Ketahanan Keluarga poin 88,6 88,65 88,65 88,7 88,7 88,75 88,75 DPPPAPPKB 23 Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah) Milyar Rp 88.098,28 97.491,76 105.291,10 113.714,39 122.811,54 132.636,46 132.636,46 Dinas Dagin, KUKM, PMPTSP, Disporparsenibud 24 Nilai Investasi (milyar rupiah) Milyar Rp 7.887,88 8.046,43 8.126,89 8.208,16 8.290,24 8.373,14 8.373,14 Dinas PMPTSP, Dagin, KUKM, Disporparsenibud, PUPR 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% Indikator Makro,Perangkat Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 26 Angka Kemiskinan persen 2,45% 2,35% - 2,41% 2,38% - 2,40% 2,36% - 2,38% 2,34% - 2,36% 2,32% - 2,34% 2,32% - 2,34% Indikator Makro,Perangkat Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 377 No Indikator Satuan Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020) Target Tahun Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 27 Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga persen N.A 46,00% 47,00% 48,00% 49,00% 50,00% 50,00% Disporparsenibud 28 Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda persen N.A 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 58,00% Disporparsenibud 29 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup jumlah 58,45 58,35 58,3 58,25 58,2 58,15 58,15 Dinas Kesehatan, DPPPPKB 30 Persentase balita stunting persen 5,31% 4,80% 4,77% 4,75% 4,72% 4,70% 4,70% Dinas Kesehatan, DPPPPKB 31 Persentase Capaian SPM Trantibum persen N.A 74,50% 74,90% 75,20% 75,60% 76,00% 76,00% Satpol.PP Sumber: Hasil proyeksi, Perangkat Daerah dan diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 378 8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) untuk membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 379 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Pertumbuhan PDRB (persen) -1,92% 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% Indikator Makro, PD sektor ekonomi 2 Laju inflasi, (persen) 1,78% 3% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% PD sektor ekonomi 3 PDRB per kapita, (Juta Rp) 19,38 24,10 24,79 25,61 26,49 27,43 27,43 Indikator Makro, PD sektor ekonomi 4 Indeks gini, (poin) 0,342 5,30% - 5,78% 5,96% 6,37% 6,40% 6,42% 6,42% Indikator Makro, PD sektor ekonomi 5 Persentese Penduduk diatas garis kemiskinan (persen) 97,55 97,59 97,60 97,62 97,64 97,66 97,66 Indikator Makro,Perangkat Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (poin) 80,97 81,62 81,97 82,31 82,67 83,05 83,05 Indikator Makro, PD sektor ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan 7 Angka melek huruf,(persen) 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 Disdik 8 Angka rata-rata lama sekolah, (tahun) 11,31 11,43 11,56 11,68 11,81 11,94 11,94 Disdik 9 Angka usia harapan hidup, (tahun) 74,44 74,67 74,82 74,98 75,16 75,34 75,34 Dinkes 10 Persentase balita gizi buruk, (persen) 0,067 0,0504 0,0499 0,0495 0,0491 0,0488 0,0488 Dinkes 11 Prevaiensi balita kurang: (persen) 3,300 3,4068 3,3473 3,2949 3,248 3,2056 3,2056 Dinkes 12 Cakupan desa siaga aktif, (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 380 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 13 Tingkat partisipasi angkatan kerja, (persen) 63,96% 68.15% 68.43% 68.72% 69.02% 69.32% 69.32% Disnaker 14 Tingkat pengangguran terbuka, (persen) 9,87% 8,85% 8,34% 7,91% 7,49% 7,09% 7,09% Indikator Makro, PD sektor ekonomi 15 Rasio penduduk yang bekerja,(persen) 90,13% 91,15% 91,66% 92,09% 92,51% 92,91% 92,91% Disnaker 16 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (persen) N/A -1,71 -1,62 -1,34 -1,1 -0,86 -0,86 Disnaker 17 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas, (persen) 57,65% 58,69% 59,20% 59,69% 60,19% 60,68% 60,68% Disnaker 18 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja. (persen) 21,90% 28.24 % 27.42 % 27.88 % 27.67 % 29.70 % 29.70 % Disnaker 19 Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. (persen) 8,15% 4,59% 4,17% 3,78% 3,41% 3,06% 3,06% Disnaker 20 Indeks Kepuasan Masyarakat, (poin) 77 77,88 78,37 78,89 79,44 80,03 80,03 Setda, Diskominfo dan Semua PD pengampu Pelayanan 21 Presentase PAD terhadap pendapatan, (persen) 37,89 39,03 39,4 39,77 4014 40,5 40,5 BKD 22 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BKD 23 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH): 85,6 80 80,01 80,02 80,03 80,04 80,04 DKP3 24 Penguatan candang pangan, (persen) 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32 35,32 DKP3 25 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, (persen) 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% DKP3 26 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, (persen) 0,08% 1,25% 1,50% 1,50% 1,75% 2,00% 2,00% Disporyataparsenibud 27 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, (persen) 22,20% 22,50% 22,50% 22,50% 22,40% 22,30% 22,30% Disdagin 28 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, (persen) 28,50% 26,10% 25,00% 23,70% 22,30% 20,70% 20,70% Disdagin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 381 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 29 Pertumbuhan Industri (persen) -1,40% 1,80% 2,70% 2,20% 1,30% 0,20% 0,20% Disdagin Aspek Pelayanan Umum Layanan urusan Wajib Dasar, Pendidikan, meliputi: 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 61,34% 61,84 61,84 62,34 62,34 62,84 62,84 Disdik Angka partisipasi kasar, 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 108,17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B 92,64% 93,14% 93,14% 93,64% 93,64% 94,14% 94,14% Disdik Angka Partisipasi Murni, 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 100,95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 75,03% 76% 76,50% 77% 77,50% 78% 78% Disdik Angka Putus Sekolah: 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Disdik 7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Disdik Angka Kelulusan, Disdik 8 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 9 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik Angka Melanjutkan (AM), 10 Angka Melanjutkan SD/MI 112,13% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 11 Angka Melanjutkan SMP/MTS 123,76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 12 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar, 30 32 32 32 32 32 32 Disdik 13 Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar, 409 400 400 400 400 400 400 Disdik 14 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, 41 40 40 40 40 40 40 Disdik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 382 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 15 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, (persen) 108% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik 16 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki, (persen) 99,88% 99,88% 99,88% 99,90% 99,90% 99,90% 99,92% Disdik 17 Penduduk yang berusia »15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara), (persen) 98,87% 98,90% 98,90% 98,90% 98,95% 99,00% 99,00% Disdik 18 Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV. (persen) 85,62% 85,70% 85,70% 85,70% 85,75% 85,80% 85,80% Disdik Kesehatan, meliputi: 19 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, 1,3 1,28 1,26 1,24 1,22 1,22 1,22 Dinkes 20 Angka kelangsungan hidup bayi, 998.70 998,72 998,74 998,76 998,78 998,78 998,78 Dinkes 21 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, 1,35 998,72 998,74 998,76 998,78 998,78 998,78 Dinkes 22 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup, 1,01 1,3 1,27 1,24 1,21 1,19 1,19 Dinkes 23 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup, 58,45 1,01 1 1 1 1 1 Dinkes 24 Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita) 9,6 58,35 58,3 58,25 58,2 58,15 58,15 Dinkes 25 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, - puskesmas (per 1000 penduduk) 0,09 11,77 12,29 12,75 13,17 13,54 13,54 Dinkes 26 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk) 0,01 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Dinkes 27 Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk) 0,65 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Dinkes 28 Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk) 0,758 0,651 0,652 0,653 0,654 0,655 0,655 Dinkes 29 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, (persen) 72,37 85 85 85 85 85 85 Dinkes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 383 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 31 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), (persen) 79,36 100 100 100 100 100 100 Dinkes 32 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan: (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 33 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, (persen) 73,7 90 90 90 90 90 90 Dinkes 34 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, (persen) 2 2 2 2 2 2 2 Dinkes 35 Cakupan balita pneumonia yang ditangani, (persen) 7,35 70 75 80 85 90 90 Dinkes 36 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, (persen) 47,4 85 90 90 100 100 100 Dinkes 37 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), 133 117 117 117 117 117 117 Dinkes 38 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), 3,54 2,78 2,75 2,73 2,71 2,68 2,68 Dinkes 39 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS: (persen) N/A 90 90 90 90 90 90 Dinkes 40 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, (persen) N/A 85 85 85 85 85 85 Dinkes 41 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 42 Penderita diare yang ditangani, (persen) 20,79 66 73 80 82 85 85 Dinkes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 384 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 43 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi, (persen) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Dinkes 44 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat rniskin: (persen) 16,06 14 13,5 13 12,5 12 12 Dinkes 45 Cakupan kunjungan bayi (persen) 80,03 100 100 100 100 100 100 Dinkes 46 Cakupan puskesmas (persen) 345,45 345,45 345,45 345,45 345,45 345,45 345,45 Dinkes 47 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (persen) 94,91 100 100 100 100 100 100 Dinkes 48 Cakupan pelayanan nifas (persen) 97,38 100 100 100 100 100 100 Dinkes 49 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen) 62,59 75,12 76,24 77,23 78,11 78,91 78,91 Dinkes 50 Cakupan pelayanan anak balita (persen) 50,75 100 100 100 100 100 100 Dinkes 51 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (persen) 105,13 100 100 100 100 100 100 Dinkes 52 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 53 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 54 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes 55 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (persen) 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes Pekerjaan umum dan penataan ruang. meliputi: Pekerjaan Umum, meliputi: 56 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, 0,6611 0,6662 0,6687 0,6713 0,6738 0,6764 0,6764 Dinas PUPR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 385 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 57 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /Jam), (persen) 67,63% 68,15% 68,41% 68,68% 68,94% 69,20% 69,20% Dinas PUPR 58 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), (persen) 1,69% 1,69% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% Dinas PUPR 59 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, N/A 1,89% 1,68% 1,47% 1,26% 1,05% 1,05% Dinas PUPR 60 . Persentase rumah tinggal bersanitasi, (persen) 98,46% 98,73% 98,93% 99,15% 99,37% 99,60% 99,60% Dinas Rumkim 61 Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, (persen) 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% 3.76% Dinas PUPR 62 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat: (persen) 85,97% 83,25% 81,88% 80,52% 79,16% 77,80% 77,80% Dinas PUPR 63 Tidak terjadi genangan »2 kali setahun (persen) 47,25% 36,35% 30,90% 25,45% 20,20% 20,00% 20,00% Dinas PUPR 64 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (persen) 42,34% 42,34% 42,34% 42,34% 42,34% 42,34% 42,34% Dinas PUPR 65 Rasio Jaringan Irigasi, 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 0,2109 Dinas PUPR 66 Persentase penduduk berakses air minum, (persen) 95,51% 96,14% 96,34% 97,27% 98,34% 99,16% 99,16% Dinas Rumkim 67 Persentase areal kawasan kumuh, (persen) 0,14% 0,09% 0,08% 0,05% 0,03% 0 `0 Dinas Rumkim 68 Tersedianya fasilitas bengurangan sampah di perkotaan, (persen) 17,63% 18% 18,50% 19,50% 20,50% 21,90% 21,90% DLHK 69 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dan 168,18 160,27 157,69 159,74 156,41 155,67 155,67 DLHK 70 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk. 0,87 0,91 0,92 0,94 0,97 0,99 0,99 Setda 71 Penataan Ruang, meliputi: 72 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei 36,16% 35,16% 34,66% 34,16% 33,66% 33,16% 33,16% Dinas PUPR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 386 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) foto udara terhadap luas daratan, (persen) 73 Ketaatan terhadap RTRW. (persen) 76,49% 77,50% 78,00% 78,50% 79,00% 79,50% 79,50% Dinas PUPR Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi: 74 Rasio rumah layak huni, 0,2084 0,214 0,217 0,22 0,223 0,226 0,226 Dinas Rumkim 75 Rasio permukiman layak huni, 0,9984 0,9988 0,9990 0,9992 0,9994 0,9997 0,9997 Dinas Rumkim 76 Cakupan ketersediaan rumah layak huni, (persen) 95,50% 96,92% 97,63% 98,36% 99,08% 99,82% 99,82% Dinas Rumkim 77 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, (persen) 9,96% 10,39% 10,62% 10,86% 11,08% 11,32% 11,32% Dinas Rumkim 78 Persentase pemukiman yang tertata, (persen) 99,84% 99,88% 99,90% 99,92% 99,94% 99,97% 99,97% Dinas Rumkim 79 Persentase lingkungan pemukiman kumuh, (persen) 0,14% 0,09% 0,08% 0,05% 0,03% 0 0 Dinas Rumkim 80 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, (persen) 78,kondisi 83% 87,19% 88,92% 92,80% 95,29% 100% 100% Dinas Rumkim 81 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, (persen) 4,50% 4,31% 4,22% 4,13% 4,04% 3,95% 3,95% Dinas Rumkim 82 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU, (persen) 71,62% 74,74% 76,36% 78,01% 79,69% 81,41% 81,41% Dinas Rumkim Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi: 83 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), (persen) 22% 23,09% 22,49% 23,20% 23,81% 24,34% 24,34% Satpol PP 84 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan), (persen) 73,02% 73,95% 74,42% 74,88% 73,35% 75,81% 75,81% Satpol PP 85 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Damkar 86 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah 84,00% 84,60% 84,70% 84,80% 84,90% 85,00% 85,00% Dinas Damkar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 387 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Manajemen Kebakaran (WMK), (persen) 87 Persentase Penegakan PERDA. (persen) 87,32% 88,73% 89,44% 90,14% 90,85% 91,55% 91,55% Satpol PP Sosial, meliputi: 88 Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial, (persen) 53,57% 48,50% 48,50% 50,50% 50,50% 52,50% 52,50% Dinas Sosial 89 Persentase PPKS yang tertangani, (persen) 87,74% 89,74% 91,74% 93,74% 95,74% 97,74% 97,74% Dinas Sosial 90 Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (persen) 68,68% 46,02% 46,02% 48,02% 48,02% 50,02% 50,02% Dinas Sosial 91 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, (persen) N/A 1,71 3,42 5,13 6,84 8,55 8,55 Dinas Sosial 92 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, (persen) 1,71 3,42 5,13 6,84 8,55 10,26 10,26 Dinas Sosial 93 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Sosial 94 Persentase korban bencana vang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, (persen) 40% 60% 65% 70% 75% 80% 80% Dinas Damkar 95 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah rnenerima jaminan sosial, (persen) 27,64% 28,01% 28,01% 28,01% 28,01% 28,01% 28,01% Dinas Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 388 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi: Tenaga kerja, meliputi: 96 Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun, (permil) 15,56 15,08‰ 14,84‰ 14,6‰ 14,36‰ 14,12‰ 14,12‰ Disnaker 97 Besaran kasus yang diselesaikar dengan Perjanjian Bersama (PB), (persen) 45,95% 68,00% 71% 79% 89% 93% 93% Disnaker 98 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, 56,96% 40,00% 40% 40% 40% 40% 40% Disnaker 99 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek: (persen) 74,32% 79,00% 81% 83% 85% 87% 87% Disnaker 100 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, (persen) 58,82% 60% 63% 66% 69% 72% 72% Disnaker 101 Besaran tenaga kerja yang meridapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (persen) 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Disnaker Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi: 102 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (persen) 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,06% 1,06% 1,06% Dinas PPPAPPKB 103 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, (persen) 26% 26% 26% 36% 36% 36% 36% Dinas PPPAPPKB 104 Partisipasi perempuan di lembaga swasta, (persen) 3,12% 3.14% 3.15% 3.15% 3.16% 3.16% 3.16% Dinas PPPAPPKB 105 Rasio KDRT: 0,021 0,02 0,018 0,016 0,015 0,015 0,015 Dinas PPPAPPKB 106 Partisipasi angkatan kerja perempuan, (persen) 47,57% 49,00% 50,00% 51,00% 52,00% 52,00% 52,00% Dinas PPPAPPKB 107 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 389 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) di dalam unit pelayanan terpadu, (persen) 108 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB 109 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, (persen) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Dinas PPPAPPKB 110 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB 111 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB 112 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (persen) 1,83% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Dinas PPPAPPKB 113 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB Lingkungan hidup, meliputi: Kabupaten/Kota, meliputi: 114 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota, ada ada ada ada ada ada ada DLHK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 390 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 115 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota, ada ada ada ada ada ada ada DLHK 116 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air, 51,61 51,67 51,70 51,73 51,76 51,79 51,79 DLHK 117 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, 65,76 65,8 65,82 65,84 65,86 65,88 65,88 DLHK 118 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan 35,873 35,875 35,876 35,877 35,878 35,879 35,879 DLHK 119 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, (persen) 48,00% 60% 65% 70% 75% 80% 80% DLHK 120 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota. (persen) 60% 64% 66% 68% 70% 72% 72% DLHK 121 Timbulan sampah yang ditangani, (persen) 76,60% 76,50% 76,40% 76,30% 76,20% 76,10% 76,10% DLHK 122 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (persen) 17,63% 18% 18,50% 19,50% 20,50% 21,90% 21,90% DLHK 123 Persentase cakupan area pelayanan, (persen) 76,60% 76,50% 76,40% 76,30% 76,20% 76,10% 76,10% DLHK 124 Persentase jumlah sampah yang tertangani, (persen) 76,60% 76,50% 76,40% 76,30% 76,20% 76,10% 76,10% DLHK 125 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota, (poin) N/A 60 70 70 71 71 71 DLHK Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 391 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,meliputi: 126 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, 0,9988 0,9900 0,9920 0,9940 0,9960 0,9980 0,9980 Disdukcapil 127 Rasio bayi berakte kelahiran, 0,9603 0,9640 0,9680 0,9720 0,9760 0,9800 0,9800 Disdukcapil 128 Rasio pasangan berakie nikah, 0,4453 0,4600 0,4675 0,4750 0,5000 0,5250 0,5250 Disdukcapil 129 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, sudah sudah 99,6 sudah sudah sudah sudah Disdukcapil 130 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), (persen) 99,88% 99,00% 99,20% 99,40% 99,60% 99,80% 99,80% Disdukcapil 131 Cakupan penerbitan akta kelahiran. (persen) 96.03% 96,40% 96,80% 97,20% 97,60% 98% 98% Disdukcapil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,meliputi: 132 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, (jumlah) 6 15 15 15 15 15 15 Dinas PPPAPPKB 133 Persentase PKK aktif, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PPPAPPKB 134 Persentase Posyandu aktif, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan 135 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masvarakat, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan 136 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. (persen) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Kecamatan 137 Laju pertumbuhan penduduk (LPP), (persen) 3,21% 3,08% 3,01% 2,94% 2,87% 2,79% 2,79% Dinas PPPAPPKB 138 Total Fertility Rate (TER); (poin) 2,069 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Dinas PPPAPPKB 139 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB, (persen) 17,60% 40% 52% 64% 76% 90% 90% Dinas PPPAPPKB 140 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan N/A 26,32% 55,26% 68,42% 81,58% 100% 100% Dinas PPPAPPKB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 392 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Induk Pengendalian Penduduk: persen) 141 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, (jumlah) 2 3 3 3 3 3 3 Dinas PPPAPPKB 142 Ratio Akseptor KB, (persen) 74,30% 75,50% 75,60% 75,70% 75,80% 76% 76% Dinas PPPAPPKB 143 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49: (persen) 75,04 75,15 75,3 75,45 75,6 76 76 Dinas PPPAPPKB 144 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) 10,01 9,99 9,98 9,97 9,96 9,95 9,95 Dinas PPPAPPKB 145 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), (persen) 9,09% 9,00% 8,76% 8,60% 8,50% 8,40% 8,40% Dinas PPPAPPKB 146 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (persen) 25,82 27% 28% 29% 30% 31% 31% Dinas PPPAPPKB 147 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, (persen) 25,70% 26% 28% 30% 32% 34% 34% Dinas PPPAPPKB 148 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, (persen) 73,63% 73,83% 73,93% 74,00% 74,10% 74,20% 74,20% Dinas PPPAPPKB 149 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, (persen) 63,11% 63,35% 63,50% 63,65% 63,80% 64% 64% Dinas PPPAPPKB 150 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, (persen) 44,36% 44,52% 44,65% 44,78% 44,90% 45% 45% Dinas PPPAPPKB 151 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, (persen) NA 18.18% 27,27& 36,36% 45,45% 54,54% 54,54% Dinas PPPAPPKB 152 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa, (persen) 0% 36,36% 54,55% 72,72% 90,91% 100% 100% Dinas PPPAPPKB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 393 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 153 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, 43,60% 44% 45% 46% 47% 48% 48% Dinas PPPAPPKB 154 Persentase Faskes dan jejaringnva (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan, (persen) 20,73% 22% 23% 24% 25% 26% 26% Dinas PPPAPPKB 155 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa, (persen) N/A 60% 70% 80% 90% 100% 100% Dinas PPPAPPKB 156 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), (persen) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dinas PPPAPPKB 157 Cakupan kelompok keciatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, (persen) 99,20% 99,40% 99,50% 99,60% 99,70% 99,80% 99,80% Dinas PPPAPPKB 158 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, (persen) 76,35% 79% 80% 81% 82% 83% 83% Dinas PPPAPPKB 159 Rata-rata usia kawin pertama wanita, (tahun) 22 23 23 23 23 23 23 Dinas PPPAPPKB 160 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes. 2,00% 2,20% 2,40% 2,60% 2,80% 3,00% 3,00% Dinas PPPAPPKB Perhubungan, meliputi: 161 Jumlah arus penumpang angkutan umum, (orang) 21.609.727 27.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Dishub Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 394 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 162 Rasio ijin trayek, 0,0021 0,0022 0,0022 0,0022 0,0023 0,0024 0,0024 Dishub 163 Jumlah uji kir angkutan umum, 10421 12500 13000 13500 14000 14500 14500 Dishub 164 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis, 2 2 2 2 2 2 2 Dishub 165 Persentase layanan angkutan darat, (persen) 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Dishub 166 Persentase kepeniilikan KIR angkutan umum, (persen) 0,71% 0,43% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% Dishub 167 Pemasangan Rambu-rambu, (persen) 60,96% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 7,23% 100% Dishub 168 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan: 0,0014 0,0013 0,0012 0,0011 0,001 0,001 0,001 Dishub 169 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dan 21.609.727 27.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 Dishub 170 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun. 4.394.083 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000 Dishub Komunikasi dan informatika, meliputi: 171 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskominfo Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi 172 Persentase koperasi aktif, (persen) 34,70% 81,80% 84,80% 87,90% 90,90% 93,90% 93,90% DKUM Penanaman modal, meliputi: 173 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA), 138 417 421 425 429 434 434 DPMPTSP 174 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA), (Milyar Rp) 7.887,88 8.046,43 8.126,89 8.208,16 8.290,24 8.373,14 8.373,14 DPMPTSP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 395 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 175 Rasio daya serap tenaga kerja, (poin) 2,14 2,18 2,20 2,22 2,25 2,27 2,27 DPMPTSP 176 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen). -6,58% 5% 5% 5% 5% 5% 5% DPMPTSP Kepemudaan dan olahraga, meliputi: 177 Persentase organisasi pemuda yang aktif, (persen) 30% 36,63% 40,29% 44,31% 48,75% 53,62% 53,62% Disporyataparsenibud 178 Persentase wirausaha muda, (persen) 0,10% 0,13% 0,15% 0,17% 0,19% 0,21% 0,21% Disporyataparsenibud 179 Cakupan pembinaan olahraga, (persen) 90,69% 91% 91% 91% 91% 91% 91% Disporyataparsenibud 180 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, (persen) 50% 55% 60% 60% 65% 65% 65% Disporyataparsenibud 181 Cakupan pembinaan atlet muda, (persen) 8% 9% 9% 10% 10% 10% 10% Disporyataparsenibud 182 Jumlah atlet berprestasi (orang) 2 orang 3 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang Disporyataparsenibud 183 Jumlah prestasi olahraga. 7 cabor 8 cabor 8 cabor 9 cabor 9 cabor 10 cabor 10 cabor Disporyataparsenibud Statistik, meliputi: 184 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, ada ada ada ada ada ada ada Diskominfo 185 Buku "kabupaten dalam angka”, ada ada ada ada ada ada ada Diskominfo 186 Buku "PDRB". ada ada ada ada ada ada ada Diskominfo Persandian, meliputi: 187 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (persen) 2,6 2,6 15,79 42,11 68,42 71,05 71,05 Diskominfo Kebudayaan, meliputi: 188 Penyelenggaraan festival seni dan budaya, (kali) 20 event 34 event 44 event 57 event 74 event 97 event 97 event Disporyataparsenibud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 396 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 189 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, (persen) 37,50% 57,50% 65% 72,50% 80% 87,50% 87,50% Disporyataparsenibud 190 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, (buah) 2 buah 3 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 21 buah Disporyataparsenibud 191 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (unit) 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 18 unit Disporyataparsenibud Perpustakaan, meliputi: 192 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (rasio) 0,53 0,77 0,83 0,89 0,94 0,99 0,99 Diskarpus 193 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, (rasio) 0,48 0,5 0,46 0,43 0,4 0,38 0,99 Diskarpus 194 Rasio perpustakaan persatuan penduduk, 0,34 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 Diskarpus 195 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun, 27.345 42.000 47.000 52.000 57.000 62.000 62.000 Diskarpus 196 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, 22.863 23.500 24.000 24.500 25.000 25.500 25.500 Diskarpus 197 Jumiah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. (persen) 50,00% 50,00% 61,54% 61,54% 61,54% 61,54% 61,54% Diskarpus Kearsipan, rneliputi: 198 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskarpus 199 Peningkatan SDM pengelola kearsipan. N/A 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang Diskarpus Layanan Urusan Pilihan, meliputi: Pariwisata, meliputi: 200 Kunjungan wisata, 50% 70% 75% 80% 85% 90% 90% Disporyataparsenibud 201 Lama kunjungan Wisata, 1.109.951 orang/tahun 1.200.000 orang/tahun 1.250.000 orang/tahun 1.300.000 orang/tahun 1.350.000 orang/tahun 1.400.000 orang/tahun 1.400.000 orang/tahun Disporyataparsenibud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 397 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 202 PAD sektor pariwisata. (Rp) Rp162.611.198. 357 Rp192.275.7 33.243 Rp210.982.2 26.843 Rp229.597.5 20.443 Rp249.004.0 81.905 Rp267.924.7 46.544 Rp267.924.746. 544 Disporyataparsenibud Pertanian, meliputi: 203 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, (persen) 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% DKP3 204 Cakupan bina kelompok petani. (persen) 111,76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DKP3 Perdagangan, meliputi: 205 Ekspor Bersih Perdagangan (USD) 94.636.077 96.358.261 97.321.843 98.295.061 99.278.012 100.270.792 100.270.792 Disdagin Kelautan dan perikanan, meliputi: 206 Produksi perikanan (jumlah ekor benih ikan produksi) 46.730.356 50.543.552 52.565.294 54.667.905 56.854.621 59.128.805 59.128.805 DKP3 207 Konsumsi ikan, (kg/kapita/thn) 17 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,4 DKP3 Penunjang urusan, meliputi: Perencanaan pembangunan, meliputi: 208 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, ada - - - ada Bappeda 209 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA, - - - - - ada ada Bappeda 210 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, ada ada ada ada ada ada ada Bappeda 211 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda 212 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 398 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Keuangan, meliputi: 213 Opini BPK terhadap laporan keuangan, WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BKD 214 Persentase SILPA (persen) 9,26 10,82 10,15 9,43 8,89 8,14 8,14 BKD 215 Persentase SILPA terhadap APBD, (persen) 9,26 11,43 10,55 9,85 9,08 8,58 8,58 BKD 216 Persentase belanja pendidikan (20%), 29,61 20 20 20 20 20 20 BKD 217 Persentase belanja kesehatan (10%): 15,56 10 10 10 10 10 10 BKD 218 Penetapan APBD. tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu BKD Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi: 219 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, N/A 20 Jam 20 Jam 20 Jam 20 Jam 20 Jam 20 Jam BKPSDM 220 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, (persen) 8,91 4,33 4,16 3,88 3,78 3,66 3,66 BKPSDM 221 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, (persen) 4,51 5,67 7,18 7,18 7,06 7,06 7,06 BKPSDM 222 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, 28 29 29 29 29 29 29 BKPSDM 223 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan 2887 836 2193 2195 2153 2153 2153 BKPSDM 224 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. 3739 4465 4985 5505 6025 6558 6558 BKPSDM Penelitian dan pengembangan, meliputi: 225 Persentase implementasi rencana kelitbangan, (persen) 16% 20% 35% 50% 65% 80% 80% Bappeda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 399 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 226 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, (persen) 100% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Bappeda 227 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa, (persen) NA 60% 65% 70% 75% 80% 80% Bappeda 228 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa. (persen) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Bappeda Pengawasan, meliputi: 229 Persentase tindak lanjut temuan, (persen) 90,64% 89,80% 90,80% 91,80% 92,80% 92,80% 92,80% Inspektorat 230 Persentase pelanggaran pegawai: (persen) 2,03 0,45 0,42 0,39 0,37 0,34 0,34 BKPSDM 231 Jumlah temuan BPK. 20 24 23 22 21 20 20 Inspektorat Sekretariat dewan, meliputi: 232 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat DPRD 233 Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan — Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), (persen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat DPRD 234 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat DPRD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 400 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Kinerja Awal (2020) Target Capaian Kinerja Kondisi Kinerja Akhir PD Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dokumen Anggaran Setwan DPRD. (persen) Aspek Daya Saing Daerah 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhb) (milyar rupiah) 88.098,28 97.491,76 105.291,10 113.714,39 122.811,54 132.636,46 132.636,46 Indikator Makro, PD sektor ekonomi 2 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, (persen) 58,16 62,22 59,4 61,58 58,76 60,94 60,94 Indikator Makro, PD sektor ekonomi 3 Rasio ketergantungan. 39,78 38,76 38,71 37,56 37,51 36,37 36,37 Disdukcapil, Dinas Dinas PPPAPPKB Sumber: Hasil proyeksi, Perangkat Daerah dan diolah Bappeda Kota Depok Tahun 2021 * Indikator Kinerja Daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, definisi operasional terdapat dalam lampirannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 401 RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/ program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.Pemerintah Daerah serta masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJMD 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2.RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan pedoman Pemerintah Daerah Kota Depok dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan memperhatikan perkembangan isu strategis. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD, Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
3.RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA-PPAS dan APBD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 402
4.Dalam pelaksanaan program / kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Depok, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5.Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
6.Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan tiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok 2021-2026. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 sesuai peraturan.
7.Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Depok tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. WALI KOTA DEPOK, KH. MOHAMMAD IDRIS TTD

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok 2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o18’30” - 6o28’00” Lintang Selatan dan 106o42’30” - 106o 55’30” Bujur Timur.

Pasal 2

Pasal 3

PENUTUP RPJMD Kota Depok 2021-2026 dapat langsung menjadi acuan bagi seluruh PD kota Depok maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017