DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM; ASAS DAN RUANG LINGKUP; TUJUAN DAN SASARAN; FUNGSI PERIZINAN DAN NON PERZINAN; SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN DAN NON PERZINAN; PENATAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; WEWENANG PENETAPAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERlZINAN; PENANGANAN PENGADUAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas u m u m pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
c.bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menindaklanjuti pencabutem Peraturem Daerah mengenai Retribusi yang berdampak pada pemberkm pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu perangkat l i u k u m yang dapat mendukung dan menjadi dasar serta pedoman dalam pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan h u r u f c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negai-a Republik IndonesiaNomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubeih terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERi^H KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONI^ALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I B A B I KETENTUAN UMU M

Pasal 1

Dalam Peratu ran Daerah ini yang dimaksud den gan :

1.Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan ]pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan s<ibagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanigan Daerah.
6.Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat E>aerah yang menyelenjggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarFian Peraturam Daerah atau ketentuan peraturart perundang- undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan u s a h a atau kegiatan tertentu.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintsih dan pemerintah daerah yang; memiliki kewenangan sesuai dengan ktitentuan peraturan perundang-undangan.
9.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan infonnasi sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 1(3. Penegakan h u k u m adalah upaya menerapkan h u k u m administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetstpkan tingkat kepatuhan terhadap h u k u m .
11.Pengawasian adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
12.Penyelenj»gara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
13.Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegav/ai didalam Perangkat Daerah pen5'^elenggara perizinan.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan diselenggarakan be;rdasarkan asas :

a.kepastian h u k u m ;
b.keterbuka an;
c.partisipasi masyarakat;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesiontdisme;
g.kesamaari hak;
h.keseimbmigan hak dan kewajiban;
i.manfaat; j . keadilan; dan
k.berwawasam lingkungan.

Pasal 3

(1)Perizinan dan Non Perizinan yang diatui* dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan p)ilihan Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lirvgkup pengaturan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :
1. a.fungsi Perizinan dan Non Perizinan;
2. b.subjek dan objek Perizinan dan Non Perizinan ; 0 . penataan Perizinan dan Non Perizinan;
3. d.pengelompokan jenis Perizinan dan Non Perizinan;
4. e.prosedur Perizinan dan Non Perizinan;
5. f.wewenang penetapan Perizinan dan Non Perizinan;
6. g.penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
7. h.penanganan pengaduan. B A B III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pemyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk mewujudkan pfjnyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif se;suai dengaii prinsip kepemerintahan yang baik.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui penyederhanaan p»elayanan Perizinan dan Non
(2)Penyederhanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.pelaytinan atas permohonan Perizimm dan Non Perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP;
2. b.percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur;
3. c.kepastian biaya pelayanan tidak melelDihi dari ketentuam yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur;
4. d.standar operasional prosedur sebagaimaina dimaksud pada huruf b dan c disusun oleh Kepala DPMPTSP;
5. e.kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dain dikietahui setiap tahapan proses pemberian Perizinan dsm Non Perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
6. f.mengiarangi berkas kelengkapan permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan Peirizinan;
7. g.pembebasan biaya Perizinan bagi usalia mikro, kecil, dan menengah yang ingin memulai u s a h a baru sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan; dan
8. h.pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam Perizinan. kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 6

Sfisaran penyelenggaraan Perizinan dan Non Peiizinan meliputi :

a.tercapainj^a tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
b.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non P«;rizinan oleh penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan;
c.mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan Perizinan dan Non Perizinan;
d.mendorong tumbuhnya investasi;
e.menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wevii^enang dalam penetapan keputusan Perizinan dan Non Perizinan;
f.berkurangnya konflik dan sengketa h u k u m ;
g.tercapaimm kemudahan akses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
h.tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara DPMPTSP. B A B IV FUNGSI PERIZINAN DAN NON PERZINAN

Pasal 7

Pe;rizinan dan Non Perizinan yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi se bagai :

a.instrumen pemerintah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi;
e.pengawasan publik; dan
f.pendapatan asli Daerah.

Pasal 8

(1)Fungsi instrumen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan sebagai sarana h u k u m administrasi untuk mengatur, mengaratikan, dan melindungi masyarakat. (2;) Fungsi instrumen pemerintah sebagaimjina dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : ,
1. a.mengkonkritkan norma umum pada perbuatan h u k u m terteiitu;
2. b.mengatur pada perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan h u k u m ; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 9

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan u n t u k mencegah pemegang; Izin melakukan pelanggaran persyaratm Izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi 3niridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015