DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH, PENGELOLAAN SAMPAH, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA, JASA PELAYANAN SAMPAH, LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak, Kewajiban), PERAN SERTAMASYARAKAT, INSENTIF DAN DISINSENTIF, PEMBIAYAAN, KERJASAMA DAN KEMITRAAN, LARANGAN DAN SANKSI, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, PENYELESAIAN SENGKETA, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa . berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah merupakan wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabnpaten/Kota;
b.bahwa · perkembangan kehidupan masyarakat, mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari, memerlukan pengelolaan persampahan secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara profesional, efektif dan efesien demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; WALIKOTA GUNUNGSITOLI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENT ANG PENGELOLAAN SAMPAH SALINAN Mengingat Menimbang I J I J ,1 ',· 'g!i .1 8:.2; WALIKOTAGUNUNGSITOLI PROVINSISUMATERAUTARA PERATURAN DAERAH KOTAGUNUNGSITOLI NOMOR2TAHUN2015 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHA ESA WALIKOTAGUNUNGSITOLI, SALINAN Menimbang Mengingat a.bahwaberdasarkanPembagianUrusan PemerintahansesuaiUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah, pengelolaansampahmerupakanwewenangdan tanggurigjawabdarimasing-masingPemerintah DaerahKabupaten/Kota; b.bahwaperkembangankehidupanmasyarakat, mengakibatkansemakinberagamdan meningkatnyavolume sampahyangdihasilkan sehari-hari,memerlukanpengelolaan persampahansecara terpadudenganmelibatkan peransertamasyarakatdanduniausahasecara profesional, efektifdanefesiendemiterwujudnya lingkunganhidup yang bersih,tertib dansehat; c.bahwaberdasarkanketentuanPasal4 7ayat(2) Undang-UndangNomor18Tahun2008 tentang PengelolaanSampah, pengelolaansampahperlu diaturdenganPeraturanDaerah; d.bahwaberdasarkanpertimbanganhurufa,huruf b danhurufc, perlumembentukPeraturan DaerahtentangPengelolaanSampah; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor8 Tahun1981tentang HukumAcaraPidana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1981Nomor76, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3209);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor18Tahun2008 tentang PengelolaanSampah(LembaranNegaraRepublik I --; Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Pernbentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lernbar Negara republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nom~r 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); · Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Pembetukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Pekerjaan Umum Nomor Tahun 2013 tentang
22.Peraturan .Menteri 03/PRT/M/2013
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah sebagaiinana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor · 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 ten tang Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; Nomor Ruang Akhir 15. 13.PeraturanPemerintahNomor50Tahun2007 tentangTataCaraKerjasamaDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor 112,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4761); 14.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2012 tentangTataCaraPelaksanaanKoordinasi, Pengawasan, danPembinaanTeknisTerhadap KepolisianKhusus, PenyidikPegawaiNegeri Sipil, danBentuk-BentukPengawasanSwakarsa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor74,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5298); PeraturanPemerintahNomor81Tahun2012 tentangPengelolaanSampahRumahTanggadan SampahSejenisSampahRumahTangga (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor188,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5347); PeraturanPresidenNomor54Tahun2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah sebagaiinanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganPeraturanPresidenNomor4 Tahun2015 tentangPerubahanKeempatatasPeraturan PresidenNomor54Tahun2010tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah; PeraturanPresidenNomor87Tahun2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan; PeraturanMenteriLingkunganHidupNomor9 Tahun2010ten tangPengaduandanPenanganan PengaduanAkibatDugaanPencemarandan/atau KerusakanLingkunganHidup; PeraturanMenteriDalamNegeriNomor33Tahun 2010tentangPedomanPengelolaanSampah; PeraturanMenteriLingkunganHidupNomor16 Tahun2011 ten tang PedomanMateriMuatan RancanganPeraturanDaerah tentang PengelolaanSampahRumahTanggadanSampah SejenisSampahRumahTangga; PeraturanMenteriPekerjaanUmum 19/PRT/M/2012 tentang Penataan KawasanSekitarTempatPemrosesan Sampah; 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.PeraturanMenteri 03/PRT/M/2013 PekerjaanUmumNomor Tahun2013 tentang --::i ' Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah · sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sarnpah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7.Sampah sejerns rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
8.Sarnpah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi perencanaan, Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM M E'M UT US KAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ... !• I ; I. : [ t I I ! ' . ' I '

Menetapkan

Menetapkan · i .I ' -! l I ·' Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAAN SAMPAH BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 [ ·l l i '. i ! Dalamperaturandaerahiniyangdimaksud dengan: 1.DaerahadalahKotaGunungsitoli. 2.PemerintahKotaadalahWalikotadan PerangkatDaerahsebagaiunsurpenyelengara PemerintahanDaerah. 3.WalikotaadalahWalikotaGunungsitoli. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahKota Gunungsitoliyangselanjutnyadisingkat denganDPRDadalahlembagaperwakilan rakyatdaerah·sebagaiunsurpenyelenggara pemerintahandaerah. 5.Sampahadalahsisakegiatansehari-hari manusiadan/atauprosesalamyang berbentukpadat. 6.Sampahrumahtanggaadalahsampahyang berasaldarikegiatansehari-haridalamrumah tanggayang sebagianbesar terdiridari sampahorganik,tidak termasuktinjadan sampahspesifik. 7.Sampahsejenisrumahtanggaadalah sampah rumah tanggayangberasaldari kawasankomersial,kawasanindustri, kawasankhusus, fasilitassosial, fasilitas umum, dan/ataufasilitaslainnya. 8.Sampahspesifikadalahsampahyang karena sifat,konsentrasi,dan/atauvolumenya memerlukanpengelolaankhusus. 9.Kawasanpermukimanadalahkawasan huniandalambentukklaster,apartemen, kondominium,asrama, dansejenisnya.

10.Kawasankomersial adalahkawasan tern pat pemusatankegiatan usahaperdagangan dan/atau jasayang dilengkapi dengansarana danprasaranapenunjang. 11.Kawasanindustri adalahkawasan tempat pemusatankegiatanindustriyang dilengkapi dengansaranadanprasaranapenunjang. 12.Tempatsampah rumah tangga adalahwadah penampungansampahyang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. 13.Pengelolaansampah adalah kegiatanyang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi perencanaan, Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai ' .j

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

Pasal 2

i I • I I I I 7 15. pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pendaur ulang, pengelohan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat perigolahan sampah terpadu. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan .ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

16.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18.Insentif adalah Penghargaan, subsidi dan/ atau kemudahan yang diberikan kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan oleh Pemerintah Kota sebagai balasan terhadap upaya atau tindakan yang bersangkutan dalam pengelolaan sampah.
19.Disinsentif adalah Pengenaan denda, penghentian subsidi dan/ atau penghentian pengurangan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dikenakan kepada lem baga, badan usaha, dan perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tata tertib dalam pengelolaan sampah; 7 t l i h -I f 4 I t pembatasantimbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan,pengangkutan pendaurulang,pengelohan,pemrosesan akhir,danpemanfaatankembali. 14.TempatPenampunganSementarayang selanjutnyadisingkatTPSadalahtempat sebelumsampahdiangkutketempatpendaur ulang,pengolahan, dan/a tau tempat pengolahansampahterpadu. 15.TempatPengolahanSampahTerpaduyang selanjutnyadisingkatTPSTadalahtempat dilaksanakannyakegiatanpengumpulan, pemilahan, penggunaanulang,pendauran ulang,pengolahan, danpemrosesanakhir. 16.TempatPemrosesanAkhiryangselanjutnya disingkatTPAadalahtempatuntuk rriemprosesdanmengembalikansampahke medialingkungansecaraamanbagimanusia danlingkungan. 17.Retribusiadalahpungutandaerahsebagai pembayaran atas jasaataupemberianizin tertentuyangkhususdisediakandan/atau diberikanolehPemerintahKatauntuk kepentinganorang pribadiataubadan. 18.InsentifadalahPenghargaan,subsididan/ ataukemudahanyang diberikankepada lembaga,badan usaha,danperoranganoleh PemerintahKotasebagaibalasan terhadap upayaatautindakanyang bersangkutan dalampengelolaansampah. 19.Disinsentif adalahPengenaandenda, penghentiansubsidi dan/ataupenghentian penguranganpajakdaeraholehPemerintah KotaGunungsitoliyang dikenakankepada lembaga,badan usaha,danperoranganyang melakukanpelanggaran terhadaplarangan dantatatertibdalampengelolaansampah; BABII ASASDAN TUJUAN Pasal 2 Pengelolaansampahdiselenggarakanberdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan,manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanandan nilaiekonomi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN 14.

Pasal 3

Pengelolaansampahbertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakatdan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai ( 1) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :

a.Pengurangan sampah;
b.Penanganan sampah.

(2)Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai . dengan TPA;

Pasal 5

(4)
(3)
(2)Rung lingkup pengelolaan sampah, terdiri atas:
1. a.Sampah rumah tangga;
2. b.Sarnpah sejenis rumah tangga;
3. c.Sampah spesifik. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b berasal dari kawasan komersil , kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas urnum, dan/ a tau fasilitas lainnya. Sarnpah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
4. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
5. b.Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun; c, Sampah yang timbul akibat becana;
6. d.Puing bongkaran bangunan;
7. e.Sampah yang secara teknologi belum · dapat diolah; dan/ a tau
8. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.
(1)

BAB IV

PENGELOLAANSAMPAH Pasal 5

Pasal 4

(1)
(2)
(3)
(4)BABIII RUANGLINGKUP PENGELOLAANSAMPAH Pasa14 Runglingkuppengelolaansampah,terdiri atas: a.Sarnpahrumah tangga; b.Sampahsejenis rumahtangga; c.Sarnpahspesifik. Sampah rumah tanggasebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufaberasaldari kegiatansehari-haridalamrumahtangga, tidaktermasuktinjadansampahspesifik. Sarnpahsejenisrumahtanggasebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufbberasaldari kawasankomersil,kawasanindustri, kawasankhusus,fasilitassosial, fasilitas umum,dan/a taufasilitaslainnya. Sempahspesifiksebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufcmeliputi: a.Sampahyang mengandung bahan berbahayadanberacun;
1. b.Sampahyang mengandunglimbah berbahayadanberacun; c.Sampahyangtimbulakibatbecana; d.Puingbongkaranbangunan; e.Sampahyang secara teknologi belum dapatdiolah;dan/atau f.Sampahyangtimbulsecaratidak periodik.
(1)PengelolaanSampah rumah tanggadan sejenissampah rumahtanggaterdiridari: a.Pengurangansampah; b.Penanganansampah.
(2)Dalam melakukanpengurangandan penanganansampahsebagaimanadimaksud ayat(1),PemerintahKotamenyusun rencana peagurangandanpenanganansampah, yang memuat: a.targetpengurangansampah; b.targetpenyediaan saranadanprasarana pengurangandanpenanganan sampah mulai darisumbersampahsampai .denganTPA;
(1)Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara
1. a.pemilahan; b .. pengumpulan;
2. c.pengangkutan; dan
3. d.pengolahan;
4. e.pemrosesan akhir sampah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)'huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. b.pemilahan jenis sampah organik dan jenis sampah an-organik.
(3)Dalam melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas tempat · sampah organik dan an-organik di TPS, TPST, dan TPA;
(4)Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA;
(5)Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
1. a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara :
1. a.·. pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendaur ulang sampah; dan/ atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
2. b.· · fasilitas kepada masyarakat dan dunia · usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna daur ulang sampah.

Pasal 6

c.pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota. c.polapengembangankerjasama, kemitraan, danpartisipasimasyarakat; d.kebutuhanpenyediaanpembiayaanyang ditanggungolehPemerintahKota.

Pasal 6

(1)PemerintahKotadalammengurangisampah dilakukandengancara: a.·.pembatasantimbulansampah; b.pendaurulangsampah;dan/atau c.pemanfaatankembalisampah.
(2)Pengurangansampahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukanmelalui kegiatan: a.pemantauandansupervisipelaksanaan rencanapemanfaatanbahanproduksi ramahlingkunganolehpelakuusaha; b.·fasilitaskepadamasyarakatdandunia usahadalammengembangkandan memanfaatkanhasildaurulang, pemasaranhasilprodukdaurulang,dan gunadaurulangsampah.

Pasal 7

(1)PemerintahKotadalammenangani sampah dilakukandengancara a.pemilahan; b.pengumpulan; c.pengangkutan;dan d.pengolahan; e.pemrosesanakhirsampah.
(2)Pemilahansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)huruf adilakukanmelalui: a.pemilahanjenissampahrumahtangga dansampahsejenissampah rumah tangga; b.pemilahanjenissampahorganikdan jenissampah an-organik.
(3)Dalammelakukanpemilihansebagaimana dimaksud padaayat(2),PemerintahKota wajib menyediakanfasilitas tern patsampah organikdan an-organikdiTPS,TPST,dan TPA;
(4)Pengumpulansebagaimanadimaksudpada ayat(1) huruf b dilakukansejakpemindahan sampahdaritempatsampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA;
(5)Pengangkutansebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufc dilaksanakan: a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST
(1)Pemerintah Kota menetapkan lokasi TPS/TPST dan TPA se~uai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Kebutuhan lainya;
(2)Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perikanan dan pelabuhan dan kawasan khusus yang memenuhi persyaratan teknis sis tern pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan perundang- uridangan.
(3)Pemerintah Kota wajib melakukan pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.
(4)Keberadaan TPS dapat dibuatkan Rumah Kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan .akhir dan kawasan hijau/ buffer zone di sekitar tempat penampungan sampah

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012